Ranwal Bab 6.docx

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Indicator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah untuk Tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam Tabel 6.1 :

6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Dharmasraya tersebut secara rinci disajikan pada tabel 6.2 :

TABEL 6.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINI SUMATERA BARAT NO

Proyeksi 2019

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.7.

1. 1.2. 1.3.

1.5.

2. 2.1.

2.2. 2.3. 4. 4.1. 1.2. B. ASPEK PELAYANAN UMUM 1 1.A 1

1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.4.1. 1.6. 1.6.1.

IPM Opini BPK Nilai LAKIP A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Indikator Ekonomi Makro (Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian) Pertumbuhan PDRB Laju inflasi provinsi PDRB per kapita Indeks Gini * Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (angka kemiskinan) Laju pertumbuhan penduduk A.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan Angka rata-rata lama sekolah Angka partisipasi kasar - APK SD/MI/Paket A - APK SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni - APM SD/MI - APM SMP/MTs

70,71 WTP B

6,40 5,46 48.757.581 3,86 3,00

8,18 110,03 82,40 97,65 75,89

Kesehatan Angka kematian bayi (AKB) Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) Akaba Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

14,29 305 24 70,24 0,27 75

Urusan pemerintahan wajib Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang pendidikan - Rasio guru/murid SD/MI* - Rasio guru/murid SMP/MTs* - Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000)* - Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)* Fasilitas Pendidikan: cakupan akses/jangkauan SMP sesuai standar Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): APK PAUD AngkaKelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI

1 : 15 1 : 15 79,61 85,21

66 100

NO 1.6.2. 1.6.6. 2 2.1. 2.2.

2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV* Bidang kesehatan Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita) Rasio puskesmas, klinik, poliklinik, pustu per satuan penduduk cakupan akses /jangkauan pelayanan kesehatan sesuai standar unit RSUD terakreditasi versi 2012 PSC yang reprresentatif Jumlah Puskesmas rawat inap Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang - Pekerjaan umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Luas layanan jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun / ditingkatkan Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk - Penataan ruang

4

5

6

1.B 7

8

9

Proyeksi 2019

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

Jumlah dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation) Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu* Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat jumlah ormas, LSM, Parpol dan masyarakat yang dibina Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time rate) Bidang sosial. Jumlah panti asuhan yang dibina Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang tenaga kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan Bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Bidang pangan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita. Energi

100

9,70 0,243 86 9 0,31 2,65 74 70 90 100 100 100 119

80,27 825 5,13

5

#DIV/0!

55 6,54 16 3 9.539

68 62

68,80

5,96

NO

10 11

12

15

16 16

17

18 19

20

21 22 23

Proyeksi 2019 149,70 60 83

BIDANG URUSAN/INDIKATOR Protein Penguatan Cadangan Pangan. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan. Rawan Ketersediaan Pangan Rawan Rumah Tangga Miskin Rawan gizi kurang Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen) Konsumsi beras per tahun* Bidang pertanahan Bidang lingkungan hidup Pencemaran status mutu air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Penegakan hukum lingkungan Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Persentase kepala keluarga keluarga memiliki Kartu Keluarga Rasio penduduk berakte kelahiran Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio penerbitan akta kematian Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari Jumlah Badan Usaha Nagari (BUMNag) Jumlah Nagari memiliki database berbasis IT Jumlah aparatur nagari pengelola IT Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Rasio akseptor KB Bidang perhubungan Jumlah Terminal Bis Kepemilikan KIR Pemasangan Rambu-rambu jumlah kasus kecelakaan Bidang komunikasi dan informatika JumlahSKPD yang memiliki website/ egovernment yang terintegrasi Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah Jumlah koperasi aktif Bidang penanaman modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah izin yang dikeluarkan investasi dan peyertaan modal masyarakat/pemda dan swasta Bidang kepemudaan dan olah raga Jumlah cabang olah raga yang dibina Jumlah Pemuda yang dilatih Bidang statistik Ketersediaan data statistik sektoral* Bidang persandian Bidang kebudayaan Terbentuknya tim ahli cagar budaya; Inventarisasi warisan budaya; Kegiatan penelitian warisan budaya. Ketersediaan sarana dan prasarana wisata sejarah

83 81,00 70 28 28 25 1

100 100 100 100 38 100 62 2 100 90 100 20 52 52 75,00 1 75 35 seluruh SKPD

117 12 1.500 ada 24 104 83

1 unit 1 keg 1 paket

NO

24

2 1 2

3

4 5 6

7 8 3 1

BIDANG URUSAN/INDIKATOR Revitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitu; Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan khasanah dan warisan budaya Bidang perpustakaan Jumlah perpustakaan daerah Jumlah Perpustakaan Binaan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Urusan pemerintahan pilihan Bidang kelautan dan perikanan Produksi perikanan Bidang pariwisata Jumlah Destinasi wisata jumlah kawasan wisata yang dikembangkan Jumlah event wisata yang dilaksanakan Bidang pertanian Kelembagaan/ ekonomi pertanian NTP kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Tanaman Pangan dan hortikultura produksi padi produktivitas padi produksi jagung luas areal hortikultura Perkebunan produktivitas karet* produktivitas sawit* produktivitas coklat* Peternakan populasi sapi Bidang kehutanan Bidang energi dan sumber daya mineral Bidang perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Persentase pasar dalam kondisi baik Bidang perindustrian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Bidang transmigrasi jumlah lokasi transmigrasi yang ditata dan dikembangkan Urusan penunjang Bidang perencanaan persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Persentase konsistensi program/kegiatan RKPD dan APBD Cakupan data pembangunan tersedia

Proyeksi 2019 1 paket 1 paket

1 52 10.475

20.609 26 3 2

27,81

30 70 13 77.046 4,93 6 42 5.83 17.27 1 44.147

12,92 30,56 4,77 2

100 95 80