Sap Pajak Ii.ppt

1

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PAJAK II Alia Ariesanti, SE, M.Si, Ak/ Wartoyo Hadi, SE,. MM

Direktorat Jenderal Pajak Wartoyo hadi

2

STANDAR KOMPETENSI Dengan mempelajari mata kuliah Perpajakan II diharapkan agar mahasiswa mempunyai pengetahuan tentang penentuan pajak terutang, serta pelaporan berbagai macam pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Wartoyo hadi

3

DESKRIPSI MATA KULIAH

Kuliah ini memberikan kerangka untuk memahami, mengikuti perkembangan dan perubahan dalam bidang perpajakan di Indonesia. Materi yang dibahas adalah menyangkut pengertian, penggolongan, pengukuran atau penentuan dan prosedur pembayaran pajak terutang, pengakuan, atau pencatatan serta pelaporan berbagai macam pajak, baik pusat maupun pajak dan retribusi daerah menurut UndangUndang dan peraturan atau ketentuan pajak yang berlaku dan efeknya terhadap laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial

DirektoratSTIE Jenderal BINA Pajak NIAGA

4

Pertemuan 1 2 3

Topik Penjelasan umum silabus; Pajak Penghasilan Umum; Faktor Penentu Besarnya Pajak Penghasilan Neto: Norma penghitungan dan pencatatan Penghasilan Neto: Laporan keuangan; Perbedaan Laporan keuangan fiskal dan komersial

4 Laporan keuangan fiskal; penilaian persediaan dan biaya kerugian piutang; depresiasi dan biaya lain yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Koreksi fiskal dan penghasilan kena pajak; penghitungan jumlah pajak terutang PPh pasal 24: pengukuran, pemungutan, pengakuan dan pelaporannya PPh pasal 25: pengukuran, pemungutan, pengakuan dan pelaporannya UJIAN TENGAH SEMESTER PPh pasal 21 untuk pegawai tetap PPh pasal 21 untuk pegawai tetap PPh pasal 21 untuk pegawai lepas dan PPh pasal 26 PPh pasal 22 PPh pasal 23 dan pasal 4 (2) PPN dan PPnBM PBB dan BPHTB UJIAN AKHIR SEMESTER

Direktorat Jenderal Pajak Wartoyo hadi

5

EVALUASI Ujian tengah semester Ujian akhir semeter Tugas Kehadiran

35% 35% 20% 10%

DirektoratSTIE Jenderal BINA Pajak NIAGA

REFERENSI

6

1. Undang-Undang No 28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; PP; Kep. Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak terkait 2. Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan; PP; Kep. Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak terkait. 3. Undang-Undang No. 42 tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; PP; Kep. Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak terkait. 4. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perpajakan 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; 6. Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER 31/PJ/2009, tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 7. Standar Akuntansi Keuangan, IAI, Jakarta, edisi terbaru 8. Undang-undang No. 28 tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah 9. Buku teks perpajakan, edisi terbaru 10. Materi kuliah: [email protected]

DirektoratSTIE Jenderal BINA Pajak NIAGA

7

TERIMA KASIH

DirektoratSTIE Jenderal BINA Pajak NIAGA