Sap 6 - Pt Pal.docx

KASUS PT PAL INDONESIA Salah satu perusahaan BUMN, PT PAL Indonesia terlibat kasus korupsi terkait pesanan kapal dari Filipina. Beberapa direksi perusahaan bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak lama setelah kasus ini, Menteri BUMN Rini Soemarno langsung memberhentikan Direktur Utama PT PAL Indonesia yaitu Firmansyah Arifin dan Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, Saiful Anwar. Pemberhentian keduanya berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia nomor: SK-63/MBU/04/2017 , tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia. "Bahwa memang sebenarnya proses pergantian ini sudah cukup lama, namun Sebagaimana kita ketahui untuk PT PAL Indonesia harus melewati Tim Penilai Akhir (TPA) terlebih dahulu," ucap Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno seperti ditulis dalam situs kementerian di Jakarta. Melalui kesempatan ini, dia berharap kepada Dewan Komisaris untuk dapat meningkatkan pengawasan secara korporasi dan kemudian ke depan Direksi PT PAL Indonesia beserta jajaran agar terus semangat, semakin solid dan kompak dalam menjalankan perusahaan dengan baik. Di kesempatan sama, Menteri Rini juga langsung mengangkat direksi baru PT PAL Indonesia yaitu Budiman Saleh sebagai Direktur Utama dan Etty Soewardani sebagai Direktur SDM dan Umum. Perombakan direksi ini berdasarkan Salinan Keputusan Menteri badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia nomor: SK-64/MBU/04/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia. Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Keuangan PT PAL Indonesia Saiful Anwar (SAR). Saiful merupakan salah satu tersangka dugaan korupsi penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) ke Kementerian Pertahanan Filipina. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, SAR ditangkap di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (1/4) sekira pukul 17.00 WIB. Ia dibekuk saat mendarat dari Korea Selatan. "Penyidik melakukan penangkapan terhadap Saiful di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/4) sore," kata Febri dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4). 1

Febri mengatakan, penyidik langsung menggelandang Saiful ke gedung KPK setelah ditangkap. Bahkan, pada saat itu juga penyidik memeriksa SaIful secara intensif dan memutuskan menahannya di rumah tahanan Polres Jakarta Pusat. "Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan. Ia ditahan di Rutan Polres Jakpus," ujar dia. Kasus korupsi yang melibatkan direksi PT PAL Indonesia bakal segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara untuk tiga orang tersangka ke pengadilan. Ketiga orang tersebut ialah Direktur Utama Muhammad Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan Saiful Anwar dan General Manager Treasury, Arif Cahyana. Selain itu, Febri menambahkan pada hari ini pula ketiganya dibawa ke Surabaya dan dititipkan di rutan yang terpisah demi lancarnya proses pengadilan. Tersangka Arif dititipkan di rumah tahanan (rutan) Polda Jawa Timur sedangkan untuk tersangka Firmansyah dan Saiful dititipkan di Rutan kelas 1, Medaeng, Surabaya. Kasus suap ini terungkap lantaran operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Penyidik KPK dalam operasi tersebut mengamankan uang sejumlah US$ 25.000 yang diduga merupakan uang suap dari Agus Nugroho pengurus Ashanty Sales Inc untuk para pejabat PT PAL Indonesia yang kemudian menjadi tersangka.

2

ANALISIS KASUS Berdasarkan kasus tersebut, direksi PT PAL telah melanggar Pasal 97 ayat (2) UUPT, yaitu setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan: 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4. Telah mengambil tindakan untuk mencagah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut Selain itu, direksi yang terlibat kasus suap direksi PT PAL Indonesia ini telah melanggar tanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT). Telah disebutkan juga pada OECD Prinsip VI yang menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab anggota dewan dalam pengawasan dan akuntabilitas para stakeholders. Selain bertanggung jawab terhadap fungsi pengawasan dan manajemen, dewan komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan apakah perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan yang berlaku. Selain itu telah disebutkan juga pada OECD Prinsip VI Sub Prinsip C yang menekankan bahwa anggota dewan harus menerapkan Standar Etika yang Tinggi 3

(High Ethical Standards) Standar ini diterapkan tidak hanya dengan tindakannya sendiri tetapi juga dengan menugaskan dan mengawasi manajemen yang utama dan manajemen pada umumnya. Namun, direksi pada PT PAL tidak melakukan peran dan tanggungjawabnya dengan baik serta tidak menerapkan Standar Etika yang Tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penegasan dari KPK yang mengungkapkan adanya pemberian uang berkaitan dengan penjualan kapal SSV (Strategic Sealift Vessel) yang diproduksi PT PAL untuk instansi pemerintah Filipina kepada keempat dewan direksi PT PAL. KPK menyita USD 25 ribu yang disebut sebagai pemberian kedua setelah sejumlah oknum pejabat di PT PAL menerima uang USD 163 ribu pada Desember 2016. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 97 ayat (6) UUPT). Selain itu UUPT juga memberikan kepada anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan (Pasal 97 ayat (7) UUPT). Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 97 ayat (6) UUPT dikatakan bahwa dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan Pasal 97 ayat (6) UUPT dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan. Melihat pada ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT berikut penjelasannya, dapat kita simpulkan bahwa Direksi yang melakukan kesalahan yang merugikan perseroan dapat dituntut (secara pidana) maupun digugat (secara perdata) melalui pengadilan. Oleh karena itu, Direksi tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 atau Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) (gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum). Tentu saja, pihak yang melakukan gugatan harus dapat membuktikan bahwa perbuatan Direksi tersebut melanggar ketentuan itikad baik yang seharusnya ada dalam melakukan pengurusan perseroan dan perbuatan tersebut juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Diharapkan kedepannya Dewan Komisaris agar dapat meningkatkan pengawasan secara korporasi dan kemudian ke depan Direksi PT PAL Indonesia agar tidak terjadi kesalahan yang sama berulangkali.

4

REFRENSI https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-korupsi-pt-pal-segera-disidang (diakses pada 11 Maret 2019) https://www.merdeka.com/uang/terlibat-kasus-korupsi-direksi-pt-pal-dirombak-rinisoemarno.html (diakses pada 11 Maret 2019)

5