Sk Penglola Keu 2019.doc

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA NOMOR : KEP – /S.2/Cu.1/01/2019 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), PEJABAT PENGADAAN (PP), BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMA, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPAPB), PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019 KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-006.01.2.650332/2019 tanggal 05 Desember 2018, maka perlu mengangkat para Pejabat Pengelola Keuangan / Anggaran di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tahun anggaran 2019 ; b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan / Anggaran tahun 2019 ; c. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Mengingat

:

1. Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang – undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang – undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ; 4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 ; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 05 April 2016 tentang perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : Desember 2018. -2-

006.01.2.650332/2019 tanggal 05

Menetapkan

:

PENGANGKATAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), PEJABAT PENGADAAN (PP), BENDAHARA PENGELUARAN,

BENDAHARA PENERIMA,

PETUGAS

PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPAPB), PEJABAT PENERIMA

HASIL

PEKERJAAN

(PPHP)

DAN

STAF

PENGELOLA

KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

MEMUTUSKAN Pertama

: a. Membatalkan/mencabut Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor:

KEP-01/S.2/Cu.1/01/2018

tanggal

02

Januari

2018

tentang

Pengangkatan/Penetapan KPA, PPK, PPSPM, PP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, PPAPB, PPHP dan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018 ; b. Mengangkat para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua), melaksanakan tugas sebagaimana dalam kolom 4 (empat) sesuai daftar lampiran Surat Keputusan ini dan diberikan honor sebagaimana tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2019. Kedua

:

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara ; Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ; Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ; Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ; Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate ; A r s i p.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Ternate : 14 Januari 2019

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA,

Dr. WISNU BAROTO, SH. M.Hum JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19630524 198903 1 002