Sk Pengelolaan Data Pmkp.docx

  • Uploaded by: Libertus Si Maman
  • 0
  • 0
  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Sk Pengelolaan Data Pmkp.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 910
  • Pages: 5
PT. KALIMANTAN MEDIKA NUSANTARA (IHC Group) RUMAH SAKIT PARINDU Jl. Raya Desa Binjai, Kecamata Tayan Hulu Kabupaten Sanggau 78562 Email: [email protected], [email protected] Website ; www.kalmedikanusa.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT PARINDU NOMOR: KMN/KPST/25/V/2108 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI KEPALA RUMAH SAKIT PARINDU Menimbang

:

a. bahwa pembentukan sistem informasi manajemen rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia; b. Bahwa sistem manajemen data program PMKP, dan manajemen data surveilans dan indikator mutu harus terintegrasi.

Mengingat

:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengelolaan data dan Informasi 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor

5072); 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 5. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratura Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 741); 6. Keputusan

Direktur

RSIA

Fatma

Bojonegoro

tentang

Pengangkatan Kepala Rumah Sakit Parindu

MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR RSIAFATMA BOJONEGORO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 2. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi,

pelaporan

dan

prosedur

administrasi

untuk

memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan. 3. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi

data,

informasi,

indikator,

prosedur,

teknologi,

perangkat, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan. 4. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi manusia. Informasi merupakan interpretasi data yang disajikan dengan cara yang berarti dan berguna. 5. Data merupakan merupakan fakta atau gambaran mentah (business facts) yang menunjukkan peristiwa yang terjadi dalam organisasi dan lingkungan fisik yang dikumpulkan melalui serangkaian prosedur 6. Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang

sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan

informasi

guna

mengarahkan

tindakan

pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

BAB II INTEGRASI DATA Pasal 3 1. SIMRS

harus

dapat

diintegrasikan

dengan

program

Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan. 2. Pengintegrasian

dengan

program

Pemerintah

dan

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kemampuan komunikasi data (interoperabilitas) Pasal 4 1. Program peningkatan mutu keselamatan pasien terdiri dari: b.

Pemantauan indicator klinis Indikator klinis yang bermaksud untuk menilai mutu pelayanan antara lain ,Sasaran Keselamatan Pasien yang meliputi area indicator, Ketepatan identifikasi pasien,Peningkatan Komunikasi Efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai,Benar lokasi, benar prosedur, benar pasien operasi, Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, Pengurangan resiko pasien jatuh

c. Kesalahan medis ( medication error dan kejadian nyaris cidera ( KNC ) ) d. Penecegahan dan control infeksi, surveilan

dan

pelaporan. Pasal 5 1. Program

Survailans

Pencegahan

Dan

Pengendalian

Infeksi b. Menyusun instrument pengumpulan data.

c. Menyusun juknis pengisian instrument. d. Mensosialisasikan beserta

juknis

pengisian keseluruh

lembar

anggota

survailans Tim

PPIRS

(Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit) dan seluruh petugas unit rawat inap dengan cara : e. Memberi undangan sosialisasi yang dihadiri seluruh petugas unit rawat inap. f.

Memberi edaran sosialisasi yang dilampiri formulir survailans beserta juknis.

g. Pengumpulan data oleh IPCLN (Infection Preventing and Control Link Nurse). h. Perekapan data dilakukan tiap bulan oleh IPCLN (Infection Preventing and Control Link Nurse) di masing-masing Unit Rawat Inap. i.

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa setiap bulan oleh IPCN (Infection Prevention Control Nurse).

j.

Melaporkan hasil perngolahan dan analisa data kepada komite dan komite melaporkan kepada Direktur.

k. Presentasi dan feedback ke unit terkait

BAB III SISTEM MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI Pasal 6 1. Setiap Rumah Sakit harus melaksanakan pengelolaan danpengembangan SIMRS. 2. Pelaksanaan

pengelolaan

dan

pengembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat

SIMRS

(1) harus mampu

meningkatkan dan mendukung proses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang meliputi: a. kecepatan,

akurasi,

integrasi,

peningkatan

pelayanan,peningkatan efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional. b. kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial; dan

c. budaya

kerja,

transparansi,

koordinasi

antar

unit,

pemahaman sistem dan pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi.

Pasal 7 1. Arsitektur SIMRS paling sedikit terdiri atas: a. kegiatan pelayanan utama (front office); b. kegiatan administratif (back office); dan c. komunikasi dan kolaborasi 2. Selain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah

Sakit

dapat

mengembangkan

SIMRS

dengan

menambahkan arsitektur pendukung yang berupa Picture Archiver System (PACS), Sistem Manajemen Dokumen (Document

Management

System),

Sistem

Antar

Muka

Peralatan Klinik, serta Data Warehouse dan Bussines Intelegence. Pasal 8 1. SIMRS yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit harus memenuhi 3 (tiga) unsur yang meliputi keamanan secara fisik, jaringan, dan sistem aplikasi. .

BAB IV PENUTUP

Pasal 9 Peraturan inI mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangggau pada tanggal 21 Mei 2018

Kepala Rumah Sakit Parindu,

drg. Armiyadi

Related Documents


More Documents from "Nia Kaniasari Priyatna"