Sap 5 Akuntansi Modal Bank

AKUNTANSI MODAL BANK Akuntansi modal bank adalah hak pemilik bank kepada bank yang bersangkutan, yang merupakan modal awal pada saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu ketentuan atau pendirian bank. Komponen dari modal bank terdiri dari modal saham yang ditempatkan dan disetor, modal sumbangan, laba ditahan dengan tujuan laba ditahan tanpa tujuan, penilaian kembali aktiva tetap dan modal sumbangan (modal donasi). 1. Klasifikasi Modal Bank Pembagian jenis modal bank di Indonesia dapat diklasifikasikan sesuai Standar Bank For International Settlements, yaitu: 1.1 Modal Inti (Tier 1) Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangancadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba diperoleh setelah perhitungan pajak. a. Modal inti yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. b. Modal sumbangan, yaitu modal yang dieroleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal ini sering disebut modal donasi. c. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. d. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. e. Laba ditahan dimaksudkan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan. f. Laba tahun lalu adalah laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham.

g. Laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. Laba tahun lalu berjalan ini hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Harga saham atau nilai modal disetor (paid in capital) merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada bank emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan nilai nominal ditambah dengan disagio saham atau nilai nominal dikurangi disagio saham. Sedangkan nilai nominal merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Nilai nominal ditentukan berkaitan dengan kepentingan hukum, misalnya untuk proteksi terhadap kreditur. Dalam hal bank emiten menerbitkan saham biasa dan saham preferen, maka penyajian dalam neraca saham preferen harus didahulukan. Contoh: a. Tanggal 2 januari 2012 telah diterima setoran awal dana dari Bapak Surya Darma untuk modal bank berupa uang tunai Rp 500.000.000, aktiva tetap berupa tanah senilai Rp 600.000.000, kendaraan baru dan belum disusut senilai Rp 200.000.000, inventaris kantor senilai Rp 200.000.000. setoran ini dicatat dalam bentuk saham biasa untuk 150.000 lembar dengan nilai nominal Rp 10.000 per lembar, kurs 103%. b. Tanggal 10 januari 2012 dijual saham biasa 10.000 lembar dengan nominal Rp 5000, kurs 97%. Pembayaran diterima tunai. Tanggal 2/1/2012

Rekening Dr. Kas Dr. AT. Tanah Dr. AT. Kendaraan Dr. AT. inventaris kantor Cr. Modal disetor saham biasa Cr. Agio saham Dr. Kas Dr. Disagio saham Cr. Modal disetor saham biasa

Debit (Rp) 545.000.000 600.000.000 200.000.000 200.000.000

Kredit (Rp)

1.500.000.000 45.000.000 48.500.000 1.500.000 50.000.000

1.1.1 Pembelian Kembali Saham Perlakuan akuntansi untuk saham treasuri terdiri dari dua macam. Yang pertama dicatat berdasarkan harga perolehan dan cara lain saham dicatat sebesar harga nominal. Saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga perolehan, maka pada saat dijual kembali juga dicatat atau dikreditkan sebesar harga perolehannya. Bila pembelian saham treasuri dilakukan lebih dari satu kali, maka dapat digunakan Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (MTKP). Dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Pada pencatatan didasarkan pada harga nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga nominal dan disajikan sebagai pengurang terhadap modal saham. Contoh : a. Tanggal 1 juni 2012 Bank ABC melakukan emisi saham biasa 100.000 lembar dengan nominal Rp 5000 per lembar. Kurs 106. b. Tanggal 30 juni 2012 Bank ABC membeli kembali 10.000 lembar sahamnya dengan kurs 103. c. Tanggal 30 juli 2012 Bank ABC menjual kembali saham treasuri sebanyak 10.000 lembar dengan kurs 104. d. Tanggal 1 agustus 2012 Bank ABC menjual kembali 10.000 lembar saham treasuri dengan kurs 96. Jurnal untuk transaksi ini adalah :

Metode harga perolehan Tanggal 1/6-2012

30/6-2012

30/7-2012

Rekening Dr. Kas Cr. Modal saham Cr. Agio saham

Debit (Rp) 530.000.000

Kredit (Rp) 500.000.000 30.000.000

Dr. saham treasuri Cr. kas

51.500.000

Dr. kas

52.000.000

51.500.000

Cr. Saham treasuri Cr. Tambahan modal- ST 1/8-2012

Dr. kas Dr. tambahan modal - ST Cr. Saham treasuri

51.500.000 500.000 48.000.000 3.500.000 51.500.000

Metode harga nominal Tanggal 1/6-2012

30/6-2012

30/7-2012

1/8-2012

1.1.2

Rekening Dr. Kas Cr. Modal saham Cr. Agio saham

Debit (Rp) 530.000.000

Kredit (Rp) 500.000.000 30.000.000

Dr. saham treasuri Dr. agio saham Cr. kas

50.000.000 1.500.000

Dr. kas Cr. Saham treasuri Cr. Agio modal saham

52.000.000

Dr. kas Dr. agio modal saham Cr. Saham treasuri

48.000.000 2.000.000

51.500.000

50.000.000 2.000.000

Penarikan Kembali Saham Treasuri

Saham treasuri yang ditarik kembali, berarti saham tersebut tidak diedarkan kembali. Perlakuan akuntansi untuk saham treasuri yang ditari tergantung metode pencatatannya. Bila berdasarkan harga perolehan, sebagaimana kita perhatikan sebelumnya bahwa bank tidak mengakui kenaikan ataupun penurunan modal dari saham treasuri yang diperoleh, maka kenaikan atau penurunan saham treasuri harus diakui pada saat saham tersebut ditarik kembali. Bila pencatatannya didasarkan pada harga nominal, maka bank telah mengakui kenaikan atau penurunannya, sehingga pada saat penarikan tidak perlu mengakui selisih atau kenaikan/penurunan tersebut. Contoh :

50.000.000

Misalkan setelah terjadi transaksi pembelian kembali saham treasuri di Bank ABC pada tanggal 30 juni 2012, Bank ABC menyatakan menarik 10.000 lembar saham treasuri tersebut pada tanggal 15 juli 2012. Maka pencatatannya adalah : Berdasarkan metode harga perolehan Tanggal 15/6-2012

Rekening Dr. modal saham Dr. agio saham Cr. Tambahan modal –

Debit (Rp) 50.000.000 3.000.000

Kredit (Rp)

1.500.000

Sh. treasuri Cr. Saham treasuri

51.500.000

Berdasarkan metode harga nominal Tanggal 15/7-2012

Rekening Dr. modal saham Cr. Saham treasuri

Debit (Rp) 50.000.000

Kredit (Rp) 50.000.000

2. Modal Pelengkap (Tier 2) Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilainan kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak. b. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yangmungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya. c. Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat-sifat seperti modal dan mempunya cirri-ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat ditarik atau dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI, mempunyai

kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum likuidasi, dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. Pencatatan modal pinjaman dimulai saat penerbitan atau penjualan warkat modal pinjaman. Modal pinjaman dicatat sebesar nilai nominal. Biaya-biaya penerbitan

warkat

modal

pinjaman

dapat

ditangguhkan

dan

diamortisasi secara sistematis selama taksiran jangka waktunya, yang selama-lamanya 5 tahun.

Tgl/keterangan Saat penerbitan (penjualan warkat)

Saat amortisasi Biaya penerbitan

Rekening

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

Dr. giro bank-bank lain Rp Dr. biaya penerbitan modal pinjaman Rp dibayar dimuka Cr. Modal pinjaman

Rp

Dr. biaya penerbitan modal pinjaman Rp Cr. Biaya penerbitan modal

Rp

pinjaman dibayar dimuka Saat penyesuaian bunga Saat pembayaran bunga Saat pelunasan pokok pinjaman

Dr. biaya bunga Cr. Bunga MP masih harus dibayar

Rp

Dr. bunga MP masih harus dibayar Cr. Kas/giro bank-bank lain

Rp

Dr. modal pinjaman Cr. Giro BI/kas/giro bank-bank lain

Rp

Rp Rp

d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus

Rp

mendapatkan persetujuan BI serta hak tagih berada pada urutan paling akhir dalam hal bank likuidasi.

2.1 Akuntansi Pinjaman Subordinasi Akuntansi untuk pos ini prinsipnya sama dengan akuntansi pinjaman diterima. Pencatatan dimulai dari komitmen disepakati, kemudian pada saat realisasi, dan pencatatan selama periode pinjaman subordinasi berupa angsuran pokok dan bunga. Tanggal/keterangan Komitmen ditanda tangani

Rekening Dr. fasilitas pinjaman subordinasi Disetujui dan belum direalisasi

Saat pinjaman direalisasi

Debit (Rp)

Cr. Fasilitas pinjaman Subordinasi disetujui dan belum direalisasi Dr. giro BI Cr. Pinjaman subordinasi

Penyesuaian bunga Dr. biaya bunga Akhir setiap akhir Cr. Bunga yang masih harus periode Pembayaran

dibayar bunga Dr. bunga yang masih

setelah penyesuaian Saat pelunasan

harus

dibayar Cr. Giro BI /bank-bank -lain Dr. pinjaman subordinasi Cr. Giro BI/Bank-bank lain

3. Modal Pelengkap Tambahan 1. Bank dapat memperhitungkan modal pelengkap tambahan untuk tujuan perhitungan Kebutuhan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Kredit (Rp)

2. Modal pelengkap tambahan dalam perhitungan KPMM hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar. 3. Pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi jangka pendek yang memenuhi criteria sebagai berikut: a. Tidak dijamin oleh bank atau perusahaan anak yang bersangkutan dan telah disetor penuh b. Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun c. Yidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan BI d. Terdapat klausula yang mengikat (lock-in-clause) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan KPMM secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. e. Terdapat

perjanjian

pinjaman

yang

jelas

termasuk

jadwal

pelunasannya, dan f. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI. 4. Modal pelengkap tambahan untuk memperhitungkan risiko pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi criteria : a. Tidak melebihi 25% dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar b. Jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% dari modal inti 5. Modal pelengkap yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan dengan memenuhi persyaratan pada poin 4 ini. 6. Pinjaman subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% modal ini, dapat digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 4 ini. 3.1 Rasio Kecukupan Modal Bank Perkreditan Rakyat Tata cara perhitungan kecukupan modal bank perkreditan rakyat dapat dilakukan dengan cara:

1. Dalam menghitung ATMR, pos – pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau risiko yang didasarkan pada jenis aktiva, golongan debitur, penjamin atau sifat barang jaminan. 2. Dengan memperhatikan prinsip pada angka 1 maka rincian bobot risiko adalah: 0%

a. Kas b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) c. Kredit dengan agunan berupa SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan emas dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet.

20%

d. Kredit kepada Pemerintah Pusat. a. Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain. b. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau

40%

Pemerintah Daerah. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hak

50%

tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni. a. Kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN atau BUMD. Yang dimaksud dengan BUMN sebagai penjamin adalah lembaga penjamin kredit milik Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan BUMD sebagai penjamin adalah BUMD yang melakukan usaha sebagai perusahaan penjamin dan melakukan perjanjian kerjasama penjaminan kredit dengan lembaga penjamin kredit milik Pemerintah Pusat. b. Kredit kepada pegawai/pensiunan, yang memenuhi persyaratan sbb: 1. Pegawai/pensiunan yang menerima kredit adalah: a. Pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN/BUMD;

b. Pensiunan

PNS, pensiunan anggota TNI/POLRI,

pensiunan pegawai lembaga negara atau pensiunan pegawai BUMN/BUMD; 2. Pegawai/pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria: a. Memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang; b. Laporan keuangan terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimun sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku; dan c. Tidak merupakan pihak terkait dengan BPR. 3. Pembayaran angsuran/pelunasan kredit bersumber daru gaji/pensiun

berdasarkan

Gaji/Pensiun

kepada

Surat

BPR.

Kuasa

Dalam

hal

Memotong pembayaran

gaji/pensiun dilakukan melalui bank lain atau BUMN lain, maka BPR harus memiliki perjanjian kerjasama dengan bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan

pemotongan

gaj/pensiun

dalam

rangka

pembayaran angsuran/pelunasan kredit; dan 4. BPR manyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa 85%

debitur. Kredit kepada usaha mikro dan kecil. Kredit kepada usaha mikro adalah kredit dengan plafon sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00

(Lima ratus juta rupiah) 100% a. Kredit kepada atau yang dijamin oleh perorangan, koperasi atau kelompok dengan perusahaan lainnya. b. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku). c. Aktiva lainnya selain tersebut diatas.

3. Aktiva produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet dalam perhitungan. ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu setelah dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) khusus dari aktiva produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penilaian kualitas aktiva produktif (KAP) dan PPAP mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR. 3.2 Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum Perhitungan kebutuhan modal minimum Bank Perkreditan Rakyat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR yang dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal pos-pos aktiva produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet dilakukan dengan cara mengalikan nilai buku dengan bobot risiko masing-masing. Dalam hal ini ATMR mengacu pada SE no. 8/28/DPBI/2006 dan untuk Kualitas Aktiva Produktif mengacu pada PBI no. 8/19/PBI/2006. 2. Menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aktiva. 3. Menjumlahkan modal inti dan modal pelengkap untuk mengetahui jumlah modal BPR. 4. Menghitung modal minimum dengan cara mengalikan jumlah ATMR dengan8% (delapan perseratus). 5. Menghitung kekurangan modal dengan cara membandingkan jumlah modal minimum pada angka 4 dengan jumlah modal pada angka 3. 6. Menghitung KPMM dengan cara membandingkan jumlah modal BPR pada angka 3 dengan ATMR pada angka 2. 3.3 Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) Bank Umum

Perhitungan rasio kecukupan modal pada bank umum memiliki perbedaan dengan tata cara perhitungan rasio kecukupan modal pada BPR. Pada bank umum, untuk menentukan kecukupan modal perlu memasukkan

risiko pasar. Untuk menentukan besaran risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal dapat menggunakan metode standar dan metode internal (tidak dibahas). Penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar dituangkan dalam surat edaran BI no.9/33/DPNP tanggal 18 desember 2007. Pada intinya pendekatan ini adalah: 1. Pendekatan KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar dilakukan dengan formula sebagai berikut: KPMM = (Tier 1 + Tier 2 + Tier 3) – Pernyertaan

= 8% (minimum)

ATMR (risiko kredit) + 12.5 x Beban modal untuk risiko pasar 2. Sebelum mengalokasikan beban modal untuk risiko pasar sebagaimana dimaksud pada angka 1, bank wajib memenuhi KPMM untuk risiko kredit yaitu minimal sebesar 8% sesuai ketentuan yang berlaku dengan formula: KPMM = (Tier 1 + Tier 2) – Pernyertaan = 8% (minimum) AMTR (risiko kredit) 3. Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, perhitungan modal, risiko kredit dan risiko pasar dilakukan terhadap data/posisi secara konsolidasi. 4. Dalam melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, bank harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menghitung aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit sesuai ketentuan yang berlaku. b. Menghitung jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko pasar. c. Untuk menghindari duplikasi perhitungan risiko terhadap surat berharga, eksposur yang termasuk dalam trading book yang telah diperhitungkan risiko spesifik untuk risiko suku bunga, seperti

obligasi yang diterbitkan oleh BUMN/Swasta dikeluarkan dari perhitungan ATMR berdasarkan risiko kredit. d. Menghitung eksposur tertimbang menurut risiko pasar (market risk weighted exposures), dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis pasar sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi ekuivalen dengan ATMR (dikalikan dengan angka 12,5, yaitu 100/8). e. Menjumlahkan ATMR untuk risiko kredit dengan eksposur tertimbang menurut risiko pasar. f. Menghitung modal bank yang terdiri atas modal inti (tier 1), modal pelengkap (tier 2), dan modal pelengkap tambahan (tier 3) yang dialokasikan untuk menutup risiko pasar setelah dikurangi penyertaan. Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, penyertaan yang menjadi pengurang modal adalah penyertaan bank kepada perusahaan anak yang tidak wajib dikonsolidasikan sesuai ketentuan yang berlaku. g. Membagi total modal sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan jumlah ATMR dan eksposur tertimbang sebagaimana dimaksud pada huruf e, yang hasilnya dinyatakan dalam persentase. 5. Modal pelengkap tambahan (tier 3) yang digunakan dalam perhitungan rasio KPMM adalah sebesar modal yang dibutuhkan untuk menutup risiko pasar. 6. Modal pelengkap tambahan (tier 3) yang memenuhi persyaratan namun tidak digunakan dalam perhitungan rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada angka 4, dihitung sebagai rasio kelebihan modal pelengkap tambahan (excess tier 3 capital ratio), dengan formula: Rasio kelebihan modal pelengkap tambahan = Kelebihan modal pelengkap tambahan ATMR (risiko kredit) + ATMR (risiko pasar)

DAFTAR PUSTAKA DR. Taswan,SE.,M.Si. Akuntansi Perbankan-Transaksi dalam Valuta Rupiah. Edisi III UPP STIM YKPN Lapoliwa, N & Kuswandi, S.2000.Akuntansi Perbankan:Akuntansi transaksi Bank dalam Valuta Rupiah. Jakarta: Institut Bankir Indonesia Faud dan Rustawan (2005). Akuntansi Perbankan. Graha Ilmu. https://www.pdfcoke.com/doc/142657536/Akuntansi-Modal-Bank (diakses pada tanggal 23 September 2018) https://www.pdfcoke.com/document/235739465/221504602-Akuntansi-ModalBank-doc (diakses pada tanggal 23 September 2018)