Sap 1.docx

RINGKASAN MATA KULIAH AKUNTANSI KEBERLANJUTAN ( EKA 453 A ) GUIDELINES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (ISO 26000, OJK, BAPEPAM, OECD DAN AA 1000) DOSEN MK : Dr. I Putu Sudana, S.E., MSAcc., Ak.

OLEH : KELOMPOK 10

QUITA AMELIA BUDIANA

( 1607531123 / 23 )

KOMANG RISMA DWINDA PUTRI

( 1607531130 / 28 )

IDA AYU WAYAN UTTAMAGANA

( 1607531138 / 31 )

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA SEMSETER GENAP PERIODE 2018/2019

Memahami ISO 26000 ISO sebagai standar internasional membawa teknologi, ekonomi, dan manfaat sosial. Selain itu manfaat ISO yaitu untuk membantu menyelaraskan spesifikasi teknis dari produk dan jasa, membuat industri lebih efisien, dan mencegah hambatan perdagangan internasional. ISO membantu meyakinkan konsumen bahwa produk yang aman, efisien dan baik untuk lingkungan. ISO telah mengembangkan standar bahan dalam menggambarkan manfaat ekonomi dan sosial. Hal itu dimaksudkan untuk diketahui oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan, sebagai contoh konkrit dari nilai standar. ISO sebagai standar internasional adalah pedoman dan alat strategi untuk membantu perusahaan mengatasi beberapa tantangan yang paling menuntut dari bisnis modern. Memastikan operasi bisnis sampai se-efisien mungkin, meningkatkan produktivitas dan membantu perusahaan mengakses pasar baru. Manfaat ISO tentu tidak hanya dirasakan oleh perusahaan saja, tapi juga klien dan pelanggan. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya, menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif, dan memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. OJK, BAPEPAM Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 1) Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek: a. lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain; b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (turnover) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain; c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain; dan d. tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

2) Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan

informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan (sustainability report) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility report).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 4 Laporan Tahunan wajib paling sedikit memuat: a. ikhtisar data keuangan penting; b. informasi saham (jika ada); c. laporan Direksi;

d. e. f. g. h. i. j. k.

laporan Dewan Komisaris; profil Emiten atau Perusahaan Publik; analisis dan pembahasan manajemen; tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merumuskan CSR sebagai, “business’s contribution to sustainable development and that corporate bahaviormust not only ensure returns to shareholders, wages to employees, and products and services to consumers, but they must respond to societal and environmenyal concern and value” dimana dapat diartikan bahwa kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi para pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai masyrakat. Pada tahun 2000, OECD melakukan revisi terhadap The Guidelines for Multinational Enterprise, yang kemudian digunakan oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan aktivitas CSR, pedoman tersebut bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan terutama bagi yang menyangkut bidang-bidang antara lain : 1) Kebijakan Umum ( kebijakan umum memberi perusahaan ringkasan tujuan dan rekomendasi paling penting untuk perilaku yang ditetapkan dalam Pedoman OECD. Ini termasuk rekomendasi tentang pembangunan berkelanjutan, uji tuntas, promosi kapasitas lokal, dan hak asasi Manusia). 2) Hak asasi Manusia (terlepas dari ukuran, sektor, konteks operasional dan struktur, perusahaan multinasional dikenakan rasa hormat hak asasi Manusia. Dengan cara ini, Pedoman OECD menggarisbawahi tanggung jawab perusahaan untuk menghormati dan memberikan hak asasi manusiamereka dengan kriteria penting untuk melaksanakan uji tuntas dan memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak memiliki dampak negatif hak asasi manusia). 3) Pengungkapan Informasi yang Material (persyaratan untuk mengungkapkan informasi penting kepada publik adalah langkah membangun kepercayaan yang penting. Perusahaan multinasional harus memberi tahu publik tidak hanya tentang kinerja keuangan mereka, tetapi juga tentang semua aspek penting dari kegiatan bisnis mereka, seperti bagaimana mereka memenuhi standar sosial dan lingkungan dan risiko apa yang mereka lihat terkait dengan kegiatan bisnis mereka) 4) Hubungan Ketenagakerjaan dan Industrial (standar perburuhan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)yang diakui secara Internasional, termasuk kebebasan berserikat dan bebas kolektif tawar-menawar, penghapusan segala bentuk paksa dan anak tenaga kerja, dan penghapusan diskriminasi dalam bekerja kehidupan. Perusahaan multinasional dan organisasi karyawan harus bekerja bersama secara konstruktif dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku, dan mempromosikan kesimpulan dari perjanjian yang efektif tentang pembayaran dan ketentuan) 5) Manajemen Lingkungan Hidup (berkenaan dengan perlindungan lingkungan, rekomendasi ini dibuat untuk diperkenalkan oleh perusahaan multinasional sistem manajemen lingkungan yang efisien dan pelaporan lingkungan yang transparan, dipandu oleh prinsip kehati-hatian, dan memiliki kemungkinan yang efektif rencana ada jika ada kerusakan lingkungan disebabkan. Mereka harus terus berusaha meningkatkan kinerja lingkungan mereka)

6) Penyuapan (untuk memerangi korupsi, perusahaan multinasional seharusnya tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan atau meminta suap juga langsung atau tidak langsung. Mereka harus menolak tuntutan menyuap dan membuat kegiatan untuk memberantas korupsi transparan atau mis. sistem kontrol manajemen) 7) Kompetisi (untuk melindungi persaingan, perusahaan multinasional diharapkan untuk mematuhi aturan persaingan yang sehat dan bukan untuk membentuk kartel anti persaingan. Aturan persaingan di masing-masing negara harus dipatuhi) 8) Kepentingan Pelanggan (untuk mempertimbangkan kepentingan konsumen, perusahaan multinasional diminta untuk menerapkan praktik bisnis, pemasaran, dan periklanan yang adil dan untuk menjamin keamanan dan kualitas barang dan jasa mereka. Ini termasuk aspek-aspek seperti informasi produk yang memadai dan perlindungan data pribadi) 9) Penyebaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (perusahaan multinasional diminta untuk menerapkan prosedur yang - sambil memberikan pertimbangan yang tepat untuk perlindungan hak kekayaan intelektual – mengizinkan transfer dan penyebaran teknologi yang cepat dan keahlian) 10) Perpajakan (perusahaan multinasional harus membuat kontribusi mereka terhadap keuangan publik dalam kerangka kerja hukum dan peraturan yang berlaku, sesuai dengan aturan dan peraturan perpajakan dari negara tuan rumah, dan harus bekerja sama dengan otoritas pajak). The AA 1000 Accountability Principles AA 1000 for auditing and assurance process (ditebitkan oleh Accountability, sebuah organisasi membership internasional. Di Indonesia terdapat lembaga yang bernama A+ CSR Indonesia sebagai lembaga independen yang, terbuka dan terpercaya dalam mewujudkan gagasan dan praktik triple bottom line. Standar yang digunakan oleh lembaga ini adalah AA1000. AccountAbility’s (AA1000) standard, yang berdasar pada prinsip “Triple Bottom Line” (Profit, People, Planet) yang digagas oleh John Elkington. Ketiganya merupakan pilar yang mengukur nilai kesuksesan suatu perusahaan dengan tiga kriteria: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Konsep ini mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan stakeholder (semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan shareholder (pemegang saham). 1) People menekankan pentingnya praktik bisnis suatu perusahaan yang mendukung kepentingan tenaga kerja. Lebih spesifik konsep ini melindungi kepentingan tenaga kerja dengan menentang adanya eksplorasi yang mempekerjakan anak di bawah umur, pembayaran upah yang wajar, lingkungan kerja yang aman dan jam kerja yang dapat ditoleransi. Bukan hanya itu, konsep ini juga meminta perusahaan memperhatikan kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kerja. 2) Planet berarti mengelola dengan baik penggunaan energi terutama atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengurangi hasil limbah produksi dan mengolah kembali menjadi limbah yang aman bagi lingkungan, mengurangi emisi CO2 ataupun pemakaian energi, merupakan praktik yang banyak dilakukan oleh perusahaan yang telah menerapkan konsep ini. The Body Shop, dalam Values Report 2005, mencantumkan salah satu target inisiatif Protect Our Planet untuk tahun 2006 dengan mengurangi hingga 5% emisi CO2 dari listrik yang digunakan di gerainya. Starbucks memiliki program Coffee and Farmer Equity (CAFE) untuk memperoleh dan mengolah kopi dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Starbucks mendefinisikan sustainability sebagai model yang layak secara ekonomis untuk menjawab kebutuhan sosial dan lingkungan dari semua partisipan dalam rantai pasokan dari petani sampai konsumen. Profit di sini lebih dari sekadar keuntungan. 3) Profit di sini berarti menciptakan fair trade dan ethical trade dalam berbisnis. Starbucks dan The Body Shop selalu mengaplikasikan fair trade – bukan mencari harga termurah – dalam mencari bahan bakunya