Seminar Of Ilo & Jamsostek 2006

International Law Organization (ILO) Convention on Labor’s Law By Hendra Manurung, S.IP, M.A Dean Faculty of Communication PRESIDENT UNIVERSITY Kota Jababeka-Cikarang Baru Bekasi 17550 INDONESIA

Presented on Seminar of Labor’s Law & Reform of JAMSOSTEK Bidakara, Jakarta, August 09, 2006

Major Problems : 4. Low qualities of beaureaucrate & public service ; 6. Low productivities 8. Low income & social security

MAJOR INDICATORS :      

Economic development ratio Productivity ratio Competitive advantage Incremental Capital Output Ratio Human Development Index High unemployment rate

Indonesian’s Rank with 60 countries: Uraian

2001 2002 2003 2004 2005

Economic Performance

37

42

51

55

60

Business Efficiency

44

49

57

58

59

Government Efficiency

47

46

56

54

55

Overall Productivity

46

47

57

58

59

IDM Word Competitiveness Yearbook 2005

Law of Labors  National Law  Ratification17 ILO Conventions  Ordonantie

RATIFICATION 17 ILO’S CONVENTIONS  8 Basic Convention  2 Priorities Convention  7 General Convention - 3 Ratifications by Netherlands government in Indonesia colonialization - 4 Ratifications by Indonesian government

Basic Convention of ILO 1. Kebebasan berserikat dan berunding bersama: No. 87/1948 dan 98/1949 3. Larangan Kerja Paksa No. 29/1930 dan 105/1957 5. Perlindungan pekerja anak : No. 138/1973 dan 182/1999 7. Larangan diskriminasi : No. 100/1951 dan 111/1958

DUA KONVENSI PRIORITAS 1. No. 81/1947 tentang Pegawai Pengawas Ratifikasi : UU No. 21/2003 4. No. 144/1976 tentang Konsultasi Tripartit untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Ketenagakerjaan Internasional Ratifikasi : Keppres 26/1990

KONVENSI UMUM RATIFIKASI BELANDA

1. No. 19/1925 ttg Perlakuan Yang Sama terhadap Pekerja Nasional dan Asing untuk Kompensasi Kecelakaan Kerja 5. No. 27/1929 ttg Pencantuman berat Barang dibawa melalui Kapal Laut 8. No. 45/1935 ttg Mempekerjakan Perempuan di Pekerjaan Tambang

Konvensi Umum Lainnya : 3. No. 69/1946 ttg Sertifikasi Tukang Masak di Kapal Laut 6. No. 88/1948 ttg Perusahaan Jasa Penempatan Pencari Kerja 3. No. 106/1953 ttg Istirahat Mingguan 4. No. 120/1964 ttg Higiene Perusahaan

Undang-undang Nasional : 1. UU No. 3/1951 : Pengawasan Ketenagakerjaan 4. UU No. 1/1970 : Keselamatan Kerja 6. UU No. 7/1981 : Wajib Lapor Perusahaan 4. PP No. 8/1981

: Perlindungan Upah

5. UU No. 3/1992 : Jamsostek 6. UU No. 11/1992 : Dana Pensiun

Undang-undang Nasional …… •

UU No. 21/2000 : Serikat Pekerja

•

UU No. 13/2003 : Ketenagakerjaan

7. UU No. 2/2004 : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial •

UU No. 39/2004 : Perlindungan TKI ke LN

•

UU No. 40/2004 : Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU No.3/1992 ttg JAMSOSTEK 

  



Menghimpun dana dari pengusaha dan pekerja untuk kepentingan pekerja Bukan perusahaan yang mencari keuntungan Bukan saham dan PT Pemerintah Tidak patut membayar pajak dari keuntungan dan deviden kepada Pemerintah Pengembangan dana hanya untuk menambah manfaat bagi pekerja

UU No. 13/2003 Mencabut 6 Ordonansi: • • • • •

Pengerahan Orang Indonesia Melakukan Pekerjaan di Luar Negeri Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Perempuan Kerja Anak & Usia Muda di Kapal Pemulangan Pekerja ke LN Pembatasan Kerja Anak

UU No. 13/2003 Mencabut 7 UU : 3. No. 1/1951 ttg Ketentuan Kerja 2. No. 21/1954 ttg Perjanjian Perburuhan 7. No. 3/1958 ttg Penempatan TKA 9. No. 8/1961 ttg Wajib Kerja Sarjana 11.No. 7/1963 Prp ttg Larangan Mogok/Lock-out •

No. 14/1969 ttg Pokok-pokok Ketenagakerjaan

7. No. 25/1997 ttg Ketenagakerjaan

UU No. 13/2003 Memuat : 3. Pasal 1-4 : Ketentuan Umum, Landasan, Tujuan 5. Pasal 5-6 : Penempatan dan perlakukan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan (tanpa diskriminasi): Konv. No. 100/1951 dan No. 11/1958 3. Pasal 7-8 : Perencanaan tenagakerja dan informasi Ketenagakerjaan Konv. No. 122/1964 dan No. 160/1985

UU No. 13/2003 Memuat ……. 4. Pasal 9-30 :

Pelatihan Kerja Konv. No. 142/1975

6. Pasal 31-41: Penempatan tenagakerja dan perluasan kesempatan kerja : Konv. No. 168/1988 7. Pasal 42-49: Penggunaan TKA 7. Pasal 50-66 : Hubungan kerja, PKWT, Outsourcing: Konv. No. 94/1949

UU No. 13/2003 Memuat ……. 8. Pasal 67-85 : Waktu kerja, perlindungan pekerja penyandang cacat, anak, perempuan : Konv. No.30/1930, No. 138/1973, No. 182/1999; No. 45/1935, No.89/1948, No. 103/1952, No. 171/1989 9. Pasal 86-87 : Keselamatan dan kesehatan kerja : Konv. No. 120/1964, No. 155/1981, No.161/1985, No. 174/1993.

UU No. 13/2003 Memuat ……. 10.Pasal 88-87 : Perlindungan upah dan kesejahteraan : Konv. No.95/1949, No.127/1966, No. 131/1970 11.Pasal 102-149 : Hubungan Industrial dan kelembagaan : Konv. 154/1981, No. 171/1990 12. Pasal 150-172: Pemutusan hubungan kerja Konv. No. 158/1982

UU No. 13/2003 Memuat ……. 13. Pasal 173-182

: Pembinaan, Pengawasan, penyelidikan

14. Pasal 183-190

: Sanksi pidana penjara dan atau denda, dan sanksi administratif.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004  Mengalihkan penyelesaian perselisihan dari sistem kepanitiaan (P4D dan P4P) ke sistem peradilan negeri  Membentuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri dan Majelis Kasasi Hubungan Industrial di Mahkamah Agung  PHI berwenang hanya memeriksa dan memutus aspek perdata perselisihan hubungan industrial.

Masalah Pelaksanaan dan Penegakan Hukum: 3. Perumusan Pasal-Pasal menimbulkan perberbedaan penafsiran 5. Kewenangan Peradilan Hubungan Industrial terbatas pada perkara perdata 7. Perbedaan persepsi pegawai perantara, anggota P4D dan P4P 9. Pengalihan dari P4D dan P4P ke sistem Peradilan Hubungan Industrial • Keterbatasan pemahaman pengusaha • Keterbatasan profesionalisme pimpinan SP

Recomendations : 3. Identifikasi Pasal-Pasal UU yang menimbulkan perbedaan interpretasi dan yang rancu, untuk dibahas secara tripartit dan diamandemen 7. Peningkatan dialog pengusaha dan pekerja dan serikat pekerja di tingkat perusahaan 10. Panduan dan interpretasi resmi untuk PasalPasal tertentu yang menimbulkan perbedaan tafsiran 4. Memperluas kewenangan PHI mencakup perkara perdata dan pidana

Thank You h_manurung2002@yaho o.com

President University +622189109762-63 (Phone) +622189109768(Fac s.) HP +622132602874