Umkm Sap 1 Edit (autosaved).docx

BAB II Pembahasan 2.1.Gambaran Umum Koperasi 2.1.1. Konsep Koperasi Sebagai Organisasi Bisnis Pada UU No. 25 tahun 1992, koperasi dijelaskan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Beberapa hal yang tersirat dari definisi tersebut : 1. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Artinya nilainilai yang dikembangkan didasarkan pada kepentingan orang sebagi anggota. 2. Koperasi juga merupaka kumpulan badan-badan hukum koperasi. 3. Aktivitas koperasi harus berlandaskan pada prinsip koperasi yang ditentukan oleh UU Perkoperasian (UU No. 25 Tahun 1992), yakni: a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesau dengan besarnya jasa masing-masing anggota d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal e. Kemandirian f. Pendidikan perkoperasian g. Kerjasama antar koperasi 4. Koperasi adalah organisasi ekonomi otonom yang berasal dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. 5. Dikembangkan nilai-nilai kerjasama saling tolong-menolong, solidaritas dan kekeluargaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup. International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antaranggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsipprinsip koperasi. Secara lengkap prinsip koperasi ICA adalah :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. Dikelola secara demokratis 3. Partisipasi anggota dalam ekonomi 4. Kebebasan dan otonomi 5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi 6. Kerjasama antar koperasi 7. Bekerja untuk kepentingan komunitas

2.1.2. Prinsip-prinsip Koprasi 1. Prinsip Mukner Prinsip-prinsip koperasi yang diidentifikasi Munkner tersebut merupakan perpaduan dari aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Menurut Munkner prinsip-prinsip koperasi adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial yang dirumuskan dari pengalaman dan merupakan petunjuk utama (guiedline) dalam mengerjakan sesuatu.

2. Prinsip Rochdale Menurut Rochdale prinsip-prinsip adalah acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi diseluruh dunia. Penyesuaian dilakukan oleh berbagai negara sesuai dengan keadaaan koperasi, sosial budaya, dan perekonomian masyarakat setempat. 3. Prinsip Raiffeisen Menurut Raiffesien prinsip-prinsipnya adalah swadya, daerah kerja terbatas, SHU untuk cadangan, tanggung jawab anggota tidak terbatas, pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan, usaha hanya kepada anggota, keanggotaan atas dasar watak, bukan uang. 4. Prinsip Schulze Menurut Herman Schulze adalah swadya, daerah kerja tak terbatas, SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota, tanggung jawab anggota terbatas, pengurus bekerja dengan mendapat imbalan, usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota. 5. Prinsip ICA Menurut ICA prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:

a. keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat. b. kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara. c. modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada. d. SHU

dibagi

3

yaitu

sebagian

untuk

cadangan,sebagian

untuk

masyarakat,sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing. e. semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus. f. gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik ditingkat regional, maupun internasional.

2.1.3. Bentuk dan Jenis Koperasi 1

Bentuk Koperasi Ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan

bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi ini dibentuk sekurang-kurangnya 20 puluh orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Koperasi sekunder didirikan oleh sekuang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, gabungan dan induk maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan. Jika dilihat kembali ketentuan pasal 15 dan 16 UU No. 12 Tahun 1967 beserta penjelasannya, maka dapat diketahui empat tingkatan organisasi koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkat daerah administrasi pemerintahan, yaitu sebagai berikut: a. Koperasi primer, dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

b. Pusat koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang berbadan hukum. Koperasi ini daerah kerjanya adalah daerah tingkat kabupaten. c.

Gabungan

koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi yang berbadan

hukum. Gabungan koperasi ini daerah kerjanya adalah daerah tingkat propinsi. d. Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang berbadan hukum. Induk koperasi ini daerah kerjanya adalah Ibukota Negara R (tingkat nasional).

Dikemukannya UU No. 12 Tahun 1967 ini dimaksudkan sebagai bahan pembanding, karena pada kenyataannya didalam UU No.25 Tahun 1992 tingkatan organisasi koperasi tidak dijelaskan secara terinci. Tetapi, perlu diperhatikan menurut UU No. 25 Tahun1992 pasal 6 dikatakan bahwa “koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi”. Jadi, berdasarkan pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992, pembentukan pusat koperasi, gabungan koperasi maupun induk koperasi cukup dengan tiga koperasi pada tingkat bawahnya. Adanya empat tingkat organisasi yang lazim dikenal, seperti primer, pusat gabungan, dan induk tidak perlu digunakan dalam mengatur tingkat-tingkat organisasi. Pilihan jumlah tingkat kurang dari empat harus pula terbuka. Dengan tidak mengurangi hak koperasi tingkat bawahan untuk mengawasi koperasi tingkat atasan berkewajiban dan berwenang menjalankan bimbingan dan pemeriksaan terhadap koperasi tingkat bawahannya, ketentuan ini diadakan untuk menjaga tetap sehatnya pertumbuhan koperasi dengan jalan pemberian bimbingan oleh tingkat atasannya. Kewajiban dan wewenang tersebut dicantumkan dalam anggaran dasar dari koperasi tingkat atasan tadi. Pemusatan koperasi g dalam beberapa tingkatan dalam kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan mempunyai beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut : 1. Menekan atau menghindari kemungkinan persaingan yang tidak sehat diantara koperasi-koperasi yang ada. 2. Ada hubungan yang saling melengkapi dalam suasana asas kekeluargaan diantara koperasi-koperasi tersebut, antara lain: biaya dapat dikurangi/diperingan dan harga dapat ditekan serendah-rendahnya.

3. Kerjasama yang baik dan bertanggungjawab akan dapat menjamin sehatnya sektor koperasi dari sudut kehidupan organisasi dan usaha, sehingga: a. koperasi primer atau salah satu tingkat organisasi lain yang kuat, dapat terus maju dengan kekuatannya sendiri dan menjadi dasar yang sehat bagi tingkat organisasi diatasnya, sedangkan yang lemah dibantu oleh tingkat organisasi t atasnya, baik permodalan, administrasi, dan manajemen. b. masalah-masalah dalam koperasi dapat diatasi dalam lingkungan kerja samanya sendiri dan ini berarti berkurangnya atau hilangnya ketergantungan pada perusahaan atau badan lain t luarnya atau bahkan t sektor lain.

2

Jenis Koperasi Sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 16 UU No.25 Tahun 1992 beserta

penjelasannya dinyatakan bahwa "jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri. Penjenisan koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan, antara lain sebagai berikut : 1. Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut : a. Koperasi konsumsi b. Koperasi kredit. c. Koperasi produksi. d. Koperasi jasa. e. Koperasi distribusi (pemasaran).

2. Berdasarkan golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka pada tanggal 4 April 1995 nama induk koperasi pegawai negeri Republik Indonesia (IKP-R). Perubahan nama dari koperasi pegawai negeri menjadi koperasi pegawai Republik Indonesia dengan sendirinya diikuti oleh semua jenjang t bawahnya. b. Koperasi angkatan darat (Kopad). c. Koperasi angkatan laut (Kopal). d. Koperasi angkatan udara (Kopau). e. Koperasi angkatan kepolisian (Koppol). f. Koperasi pensiunan angkatan darat. g. Koperasi pensiunan (Koppen). h. Koperasi karyawan (Kopkar). i. Koperasi Sekolah. Koperasi sekolah tercermin dari asas dan tujuan yang merupakan dasar setiap kegiatan koperasi. Koperasi sekolah sebagai badan usaha tidak berbadan hukum. Hal ini disebabkan pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum. Mereka dapat membentuk koperasi tercatat. a. Mendidik, menanamkan dan memelihara suatu kesadaran hidup bergotong royong dan setia kawan diantara para murid. b. Memupuk rasa cinta kepada sekolah; c. Memelihara dan mengembangkan usaha, mempertinggi mutu pengetahuan dan ketermapilan; d. Menanamkan dan memupuk rasa tanggung jawab murid dalam hidup bergotong royong dalam masyarakat; e. Memelihara hubungan baik dan saling pengertian yang mendalam diantara keluarga sekolah. Keanggotaan koperasi sekolah terdiri dari siswa-siswa SD, SMP, SMU dan sekolah/pendidikan yang setaraf. Yang dimaksud sekolah/pendidikan setaraf tersebut ialah madrasah, pondok pesantren, pramuka, sekolah kejuruan yang diselenggarakan oleh yayasan swasta, pemerintah, panti asuhan.

Untuk memenuhi syarat sebagai anggota koperasi sekolah ditetapkan sebagai berikut: a. Yang menjadi anggota adalah murid / siswa sekolah b. Setiap anggota mempunyai hak yang sama. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain. c. Setiap anggota wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam koperasi sekolah.

Keanggotaan berakhir, jika : a. Murid / siswa meninggal dunia. b. Pindah sekolah. c. Berhenti sekolah karena tamat belajar atau alasan lain. d. Ketentuan lain yang ditetapkan koperasi sekolah menurut anggaran dasar. Hak dan kewajiban anggota dicantumkan dalam AD koperasi. Setiap anggota berhak mengetahui perkembangan koperasi karena kemajuan bergantung pada kegiatan anggota. Para anggota merupakan golongan yang penting untuk memikul tanggung jawab dalam perkumpulan. Koperasi sebagai badan usaha dalam menjalankan kegiatan harus sesuai dengan ketentuan AD dan peraturan yang berlaku. Usaha yang mungkin dapat dilakukan meliputi, hal-hal dibawah ini : a. Tabungan, dimana anggota diwajibkan menabung secara teratur. b. Pendidikan dan latihan, khususnya untuk menambah pengetahuan tentang koperasi. c. Usaha yang dapat memenuhi kebutuhan secara langsung, diantaranya : buku pelajaran, alat-alat tulis, kafetaria sekolah. Disamping itu, dapat pula

berupa perbengkelan, pertukangan dan percetakan untuk keperluan sekolah atau keperluan pihak lain tanpa melanggar tujuan pendidikan koperasi. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi memilih pengurus. Pengurus merupakan pemegang amanat dari para anggota dan bertanggung jawab kepada anggota. Sebelum siswa / pelajar mengerti tentang koperasi, guru duduk dalam kepengurusan. Menjelang koperasi mendapat pengesahan pejabat koperasi kegiatan/ usaha koperasi dapat berjalan menurut ketentuan yang berlaku. Secara jelas kepengurusan dalam koperasi sekolah dapat diuraikan sebagai berikut: a. Koperasi sekolah dipimpin oleh pengurus dari kalangan anggota koperasi sekolah yang dipilih oleh rapat anggota. b. Pengawas dan bendahara bertanggung jawab kepada pimpinan / kepala sekolah. c. Jika, keanggotaan pengurus seluruh atau sebagian tidak terdapat darfi kalangan murid / siswa untuk sementara diangkat dari guru-guru. Kemudian diserahkan kepada tenaga-tenaga dari kalangan murid / siswa sekolah yang mampu mengganti / mengisi kekosongan tersebut. Setiap akhir tahun / sehabis masa jabatan pengurus harus membuat laporan yang disampaikan dalam rapat anggota. Laporan itu disampaikan juga kepada pejabat yang berwenang menangani urusan koperasi/ dinas / kantor koperasi dan kantor wilayah departemen pendidikan nasional propinsi. 3. Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain sebagai berikut : a. Koperasi Desa / Koperasi Serba Usaha Yang dimaksud dengan koperasi desa adalah koperasi yang anggotaanggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingankepentingan yang sama. Koperasi desa menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan. Jadi, koperasi ini dapat menjalankan beberapa macam usaha (multipurpose) sesuai dengan keperluan masyarakat dan lingkungan.

Dalam

satu

desa,

cukup

diadakan

satu

koperasi

desa

saja

yang

menyelenggarakan bermacam-macam usaha, antara lain: a) Penggarapan tanah. b) Pembelian alat-alat pertanian. c) Pembelian pupuk. d) Transportasi. e) Kebutuhan sehari-hari. f) Simpan pinjam. g) Penjualan bersama. h) Kerajinan dan lain-lain. Dengan adanya satu koperasi disatu desa kan memberikan beberapa keuntungan, antara lain adalah sebagai berikut : a) Seorang penduduk cukup menjadi anggota satu koperasi desa. b) Modal koperasi dapat dipakai lebih intensif. c) Tenaga ahli yang jumlahnya sedikit dapat dihimpun. d) Mudah diadakan pembinaan dan penyuluhan. e) Tidak terdapat persaingan antara usaha koperasi serta dapat bersatu menghadapi usaha-usaha dari luar.

b. Koperasi konsumsi Koperasi konsumsi ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi. Koperasi ini berfungsi : a) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen dan konsumen. b) Harga barang ditangan konsumen menjadi lebih murah. c) Biaya penjualan maupun biaya pembelian dapat ditekan. Untuk melaksanakan tugas itu, maka mungkin hanya koperasi-koperasi primer yang memiliki pusat / gabungan / induk yang mampu menyalurkan barang-barang kepada konsumen dengan harga lebih murah karena pusat /

gabungan / induk dapat membeli langsung dari produsen atau menginpor sendiri dan lalu menyalurkan g koperasi-koperasi primer. c. Koperasi pertanian Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan. Usaha dapat dilakukan oleh koperasi pertanian, antara lain : a) Mengusahakan pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian. b) Mengolah hasil pertanian dari tingkat bahan mentah menjadi barang jadi, misalnya pengolahan karet, penggilingan padi dan sebagainya. c) Memberi kredit bagi yang memerlukan untuk keperluan produk pertanian, supaya terhindar dari sistem ijon. d) Mengusahakan pasar penjualan hasil-hasil pertanian. e) Mendidik petani berorganisasi secara koperatif untuk mengatasi kesulitan.

d. Koperasi Peternakan Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buru peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan peternakan. Koperasi peternakan dapat didirikan sesuai dengan jenis ternak. Lapangan usaha peternakan dapat meliputi, antara lain : a) Mengusahakan pembelian bahan-bahan/ alat-alat peternakan. b) Mengolah hasil peternakan menjadi barang bernilai lebih tinggi, misalnya menyamak kulit, mengasinkan telut. c) Penjualan hasil-hasil peternakan. d) Menyediakan kredit bagi para aggota. e) Memperbaiki

teknik

beternak,

menyediakan

obat-obatan,

alat-alat

peternakan, bibit ternak dan sebagainya. f) Menyelenggarakan pendidikan / penerangan tentang peternakan tetap guna.

e. Koperasi Perikanan

Koperasi perikanan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh / nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan. Jenis koperasi perikanan terdiri dari : a) Koperasi perikanan darat. b) Koperasi perikanan laut / nelayan. Lapangan usaha koperasi perikanan antara lain : a) Mengusahakan pembelian alat-alat perikanan. b) Mengusahakan modernisasi teknik dan perluasan pemeliharaan dan penangkapan ikan. c) Mengusahakan pembuatan sendiri bahan-bahan / alat-alat. d) Mengusahakan penjualan hasil dengan organisasi pelelangan ikan yang baik. e) Mengusahakan pengolahan dan pengawetan ikan. f) Menyediakan kredit.

f. Koperasi Kerajinan / Industri Koperasi kerajinan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat-alat produksi dan buruh yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan / industri yang bersangkutan. Jenis koperasi kerajinan dapat dibedakan dari barang yang dihasilkan : a) Koperasi batik. b) Koperasi keramik. c) Koperasi kerajinan perak dan sebagainya. Lapangan usaha koperasi kerajinan dapat dibagi menurut tingkatannya, yaitu sebagai berikut :

a) Kerajinan sambilan, umumnya dilakukan dirumah-rumah setelah pekerjaan pertanian selesai. Waktu luang digunakan dengan menganyam tikar, membuat perabot dapur, mengukir dan sebagainya. b) Kerajinan sebagai pekerjaan pokok dengan alat-alat mesin sederhana. c) Kerajinan besar / industri yang sudah memakai mesin-mesin modern. Lapangan usaha koperasi kerajinan antara lain: a) Mengatur pembelian bahan-bahan yang diperlukan / menyelenggarakan sendiri. b) Mengadakan pembelian alat-alat produksi secara bersama. c) Mengorganisir penjualan hasil-hasil kerajinan anggota. d) Menyediakan kredit untuk anggota.

g. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi simpan pinjam (koperasi kredit) adalah koperasi yang anggotaanggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung t bidang perkreditan. Tujuan dari koperasi kredit adalah sebagai berikut : a) Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat dan bunga yang ringan. b) Mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri. c) Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya. d) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian. Untuk menambah modal koperasi, maka sebagian keuntungan tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dicadangkan. Bila modal koperasi besar, kemungkinan pemberian kredit kepada anggota dapat diperluas. Untuk mencapai tujuan pemberian kredit, perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan, sehingga penyelewengan dapat dihindarkan.

h. Koperasi Asuransi Usaha untuk menumbuhkan asransi secara koperatif telah diberikan gagasan dan dianjurkan oleh Menteri Nakertranskop tahun 1975. Tujuan asuransi untuk memperkecil resiko serta melalui usaha koperasi dapat mengumpulkan dana yang cukup besar. Pengertian asuransi adalah suatu persetujuan antara pihak yang berjanji menjamin terhadap pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi ganti kerugian akan diterima oleh yang menjamin terhadap akibat terjadi peristiwa yang belum tentu. Asuransi koperasi Indonesia dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan anggota. Salah satu contoh koperasi asuransi adalah Koperasi Asuransi Indonesia (G) yang pada akhir tahun 1995 telah mempunyai 2.567.798 pemegang polis, menduduki peringkat empat dalam deretan asuransi-asuransi jiwa t Indonesia adalah hal jumlah penjualan polis.

i. Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa didahului dengan berdirinya BUUD / KUD yang mendasarkan pada inpres No. 4 Tahun 1973. Sesungguhnya, mendahului berdirinya BUUD / KUD, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 1971 telah mengeluarkan SK No. 32 / 1971 bagi pendirian suatu BUUD percobaan, cita-cita mana didukung oleh BRI dan peneliti dari UGM. Tujuan dari pembentukan KUD ini adalah sebagai berikut : a) Menjamin

terlaksananya

produksi

program

peningkatan

produksi pertanian, khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien. b) Memberikan kepastian bagi petani produsen khususnya, serta masyarakat desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi sendiri, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya.

Dalam perkembangan terakhir sejak diberlakukannya Inpres No. 18 tahun 1998, maka berbagai macam / jenis koperasi bermunculan sesuai dengan aspirasi masyarakat, antara lain : a) Koperasi Tani (Koptan) b) Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren), c) Koperasi Wanita / Koperasi An – nisa, d) Koperasi Agribisnis, e) Koperasi Pedagang Pasar / Kaki Lima, f) Koperasi Industri / Kerajinan, g) Koperasi Syariah (Kopsyah), h) Koperasi Serba Usaha, i) Koperasi Kredit (Kopdit), j) Koperasi t Kalangan Profesi (Akuntan, Arsitek, pengacara, Dokter, dan Lain-lain), k) Koperasi Kelompok Masyarakat tertentu (Pokmas). Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian

UU ini disahkan pada tanggal 18 Desember 1967. Meskipun dipersiapkan dalam waktu relatif pendek (kurang dari satu tahun), tetapi merupakan suatu sukses besar karena dalam waktu yang relatif pendek tim yang dibentuk dapat menghilangkan pengaruh-pengaruh yang dapat menjerumuskan gerakan koperasi g salah saru aliran. T samping itu, penyusunan UU No. 12 Tahun 1967 ini dilandasi oleh pemikiran dan kaidah ekonomi. Sebagai pelaksana U tersebut Direktorat Jenderal Koperasi, Departemen Transmigrasi dan Koperasi (Transkop) mengeluarkan “Bunga Rampai Peraturan-peraturan Perkoperasian” tahun 1968 – 1969 yang memuat keputusan dan peraturan. Peraturan perkoperasian tersebut, mempunyai kedudukan sebagai pelaksanaan UU No.12 Tahun 1967. Peraturan-peraturan pelaksana mempunyai kedudukan yang penring dalam perkembangan gerakan koperasi Indonesia. Keputusan Menteri Transkop No. 64 / Kpts / Mentranskop / 1969 tanggal 16 – 07 – 1969 mengharuskan bentuk organisasi kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia berbadan hukum. Sebagai realisasinya, maka tanggal 9 Februari 1970 terbentuk badan Gerakan Koperasi Indonesia dengan nama : Dewan Koperasi Indonesia. UU No. 12 / 1967 telah meletakkan dasar pola pemikiran ekonomi bagi gerakan koperasi dan memberikan peluang yang luas bagi usaha koperasi. Namun sayang, selama 25 tahun (sampai dengan 1992) digunakan sebagai landasan kegiatan berkoperasi, tetapi belum juga didukung oleh suatu peraturan pelaksanaan yang diharapkan dapat membantu memberi petunjuk bagi pelaksanaan UU itu.

2.1.4. Arti Lambang Koperasi Lama dan Baru Lambang Lama Koperasi Indonesia

Lambang Koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut: 1. Bintang Satu Dalam Perisai Arti lambang bintang tersebut adalah bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi koperasi. Dengan diwakili oleh bintang dalam perisai tersebut secara tidak langsung juga mewakili sila yang lain. 2. Pohon Beringin Pohon beringin adalah pohon yang kuat dan kokoh serta berakar kuat. Hal ini untuk melambang kepribadian diri masyarakat Indonesia yang m bergerak dan bergabung dengan koperasi. Diharapkan, masyarakat yang m bergabung dan bergerak t bidang koperasi akan kuat ekonominya, tidak goyah dengan berbagai cobaan yang menghadangnya, dan siap untuk bersaing dengan luar negeri dalam bidang ekonomi.

3. Kapas dan Padi Kapas dan padi adalah lambang atau simbol untuk sebuah kemakmuran. Dengan bergabung dengan koperasi diharapkan rakyat bisa menjadi lebih makmur dan sejahtera. 4. Rantai Rantai adalah suatu pengikat yang sangat kokoh. Arti lambang koperasi rantai menunjukkan kokohnya persahabatan, artinya, masyarakat yang m bergabung dengan koperasi akan saling terhubung sehingga terjalin sebuah ikatan kekeluargaan dan persahabatan yang kuat dan kokoh seperti rantai. 5. Roda Bergerigi Roda bergerigi adalah melambangkan kerja keras yang dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Dengan begitu, masyarakat yang m bergabung dengan koperasi adalah manusiamanusia yang selalu gigih dan bekerja keras. 6. Neraca Neraca atau timbangan adalah suatu alat untuk menakar sesuatu dengan tepat. Dengan begitu, arti lambang koperasi timbangan adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang terdaftar dalam keanggotaan koperasi. 7. Tulisan Koperasi Indonesia Tulisan tersebut adalah sebagai identitas koperasi Indonesia, sekaligus menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga besar Indonesia. 8. Warna Merah Putih Warna merah putih adalah warna bendera Indonesia. Dengan begitu setiap anggota koperasi adalah orang-orang yang cinta tanah air dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. LAMBANG BARU KOPERASI INDONESIA

Dasar: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia; Surat Keputusan Dekopin Nomor SKEP/14/DEKOPIN-UU/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Perubahan Lambang Logo Gerakan Koperasi Indonesia. Penjelasan Gambar dan Warna: 1. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian Indonesia, mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi; 2. Lambang Koperasi

Indonesia dalam bentuk

gambar 4(empat) sudut pandang

melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia: a. Sebagai gerakan koperasi t Indonesia untuk menyalurkan aspirasi; b. Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan; c. Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi.

d. Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global 3. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang mencerminkan pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik t dalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya; 4. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya; 5. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, cap/stempel, petaka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi t seluruh Indonesia; 6. Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat: Tulisan : Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang. Gambar : 

4(empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia.

Tata Warna : 

Warna hijau muda dengan kode warna G:10, M;3, Y:22, G:9;



Warna hijau t dengan kode warna G:20, M:0, Y:30, G:25;



Warna merah t dengan kode warna G:5, M:56, Y:76, G:21;



Perbandingan skala 1:20

2.2.

Gambaran Umum UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

1) Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM: a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 untuk membedakan usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut: a. Kriteria Usaha Mikro adalah : Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00

- lima puluh

juta rupiah, tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00. b. Kriteria Usaha Kecil adalah : Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah sampai dengan

paling banyak Rp 500.000.000,00 - lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00. c. Kriteria Usaha Menengah adalah : Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Daftar Pustaka Bambang Agus & Erwin Putera, 2017, Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001,Koperasi Teori dan Praktek,Penerbit Erlangga,Jakarta Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2002. Perkoperasian (Sejarah, Teori & Praktek). Jakarta: Ghalia Indonesia https://nisrinaufairoh.wordpress.com/2015/01/18/gambar-koperasi-yang-la penjelasannya/

ma-baru-beserta-