1. Kemungkinan risiko tersebut sangat mungkin untuk terjadi karena sistem span saat ini belum dapat mendeteksi hal tersebut. Sebagai bentuk pengendalian yang dapat dilakukan pemerintah adalah review secara berkala terhadap data rekanan. Deteksi terhadap alamat, nama pemilik, rekening dan sebagianya.
2. Dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah , satuan kerja dapat menggunakan uang persediaan (UP) untuk belanja berupa kebutuhan operasional, perjalanan dinas maupun maintenance ringan. Pemegang kartu harus menyimpan semua bukti pengeluaran dan menyerahkan ke PPK. Modul yang ada saat ini masih tetap dapat digunakan 3. Penyedia barang dan jasa untuk yang berada di kota dengan akses terhadap IT dan Perbankan yang baik seharusnya sudah memiliki mesin EDC (Electronic Data Capture) dan sarana lain yang dibutuhkan sehingga keterbatasan sarana bukan menjadi halangan. Penyedia barang dan jasa yang berada di wilayah dengan akses IT dan perbankan yang masih kurang tentunya tidak bias kita lupakan sehingga implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah harus dilaksanakan secara bertahap. 4. Beberapa ancaman yang dapat muncul adalah
Keterlambatan pembayaran kartu kredit sehingga bunga dari tagihan kartu kredit menambahn beban pengeluaran negara. Pegawai kehilangan kartu kredit/ dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab Poin dari belanja menggunakan kartu kredit tidak dilporka penggunaannya. Fasilitas khusus yang didapat oleh pemegang kartu kredit juga harus diatur,