Sk Hcu.docx

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RS AMANAH UMAT PURWOREJO Nomor : 0/SK/RS.AU/I/2019 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PELAYANAN HIGH CARE UNIT (HCU) SESUAI DENGAN KEMENKES NOMOR 834/ MENKES/SK/VII/2010 RS AMANAH UMAT PURWOREJO Menimbang

:

Mengingat

:

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat terhadap penyakit menular maupun tidak menular diselenggarakan pelayanan High Care Unit (HCU) di rumah sakit; b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan HCU yang berkwalitas dan mengedepankan keselamatan pasien di rumah sakit perlu disusun suatu pedoman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan High Care Unit (HCU) di rumah sakit; 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedu Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7.