Timbulnya utang pajak ada 2 : Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official assessment system) Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena undang-undang ( self assessment system Utang Pajak Menurut faham formal utang pajak timbul karena perbuatan fiskus, yakni fiskus menerbitkan SKP. Dalam contoh di atas, utang pajak si A baru akan timbul sesudah fiskus menerbitkan SKP. Secara ekstrim, si A tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan/ pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP. Menurut faham materiil utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. Terpenuhinya ketentuan dalam undang-undang tersebut disebut sebagai tatbestand. Dalam berita Utang pajak, bisakah diselesaikan Pengadilan Niaga? yang dimuat di Bisnis Indonesia, tanggal 6 Juli 2005 dinyatakan bahwa kronologis kasusnya adalah sebagai berikut: Setelah mendapat mandat dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan No. 04/PKPU/2004/PN.Niaga.JKT.PST. jo Nomor 42/PAILIT/2004/PN.NIAGA. JKT.PST sebagai pengurus dalam perkara gugatan pailit oleh Osville Finance Ltd, sebuah perseroan terbatas yang berbadan hukum di Virgin Islands terhadap PT Inti Mutiara Kimindo (IMK), Tommi S. Siregar dari Kantor Hukum Mitra & Associates segera merancang rencana perdamaian yang melibatkan semua kreditor.
IMK mengaku punya utang kepada tiga pihak (kreditor), yaitu Osville (US$2,744 juta), Chippingham Agents (juga perusahaan di Virgin Islands) sebesar US$16,328 juta, dan Depkeu cq Kantor Pelayanan Pajak Grogol Petamburan Rp50,331 miliar (setara dengan US$5,569 juta).
Setelah beberapa kali menggelar pertemuan dengan para kreditor atau wakilnya, Tommi selaku pengurus PT IMK berhasil menyusun usulan perdamaian yang diterima secara voting oleh kreditor (Osville dan Chipingham). Utang pajak yang diterbitkan oleh KPP Grogol Petamburan dianggap sebagai utang pada umumnya, sehingga KPP tersebut pun dianggap sebagai kreditor. Namun kantor pajak mengaku tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberi tahu adanya upaya perdamaian yang dilakukan pengurus IMK tersebut.
Proposal restrukturisasi akhirnya tetap 'disepakati' para kreditor meskipun kantor pajak tidak dilibatkan. Mereka tetap mengambil keputusan, dengan cara voting. Utang kepada kantor pajak yang jumlahnya mencapai Rp50 miliar akan diselesaikan dengan penyerahan piutang atas nama debitor Multidana Finance B.V sebesar US$7,597 juta (pokok dan bunga per 19 Oktober 2004) atau setara dengan Rp68,658 miliar. Mekanisme penyelesaian utang pajak ini dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, selambat-lambatnya lima hari kerja sejak rencana perdamaian tersebut dihomologasi (penetapan pengadilan atas proposal perdamaian) oleh Pengadilan Niaga, utang IMK kepada kantor pajak diselesaikan melalui penyertaan piutang (Multidana) yang akan dilakukan dengan menandatangani Transfer Certificate kepada Tommi S. Siregar untuk selanjutnya diserahkan ke kantor pajak atau pihak lain yang ditunjuk kantor pajak. Hapusnya utang pajak disebabkan : Pembayaran Kompensasi Kadaluarsa Pembebasan/penghapusan