Sk Pelayanan Rs.docx

  • Uploaded by: Veronika Kapsa
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Sk Pelayanan Rs.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,929
  • Pages: 7
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RSUD TENGKU SULUNG Jalan Penunjang Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau HP/Tlp : 0821 6928 0055 Email : [email protected]

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TENGKU SULUNG NOMOR: /SK/DIR-RSUD-TS/I/2019 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT DIREKTUR RSUD TENGKU SULUNG Menimbang

a.

Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Tengku Sulung, maka diperlukan adanya penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi

b.

Bahwa agar pelayanan di RSUD Tengku Sulung dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan di RSUD Tengku Sulung.

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD Tengku Sulung.

1.

Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

2.

Undang-Undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik

3.

Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

4.

Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

5.

Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6.

Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

7.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

8.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 755 tahun 2010 tentang Komite Medik

9.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran

:

Mengingat :

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit. 12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan 13. Keputusan Direktur RSUD Tengku Sulung Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi RSUD Tengku Sulung

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

Kesatu

:

Memberlakukan Keputusan Direktur RSUD Tengku Sulung tentang Kebijakan Pelayanan RSUD Tenngku Sulung

Kedua

:

Kebijakan Pelayanan RSUD Tengku Sulung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Ketiga

:

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan RSUD Tengku Sulung dilaksanakan oleh KASI Pelayanan RSUD Tengku Sulung

Keempat

:

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Kijang Pada Tanggal : 13 Maret 2019 RSUD Tengku Sulung

dr. H. ISWANDI DIREKTUR

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TENGKU SULUNG NOMOR : /SK/DIR-RSUD-TS/I/2019 TANGGAL : 13 Maret 2019 KEBIJAKAN PELAYANAN RSUD TENGKU SULUNG

1.

Pelayanan Unit :  Pelayanan Unit Gawat Darurat, Rawat Inap, Laboratorium dan Radiologi dilaksanakan dalam 24 jam. Pelayanan Rawat Jalan sesuai dengan jadwal praktik dokter.  Setiap pasien yang datang berobat ke Instalasi Rawat Jalan dan Gawat Darurat, mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur rumah sakit dan standar pelayanan medis.  Pelayanan Kamar Operasi dilaksanakan dalam jam kerja, dan dilanjutkan dengan sistem on call.  Pelayanan harus selalu berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.  Seluruh staf RS harus bekerja sesuai dengan standar profesi, pedoman/panduan dan standar prosedur opersional yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi, etika RS dan etiket RS yang berlaku.  Seluruh staf RS dalam melaksanakan pekerjaannya wajib selalu sesuai dengan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3), termasuk dalam penggunaan alat pelindung diri (APD).

2.

Skrining dan Triase :  Skrining dilakukan pada kontak pertama untuk menetapkan apakah pasien dapat dilayani oleh RS.  Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, visual atau pengamatan, pemeriksaan fisik, psikologik, laboratorium klinik atau diagnostik imajing sebelumnya.  Kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diidentifikasi dengan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.

3.

Identifikasi :  Setiap pasien yang masuk rawat inap harus dipasangkan gelang identitas pasien. 

4.

Transfer / Perpindahan di dalam rumah sakit :  Transfer dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

5.

Pasien selalu diidentifikasi sebelum pemberian obat, sebelum transfusi darah atau produk darah lainnya, sebelum pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan laboratorium klinis, sebelum pemeriksaan radiologi, serta sebelum dilakukan tindakan.

Pasien yang ditransfer harus dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sebelum dipindahkan.

Transfer keluar rumah sakit / rujukan :  Pasien yang dirujuk harus dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sebelum dirujuk. 

Rujukan ke rumah sakit ditujukan kepada individu secara spesifik.



Pasien dirujuk berdasarkan atas kondisi kesehatan dan kebutuhan akan pelayanan berkelanjutan.



Pada saat proses rujukan, petugas medis yang mendampingi pasien bertanggung jawab selama proses rujukan.

6.

7.



Obat - obatan dan peralatan yang dibutuhkan selama transportasi harus sudah tersedia selama proses rujukan.



Proses rujukan didokumentasikan di dalam rekam medis pasien.

Penundaan Pelayanan :  Memperhatikan kebutuhan klinis pasien pada waktu menunggu atau penundaan untuk pelayanan diagnostik dan pengobatan 

Memberikan informasi apabila akan terjadi penundaan pelayanan atau pengobatan



Memberi informasi alasan penundaan atau menunggu dan memberikan informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai dengan keperluan klinik mereka.

Pemulangan pasien :  DPJP yang bertanggung jawab atas pelayanan pasien tersebut, harus menentukan kesiapan pasien untuk dipulangkan.  Keluarga pasien dilibatkan dalam perencanaan proses pemulangan yang terbaik atau sesuai kebutuhan pasien.  Rencana pemulangan pasien meliputi kebutuhan pelayanan penunjang dan kelanjutan pelayanan medis.  Identifikasi organisasi dan individu penyedia pelayanan kesehatan di lingkungannya yang sangat berhubungan dengan pelayanan yang ada di rumah sakit serta populasi pasien.  Resume pasien pulang dibuat oleh DPJP sebelum pasien pulang.  Resume berisi pula instruksi untuk tindak lanjut.  Salinan resume pasien pulang didokumentasikan dalam rekam medis.  Salinan resume pasien pulang diberikan kepada praktisi kesehatan perujuk.

8.

9.

Transportasi :  Transportasi milik rumah sakit, harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pengoperasian, kondisi dan pemeliharaan 

Transportasi disediakan atau diatur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien



Semua kendaraan yang dipergunakan untuk transportasi, baik kontrak maupun milik rumah sakit, dilengkapi dengan peralatan yang memadai, perbekalan dan medikamentosa sesuai dengan kebutuhan pasien yang dibawa.

Hak pasien dan keluarga :  Menghormati kebutuhan privasi pasien.  Melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan.  Melindungi dari kekerasan fisik.  Anak-anak, individu yang cacat, lanjut usia dan lainnya yang berisiko mendapatkan perlindungan yang layak.  Membantu mencari second opinion dan kompromi dalam pelayanan didalam maupun diluar rumah sakit.  Pernyataan persetujuan (lnformed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien.  Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi.

10. Penolakan pelayanan dan pengobatan :  Memberitahukan hak pasien dan keluarga untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan.  Memberitahukan tentang konsekuensi, tanggung jawab berkaitan dengan keputusan tersebut dan tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.  Memberitahukan pasien dan keluarganya tentang Menghormati keinginan dan pilihan pasien untuk menolak pelayanan resusitasi atau memberhentikan pengobatan bantuan hidup dasar ( Do Not Resuscitate )  Setiap tindakan medis yang tidak mendapat persetujuan dari pasien dan keluarga termasuk resusitasi hanya akan dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga.

11. Pelayanan pasien tahap terminal :  Mendukung hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang penuh hormat dan kasih sayang pada akhir kehidupannya  Perhatian terhadap kenyamanan dan martabat pasien mengarahkan semua aspek pelayanan pada tahap akhir kehidupan  Semua staf harus menyadari kebutuhan unik pasien pada akhir kehidupannya yaitu meliputi pengobatan terhadap gejala primer dan sekunder, manajemen nyeri, respon terhadap aspek psikologis, sosial, emosional, agama dan budaya pasien dan keluarganya serta keterlibatannya dalam keputusan pelayanan.

12. Asesmen pasien : 

Semua pasien yang dilayani rumah sakit harus diidentifikasi kebutuhan pelayanannya melalui suatu proses asesmen yang baku.



Asesmen awal setiap pasien meliputi evaluasi faktor fisik, psikologis, sosial dan ekonomi, termasuk pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan



Hanya mereka yang kompeten sesuai perizinan, undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sertifikasi dapat melakukan asesmen



Asesmen awal medis dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau lebih dini/cepat sesuai kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit.



Asesmen awal keperawatan dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau lebih cepat sesuai kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit.



Asesmen awal medis yang dilakukan sebelum pasien di rawat inap, atau sebelum tindakan pada rawat jalan di rumah sakit, tidak boleh lebih dari 30 hari, atau riwayat medis telah diperbaharui dan pemeriksaan fisik telah diulangi.



Untuk asesmen kurang dari 30 hari, setiap perubahan kondisi pasien yang signifikan, sejak asesmen dicatat dalam rekam medis pasien pada saat masuk rawat inap



Asesmen awal termasuk menentukan kebutuhan rencana pemulangan pasien (discharge)



Semua pasien dilakukan asesmen ulang pada interval tertentu atas dasar kondisi dan pengobatan untuk menetapkan respons terhadap pengobatan dan untuk merencanakan pengobatan atau untuk pemulangan pasien.



Data dan informasi asesmen pasien dianalisis dan diintegrasikan.

13. Manajemen obat : 

Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja di area tersebut, bila diperkenankan kebijakan.



Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien diberi label yang jelas dan disimpan dengan cara yang membatasi akses (restrict access).

14. Manajemen nutrisi :  Pasien di skrining untuk status gizi.  Respon pasien terhadap terapi gizi dimonitor.  Makanan disiapkan dan disimpan dengan cara mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan.  Produk nutrisi enteral disimpan sesuai rekomendasi pabrik.  Distribusi makanan secara tepat waktu, dan memenuhi permintaan khusus.

15. Manajemen nyeri:  Semua pasien rawat inap dan rawat jalan di skrining untuk rasa sakit dan dilakukan asesmen apabila ada rasa nyerinya.  Pasien rawat Jalan yang mengalami nyeri harus segera mendapatkan pelayanan pengelolaan nyeri di Instalasi Gawat Darurat apabila diperlukan.  Pasien dibantu dalam pengelolaan rasa nyeri secara efektif.  Pengelolaan nyeri dilakukan sesuai pedoman dan prosedur.  Komunikasi dengan dan mendidik pasien dan keluarga tentang pengelolaan nyeri dan gejala dalam konteks pribadi, budaya dan kepercayaan agama masing-masing.

16. Surgical Safety Checklist :  Rumah Sakit menggunakan suatu tanda yang segera dikenali untuk identifikasi lokasi operasi dan melibatkan pasien dalam proses penandaan / pemberian tanda.  Rumah Sakit menggunakan Surgical Safety checklist untuk melakukan verifikasi praoperasi tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat/benar, dan fungsional.  Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat/mendokumentasikan prosedur “sebelum insisi / time-out” tepat sebelum dimulainya suatu prosedur / tindakan pembedahan.

17. Hand hygiene :  Setiap Petugas dan unsur terkait yang berada dilingkungan rumah sakit harus bisa melaksanakan hand hygiene dengan baik dan benar.  Setiap petugas dan unsur terkait yang berada dilingkungan rumah sakit, harus melaksanakan program hand hygiene yang telah ditetapkan rumah sakit.

18. Risiko jatuh :  Setiap pasien rawat inap dan gawat darurat harus mendapat asesmen awal risiko pasien jatuh dan dilakukan asesmen ulang terhadap pasien, bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan.  Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko.  Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik tentang keberhasilan pengurangan cedera akibat jatuh maupun dampak yang berkaitan secara tidak disengaja.

19. Komunikasi efektif :

 Perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.  Perintah lisan dan melalui telpon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.  Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang memberi perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.

20. Manajemen di instalasi :  Semua petugas instalasi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Penyediaan tenaga di setiap instalasi harus mengacu kepada pola ketenagaan.  Setiaap Instalasi wajib melaksanakan koordinasi dan evaluasi dalam rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali.  Setiap Instalasi wajib membuat laporan setiap bulan dan diserahkan kepada bidang terkait sesuai dengan struktur organisasi rumah sakit.  Peralatan di instalasi harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kaliberasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menjamin semua sediaan farmasi tetap dalam kondisi yang baik.  Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Ditetapkan di : Pulau Kijang Pada tanggal : 13 Maret 2019 RSUD Tengku Sulung

dr. H. ISWANDI Direktur

Related Documents


More Documents from "Khusnul Khatimah"