Sajian Fakta Dan Data Primer Serta Data Sekunder.docx

Sajian Fakta Dan Data Primer Serta Data Sekunder

Fakta : 1.

Merupakan tambang salah satu tambang ilegal yang terletak di daerah Gringsing yang dimiliki oleh Pak Sucipto

2.

Tambang tersebut dinyatakan ilegal karena ketidaklengkapan surat surat pemilik dan daerah yang menjadi kawasan tambangpun adalah daerah aliran sungai

3.

Salah satu orang yang menerima hasil dari tambang ilegal itu adalah Bu Ning Sri, yang merupakan seorang pengusaha stone crusher yang sama ilegalnya ( karena tidak mempunyai surat izin lengkap)

4.

Jenis batuan yang ditambang di daerah tersebut merupakan batu andesit

5.

Pada daerah tembang dapat terlihat bahwa sungai dan jalannya sudah rusak sangat parah

6.

Sebelumnya warga sudah ada yang melakukan komplain kepada tambang ilegal tersebut, tapi selesai karena diberi uang ganti rugi

Data primer : 1.

Lokasi : Gringsing, Batang, Jawa Timur

2.

Jenis Tambang : Tambang Batu kali (batu andesit)

3.

Luas Area : 2,5 K.a

4.

Pemilik : Pak Sucipto

5.

Volume angkut :  10 ton/hari

6.

Jumlah karyawan : 32 orang yang terdiri dari 2 orang dibagian administrasi, 3 mandor lapangan, 7 Operator bachoe, 3 Helper, 15 sopir dan 2 orang tukang bersih bersih jalan

7.

Aset : 7 excavator, 15 dump truk, dan 1 buah mobil pick up

8.

Gaji perbulan :  Rp.87.500.000,00

Data sekunder Setelah melakukan kajian literasi dan observasi yang lebih mendalam maka didapatkan :

1.

Bahan hukum primer Yaitu bahan yang bersumber dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945 rumusan pasal 28j ayat 2 yang berbunyi “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

2.

Bahan hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah PP No. 37 tahun 2012 tentang Daerah

Aliran Sungai. Selain itu juga dipakai UU No 4 tahun 2009 untuk mengetahui Sanksi dari pertambangan ilegal itu sendiri.