Sby Harus Belajar Pada Kasus Tomy Winata

SBY harus Belajar pada Kasus Tomy Winata-Tempo Pemilu 2009 Jangan berin nafas Cina !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111

Sudah satu minggu lebih kasus Tomy Winata versus Majalah Tempo bergulir dan menghangat. Pada hari kejadian (8/3/03) kedua pihak sepakat memilih jalur hukum. Satu hari sebelum pendemo datang ke kantor Tempo, pengacara Tomy, Desmond Mahesa mengajukan somasi (teguran) kepada Tempo tentang laporan yang dimuat Tempo terbaru. Tempo diminta mengaku salah, minta maaf, dan meluruskan beritanya. Waktu tenggat yang diberikan 14 hari. Tempo menggunakan waktu tenggat dari Desmond, tidak buru-buru menjawab somasi. Apalagi akhir minggu adalah waktu tenggat juga buat penerbitan rutinnya. Namun, pengacara Tomy kurang sabar menunggu jawaban dan tampak agak gusar. Di luar, masalah membengkak. Kedatangan rombongan anak buah Tomy selaku pendemo ke kantor Tempo dianggap sementara orang sebagai premanisme yang berhadapan dengan kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan bahkan demokrasi. Banyak orang berkomentar, termasuk Amien Rais, yang setuju menghapuskan premanisme. Desmond menganggap ini sudah pembunuhan karakter Tomy. Komisi I DPR akan mengundang kedua belah pihak. Sabtu itu, bersamaan dengan Desmond menggelar jumpa pers tentang somasinya, kantor Tempo di Jl. Proklamasi, Jakarta Pusat, didatangi oleh ratusan orang. Mereka dari Grup Artha Graha dan Banteng Muda Indonesia, mengancam dan menggebrak meja karena bos mereka konglomerat Tomy Winata merasa disangka Tempo sebagai pembakar Pasar Tanah Abang baru-baru ini. Gagal berunding di kantor Tempo, kedua pihak kemudian berunding lagi di Markas Polres Jakarta Pusat, Jl. Kramat Raya. Mengapa harus berunding di kantor polisi? Apa kesalahan para pendatang ramai-ramai tersebut? Pelajaran apa pula yang dapat ditarik dari jurnalisme Tempo? Beginilah Mulainya Menurut sumber Tempo, tiga bulan sebelum kebakaran, Tomy mengajukan proposal pembangunan kembali Pasar Tanah Abang senilai Rp 53 miliard. Dengan menyebutkan dan menguraikannya, sebagian pembaca bisa mengambil kesan atau menafsirkan, Tomy berada di balik pembakaran pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara ini. Pemimpin Redaksi Tempo Bambang Harymurti menepis, Tempo tidak menuduh Tomy pembakar pasar. Tempo tidak mempunyai datanya. Tomy juga membantahnya dengan mengatakan, tidak mencari makan di Tanah Abang, ingin membantu mereka yang sedang

menderita. Menurut Tempo, Tomy bahkan menjanjikan separo kekayaannya akan diberikan siapa yang punya buktinya. Dia merasa terancam oleh sejumlah penelepon gelap setelah pemberitaan Tempo. Tentang proposal tersebut, Tempo menyebut sumbernya sebagai ''seorang kontraktor arsitektur.'' Dalam pertemuan perwakilan demonstran dengan awak Tempo, soal sumber ini diminta agar dibuka. Demonstran tidak tahu, membuka sumber informasi adalah sangat tabu bagi wartawan. Inilah yang disebut Hak Ingkar/Tolak, yang diakui oleh kode etik jurnalisme dan bahkan dilindungi oleh UU No. 40/1999 tentang Pers. Perundingan Panas Menarik memperhatikan kronologi peristiwa yang dibuat Ahmad Taufik, wartawan Tempo dan laporan detik.com. Tulisan Taufik disebarkan ke mana-mana melalui e-mail, agar diketahui bagaimana duduk perkara yang sebenarnya. Wakil demonstran kurang lebih 10 orang diterima oleh awak Tempo di kantornya. Begitu perundingan dimulai, serangan keras datang dari tamu. Mereka mengancam dan menggebrak meja. Awak Tempo dalam posisi bertahan. Sebuah tempat kertas tisu yang dibuat dari kayu dilemparkan seseorang hingga mengenai kepala wartawan Tempo hingga berdarah. Kesepakatan tidak didapat. Digambarkan, seorang wakil demonstran tersebut dengan enaknya menghubungi beberapa petinggi Polda Metro Jaya lewat telepon genggamnya. Dengan ringan dia marah dan mengancam polisi. Sayang tidak digambarkan secara rinci kata-kata yang dikeluarkan dan apakah si oknum benar-benar berbicara dengan polisi atau orang lain di seberang sana. Tiga awak Tempo, Bambang Harymurti (pemimpin redaksi), Ahmad Taufik, dan Karaniya Dharmasaputra menyetujui ajakan perundingan dilanjutkan di markas Polres Jakarta Pusat. Terjadi pemukulan atas Bambang di halaman dan di kantor polisi. Di televisi terlihat jelas kepala Bambang dijorokkan dari belakang oleh seseorang lebih satu kali. Dalam keterangannya di televisi Bambang meyebut ketegangan lebih besar bisa terjadi bila perundingan tetap dilakukan di kantornya. Pemukulan menurut dia karena yang bersangkutan sedang emosional. Bambang teruji sebagai bukan penaik darah. Akhirnya, kesepakatan didapat, keduanya menempuh jalur hukum. Dalam kesepakatan, David salah seorang pimpinan demonstran, jelas-jelas dituliskan sebagai ''Wakil Tomy Winata.'' Toimy mengakui kenal dengan sebagian para penyerbu ke Tempo karena sebagian adalah karyawannya. Namun, dia menyesal dan tidak menyuruh mereka beraksi. ''Kalau mereka melanggar hukum, usut secara hukum pula,'' katanya kurang lebih. Agak janggal kalau tindakan seorang wakil tidak diketahui oleh orang yang diwakilinya. Tindakan wakil gubernur, misalnya, tentulah diketahui dan sangat boleh jadi direstui oleh gubernur. Pelajaran Jurnalisme

Majalah Tempo adalah majalah berita yang bermoto Enak Dibaca dan Perlu. ''Enak Dibaca'' karena 'Tempo menerapkan Jurnalisme Sastra secara konsisten sejak awal. ''Perlu'' karena Tempo sarat dengan informasi. Terhadap informasi yang masih agak meragukan atau yang masih akan dicarikan kejelasannya, Tempo sering menggunakan kata ''konon.'' Laporan Pasar Tanah Abang yang berjudul ''Ada Tomy di 'Tenabang'?'' dibukanya dengan lead, ''Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp 53 miliard. Proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran.'' Pembuka memang harus provokatif tapi tetap harus mengandung fakta kuat. ''Konon'' di sini bisa berarti benar bila informasi berikutnya mendukung, tidak benar bila tidak didapat pembenaran. ''Mendapat proyek renovasi'' adalah simpulan atau opini. Di dalam tatanan, tidak dibenarkan opini wartawan masuk ke dalam fakta. Jurusnya ada, yakni show it, don''t tell it. Tunjukkan faktanya, jangan diceritakan. Jika Tempo hanya menunjukkan faktanya, ada proposal diajukan tiga bulan sebelum kebarakan, mungkin kemarahan demonstran agak berkurang. Dalam praktik Jurnalisme Sastra, penulis kadang tergelincir dalam penilaian dan penyimpulan atas fakta tersebut. Sebutan ''pemulung besar,'' membuat Tomy tersinggung. Di kalangan redaksi media massa, acap digunakan tanda petik/kutip. Kata yang berada di dalam tanda petik tidak berarti yang sebenarnya. Tentu Tempo tidak bermaksud menyebut Tomy sebagai benarbenar pemulung besar. Di dalamnya ada sindiran. Di pihak Tomy, tidak peduli dengan tanda kutip itu, istilah pemulung besar dengan atau tanpa tanda kutip diartikan sama. Sumber informasi yang disembunyikan sering dipakai oleh Tempo. Karena kredibelitas Tempo tinggi, orang percaya bahwa sumbernya memang benar-benar ada, pembaca tidak ragu. Tapi karena ingin melindungi sumbernya maka Tempo hanya menulis ''seorang kontraktor arsitektur.'' Bagaimana hubungan Tempo dan sumbernya setelah demo? Itu sama sekali urusan Tempo. Kalau sumbernya memang kuat, hubungannya makin kuat, percaya diri Tempo makin tinggi. Bila sumbernya sembarangan, Tempo perlu lebih hati-hati. Secara jurnalisme, Tempo berkewajiban untuk mengusut ''proposal perbaikan Pasar Tanah Abang'' yang diperolehnya. Ini adalah wilayah publik yang harus dibuka untuk semua orang. Mungkin proposal yang di tangan Tempo kurang meyakinkan, karena itu dilakukan pengecekan kepada Tomy, pimpinan Pasar Jaya, dan lain-lain. Dari segi ini, Tempo sudah benar. Tidak diperoleh kejelasan dari Tempo, apakah proposal tersebut benar-benar bernilai ataukah sekadar foto kopi yang tidak jelas juntrungannya. Jalan Keluar Sudahlah benar pertikaian mengambil jalan hukum. Prosesnya akan panjang dan melelahkan tapi inilah jalan terbaik. Jika ada sengketa dengan pers, gunakan Hak Jawab (perbaikan) dan mengadu ke Dewan Pers. Bila korban tidak puas, mengadulah ke polisi.

Tindakan yang salah dan perlu diusut polisi, biasanya berupa mendatangi kantor media, marah, mengancam, berkelahi, dan merusak. Ini tindakan pidana yang lain. Kepada semua pihak perlu disadarkan, wartawan mempunyai Hak Ingkar/Tolak, tidak mau menyebutkan sumber informasinya. Yang bisa membongkar Hak Ingkar hanyalah hakim yang mengadakan persidangan khusus untuk itu. Alasan yang dipakai haruslah adanya gangguan pada ketertiban umum dan kepentingan nasional. Bila dalam pengadilan wartawan tetap tidak mau membuka sumbernya maka risikonya adalah dia akan dihukum. Rata-rata wartawan yang kesatria, akan memilih risiko ini. Pimpinan media menurut UU No. 40/1999, hanyalah Penanggung Jawab, yang bertanggung jawab atas semua kegiatan media. Tapi, secara praktik, media masih menggunakan aturan lama, yakni ada pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan pemimpin perusahaan. Dalam kaitan berita, maka menurut UU No. 21/1982 penanggung jawabnya adalah pemimpin redaksi. Tindak pidana pers dewasa ini tunduk pada UU No. 40/1999, yang memberlakukan undang-undang yang sudah ada. Itu yang dimaksud adalah KUHP. Di dalam KUHP, dia yang berbuatlah yang akan diadili. Di Tempo yang menggunakan sistem editing yang kuat, maka yang akan disangkakan sebagai pelaku deliknya ialah redaktur, bukan reporter. Reporter, redpel, pemred berada dalam jajaran pelaku pembantu/peserta, bukan pelaku utama. Kehati-hatian memang diperlukan. Tempo perlu lebih cermat dalam menjalankan fungsi kontrol yang dilindungi undang-undang. Massa atau pendomo juga perlu belajar, pers adalah pilar sangat penting dalam berdemokrasi, tidak sekadar untuk kebebasan pers ataupun kebebasan menyatakan pendapat. Menghalangi proses informasi pers, melanggar UU No. 40/1999 Pasal 4 dan 18 dengan ancaman penjara dua tahun atau denda Rp 500 juta. Mungkin ancaman itu kecil bagi pihak tertentu. Apa pun, kasus ini membuat sebagian besar kita siuman, kita masih berada dalam taraf belajar. **