Situasi Politik1

A. Situasi Politik Mesir Pada Masa Anwar el Sadat. Muhammad Anwar el Sadat menjabat sebagai preseden Mesir kedua pada 15 Oktober 1970, menggantikan Gamal Abdel Nasser yang meninggal pada September 1970. Karir politik Sadat dimulai sejak ia terlibat dalam penggulingan dinasti Muhammad Ali pada peristiwa Revolusi Mesir 1952. Saat itu, ia menjabat sebagai anggota senior dari kesatuan Perwira Bebas Mesir. Selama kepresidenan Nasser, Sadat pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Negara pada 1954. Pada 1959, ia menerima posisi sebagai sekretaris Serikat Nasional. Pada 1960-1968, ia menduduki jabatan ketua Majelis Nasional dan pada 1964, ia juga menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Nasser. Pada 1969, ia kembali menduduki jabatan tersebut hingga wafatnya Nasser. Sebagai

penganut

liberalisme,

Sadat

memiliki

sikap

dan

pandangan politik yang berseberangan dengan pendahulunya, Nasser

yang menganut sosialisme Arab. Pada masa awal

pemerintahannya, masih terdapat pengaruh pendukung Nasser dalam pemerintahan, terutama kalangan elit politik yang berada di sekitar wakil presiden Ali Sabry. Dalam pandangan Sadat, kelompok ini dikhawatirkan akan menghambat kebijakannya yang bersifat liberal. Pada 15 Mei 1971, ia mencanangkan Revolusi

Perbaikan

(Corrective

Revolution)

sebagai

upaya

mengokohkan liberalisme dan

menekan pengaruh sosialisme

yang

Langkah

berkembang

di

Mesir.

awal

yaitu

dengan

memberhentikan dan menjebloskan ke dalam penjara kelompok elit

tersebut

pemerintahan.

sebagai

upaya

‘pembersihan’

dalam

tubuh

Selain itu, Sadat juga berupaya menggalang dukungan dari berbagai kelompok dan organisasi massa. Pada tahun tersebut, pemerintah

membebaskan tahanan politik yang berasal dari

kelompok liberal dan gerakan Islam, termasuk didalamnya al Ikhwan al Muslimun. Pada masa Nasser, kelompok-kelompok tersebut kerap mendapat tekanan dari pemerintah karena dinilai berseberangan dengan paham sosialisme Arab. Sadat menyadari bahwa Uni Soviet memiliki peranan yang penting dalam penyebaran paham sosialisme di Mesir. Namun di sisi lain, Uni Soviet juga memiliki peranan

dalam membantu

Mesir dalam menghadapi konflik dengan Israel. Disamping itu,Uni Soviet juga masih memiliki hegemoni yang kuat di tanah Arab sehingga diperlukan langkah taktis dalam menghadapinya. Sebagai langkah taktis tersebut, pada 27 Mei 1971, Sadat berkenan untuk

menandatangani perjanjian kerjasama dengan

Uni Soviet sebagai lanjutan hubungan diplomatis yang telah dirintis Nasser. Pada Juli 1972, Pemerintah mengusir Marshal Grechko beserta jajaran staf ahli militer Uni Soviet yang berada di Mesir. Kebijakan pemerintah tersebut dipertegas dengan adanya surat pernyataan sikap Sadat kepada Leonid Brezhnev, Presiden Uni Soviet pada 30 Agustus 1972. Dalam masalah konflik dengan Israel, Mesir menuntut penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah yang diduduki sejak perang Enam Hari 1967, yang meliputi Sinai dan dataran tinggi Golan. Untuk menengahi masalah tersebut, DK PBB melalui resolusi 242, mengutus Gunnar Jarring untuk mengadakan pendekatan kepada kedua pihak dan menyerahkan masalah tersebut pada DK PBB. Namun desakan Mesir dan PBB tidak dihiraukan oleh Israel dan tetap mempertahankan wilayah yang telah dikuasai tersebut.

selain Mesir, Syria dibawah pimpinan Hafez al Assad juga memiliki kepentingan atas Dataran Tinggi Golan. Persamaan kepentingan tersebut mendorong keduanya untuk membentuk koalisi Arab melawan Israel, meskipun hubungan keduanya sempat bersitegang pasca bubarnya Republik Arab Serikat (UAR) yang diprakarsai oleh Nasser dan Shukri al-Quwatli. Koalisi tersebut juga diperkuat dengan keterlibatan Iraq melalui bantuan persenjataan. Puncaknya, pada 6 0ktober 1973, koalisi Arab melancarkan serangan mendadak terhadap wilayah pendudukan Israel di Sinai. Pada 6-15 oktober, koalisi Arab berhasil mendesak kekuatan Israel hingga garis Bar Lev di Sinai. Namun Israel yang didukung Amerika Serikat segera melancarkan serangan balik pada 16-23 oktober dan berhasil merebut sebagian wilayah di Sinai. Serangan balik tersebut tidak menyurutkan koalisi Arab dalam mempertahankan Sinai yang belum dikuasai Israel. Bahkan perlawanan melebar hingga ke luar wilayah Sinai. Pada 22 oktober, DK PBB telah mengeluarkan resolusi no.338 untuk mendesak kedua pihak untuk menghentikan perang dan mengadakan gencatan senjata. Namun desakan tersebut tidak dihiraukan oleh kedua pihak. Pada 24 Oktober, DK PBB mengeluarkan resolusi no.339 sebagai pembaruan resolusi sebelumnya dan mempertegas desakan gencatan senjata dengan diturunkannya pasukan United Nation Disengagement

and

Observer

Force

(UNDOF)

untuk

menengahi

pertikaian. Pada 25 Oktober, kedua pihak menyepakati gencatan senjata dan penempatan pasukan UNDOF di wilayah pertikaian.

Sikap Anwar el Sadat Terhadap Berbagai Organisasi Massa B.