Koran Tempo_13agst09_bl_a6_pers_tempo Ajukan Pk Kasus Tommy Winata

KORAN TEMPO › Print Article

Page 1 of 1

Edisi 13 Agustus 2009

Tempo Ajukan PK Kasus Tomy Winata JAKARTA -- Tim kuasa hukum Koran Tempo akan mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi gugatan perdata yang dinilai mencemarkan nama baik terhadap pengusaha Tomy Winata. Darwin Aritonang, anggota tim kuasa hukum, mengatakan akan melihat pertimbangan hukum majelis kasasi Mahkamah Agung atas putusan tersebut. "Kami akan mempelajari dulu putusan kasasi. Tapi kami pastinya mengajukan PK," ujar Darwin saat dihubungi kemarin. Menurut Darwin, pengajuan PK tersebut merujuk pada putusan peninjauan kembali kasus majalah Time, yang berseteru dengan manta presiden Soeharto. "Putusan Time bisa kami ajukan sebagai rujukan untuk pengajuan PK kasus ini," ujarnya. Mahkamah Agung kemarin menolak permohonan kasasi yang diajukan Goenawan Mohamad, pendiri majalah Tempo, dalam perkara perdata terhadap Tomy Winata. "Intinya, amar putusan menyatakan permohonan kasasi tergugat ditolak," kata Artidjo Alkostar, ketua majelis hakim kasasi, saat dihubungi kemarin. Gugatan ini sendiri bermula dari pernyataan pribadi Goenawan Mohamad, yang dilontarkan setelah bertemu dengan Kepala Polri pada Maret 2003, pascaperistiwa penyerangan kantor Tempo oleh sekelompok orang setelah pemberitaan "Ada Tomy di 'Tenabang'?". Adap pernyataan itu, "Para tokoh minta polisi tegas mengusut penyerangan ke kantor Tempo" dan "Ini untuk menjaga agar RI jangan jatuh ke tangan preman". Pernyataan itu dimuat di Koran Tempo pada 12 dan 13 Maret 2003. Atas pernyataan itu, tim kuasa hukum Tomy mengajukan gugatan ke pengadilan. Mereka juga mengajukan gugatan sebesar Rp 1 miliar. Artidjo menjelaskan, dalam kasus ini, selain Goenawan Mohamad, tergugat lainnya adalah Koran Tempo dan PT Tempo Inti Media Harian. Dalam putusan itu, mereka diminta menyampaikan permintaan maaf kepada Tomy di beberapa media masa. Namun, kata Artid majelis kasasi menghapus permintaan uang ganti rugi Rp 1 miliar. Putusan kasasi ini tidak bulat. Artidjo menyatakan beda pendapat dengan dua hakim lainnya. “Seharusnya permohonan kasasi ini diterima,” katanya. Menurut Artidjo, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memenangkan gugata Tomy, seharusnya dibatalkan. "Seharusnya majelis hakim menggunakan Undang-Undang Pers dalam memutus perkara ini," katanya. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan menyampaikan hak jawab. "Penggugat tidak pernah menggunakan hak jawab dan tidak pernah mensomasi," kata Artidjo. SUKMA | SUTARTO

http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/08/13/Nasional/krn.20090813.173761.id.h ... 8/19/2009