Sistem Hukum Idris

A.SISTEM HUKUM INTERNASIONAL 1). Makna Hukum Internasional

Hukum Internasional di bagi dua yaitu: A).Hukum perdata internsaional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melinasi batas negara. B).Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalann yang melinasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Namun menurut Prof.Mochtar kusumaatdja(1976-2002).Definisi hukum internasional publik memiliki dua kelemahan. Pertama:devinisi ini tidak tegas karena di dasarkan pada suatu ukuran yang di rumuskan secara negatif,yakni “hubungan atau persoalan internasional yang tidak bersifat perdata “ Kedua: lazimnya pembahasaan tentang hukum internasional selalu menunjuk pada hukum internasional publik;karena itu,tidak perlu membahas hukum perdata internasional. Atas dasar kedua alasan itu,Mochtar kusumaatdja memberikan definisi tentang hukum internasional sebagai: keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

B.Asas-asas hukum internasional Menurut konsidernas Resolusi Mjlis Umum PBB No.2625 tahun 1970,ada tujuh asas utama yang harus di tegakkan dalam praktik hukum internasional. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: A).Setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. B).Setiap negara harus menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan cara damai. C.Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. D).Negara-negara berkewajiban untuk menjalin kerja sama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB. E).Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. F).Asas persamaan kedaulatan dari negara. G).Setiap negara harus dapat di percaya dalam memenuhi kewajiban.

C.SUBJEK INTERNASIONAL Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Menurut Starke (1988),subjek hukum internasioal terdiri dari: a).Negara b).Tahta suci c).Palang merah internasional d).Organisasi internasional e).Orang perorangan (individu) f).Pemberontak dan pihak-pihak yang bersengketa

A.Negara

Sejak lahirnya hukum internasional,negara sudah di akui sebagai subjek hukum internasional

B.Takhta suci

di samping mereka,sejak dulu takhta suci (Vatikan) merupakan subjek internasional.

C.Palang merah internasional

palang merah internasional (PMI) yang berkedudukan di jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional.

D.Organisasi internasional

kedudukan internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang suah tidak di ragukan lagi.

E.orang perorangan (individu)

Orang perorangan juga dapat di anggap sebagai subjek hukum internasional,keskipun dalam arti yang terbatas.

F.Pemberontakkan dan pihak-pihak dalam sengketa (beligerent)

menurut hukum perang,dalam beberapa keadaan tertentu pemberontakan dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent)

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Istilah sumber hukum internasional memiliki makna materiil dan makna formal. Sumber hukum dalam arti materiil mempersoalkan: apakah yang menjadi dasar kekuatan mengikat suatu hukum internasional. Sumber hukum dalam arti formal memberi jawaban atas pertanyaan: di manakah kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat di terapkankan sebagai kaidah hukum internasional. Dengan demikian,sumber hukum dalam material mempersoalkan isi materi hukum; sedangkan sumber hukum dalam arti formal mempersoalkan bentuk atau wadah aturan hukum. Lazimnya,istilah “sumber hukum internasional” menunjuk pada sumber hukum dalam arti formal Di samping kedua arti di atas ,istilah “sumber hukum” adakalanya di gunakan juga dalam arti lain, yakni: kekuatan atau faktor-faktor (politis,kemasyarakatan,ekonomi,teknis,psikologis) yang mendorong pembentukan hukum. Di sini,hukum di lihatt sebagai suatu gejala sosial dalam kehidupan masyarakat manusia. Dengan perkataan ini,sumber hukum dalam arti ketiga ini berkenaan dengan faktor penyebab yang turut mendorong pembentukan suau kaidah hukum Bagi orang yang belajar hukum positif atau hukum yang sedang berlaku seperti misalnya siswa, mahasiswa fakultas hukum,pengacara, atau pejabat diplomatik yang terpenting di anara ketiga sumber hukum