Ranwal Tabel 6 Bab 6.docx

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

No.

SASARAN

Indikator kinerja

Satuan

1

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka usia harapan hidup

Tahun

2

Meningkatnya tingkat pendidikan

Angka rata-rata lama sekolah

Tahun

3

Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran daerah

Persentase masyarakat Miskin

Persen

Penanggung Jawab rata-rata kesempatan atau waktu hidup Dinas yang tersisa. Usia harapan hidup dapat Kesehatan diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu Jumlah tahun 0belajar penduduk usia 15 Dinas tahun ke atas yang telah diselesaikan Pendidikan, dalam pendidikan formal (tidak termasuk Pemuda dan tahun yang mengulang). Untuk Olahraga menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partsipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki Menunjukkan persentase jumlah Dinas penduduk miskinterhadap seluruh Sosnakertrans penduduk daerah. Semakin rendah angka kemiskinan semakin baik,

Sumber Data Dinas Kesehatan

Suatu indikator ketenagakerjaan yang Dinas memberikan gambaran tentang penduduk Sosnakertrans yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan

BPS

Penjelasan/ Definisi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persen

No.

4

5

6

SASARAN

Tertanganinya permasalahan sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Meningkatnya fungsi pasar sebagai pusat perdagangan masyarakat Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi masyarakat

Indikator kinerja

Satuan

Persentase PMKS yang tertangani

jiwa

cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

persen

Jumlah RTH yang terbangun dan nyaman

persen

persen

persen

Penjelasan/ Definisi

Penanggung Jawab

sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei Menunjukkan jumlah Fakir Miskin, BPML2NPPKB Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang dibantu pemerintah kabupaten Cakupan penanganan kejadian kekerasan BPML2NPPKB terhadap perlindungan perempuan dan anak yang ditangani dengan baik

Sumber Data

BPML2NPPKB

Badan Kepegawaian Daerah

Meningkatkan perempuan dalam segala BPML2NPPKB bidang serta menyediakan lingkungan ramah anak ( layak anak ) Menunjukkan peran sektor perdagangan Dinas terhadap pembentukan PDRB Kopperindag & UMKM

BPML2NPPKB

RTH merupakan area memanjang/jalur Dinas PU dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam

Dinas PU

Dinas Kopperindag & UMKM

No. 7

8

9

10

11

SASARAN Meningkatnya fungsi kawasan dan objek wisata kabupaten Meningkatnya akses transportasi dan terbebas dari nagari tertinggal serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Meningkatnya wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan Meningkatnya penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Indikator kinerja

Satuan

Penanggung Jawab Jumlah kunjungan wisata yang berkunjung Dinas ke daerah Hubkominfop arbud

Sumber Data Dinas Hubkominfop arbud

Menunjukkan proporsi jalan yang Dinas PU berkondisi baik terhadap panjang jalan keseluruhan Daerah dalam lingkup desa yang Bappeda masyarakatnya serta wilayahnya

BPS

Penjelasan/ Definisi

Jumlah kunjungan wisata

jiwa

Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Berkurangnya jumlah nagari tertinggal, terpencil dan sangat terpencil Persentase Rumah tangga pengguna air bersih

Persen

persen

Jumlah rumah tangga terlayaniair bersih Dinas PU dibagi jumlah rumah tangga se Kabupaten Dharmasraya

Dinas PU

Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu*

persen

Tersedianya rumah layak huni untuk Dinas PU masyarakat berpenghasilan rendah

Dinas PU

Jumlah Ketersediaan Kalori dan Protein Per Kapita.

Angka

Merupakan salah satu dari indikator SPM BKP3 dalam Permentan Nomor Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/Ot.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

BKP3

nagari

Bappeda

No. 12

13

SASARAN

Indikator kinerja

Satuan

Penjelasan/ Definisi

Jumlah Produksi padi Ton Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tani melalui peningkatan Jumlah Produksi jagung Ton produksi pertanian,peterna kan dan perikanan

Total produksi padi dalam satu tahun

Jumlah Produksi karet

Ton

Total produksi karet dalam satu tahun

Jumlah Produksi sawit

Ton

Total produksi sawit dalam satu tahun

Jumlah populasi sapi

Ekor

Jumlah populasi sapi dalam satu tahun

Jumlah produksi ikan

Ton

Total produksi ikan dalam satu tahun

Jumlahkoperasi dengan SHU meningkat

koperasi

Uu No.25 tahun 1992 tentang koperasi

Meningkatnya peran koperasiuntuk kesejahteraan

Total produksi jagung dalam satu tahun

Penanggung Jawab Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Kopperindag & UMKM

Sumber Data BPS

BPS

BPS

BPS

BPS

BPS

Dinas Kopperindag & UMKM

No.

SASARAN

Indikator kinerja

Satuan

Penjelasan/ Definisi

Penanggung Jawab

Sumber Data

masyarakat 14

Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari

15

Meningkatnya pencegahan,tang gap,rekontruksi bencana daerah

16

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi

Persentase peningkatan penanganan pencemaran DAS Batang Hari Persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (kabupaten) Cakupan penncegahan, penanganan dan rekonstruksi paska bencanan daerah secara baik opini BPK terhadap laporan keuangan persentase OPD yang tidak mendapat temuan tindak pidana korupsi yang material Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP

Persen

Penanganan dalam rangka pengurangan BLH pencemaran DAS Batang Hari yang ditangani

BLH

persen

Perhitungan didasarkan pada perhitungan BLH dasar pada masing-masing indeks kualitas air, udara, dan tanah

BLH

persen

Persentase pencegahan, penanganan BPBD kejadian bencana yang ditangani secara baik

BPBD

WTP/WDP /TW/discl aimer persen

Penilaian BPK terhadap laporan keuangan DPPKD daerah

DPPKD

Jumlah OPD yang diaudit dibanding Inspektorat dengan LHP atas OPD yang diaudit yang terindikasi adanya temuan tindak pidana korupsi yang material Menunjukkan ukuran kualitas dari sistem Inspektorat pengendalian intern pada suatu instansi

Inspektorat

Level 1-5

Inspektorat

No. 17

18

19

20

SASARAN

Indikator kinerja

Satuan

Meningkatnya pelaksanaan tahapan pembangunan daerah sesuai mekanisme yang ada Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur daerah

Persentase konsistensi perencanaan (RKPD) dan penganggaran tahunan (APBD)

persen

Hasil Evaluasi AKIP

Predikat/ nilai

Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi

Indeks Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

nilai

Meningkatkan pemanfaatan egovernment dalam pembangunan daerah

Jumlah OPD yang memiliki website

OPD

Jumlah pelayanan elektronik guna mendukung penilaian e-goverment daerah (PeGI) Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam

pelayanan

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

persen

Penanggung Jawab Menunjukkan kesesuaian antara RKPD dan Bappeda APBD pada tahun pelaksanaan

Sumber Data Bappeda

Hasil evaluasi AKIP Kab. Dharmasraya. Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinyatakan dalam nilai dan predikat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Persentase OPD yang telah memiliki website

Setda

Setda

Setda

Setda

Penjelasan/ Definisi

Dinas Hubkominfop arbud Jenis pelayanan elektronik guna Dinas kelengkapan penilaian elektronik yang Hubkominfop terdiri dari e-planning, e-catalog, e- arbud budgeting, e-tendering, ect

Dinas Hubkominfo parbud Dinas Hubkominfo parbud

Ketrlibatan masyarakat nagari terlibat aktif BPML2NPPK dalam pembangunan B

BPML2NPP KB

No.

21

SASARAN desa/nagari dalam rangka pembangunan Meningkatnya harmonisasi khazanah dan warisan budaya masyarakat Dharmasraya.

Indikator kinerja

Satuan

Penjelasan/ Definisi

Penanggung Jawab

Sumber Data

pembangunan nagari

Persentase penigkatan persen partisipasi masyarakat dan aparatur dalam kehidupan beragama. Jumlah Lembaga Lembaga/pemangku adat yang berperan aktif dalam kegiatan pembangunan dan budaya daerah Jumlah ekskavasi, dokumen kerjasama dengan BPCB, BPNP, BALAR dan perguruan tinggi dalam pengelolaan khazanah budaya Dharmasraya

Dinas Pendidikan, Setda

Dinas Pendidikan, Setda

Jumlah kelembagaan adat setempat Dinas berbanding pembinaan yang dilakukan Hubkominfop pemerintah daerah arbud

Dinas Hubkominfo parbud

Pengelolaan khazanah budaya diimplemenmtasikan dalam bentuk penyusunan dokumen, sosialisasi/seminar dan berbagai event budaya, hal ini bertujuan untuk : 1. revitalisasi budaya di Dharmasraya 2. apresiasi budaya 3. promosi budaya

Bappeda, Dinas Hubkominfo parbud

Bappeda, Dinas Hubkominfop arbud