Sistem Hukum Nasional.docx

PENGERTIAN DAN PEMBAGIAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Sistem hukum nasional ialah suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum nasional yang saling berkaitan dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan. Sistem hukum nasional terdiri atas tiga bagian, yakni struktur kelembagaan hukum, materi hukum, dan budaya hukum. Berikut ialah penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga bagian sistem hukum nasional secara lengkap. 1. Struktur kelembagaan hukum Struktur kelembagaan hukum ialah sistem dan mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan dan penyelenggaraan hukum, antara lain adalah lembaga-lembaga peradilan, aparatur penyelenggara hukum, mekanisme-mekanisme penyeleggaraan hukum, dan sistem pengawasan pelaksanaan hukum. Struktur kelembagaan hukum di Indonesia berubah seirama dengan perkembangan politik bangsa Indonesia. Kondisi objektif struktur kelembagaan hukum ini ditandai masih kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan hukum. Hal itu terjadi di bidang peradilan maupun di bidang dokumentasi dan sitem informasi hukum. Tentu saja, kelemahan tersebut dapat menyebabkan melemahnya fungsi pelayanan hukum publik dan menciptakan kesenjangan pemahaman hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Namun sisi lain, perkembangan institusi-institusi pendidikan hukum cukup menggembirakan. Makin banyak sumber daya manusia di bidang hukum beberapa tahun belakangan ini memunculkan titik cerah perkembangan penyelenggaraan hukum. Ditambah lagi oleh semakin maraknya lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan hukum yang banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum. Itu semua pada gilirannya diharapkan dapat membantu proses pengembangan pranata hukum yang baik. Artinya, hukum makin sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

2. Materi hukum Materi hukum ialah kaidah-kaidah yang telah dituangkan ke dalam peraturan tertulis ataupun tidak tertuis. Materi hukum tersebut tumbuh serta berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat mengikat bagi semua penduduk. Materi hukum yang memadai amatlah penting. Hal itu diperlukan terutama guna mengembangkan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Ada sekurang-kurangnya tiga faktor yang harus dicermati berkaitan dengan kondisi objektif materi hukum di Indonesia saat ini. Ketiga faktor itu ialah: a. Substansi materi hukum itu sendiri. b. Mekanisme pemebentukan suatu materi hukum. c. Tata pengaturan materi hukum dalam sistem perundang-undangan. Beberapa pengamat hukum beranggapan, bahwa substansi materi hukum Indonesia selama ini khusunya yang dihasilkan selama masa kolonial dan Orde Baru, cenderung memiliki karakter yang represif, tidak responsif terhadap dinamika masyarakat, serta lebih menekankan pada nuansa mengatur daripada memenihi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, materi hukum tersebut jauh dari nilai-nilai keadilan yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hingga kini, sejumlah bidang kehidupan masyarakat masih menggunakan materi hukum yang berasal dari zaman kolonial dan zaman Orde Baru, yang tentunya memiliki sifat kolonialistik dan represif. Sifat itu, misalnya, tampil dalam ketentuan-ketentuan yang diskriminatif, eksploitatif, mengekang hak-hak manusia, serta menempatkan individu di bawah cengkeraman pengaturan negara.

3. Budaya hukum Budaya hukum merujuk pada kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran ini tidak hanya apa yang dipikirkan masyarakat mengenai hukum, namun juga apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan keberadaan hukum. Inti budaya hukum ialah kesadaran hukum masyarakat.