Silabus 7

PERAN LEMBAGA DAN KADER PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI MASYARAKAT DESA ( Bag 2 ) Oleh : IMAM WAHYUDI, SH., M.Si. http://bapermaspbg.blogspot.co.id/2010/11/peran-lembaga-dankader-pemberdayaan_05.html

C. Membangun Lembaga Kemasyarakatan Menjadi Organisasi Modern Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo, organisasi modern merupakan suatu organisasi, dimana faktor-faktor yang bersifat “pribadi” tidak memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu organisasi modern biasa disebut sebagai organisasi rasional dan legal, artinya organisasi yang dalam kegiatannya terdapat pemisahan yang tegas, antara urusan pribadi dan urusan organisasi. Pembagian tugas yang jelas diantara anggotanya dan hubungan antar anggota pun impersonal/lugas dan tegas merupakan ciri yang membedakannya dengan organisasi tradisional. Jadi, organisasi yang modern lebih menekankan kepada tindakan-tindakan yang rasional yang mencakup penentuan perumusan tujuan, perhitungan ketepatan sasaran dan cara efektif yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedang dalam organisasi tradisional terdapat manusia-manusia tradisional yang berkerja didalamnya. Ciri-ciri manusia tradisional diantaranya tidak memiliki sikap-sikap gerak cepat, tidak mempunyai tujuan. Sebaliknya ciri-ciri manusia modern yaitu terbuka dengan pengalaman baru, kesediaan untuk menghadapai perubahan sosial, kesadaran adanya keberagaman (diversivitas) pendapat (opini), adanya perspektif waktu masa kini dan masa depan, adanya aspirasi dan orientasi keberhasilan, adanya perencanaan kedepan dan kepercayaan pada suatu dunia yang dapat “diperhitungkan”. Umumnya Manajemen Lembaga Kemasyarakatan masih bersifat tradisional. Kader yang duduk dalam Lembaga belum didasarkan pilihan rasional individu. Tugas pokok dan fungsinya, struktur, jumlah pengurus, pemilihan personalianya, tertib administrasi terutama keuangan masih sederhana dan cenderung seadanya. Program kerja yang dilandasi tujuan, visi, misi dan strategi yang baik belum ada. Dalam beberapa kasus Lembaga Kemasyarakatan masih banyak menggantungkan pada aparatur/birokrat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan atau Desa. Dengan demikian kinerja lembaga/kader belum dapat diukur, kondisi lembaga relatif seragam diseluruh desa dalam satu Kabupaten. Untuk itu, manajemen yang lebih terukur, mekanisme kerja yang baik, dan uraian tugas yang jelas sangat diperlukan untuk pengembangan

kelembagaan, sehingga Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan tidak lagi dicap sebagai “stempel” yang memberikan legitimasi pemberdayaan masyarakat, namun betul-betul mampu menjadi Lembaga atau Kader yang memang dibutuhkan serta dapat mengartikulasikan aspirasi masyarakat desa. Ukuran optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi secara sederhana diukur dari tingkat efektivitas, efisiensi dan fleksibilitas dalam melaksanakan visi, misi dan programnya. Lembaga Kemasyarakatan dikatakan melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif apabila dapat mencapai tujuan secara cepat, tepat dan berhasil guna. Sedangkan tingkat efisiensi dilihat dengan membandingkan antara pencapaian kinerja lembaga dengan biaya (economic cost dan social cost) yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan. Untuk tingkat fleksibilitas dapat dilihat pada kemampuan lembaga dalam merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Secara struktural, organisasi modern memiliki cakupan kegiatan yang lebih besar dan kompleks, berbeda dengan organisasi tradisional yang cakupannya lebih kecil dan sederhana. Sedangkan organisasi tradisional berdasarkan pada pembagian kerja yang terbatas dan diorganisir berdasarkan struktur status askriptif yakni peranan, kewajiban dan previlese (hak-hak khusus) yang diperoleh sebagai “pemberian” utamanya seperti jenis kelamin, kelahiran, keturunan dan bukan berdasrkan keberhasilan dan kemampuan seprti pada organisasi modern. Organisasi tradisional juga lebih tertutup terhadap lingkungan dan pembaharuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi tradisional memiliki sifat yang bertolak belakang dengan organisasi modern. Dalam organisasi modern, keterlibatan semua anggota unit atau kelompok di dalam organisasi sangat diperhitungkan. Keterlibatan seseorang dalam organisasi harus dibarengi dengan kesadaran akan manfaat (hak atau benefit) dan konsekuensi (kewajiban) dari keterlibatan mereka masing-masing. Kemampuan berorganisasi seperti manajemen organisasi dan kemampuan bernegoisasi harus dimiliki setiap anggota dalam membangun organisasi. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan untuk menjadi organisasi yang modern dalam usaha mewujudkan otonomi masyarakat desa tentunya harus melalui proses yang didukung seluruh sumber daya yang ada, oleh karena itu perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam menata kembali tugas dan fungsinya. Dengan demikian perlu dilihat kembali bagaimana kondisi kelembagaan, baik meliputi personil, tata-kerja dan sumber daya organisasi yang ada saat ini. Setelah mengetahui kondisi organisasi maka setiap anggota di dalam organisasi harus bisa merumuskan apa yang harus dilakukannya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Apakah organisasi perlu

ditata ulang secara menyeluruh ataukah sebagian? Pembenahanpembenahan apa, bagaimana dan seperti apa mekanisme pembenahannya? Apakah harus melibatkan pihak luar atau cukup mempercayakan pada pihak internal yang berpengaruh/dipandang mampu dalam organisasi? Efektivitas, efisiensi dan fleksibilitas Lembaga Kemasyarakatan sangat ditentukan pada sumber daya lembaga, karakterisitik desa serta kejelasan fungsi lembaga itu sendiri. Hal ini dikarenakan sumber daya, karakterisitik desa dan fungsi lembaga merupakan dasar untuk mengoptimalkan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tugas yang diwujudkan dalam rincian fungsi lembaga pada hakekatnya merupakan mandat lembaga. Berdasarkan mandat tersebut Lembaga Kemasyarakatan sebagai elemen governance desa diharapkan dapat merumuskan tujuan, visi, dan misi yang terkait dengan kewenangan dan permasalahan yang ada, dilanjutkan dengan merumuskan strategi dan nilai-nilai yang mengatur tugas dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat yang membantu menjalankan Lembaga Kemasyarakatan. Rumusan seperti ini sering disebut dengan rencana strategik. Berdasarkan rencana strategik, Lembaga Kemasyarakatan menjabarkannya dalam bentuk program kerja (rencana kerja operasional) dimana pada saat perumusan dokumen perencanaan tersebut dilakukan secara partisipasif. Progam yang telah disusun digunakan untuk membangun struktur kelembagaan, perumusan uraian kerja dan spesifikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibutuhkan. Dengan demikian Lembaga Kemasyarakatan akan mudah mendayagunakan sumber daya Kader sesuai dengan kualifikasi bidang masing-masing, seperti pada gambar yang mengilustrasikan ‘’Alternatif Strategi dan Arah Pemberdayaan Governance Desa‘’. Masing-masing Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai penggerak lembaga menyusun Rencana Tindak Individu (RTI) mengacu pada rencana kerja operasional berdasarkan uraian tugas pokok atau lingkup tugasnya masingmasing. Ada beberapa elemen governance di luar Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan, seperti : LSM, Parpol, Ormas, tokoh masyarakat, pelaku ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, elemen-elemen tersebut perlu dijadikan sebagai mitra atau media kontrol dan evaluasi kinerja lembaga. Untuk mengoptimalkan fungsi dan kinerja lembaga perlu adanya penilaian dan evaluasi Kader sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, bukan semata-mata berdasarkan performance atau kualitas bawaan lahir (keturunan) atau ascriptif seperti jenis kelamin, usia, ras dan status keluarga, namun dikedepankan pada kemampuan obyektif seperti tingkat kapabilitas, aksetabilitas, fleksibilitas,

kedewasaan berpikir, kearifan dan kemampuan menganalisis permasalahan, keberanian memberikan alternatif dalam pengambilan keputusan, kecermatan dan kearifan dalam merespon permasalahan. Walaupun azas-azas organisasi modern bertolak belakang dengan azas-azas organisasi tradisional, namun Lembaga Kemasyarakatan yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi modern tetap perlu mengkaji struktur dan nilai-nilai organisasi tradisional yang dapat menghambat atau mendorong keberhasilan organisasi modern.

KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat tentunya peran dan tugas membantu pengelolaan pembangunan di desa diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan dan RTM. Untuk itu aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, kejujuran diharapkan ada pada diri para kader atau KPMD. Selanjutnya kader masyarakat sebagai tenaga teknis juga perlu dibentuk dalam rangka membantu memfasilitasi penulisan usulan dan/ atau pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat.

http://www.upk-pnpmsurade.org/pto-pnpm/penjelasan-pto-pnpm/39-penjelasan-05-pelakupnpm-mp/115-kpmd-kader-pemberdayaan-masyarakat-desa.html

1. Tugas dan Tanggung jawab KPMD

Secara umum tugas dan tanggung jawab KPMD adalah : a. memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta sosial pada saat musyawarah dusun, b. mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan, seperti : data kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan data pendukung lainnya,

c. menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa. d. memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. e. mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. f. mengikuti pertemuan bulanan dengan PL yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. g. membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di desa. h. mengefektifkan penggunaan papan informasi di desa dan dusun i. mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan. j. mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa dan Musyawarah desa kepada masyarakat.

2. Tahapan Tugas KPMD A. Tahap Perencanaan 1) menggali gagasan masyarakat dalam rangka meningkatkan

kesejahteraanya

2) mencatat dan menginventarisir gagasan masyarakat pada waktu penggalian gagasan sebagai bahan untuk pembahasan di Musyawarah desa perencanaan usulan desa 3) membantu Tim Pengelola Kegiatan dan Kepala Desa mulai dari persiapan sampai selesainya penyelenggaraan pertemuan musyawarah di desa. 4) memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah desa, 5) menyusun usulan desa bersama Tim Penulis Usulan 6) melakukan survai dan mengumpulkan data pendukung usulan, termasuk: kesediaan swadaya, perkiraan jumlah penerima manfaat, perkiraan besarnya biaya kegiatan sebagai bahan penulisan usulan 7)

menginformasikan kepada masyarakat hasil keputusan Musyawarah Antar Desa prioritas

usulan dan penetapan usulan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan 8) membantu Fasilitator Kecamatan dalam memfasilitasi proses penyusunan desain dan rencana anggaran biaya kegiatan yang masuk prioritas untuk didanai.

B. Tahap Pelaksanaan 1) membantu Tim Pengelola Kegiatan dalam penyelenggaraan Musdes Pertanggung jawaban dan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) 2) memfasilitasi masyarakat dalam Musdes Pertanggung jawaban dan MDST 3) memberikan masukan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan 4) membantu TPK dalam pembuatan administrasi yang tertib dan benar 5) memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk dalam kesediaan adanya swadaya dan pengembalian pinjaman dalam kaitan kelompok SPP maupun pinjaman perguliran 6) membantu TPK dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan, pendidikan, kesehatan dan pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kelompok. 7) membantu TPK dalam pengawasan pekerjaan di lapangan, pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan kegiatan prasarana 8) membantu TPK untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan alat 9) membantu mengawasi pekerjaan di lapangan, terutama pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan, seperti mencatat pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dan melaporkan kepada TPK dan Fasilitator Kecamatan C. Tahap Pelestarian 1) memfasilitasi masyarakat desa dalam pengajuan usulan dari dana pengembalian pinjaman bergulir 2) memfasilitasi masyarakat desa agar tetap berpedoman pada prinsip dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dalam memanfaatkan dana bergulir, 3) membangkitkan motivasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan

4) membantu TPK dalam pembentukan tim pemelihara dan kelompok pemeliharaan 5) memantau hasil dan operasional kegiatan serta kondisi kegiatan prasarana yang telah dibangun terutama bagian mana yang membutuhkan pemeliharaan 6) memfasilitasi proses pemeliharaan terhadap prasarana yang dibangun.*dj

3. Kriteria KPMD Kriteria KPMD adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

warga desa setempat, dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan bukan kepala desa atau perangkat desa maupun suami/ istrinya bukan anggota BPD maupun suami/istrinya mempunyai waktu yang cukup dan sanggup melaksanakan tugas-tugasnya jujur, bertanggung jawab dan bersedia bekerja secara sukarela bisa membaca dan menulis

4. Proses Pemilihan KPMD Pemilihan KPMD dilakukan pada saat Musdes sosialisasi. Pada saat Fasilitator Kecamatan melakukan orientasi di desa-desa dan sebelum Musdes sosialisasi diadakan, perlu diinformasikan akan kebutuhan tenaga-tenaga potensial dari desa yang siap bekerja membantu masyarakat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan secara sukarela. Acuan proses pemilihan KPMD sebagai berikut :

1. a. Persiapan Pemilihan :

- mengidentifikasi kebutuhan KPMD dengan melakukan observasi dan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Desa, BPD atau lembaga desa lainnya sekaligus sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan - menginformasikan kebutuhan KPMD kepada semua orang dengan secara lisan dan tertulis melalui pengumuman yang ditempel di papan informasi. Nama-nama hasil identifikasi dan siapa saja yang berminat dan mendaftarkan diri dicatat.

1. b. Proses Pemilihan

- pemilihan KPMD dilaksanakan pada saat Musdes Sosialisasi - sebelum proses pemilihan dilakukan, fasilitator dalam pertemuan musyawarah desa menginformasikan tentang kriteria, aspek kerelawanan, kejujuran serta tugas dan tanggung jawab yang akan diemban oleh KPMD. - ajak peserta musyawarah desa untuk menentukan berapa jumlah KPMD (minimal 2 KPMD, diharapkan untuk tiap-tiap dusun ada kader dusun) - ajak peserta untuk menentukan kriteria tambahan yang lebih diutamakan yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. - fasilitasi peserta musyawarah untuk memilih KPMD sesuai kriteria yang telah ditentukan dan yang telah disepakati bersama. - jumlah KPMD terpilih harus memperhatikan keseimbangan antara kader laki-laki dan kader perempuan.*dj

Sumber : Penjelasan V PTO : Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.

https://wahjudinsumpeno.wordpress.com/2012/01/07/perencanaanstrategi-dan-evaluasi-program-pembangunan-peka-konflik/

Perencanaan, Strategi dan Evaluasi Program Pembangunan Peka Konflik January 7, 2012 PUSTAKA RAKYAT sosial

Strategi program pembangunan muncul sebagai alternatif dalam penyusunan rencana pembangunan menggantikan model perencanaan lama (konvensional), yaitu perencanaan jangka panjang (long-range planning) maupun perencanaan yang berbasis pada tujuan. Kebutuhan sebuah perencanaan strategis disebabkan perubahan eksternal yang terjadi dengan cepat dan tidak menentu. Hal ini menuntut sebuah organisasi atau komunitas untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan itu secara internal agar mampu mempertahankan fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada kelompok sasaran. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengatasi lingkungan eksternal dan secara berkelanjutan melakukan kajian terhadap kapasitas internal sebagai prasyarat untuk tetap memelihara dan mempertahankan eksistensinya. Pada penerapan model perencanaan konvensional berangkat dari asumsi penetapan tujuan jangka panjang sebagai entry point dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara dalam perencanaan strategis berangkat dari visi, misi dan nilai-nilai yang menjadi dasar untuk merespon perubahan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategis merupakan bagian dari perubahan itu sendiri. Proses ini dilakukan melalui kajian sistematis yang memadukan visi, misi, serta perkembangan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan sebagai lingkungan internal suatu organisasi untuk menentukan arah yang ingin dicapai. Dalam penerapannya perencanaan strategis lebih maju dan berkembang di bidang militer— pertahanan dan bisnis sebagai respon terhadap perubahan lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, teknologi, politik, market dan persaingan). Berdasarkan tantangan dan perubahan eksternal tersebut, mengharuskan sebuah organisasi untuk melakukan pengaturan atau penyesuaian terhadap lingkungan internalnya, jika organisasi itu ingin tetap bertahan dan tidak tertinggal terhadap proses perubahan yang demikian cepat. Demikian halnya dalam perencanaan komunitas, perubahan akan berlangsung cepat dan mempengaruhi struktur sosial yang ada termasuk persaingan yang tajam akibat benturan kepentingan. Fase krisis dan konflik yang terjadi dalam komunitas tidak cukup hanya dirumuskan dalam kerangka perencanaan jangka panjang tetapi melalui sebuah rencana strategis yang mampu membangun sebuah perubahan masyarakat yang damai, penyelesaian konflik, dan pengelolaan sumber daya didasarkan visi, nilai-nilai, tujuan dan kekuatan yang dimilikinya secara berkelanjutan. Apa Rencana Strategis itu Richard A. Mittenthal dalam artikel berjudul “Ten Keys To Successful Strategic Planning For Nonprofit And Foundation Leaders” menjelaskan bahwa perencanaan strategis telah lama digunakan sebagai alat untuk mentransformasi (transforming) dan merevitalisasi (revitalizing) perusahaan, organisasi pemerintah dan organisasi non-permerintah. Perencanaan Strategis adalah

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk pendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu organisasi. Dalam perencanaan tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategi khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Perencanaan strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan—kekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses perencanaan strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, perencanaan strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan Fungsi dan Kedudukan Rencana Strategis Menyadari pentingnya rencana strategi bagi suatu komunitas dalam mendukung upaya perdamaian, maka seluruh pemangku kepentingan yang terlibat meliputi, pimpinan, tokoh masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya, termasuk pihak lainnya secara bersama-sama dalam mengembangkan arah (sense of direction) dan mengidentifikasi prioritas isu atau akar penyebab konflik yang akan diselesaikan. Dengan kata lain pengembangan visi, misi, maksud (goal) dan tujuan (objective) yang akan dicapai merupakan konsensus bersama atau “sharing” dari semua yang terlibat dalam proses perencanaan strategis. Keberhasilan sebuah proses perencanaan strategis akan sangat tergantung kemampuan masyarakat dalam membangun visi keberhasilan, membuat proyeksi dan harapan tentang perubahan lingkungan ke depan. Perencanaan diuji dalam rentang waktu dan model manajemen sumber daya yang tepat melalui analisis dan kajian secara komprehensif—partisipatif. Hal ini akan membantu masyarakat melakukan antisipasi dan merespon terhadap perubahan yang terjadi melalui klarifikasi visi, misi, maksud dan tujuan, menyempurnakan program, penggalangan dana, dan aspek operasi lainnya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar perencanaan strategis sukses dalam penyelesaian masalah dan konflik dalam jangka panjang sebagai berikut.    

Program strategis sebagai pedoman komprehensif yang jelas untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang eksternal. Suatu penilaian komprehensif dan realistis dari keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki komunitas. Menerapkan pendekatan inklusif yang mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik untuk menentukan sukses di masa depan. Suatu pemberdayaan komite perencanaan.

    

Keterlibatan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. Mempertajam tanggung jawab seluruh elemen dalam masyarakat untuk melaksanakannya. Belajar dari praktek yang terbaik (Learning from best practices). Prioritas dan rencana pelaksanaannya. Komitmen para pemangku kepentingan untuk berubah.

Manfaat Rencana Strategis Perencanaan strategis memiliki fungsi sebagai alat untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan terhadap perubahan dengan memperhitungkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Perencanaan disusun untuk mengantisipasi perubahan sebagai respon terhadap dinamika perubahan dan kompleksitas lingkungan. Misalnya, sebagai akibat terjadi perubahan dinamika masyarakat akibat bencana alam atau konflik sosial yang menuntut perbaikan kehidupan masyarakat secara cepat mencakup pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, keamanan, kebutuhan lainnya, sementara sumberdaya semakin terbatas. Rencana strategi sebagai perangkat manajemen untuk mencapai tujuan dan hasil secara terukur. melalui perencanaan seluruh pemangku kepentingan secara periodik dituntut melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan dan menyempurnakan hasil (outcome). Dalam banyak hal perbaikan hasil menuntut formulasi rencana yang memungkinkan sistem bekerja dan fokus terhadap prioritas tuntutan secara efektif dan efisien. Rencana Strategis memungkinkan organisasi atau pemerintahan mengembangkan sistem yang mampu secara berkelanjutan melakukan perbaikan pada semua tingkatan termasuk mengendalikan dampak dan resiko pembangunan itu sendiri. Identifikasi profil kapasitas kelembagaan pemerintahan dalam kerangka penguatan perdamaian menggambarkan bagaimana struktur pengelolaan pembangunan yang tanggap terhadap dinamika konflik. Perencanaan bermanfaat untuk mengidentifikasikan keterbatasan dan kekuatan kelembagaan yang terlibat dalam upaya membangun struktur masyarakat yang lebih baik dan damai. Melalui proses perencanaan strategis masing-masing pihak baik pemerintah, nonpemerintah, swasta, institusi informal, dan pihak lainnya menilai situasi masyarakat saat ini untuk menentukan orientasi ke depan. Bagaimana lembaga masyarakat mampu bekerja secara benar dan menilai hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Memfokuskan visi dan tujuan masyarakat di masa depan. Perencanaan strategis dapat membantu para pemangku kepentingan untuk menentukan arah terbaik masa depannya. Perencanaan Strategis melibatkan usaha disiplin untuk mempertajam dan memandu menentukan bagaimana keadaan komunitas, peran dan fungsi setiap unsur, dan pembagian kerja. Disamping itu membantu mendapatkan informasi dalam secara mendalam, menggali berbagai gagasan, menentukan alternatif, dan menghadapi implikasi masa depan secara kreatif dengan keputusan yang diambil saat ini. Mendorong komunikasi antarberbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan. Perencanaan strategis mendorong semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menemukenali berbagai kebutuhan, kesamaan dan menghindari kesenjangan dan menyatukan tujuan kemudian merencanakan masa depan sesuai dengan harapan bersama. Meskipun sangat sulit mengambil keputusan dengan orang, kelompok, atau komunitas yang memiliki perbedaan visi terhadap masa depan. Namun melalui perencanaan strategis hal ini dapat diselesaikan secara partisipatif,

terbuka dan komunikasi efektif, mengakomodasi tata nilai dan keinginan yang berbeda, dan mencari pengambilan keputusan secara bertahap. Memudahkan penerimaan (adaptable) dari berbagai kepentingan dan situasi yang dinamis. Walaupun perencanaan strategis memerlukan pendekatan jangka panjang, tetapi juga menggunakan metode untuk menentukan kemajuan, akses, validitas informasi dan mempertahankan fleksibilitas rencana. Setiap keputusan yang telah diambil dalam bentuk rencana tataruang dapat dikaji kembali atau disesuaikan sebagai respon terhadap perubahan masyarakat, globalisasi, hubungan antarpihak dan manfaat dari peluang yang ada. Rencana strategis mengatur target kinerja, pola kerjasama penilaian kemajuan program, membantu membuat prioritas pembangunan, menyediakan pedoman pelaksanaan kegiatan, rencana sumber dana (modal) dan penganggaran. Penting untuk mendukung klien. Perencanaan Strategis menentukan hal-hal yang diperlukan organisasi untuk memenuhi harapan penerima manfaat. Proses perencanaan strategis memungkinkan anda melakukan identifikasi organisasi, kelompok, komunitas, dan para pemangku kepentingan lain, serta terhadap kebutuhan dan harapan mereka. Menentukan kebutuhan dan dukungan dana untuk mencapai tujuan. Berbagai sumber dana memberikan perhatian terhadap fokus rencana yang realistis dan memiliki dampak terhadap perubahan masyarakat secara menyeluruh. Rencana yang baik akan menentukan kebutuhan dana dan bagaimana memenuhinya. Banyak sumber pendanaan secara kuat mendukung perencanaan strategis untuk memberikan dukungan secara kontinyu baik dari pemerintah dan lembaga international lainnya. Banyak organisasi publik dan Negara donor mensyaratkan adanya perencanaan strategis sebagai bagian dari aplikasi permintaan dana atau bantuan hibah untuk kebutuhan pembangunan. Komponen Program Strategis Dalam merumuskan rencana strategis untuk komunitas dilakukan melalui proses atau tahapan tertentu agar menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan nyata. Berbagai metode perencanaan pembangunan dikemukakan oleh para ahli dengan memberikan panduan pelaksanaan dengan tahap-tahap kegiatan secara spesifik. Secara prinsip terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan rencana strategis, yaitu: tahap identifikasi isu-isu penting melalui analisis masalah; penentuan tujuan dan saran; perumusan visi, misi, program, dan strategi. Perencanaan strategis memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Perencanaan strategis menyediakan gambaran besar dari apa yang tujuan dan prosedur pelaksanaannya. Tata Nilai Tata nilai (value based) merupakan seperangkat prinsip, norma aturan yang diyakini sebagai cara yang benar (ideal) dalam menentukan tindakan, bekerja atau berhubungan dengan masyarakat. Tata nilai masyarakat berupa prinsip-prinsip dasar yang bersifat filosofis sebagai panduan kerja anggota, kelompok atau masyarakat. Nilai-nilai sebagai dasar dalam memelihara hubungan antarberbagai pihak dengan masyarakat (penerima manfaat) atau pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Tata nilai akan menentukan kerangka kerja—strategi dan prinsip-prinsip

operasional yang digunakan oleh komunitas atau organisasi. Misalnya, nilai keterbukaan, pertanggungjawaban, profesionalisme, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tata nilai sebagai prinsip kerja dalam perencanaan strategis sebaiknya ditetapkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan. Klarifikasi dan konsensus pada nilai-nilai yang telah disepakati sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan di dalam membuat keputusan (kebijakan). Perumusan Visi Visi merupakan suatu pemikiran atau pandangan kedepan, tentang apa, kemana dan bagaimana mencapai suatu keadaan masyarakat yang damai dan sejahtera di masa depan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode program, untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi merupakan dorongan dan gambaran mental masyarakat dalam mementukan langkah terhadap masa depannya. Kalimat yang sering digunakan menjelaskan suatu pernyataan visi berifat membangkitkan semangat (inspiring), bercita-cita tinggi (aspiring) dan memotivasi (motivating). Dalam pernyataan visi terkandung berbagai nilai sebagai berikut:    

Membangun komitmen dan kehidupan masyarakat dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang. Menciptakan standar keunggulan dan target pencapaian secara terukur. Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

Perumusan Misi Misi adalah pernyataan yang luas atau umum tentang sesuatu yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Misi merupakan langkah-langkah startegis yang dirumuskan berdasarkan kondisi nyata, pemangku kepentingan, dan asumsi yang mendasarinya. Dengan demikian, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi. Dalam misi dinyatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu melalui pertimbangan strategi yang telah ditentukan. Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan kondisi umum komunitas, tata ruang, pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik, sejarah, nilai-nilai dan arah pembangunan daerah (misalnya RPJPD atau RJPMD). Misi mencerminkan upaya sistematis menjalankan fungsi dan peran masyarakat dalam membangun perubahan dan perdamaian secara berkelanjutan. Tujuan dan Sasaran Tujuan (goals) adalah suatu perubahan perilaku atau hasil yang dicapai pada jangka waktu periode perencanaan. Misalnya dalam rencana pembangunan ditetapkan tujuan untuk 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Pada umumnya penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak selalu harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus menunjukkan suatu kondisi atau keadaan spesifik yang hendak dicapai. Tujuan lebih bersifat operasional serta dapat ditentukan indikator

dan alat ukurnya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja. Sasaran (objectives) adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semester, triwulan, bulanan). Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan secara spesifik, rinci, terukur dan realistis untuk dicapai. Kebijakan Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepekati dan ditetapkan oleh yang berwenang sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap pemangku kepentingan baik aparatur pemerintah, swasta, LSM, kelompok perempuan ataupun masyarakat agar tercapai, berjalan dengan lancar dan terpadu dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Uraian tentang aktivitas atau program yang dilaksanakan oleh masyarakat harus menjelaskan proses kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan secara terukur serta memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi. Kegiatan yang menjadi perhatian utama adalah tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan, program kerja yang ditetapkan, prioritas yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran. Langkah-langkah perumusan kebijakan sebagai berikut:    

Mengklarifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Menentukan dan mengklarifikasi prioritas dan isu-isu kritis yang akan diselesaikan. Merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai respon dari masalah atau isu-isu kritis. Menyusun arah kebijakan berdasarkan pengelompokkan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran.

Strategi Strategi adalah cara, metode, pendekatan, tata aturan atau pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Strategi dibutuhkan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan (peace building) dengan realita dalam masyarakat. Dalam merumuskan strategi pembangunan terlebih dahulu dilakukan identifikasi akar penyebab konflik, menganalisis perekat dan pemecah (divider-conector) serta penggunaan SWOT sangat membantu membuat pilihan strategi identifikasi, penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaat-kan peluang, dan menghindarkan ancaman. Program dan Kegiatan Program adalah penjabaran atau realisasi dari kebijakan berupa kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah, kerjasama dengan pemangku kepentingan atau partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi atau komunitas yang terarah, terpadu, sistematis dan disusun dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Program akan menjadi pegangan bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan roda kelembagaan dan sebagai

saranauntuk mewujudkan cita-cita atau tujuan. Ada dua alasan pokok mengapa program perlu disusun oleh komunitas: 



Efisiensi komunitas untuk menjalankan fungsinya terkait dengan waktu yang dihabiskan untuk memikirkan bentuk implementasi kegiatan yang sesuai atau dibutuhkan menurut kapasitas dan tujuan yang ingin dicapai. sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, sumber daya dan biaya. Efektifitas dalam menjalankan fungsi dan peran (eksekusi) dan sinkronisasi unit-unit organisasi atau komunitas terkait dengan rencana, distribusi tugas, model manajeman secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Pengertian “Kegiatan” berbeda dengan “Pekerjaan”, karena yang dimaksud dengan “Kegiatan” dalam sistem perecanaan dan penganggaran merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja atau unit kerja yang ada dalam organisasi atau komunitas sesuai tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan. Jadi dalam satu “Kegiatan” akan terdapat beberapa tindakan. Dalam suatu kegiatan dituntut adanya keluaran (output) yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan strategis. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali atau diketahui secara dini penyimpangan pelaksanaan dari rencana sehingga dapat dirumuskan atau diupayakan langkah perbaikan yang diperlukan dengan sasaran dan waktu tertentu. Evaluasi dilakukan untuk melakukan penilaian dalam rangka pengambilan keputusan suatu program melalui penetapan indikator kerja. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut; 1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat dalam kerangka kerja yang telah ditetapkan 2. Pelaksanaan dilakukan secara objektif dan partispatif. 3. Dilakukan oleh petugas khusus yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan terandal. 4. Pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) melalui berbagai cara. 5. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif)

Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Bappeda merupakan lembaga penting yang bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan pengendalian perencanaan di daerah. Permendagri nomor 57 tahun 2007 tentang Juknis Penataan

Organisasi Perangkat Daerah). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas (a) perumusan kebijakan perencanaan daerah, dan (b) koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Bappeda bertugas untuk membangun hubungan antarkelembagaan dengan maksud agar perencanaan yang dirancang melibatkan semua pemangku kepentingan dan dalam pelaksanaannya membutuhkan komitmen. Bappeda memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan visi dan misinya melalui upaya pengintegrasian perencanaan yang dilakukan baik oleh dinas atau badan, lintas sektor dan antarwilayah pengembangan seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Memperkuat Perdamaian (Integrated Peace Building) Memperkuat perdamaian merupakan landasan dalam penentuan kebijakan pembangunan secara terpadu. Karena perdamaian menjadi landasan dalam pelaksanaan seluruh kebijakan dan pembangunan. Memperkuat perdamaian berarti mendorong proses pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan berkeadilan. Dengan demikian, korelasi penguatan perdamaian dalam pembangunan ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dimana memperkuat perdamaian adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik, jika tidak ada infrastruktur perdamaian yang memadai. Dalam merancang strategi penguatan perdamaian hendaknya menjadi bagian integral dari kerangka pembangunan itu sendiri. Strategi membangun perdamaian merupakan suatu pendekatan terpadu (integrated peace building) yang berupaya memadukan unsur manusia, proses, teknologi dan konteks sosial dalam upaya membangun sistem masyarakat yang adil dan berdampingan. Strategi penguatan perdamaian haruslah didukung oleh pihak-pihak yang tahu benar bagaimana infrastruktur perdamaian, proses dan optimalisasi sumber daya yang ada dapat mendorong situasi dan kondisi yang kondusif. Strategi penguatan perdamaian disusun pada setiap tingakatan komunitas baik tingkat atas, menengah, hingga tingkat bawah (grassroot)— sifatnya vertikal (struktural). Sebuah strategi dianggap baik apabila memenuhi tiga kriteria utama, yaitu; disusun, dikaji, dan disepakati oleh seluruh stakeholders, layak dan dimungkinkan secara finansial. Sedangkan proses memiliki karakteristik lintas fungsi atau sektoral—sifatnya horizontal. Agar berjalan secara efektif dibutuhkan agen pembaharuan utama (key change agent) yang dapat menjamin agar pengambilan keputusan terjadi secara vertikal, sementara pada saat yang bersamaan proses implementasi dilakukan melalui pengawasan secara horizontal. Dalam kerangka integrasi program pembangunan ditunjukkan melalui fenomena pelaksanaan strategi dengan mempertimbangkan keberadaan vertical key change agent dan horizontal change agent. Peranan dari vertical key change agent biasanya ditunjukkan melalui Integrated Project Management, sedangkan peranan horizontal change agent dijalankan dengan sejumlah program atau proyek secara paralel yang dinamakan Integrated Peace Building. Dengan demikian, pendekatan ini lebih menekankan sinergisitas model perubahan baik secara horizontal maupun vertikal. Secara substansial pendekatan ini menawarkan suatu pendekatan komunitas atau penguatan unitunit kegiatan masyarakat melalui suatu penguasaan atau kompetensi khusus di bidang mediasi

dan manajemen konflik. Dalam kerangka penyusunan program penanganan konflik secara terpadu, perlu diperhatikan pandangan dari K.C Chan (2003) yang menyebutkan pentingnya tiga pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam merancang kegiatan perdamaian dalam konteks pembangunan daerah, yaitu;   

Integrated—kemampuan untuk menyatukan, memadukan dan mengkombinasikan berbagai entitas dan komponen ke dalam sebuah sistem yang holistik. Project/Program—kemampuan untuk merencanakan dan melakukan serangkaian aktivitas atau penugasan dalam suatu kerangka program tertentu. Management—kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dan memonitor sejumlah sumber daya untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Manajemen akan terkait dengan faktor kompetensi dan keahlian sumber daya yang menjadi subjek utama atau pelaku perencanaan, pengelolaan dan pengawasan konflik dan ‘peace’ program.

http://bpm.malangkab.go.id/konten-23.html Rencana Strategis Perencanaan Stratejik (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana stratejik atau dokumen perencanaan jangka menengah. Rencana stratejik merupakan rencana panjang Badan Pemberdayaan Masyarakat yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Dokumen rencana stratejik tersebut bersifat adaptif terhadap perubahanperubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan ekternal organisasi. Dengan demikian dokumen rencana stratejik ini sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.

Rencana Strategis SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009 - 2010 terdiri dari : Pernyataan Visi, Misi,Tujuan, Sasaran dan Strategi / Cara mencapai Tujuan dan sasaran, yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan SKPD. VISI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : “ Terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan”. MISI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa / kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sarana yang ada sebagai upaya peningkatan etos kerja. 2. Mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan di sektor informal dengan mendayagunakan potensi ekonomi, lembaga ekonomi dan stimulan dana pembangunan sebagai upaya mengentas kemiskinan. 3. Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Desa melalui kerjasama teknologi yang ramah lingkungan. 4. Melestarikan sosial budaya masyarakat, keswadayaan dan kegotong-royongan masyarakat dalam proses pembangunan berdasarkan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat serta kebersamaan. 5. Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dan masyarakat melalui manajemen perencanaan partisipatif sebagai alat ukur / evaluasi hasil pembangunan desa. 6. Meningkatkan peranan perempuan utamanya di perdesaan melalui pengembangan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan.

TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :

1. Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. 2. Terwujudnya produktivitas ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Terwujudnya produktifitas berusaha dalam upaya peningkatan kualitas hidup melalui pemanfaatan teknologi terapan melalui pengenalan dan pemasyarakatan TTG serta pemanfaatan sumber daya desa. 4. Terwujudnya hasil-hasil pembangunan desa melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan serta kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan kader-kader pembangunan dalam mengelola pembangunan desa; dengan meningkatkan keswadayaan dan kegotong-royongan serta melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. 5. Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Desa, kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan melalui manajemen perencanaan partisipatif serta pelayanan kepada masyarakat. 6. Terwujudnya peran wanita dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

SASARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : 1. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan Tupoksinya. 2. Meningkatnya jumlah kelompok ekonomi informal di pedesaan/ kelurahan yang dapat mengarah pada berkembangnya sektor usaha sehingga akan menambah dan membuka lapangan pekerjaan, yang diikuti dengan tersedianya modal dan stimulan secara mudah dan cepat. 3. Meningkatnya pendapatan Pokmas. 4. Meningkatnya kelompok masyarakat pengelola industri kecil dan rumah tangga dalam berproduksi secara kuantitatif dan kualitatif dengan pemanfaatan TTG. 5. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perdesaan/ kelurahan dan menurunnya RTM serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin. 6. Terwujudnya perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. 7. Terwujudnya desa berprestasi tingkat kabupaten, yang diikuti dengan pendataan profil desa/kelurahan serta meningkatnya swadaya masyarakat disemua desa/kelurahan dalam pembangunan yang digalang oleh kelompok masyarakat potensial, kader dan tenaga terampil. 8. Terwujudnya penanganan pembangunan kawasan terpencil dan desa-desa tertinggal dan terdatanya semua proyek masuk desa/kecamatan. 9. Terwujudnya peningkatan nilai gotong royong atas dasar tradisi dan adat istiadat yang berlaku disemua desa dan kalangan masyarakat. 10. Meningkatnya tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang semakin tertib dan terlaksananya sistem mekanisme pembangunan Desa/Kelurahan. 11. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam memberdayakan masyarakat. 12. Meningkatnya tertib administrasi. 13. Meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 14. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

15. Meningkatnya peranan wanita perdesaan di seluruh Kabupaten Malang dengan mengikut sertakan dalam proses pembangunan, sehingga akan terwujud kesejahteraan keluarga.

STRATEGI / KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial dan memantapkan menejemen pemerataan keadilan serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial dan ekonomi melalui pembinaan dan stimulan dalam rangka penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan. 2. Melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) kerja sama dengan pemerintah pusat dan Program Gerakan Terpadu Pengentasan kemiskinan (Gerdu Taskin) kerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang diarahkan bagi desa-desa tertinggal dengan meningkatkan kualitas pendekatan TRIDAYA dan keterpaduan antar sektor untuk pemantapan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan. 3. Pemberdayaan Fungsi Ekonomi Informal dari segi pengelolaan Managemen Produktifitas serta pemasarannya melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulan dan mendayagunakan potensi ekonomi. 4. Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengelola Industri Kecil dan Rumah Tangga serta meningkatnya kemampuan usaha UKM. 5. Pengembangan TTG untuk perdesaan/ kelurahan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas. 6. Peningkatan peranan, BPD dan LPMD serta kelembagaan masyarakat desa lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 7. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya perempuan serta peningkatan gizi anak sehingga akan tercipta suasana yang mendukung kecerdasan dan aktifitas anak.