PENANGANAN DAMPAK SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO Pasca Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007
LATAR BELAKANG
DASAR HUKUM
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (BPLS).
KOMITMEN LAPINDO
Melakukan penanganan dampak sosial dan teknis dari semburan lumpur di Sidoarjo sesuai Perpres 14/2007.
LATAR BELAKANG
PENANGANAN TEKNIS
LAPINDO: Penanggulangan tanggul utama sampai ke Sungai Porong. PEMERINTAH cq BPLS: Infrastruktur dan wilayah di luar area terdampak.
PENANGANAN SOSIAL
LAPINDO: Membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur sesuai peta area terdampak 22 Maret 2007, dengan pembayaran secara bertahap 20% dibayarkan di muka dan sisanya paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis. PEMERINTAH cq BPLS: Penanganan sosial di luar peta area terdampak 22 Maret 2007.
PETA AREA TERDAMPAK 22 MARET 2007
Luas Area Terdampak 625 Ha
PENANGANAN TEKNIS
Pengaliran lumpur dari pusat semburan ke Sungai Porong.
PENGALIRAN LUMPUR DARI PUSAT SEMBURAN ALIRAN LUMPUR
PENANGANAN SOSIAL SEBELUM PERPRES 14/2007
Penanganan kesehatan. Penyelenggaraan dapur umum. Bantuan pendidikan. Bantuan sewa rumah 2 tahun & biaya pindah. Jaminan hidup. Penanganan buruh pabrik. Penanganan gagal panen & sewa lokasi pertanian. Bantuan untuk UKM & pembelian pabrik.
PENANGANAN SOSIAL SEBELUM PERPRES 14/2007
PENANGANAN SOSIAL SETELAH PERPRES 14/2007
Pembayaran Uang Muka 20% (per 8 Okt ’07)
Pelunasan 80% (Rencana)
Total bidang: 10.739 Total transaksi 100%: Rp 2.902.860.480.100 Total pembayaran 20% Rp 580.572.097.620 Mulai: Mei 2008
Relokasi
Kahuripan Nirwana Village
PENANGANAN SOSIAL SETELAH PERPRES 14/2007
TANTANGAN
Warga yang menolak skema pembayaran Perpres 14/2007 (Pasar Baru Porong). Warga yang belum menerima pembayaran 20% karena belum selesainya proses verifikasi dan administrasi. Penolakan terhadap pengaliran lumpur melalui Sungai Porong sesuai pernyataan Presiden.
TERIMA KASIH