Sistem Hukum Eropa.docx

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan

kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya berupa iman, islam dan ilmu serta bimbingann-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Sistem Hukum Eropa Kontinental”. Makalah

ini

disusun

untuk

memenuhi

salah

satu

tugas

mata

kuliah”SISTEM HUKUM INDONESIA”. Penulis berharap, makalah ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai sistem hukum Eropa Kontinental. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini Wassalamualaikum Wr. Wb.

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................ 1 DAFTAR ISI....................................................................................................... 2 BAB 1 PENDAHULUAN.................................................................................. 3 A. Latar Belakang............................................................................................. 3 B. Rumusan Masalah........................................................................................ 4 C. Tujuan.......................................................................................................... 4 BAB 2 PEMBAHASAN..................................................................................... 5 A. Pengertian Sistem Hukum Eropa Kontinenta.............................................. 5 B. Perbedaan Sistem Hukum Eropa Kontinental dengan Sistem Anglo Saxona Kontinental................................................................................................... 8 C. Karakteristik Atau Ciri-Ciri Hukum Eropa Kontinental.............................. 9 BAB III PENUTUP........................................................................................... 11 A. Kesimpulan.................................................................................................... 11 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 12

2

BAB I PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Sistem Hukum merupakan keseluruhan elemen-elemen dan aspek yang membangun serta menggerakkan hukum sebagai sebuah pranata dalam kehidupan bermasyarakat. Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem hukum yang diterapkan oleh berbagai negara, namun di kalangan civitas akademika kita hanya diakrabkan dengan 2 (dua) sistem hukum yang banyak mempengaruhi sistem hukum sebagian besar negara-negara di dunia. Sistem hukum tersebut adalah sistem hukum eropa kontinental dan sistem hukum anglo saxon. Sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad XII, hukum Eropa Kontinental dan hukum Inggris masuk ke dalam bilangan sistem hukum yang sama yaitu hukum Jerman. Hukum tersebut bersifat feodal baik substansinya maupun prosedurnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Hukum Romawi yang merupakan hukum materiil dan hukum Kanonik yang merupakan hukum acara telah mengubah kehidupan di Eropa Kontinental. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus Corpus Iuris Civilis. Sistem Civil Law dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental sehingga kerap disebut juga sistem kontinental. Hukum romawi yang merupakan sumber dari sistem Civil law telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi.

3

B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental ? 2. Bagaimana sistem hukum Eropa Kontinental dengan sistem Anglo Saxona Kontinental ? 3. Bagaimana karakteristik atau ciri-ciri hukum Eropa Kontinental ?

C. Tujuan 1. Untuk mengetahui tentang sistem hukum eropa di kontinenta 2. Untuk mengetahui tentang perbedaan sistem hukum eropa kontinental dan sistem anglo saxona kontinental 3. Untuk mengetahui tentang karakteristik atau ciri-ciri hukum eropa kontinental

4

BAB II PEMBAHASAN

A.

Pengertian Sistem Hukum Eropa Kontinental Pengertian Civil Law dapat dipaparkan dalam definisi berikut ini:

“ Civil Law may be defined as that legal tradition which has its origin in Roman Law, as codified in the Corpus Juris Civilis of Justinian, and subsequently developed in Continental Europe and around the world. Civil Law eventually divided into two streams: The codified Roman Law ( French Civil Code 1804 and its progeny and imitators-continental Europe, Quebec and Louisiana ) and uncodified Roman Law ( Scotland and South Africa ). Civil Law is highly systematized and structured and relies on declarations of board, general principles, often ignoring details.” Apabila diterjemahkan lebih kurang demikian: hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu: a. Hukum romawi yang terkodifikasi ( Kode sipil Prancis 1804 ) dan daerah lainnya di benua Eropa yang mengadopsinya, Quebec dan Lousiana; dan b. Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi ( Skotlandia dan Afrika Selatan ). Hukum Kode sipil sangat sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum dan sering menghindari halhal yang detail.

5

Hukum Sipil (civil law) atau yang biasa dikenal dengan RomanoGermanic Legal System adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental. Kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya. Sistem hukum eropa kontinental biasa disebut dengan istilah “Civil Law” atau yang disebut juga sebagai “Hukum Romawi”. Sistem hukum ini disebut sebagai hukum romawi karena sistem hukum eropa kontinental memang bersumber dari kodifikasi hukum yang digunakan pada masa kekaisaran romawi tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus yang memerintah romawi pada sekitar abad ke-5 antara 527 sampai dengan 565 M. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut ‘Corpus Juris Civilis’. Sistem hukum eropa kontinental banyak dianut dan dikembangkan di negara-negara eropa. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda. Dalam sistem hukum eropa kontinental, hukum memliki kekuasaan yang mengikat karena hukum yang terdiri dari kaidah atau peraturan-peraturan tersebut telah disusun secara sistematis dan dikodifikasi (dibukukan). Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kep Pres, MA, Keputusan Menteri dan lain lain. jadi, keputusan pengadilan bersifat fleksibel (berubah ubah) tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta/bukti yang ada.

6

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturanperaturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum. Hakim hanya berfungsi ‘menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya’. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrins Res Ajudicata). Dalam sistem hukum eropa kontinental dikenal adagium[1] yang berbunyi bahwa tidak ada hukum selain undang-undang atau dengan kata lain bahwa hukum merupakan undang-undang itu sendiri. Dalam sistem hukum eropa kontinental tidak dikenal adanya yurisprudensi yang menjadi ciri sistem hukum anglo saxon. Putusan hakim hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja atau pada satu kasus tertentu dan tidak dapat mengikat umum atau dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara lainnya yang serupa. Dalam hal ini hakim hanya berperan sebagai pembuat keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan penafsirannya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum yang di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.

7

B. Perbedaan Sistem Hukum Eropa Kontinental dengan Sistem Anglo Saxon Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, dapat ditarik beberapa perbedaan antara sistemhukum eropa kontinental dengan sistem anglo saxon sebagai berikut 1. Sistem hukum eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedang sistem hukumanglo saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. 2. Sistem hukum eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi sedangkan sistem hukum anglo saxon dikembangkan melalui praktek prosedurhukum. 3. Penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa, jadi bersifat konsep atau abstrak menurut sistem hukum eropa kontinental sedang penemuan kaidahsecara kongkrit langsung digunakan untuk penyelesaian perkara menurut sistem hukum anglosaxon. 4. Pada sistem hukum eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengoreksi kaidah sedang pada sistem hukum anglo saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengoreksi, yaitu lembaga equaty. Lembaga ibi memberi kemungkinan untuk melakukan elaborasi terhadap kaidahkaidahyang ada guna mengurangi ketegaran. 5. Pada sistem hukum eropa kontinental dikenal dengan adanta kodifikasi hukum sedangkan padasistem hukum anglo saxon tidak ada kodifikasi. 6. Keputusan hakim yang lalu (yurisprudensi) pada sistem hukum eropa kontinental tidak dianggap sebagai akidah atau sumber hukum sedang pada sistem hukum anglo saxon keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti.

8

7. Pada sistem hukum eropa kontinental pandangan hakim tentang hukum adalah lebih tidak tekhnis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu sedang pada sistem hukum anglo saxon pandangan hakimlebih teknis dan tertuju pada kasus tertentu. 8. Pada sistem hukum eropa kontinental bangunan hukum, sistem hukum, dan kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban sedang pada sistem hukum anglo saxon kategorisasifundamental tidak dikenal. 9. Pada sistem hukum eropa kontinental strukturnya terbuka untuk perubahan sedang pada sistemhukum anglo saxon berlandaskan pada kaidah yang sangat kongrit.

C. Karakteristik Atau Ciri-Ciri Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum Eropa Kontinental mempunyai tiga karakteristik,yaitu : a. adanya kodifikasi Karakteristik pertama yang menjadi dasar sistem Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kala u tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.

9

b. hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama Karakteristik kedua pada sistem Civil Law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekusaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organorgan negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang,

kekuasaan

peradilan,

dan

sistem

kasasi

adalah

tidak

dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem Civil Law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undangundang. c. sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik ketiga pada sistem hukum Civil Law adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran

10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus Corpus Iuris Civilis. Sistem Civil Law dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental sehingga kerap disebut juga sistem kontinental. Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dala, Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu Hukum romawi yang terkodifikasi dan Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi. Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain.

11

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, C.S.T. Pengantar Tata Hukum Dan Ilmu Hukum Di Indonesia, Jakarta :Balai Pustaka, 1986, Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pembelajaran Tata Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 1997, , Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : LP3ES, 1998, Riduan Syahrani, Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, Subekti dalam Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni, 1986,S Titik Triwulan Tutik, Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustaka,2006

12