Produk Kegiatan Tanggal 11 Oktober 2018.pdf

LAMPIRAN PRODUK BUKTI LAPORAN KEGIATAN MAGANG PPC ANGKATAN III TAHUN 2018 PERADILAN UMUM MAGANG : PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS II

RAPOR MAGANG I- ADMINISTRATOR Jenis Laporan Hari Tanggal Minggu ke

Produk Bukti Laporan KAMIS 11 OKTOBER 2018 IV (EMPAT)

Nama Mentee : PURWO WIDODO, S.H. NIP : 198607192017121002 Mentor : Tyas Listyani, SH.,M.H.

1

1

KS. .KESEKRTARIATAN KS.I. C. PENGAMANAN PENGADILAN KS.I.C-1. Membantu Mengorganisir Pengamanan Pengadilan

Kode Tugas

KS.I.C-1.

Membantu Mengorganisir Pengadilan dan Keuangan

Pengamanan

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018 Catatan Mentee :  Mentee telah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kegiatan Membantu Mengorganisir Pengamanan Pengadilan dengan metode kegiatan berupa wawancana dan pendampingan dari Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yaitu Bapak Sahruri S. Kom dan juga melakukan wawancara dengan salah satu Satuan Pengamanan Kantor Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II yaitu Suhardi  Adapun informasi yang mentee dapatkan terkait Sistem Pengamanan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II yang ada yaitu berupa:  Keamanan dengan Satuan Pengamanan  Pengamanan dengan Satuan Pengamanan( SATPAM)  Pengamanan Bantuan dari Aparat Keamanan/Polisi  Keamanan dengan Alat Bantu Mesin dan Teknologi meliputi sistem keamanan elektronik dan peralatan, seperti pemeriksaan senjata tajam/ senjata api  Pengamanan melalui Closed Circuit Television (CCTV) dibeberapa Titik di Gedung Pengadilan  Metal Detector yang dikendalikan oleh Security  Acces Door Finger Print/ kontrol akses otomatis  Pengamanan dilakukan sifatnya terhadap ganguan 3 Hal yaitu o Ganguan keamanan dari Dalam (Kelalaian Pegawai/staf) o Ganguan keamanan dari Luar menimbulkan Huru Hara (dari Pengunjung/keluarga korban /terdakwa dan dari Pihak Lain yang menimbulkan kerusuhan) o Penanganan dari Faktor Bencana Alam/ Bencana Kebakaran Gedung

2

 Gedung pengadilan harus dapat mendukungnya dengan menyediakan fasilitas, system dan kapasitas yang cukup dalam memastikan keamanan seluruh warga Negara. Ancaman terhadap pengadilan dapat berbagai macam dengan tujuan utama untuk menghentikan proses peradilan, baik dengan mengancam keselamatan hakim, maupun saksi dan bahkan terdakwa itu sendiri. Dalam pelaksanaanya bentuk pengamanan ini dapat dilakukan dengan membuat system zonasi untuk mengatur distribusi dan sirkulasi pengunjung. Menggunakan akses khusus , dan system zonasi menjadi kunci penting dalam upaya untuk memastikan pengamanan yang berjalan baik dan memastikan pelayanan publik yang prima.  Hakim, staff pengadilan, dan pengunjung atau tamu resmi harus mempunyai pintu masuk khusus. Tahanan harus mempunyai akses masuk tersendiri yang aman dan tidak tercampur oleh akses publik. Dalam keamanan dan aksesibilitas gedung pengadilan terdapat tiga pintu masuk yang berbeda untuk masyarakat , staf dan hakim serta tahanan.  Pengadilan harus memberikan ruang, fasilitas publik yang aman, nyaman dan mudah diakses. Dengan mempertimbangkan tiga aspek yang berbeda dari pelayanan pengadilan yaitu: o keamanan terhadap orang, o asset, data, dokumen dalam gedung pengadilan dan o fasilitas publik, akses yang mudah ke gedung pengadilan dan fasilitas publik, dan kenyamanan yang wajar.  Standard kategori untuk aksesibilitas, keamanan dan pelayanan bagi masyarakat. o Desain: Desain terdiri dari arsitektur elemen dan sistem rekayasa, termasuk perencanaan ruang, penggunaa zonasi, perlindungan secara fisik terhadap; pintu, kunci, batas area; pencahayaan eksterior dan jalan keluar dan sistem sirkulasi; serta sistem sstem evakuasi pada setiap bangunan. o Teknologi: Teknologi meliputi sistem keamanan elektronik dan peralatan, seperti pemeriksaan senjata tajam/ senjata api, kontrol akses otomatis, pemantauan alarm, alarm, remote pintu dan kontrol gerbang, dan video surveillance atau CCTV. o Operasi: Operasi mengacu pada kebijakan dan prosedur untuk fasilitas pengadilan, dan orang-orang untuk manajemen program keamanan, staf keamanan, dan pelatihan karyawan.  Komponen pada kategori ini penting untuk menjadi kelengkapan gedung pengadilan terutama di kota besar dan pengadilan dengan jumlah perkara yang tinggi. o Kamera Pengawas atau CCTV o Parkir untuk Staff dan Hakim o Gerbang Detektor Keamanan o Pintu elektronik khusus untuk hakim o Parkir khusus untuk mobil tahanan 3

 Koordinatoor tugas Memelihara dan Menjaga Keamanan adalah Bagian dari TUPOKSI Sekretaris Pengadilan yaitu melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri salah satu Fungsinya adalah dalam hal Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.  Pelaksaan Keamanan tersebut kemudaian dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Keuagan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pengelolaan keuangan.  Pelaksana Tugas Keamanan dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan (SATPAM). Satpam yang merupakan singkatan dari Satuan Pengamanan, adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik (physical security) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.  Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 Ayat (1) Hurugf c tentang Satuan Pengamanan merupakan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.  Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.  Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.  Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Satpam berperan sebagai: o Unsur membantu Pimpinan institusi/proyek/badan usaha di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan kerja. o Unsur Membantu Kepolisian Negara di bidang penegakan hukum dan waspada keamanan (security minded) di lingkungan kerjanya.  Tugas dan Fungsi SATPAM di Pengadilan Negeri Sekayu kelas II o Pengaturan, o Penjagaan o Pengawalan o Patroli o Peyidikan dan Penyelidikan (antisipasi tindak Pidana) o Pelaporan o Pengamanan 4

 Jumlah SATPAM di Pengadilan Negeri sekayu yang berjumlah 4 Orang yaitu: o Nasrudin o Arya Gunawan o Delta Aryanda o Fadli  Sistem Pengamanan dari Satpam Pengadilan Negeri Sekayu: o Pengamanan saat Jam Kerja di Pengadilan Negeri Sekayu dari Pagi Jam 08.00 WIB sampai 16.30 WIB o Piket Malam secara bergantian o Ruangan yang dijaga adalah  Pos Pintu Masuk.  Ruang Informasi dan PTSP dengan menjalankan Fungsi petugas antrian PTSP  Ruang Sidang 2 orang  Office At Zitting Platz Sukajadi di Banyuasin.  Dalam Pelaksanaan SOP Pengamanan dan Keamanan di Pengadilan Negeri Sekayu telah memiliki SOP Keamanan dan Kenyamanan Kantor dimana dalam tugas dan Fungsinya Petugas Keamanan bertugas : o Menyusun uraian tugas (job description) satuan pengamanan dan petugas kebersihan yang terdiri dari tenaga honorer setiap awal bulan; o Pelaksanaan pengamanan rutin dilaksananakan setiap hari dan di kordinir oleh Kasub BagUmum dan Keuangan o Pelaksanaan pengamanan meliputi semua kemanan yang ada di wilayah pengadilan, termasuk pengamanan terhadap para tamu yang datang, pada saat persidangan o Memberikan Kartu Parkir ke semua kendaraan bermotor dan mencatat nomor kendaraan yang masuk o Mengarahkan setiap pegawai / tamu yang membawa kendaraan untuk parkir ditempat yang telah ditentukan o Melaksanakan kontrol keliling area parkir  Sistem Pelaksanaan Tugas dari Satpam Pengadilan Negeri Sekayu juga dilakukan melalui pengunaan alat CCTV (Closed Circuit Television) yang berjumlah 8 buah yaitu : o Depan Gedung berjumlah 1 Buah o Di Lorong Rumah Dinas berjumlah 1 Buah o Di Ruang PTSP berjumlah 1 Buah o Selasar Ruang Tunggu berjumlah 1 Buah o Selasar ruang tahanan berjumlah 1 Buah o Ruang Sidang berjumlah 2 Buah o Ruang Arsip berjumlah 1 Buah o Dan Ruang Kendali/Monitor Kendali CCTV di Ruang sidang  Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam melayani masyarakat. Pengadilan Negeri perketat keamanan. Terutama, pada Pemasangan cctv guna menghindarkan kejahatan yang terjadi. 5

















o Memperketat Keamanan Kendaraan Pegawai dan Pengunjung o Memperketat keamanan pengunjung, terlebih, lagi dalam agenda persidangan o Rekaman Keamanan sebagai Barang Bukti apabila ada tindak Pidanan Kejahatan Penggunaan CCTV yang digunakan di Pengadilan Negeri Sekayu adalah jenis CCTV Fix yaitu CCTV yang tidak dapat melakukan Tilt dan Zoom bukan CCTV jenis PTZ yang dapat Merekam dan Mendekatkan Obyek dan dapat diputar sudutnya Pengamanan dengan Mengunakan Metal Detector Handheld Metal Detector adalah alat pendeteksi logam yang dapat digunakan pada berbagai tempat / lokasi. Umumnya digunakan pada area entrance ke suatu gedung. Metal Detector memiliki tingkat kepekaan tinggi untuk mendeteksi berbagai logam yang tersembunyi. Mekanisme Alert dapat dilakukan dengan buzzer dan vibration (getar). Handheld Metal Detector mudah ringan, praktis, dan digunakan dalam pemeriksaan para pengunjung yang diduga membawa senjata tajam/senjata api, gun menjamin keamanan dan keselamatan Hakim, pengunjung, terdakwa, jaksa dan warga pengadilan yang ada dari tindak perbuatan huru hara/kejahartan lainnya. Pengunaan Acces door Fiinger Print di Pengadilan Negeri Sekayu, merupakan salah satu hal yang digunakan sebagai bagian dari pengamanan terhadap hakim, pegawai dan warga pengadilan dari orang yang tidak berkepentingan didalam sidang, serta menghilangkan perbuatan korupsi antara para pencari keadilan dengan Hakim dengan Pegawai. Pada bangunan pengadilan modern sudah diaplikasikan system pengamanan elektronik sebagai bagian dari standard keamanan gedung. Pada beberapa pengadilan sudah diaplikasikan semua, tetapi masih banyak yang belum diaplikasikan Pengadilan harus menjadi sebuah tempat yang aman nyaman, terbuka bagi seluruh masyarakat yang mencari keadilan. Sehingga dapat dihindari upaya pengadilan jalanan atau justru main hakim sendiri. Keterbukaan fisik gedung mutlak diperlukan dalam akses publik ke ruang sidang yang sifatnya terbuka untuk umum dan ruang-ruang pelayanan. Adapun ke ruang-ruang tertentu, seperti ruang hakim dan ruang pejabat struktural dan staf, para pihak tidak harus dengan bebas dapat menjangkaunya. Keterbukaan pengadilan tidak berarti publik harus bisa masuk ke semua sudut ruang pengadilan. Pengaturan pembedaan pintu akses itu bukan berarti diskriminasi negatif kepada para pihak yang berperkara. Ini dilakukan semata untuk menjaga keamanan dan kenyamanan semua pihak, termasuk para hakim dan aparat pengadilan. Prinsip-prinsip tata ruang yang secara signifikan berbeda dengan tata ruang sebelumnya adalah tentang perlunya pemisahan pintu masuk bagi para pihak dengan pintu masuk bagi hakim dan aparat, adanya ruang “one stop service” dan adanya ruang-ruang di pengadilan yang harus steril dari para pihak. 6

 Dalam Hal Pelaksanaan Pengamanan Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari Mahkamah Agung, terutama dalam hal Reformasi Birokrasi Badan Peradilan.  Komponen yang harus diimplementasikan di setiap pengadilan tanpa terkecuali di semua Pengadilan. Komponen yang termasuk kategori ini adalah o Akses untuk pelaporan dan pengaduan o Pengelolaan jalur dan sirkulasi pengunjung gedung pengadilan o Ruang Pelayanan Publik; POSBAKUM, Meja Informasi, Pendaftaran o Perkara, Pembayaran Panjar dan Ruang Tunggu Publik o Keamanan Hakim, Saksi dan Tahanan o Ruang Sidang Anak  Tugas Lain Satuan Pengamanan Pengadilan Negeri sekayu Kelas II o Selain bertugas dalam Pengamanan dan Keamanan Gedung, Pengunjung, hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II, satuan pengamanan juga bertugas dalam hal terjadinya Bencana Alam dan Kebakaran Gedung o Petugas Keamanan juga bertugas menjadi Petugas Sumpah dalam Persidangan.  Pelatihan Satuan pengamanan dan Pegawai Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II yang pernah dilakukan adalah kegiatan Pelatihan penanganan Huru Hara dan Penanganan Kebakaran Temuan di Pengadilan Negeri sekayu Kelas II :  Jumlah Satuan Pengamanan/Satpam di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II B masih Kurang karena melihat luas area dan jangkauan yang ada, apalagi dilihat Pengadilan Negeri sekayu Kelas II B juga melaksanakan kegiatan Zitting Platz di Sukajadi, Kab. Banyuasin.  Perlengkapan CCTV yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sekayu perlu ditingkatkan Jenisnya minimal memiliki 2 atau 3 Jenis CCTV PTZ yang dapat Merekam dan Mendekatkan Obyek dan dapat diputar sudutnya  Jumlah Metal Detector di Pengadilan negeri sekayu masih belum memadai dan perlu di tambah terutama untuk pengamanan di ruang sidang  Sistem pemantauan Keamanan Parkir Kendaraan antara Pegawai dengan Pengunjung masih tercampur, dan belum terdapat CCTV yang mengawasi area Parkitr Pengunjung  Pelaksanaan SOP Pengelolaan parkir di Pengadilan Negeri Sekayu tidak dapat berjalan dikarenakan Jumlah Satuan pengamanan yang Kurang.  Sistem Keamanan dalam hal Pagar Pengadilan masih rendah sehingga memungkinkan terjadinya tindak kejahatan pencurian

7

Dasar Hukum:  Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 Ayat (1) Hurugf c  Pedoman Pelayanan Publik Terintegrasi di Pengadilan diterbitkan Mahkamah Agung bekerjasama dengan USAID Implementasi di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II : Sesuai dengan Ketentuan/Peraturan serta SOP

Foto Produk Kegiatan Tanggal 11 Oktober 2018

SOP Pengelolaan Parkir di Pengadilan Negeri sekayu oleh Satpam Pengadilan Negeri Sekayu

SOP Keamanan dan Kenyaman di Pengadilan Negeri sekayu oleh Satpam Pengadilan Negeri Sekayu

8

Metal Detektor yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II

Satuan Pengamanan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II

Satuan Pengamanan di Ruang Informasi Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II

9

Pemasangan CCTV sebagai bagian dari Pengamanan di depan Ruang tahanan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II

Pengunaan Acces Door Finger Print sebagai Bagian dari Pengamanan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II terdaspat di Ruang Kepaniteraan dan ruang Sidang

Pemasangan CCTV sebagai bagian dari Pengamanan di Pintu Masuk ( Ruang Informasi dan PTSP) Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II

10

Catatan Mentor:

2

KS. .KESEKRTARIATAN KS.I. C. PENGAMANAN PENGADILAN KS.I.C-2. Membantu Mengorganisir pengamanan dengan Bantuan polisi dalam Persidangan

Kode Tugas

KS.I.C-2

Membantu Mengorganisir pengamanan dengan Bantuan polisi dalam Persidangan

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018 Catatan Mentee :  Mentee telah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kegiatan Membantu Mengorganisir pengamanan dengan Bantuan polisi dalam Persidangan dengan metode kegiatan berupa wawancana dan pendampingan dari Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yaitu Bapak Sahruri S. Kom  Adapun informasi yang mentee dapatkan terkait Sistem Pengamanan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II yang ada yaitu berupa:  Keamanan dengan Satuan Pengamanan  Pengamanan dengan Satuan Pengamanan( SATPAM)  Pengamanan Bantuan dari Aparat Keamanan/Polisi  Dalam Hal Pengamanan dengan Bantuan dari Aparat Keamanan/Polisi Mentee memperoleh Informasi, Bahwa pengamanan dengan Bantuan Polisi ada 2 Jenis : o sifatnya merupakan kewajiban Kepolisian, dimana dalam Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. o Permohonan Bantuan saat persidangan, dimana Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II (dengan prosedur mengajukan Surat resmi ke POLRES Sekayu, terkait Permohonan bantuan Pengamanan

11









 

 



Persidangan) Hal ini dikhususkan Untuk Perkara yang menyita Perhatian Publik, Misal Tindak pidanan Korupsi, Terorisme. o Permohonan Bantuan saat diluar Persidangan misal saat Esekusi Putusan pengadilan. Maka Pengadilan Negeri Sekayu mengajukan permohonan Bantuan kepada POLRES Sekayu, ataupun apabia masih diperlukan tambahan personel maka POLRES Sekayu dapat meminta Bantuan personel Pengamanan ke POLDA Sumatera Selatan apabila proses pelaksanaannya sangat menyita perhatian Publik. Dalam Pelaksanaan Pembantuan Penjagaan Keamanan oleh Polisi di Pengadilan Negeri Sekayu sifatnya adalah tugas Kepolisian sifatnya adalah melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan, dan Pengadilan Negeri Sekayu tidak mengeluarkan biaya untuk pengamanan tersebut, Pengadilan hanya memfasilitasi untuk penyediaan makan. Dalam hal Majelis Hakim menilai bahwa suatu perkara tertentu berpotensi menyebabkan kericuhan atau menyita perhatian publik, maka Majelis Hakim dapat meminta bantuan pengamaan dari kepolisian untuk sidang berikutnya. Sampai saat ini belum ada SOP Permohonan bantuan kepada pihak Kepolisian, namun pada praktiknya yang dilakukan adalah sebagai berikut: Majelis Hakim menyampaikan kepada Panitera Pengganti untuk meminta bantuan kepada pihak Kepolisian untuk mengamankan persidangan berikutnya; Panitera Pengganti memberitahukan kepada Panitera Muda Pidana atau Panitera Muda Perdata sesuai dengan jenis perkara untuk kemudian disampaikan kepada Panitera; Panitera Muda mengkonsepkan surat permohonan bantuan keamanan pihak Kepolisian untuk disetujui dan ditandatangani oleh Panitera; Panitera menandatangani surat permohonan, kemudian Panitera Muda menyerahkan surat permohonan tersebut ke bagian Umum untuk di register surat keluar dan dikirim ke pihak Kepolisian. dalam hal kondisi yang diperlukan dan diminta oleh Majelis Hakim maka pihak kepolisian siap untuk mendatangkan personelnya dan menjaga persidangan. Di samping itu, pada setiap persidangan, pihak Kejaksaan juga menghadirkan polisi meskipun polisi tersebut dalam rangka menjaga tahanan yang sedang disidangkan. Namun polisi tersebut secara tidak langsung turut menjadi bagian dalam hal pegamanan persidangan Dalam Undang- Undang Kepolisian Negara 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 (UU Kepolisian) tentang Wewenang umum POLRI berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian disebutkan: o Menerima laporan dan/atau pengaduan; o Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum; o Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 12

o Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; o Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif POLRI; o Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; o Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; o Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; o Mencari keterangan dan barang bukti; o Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; o Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; o Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; serta o Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  Dalam Pelaksanaan permintaan Bantuan Pengadilan Negeri Sekayu ke Ke POLRES Sekayu telah berjalan sejak lama , baik dalam hal pengamanan persidangan, dimana dalam setiap hari sidang terdapat minimal 1 Orang Polisi yang berjaga jaga, terutama terkait perkara Pidana, sedangkan untuk perkara yang menyita Perhatian Publik Minimal POLRES Sekayu akan mengirimkan ( 5 Orang) Personel sedangkan untuk pengamanan esekusi POLRES Sekayu dapat menurunkan minimal 1 regu dan dapat ditambah sesuai kebutuhan. Temuan di Pengadilan Negeri sekayu Kelas II :  Proses Bantuan Pengamanan Persidangan di Pengadilan Negeri Sekayu selama ini, telah berjalan dengan baik dan proses kerjasama antara POLRES Sekayu dan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II

Dasar Hukum:  Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 tentang Kewenangan Polisi

Implementasi di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II : Sesuai dengan Ketentuan/Peraturan serta SOP

13

Foto Produk Kegiatan Tanggal 11 Oktober 2018

Bantuan pengamanan Kepolisian POLRES Sekayu di Kasus Pidana Pengadilan Negeri Sekayu

Bantuan pengamanan Kepolisian POLRES Sekayu di Kasus Pidana Pengadilan Negeri Sekayu

Bantuan pengamanan Kepolisian POLRES Sekayu di Kasus Pidana Pengadilan Negeri Sekayu

14

Catatan Mentor:

4

KS. .KESEKRTARIATAN KS.I. D. PROTOKOLER KS.I.D-1. Membantu mengorganisisr kegiatan-kegiatan resmi di pengadilan sesuai sesuai tata laksana protokoler yang ditetapkan MA RI

Kode Tugas

KS.I.D.-1

Membantu mengorganisisr kegiatankegiatan resmi di pengadilan sesuai sesuai tata laksana protokoler yang ditetapkan MA RI

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018 Catatan Mentee :  Mentee telah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kegiatan Membantu mengorganisisr kegiatan-kegiatan resmi di pengadilan sesuai sesuai tata laksana protokoler yang ditetapkan MA RI dengan metode kegiatan berupa wawancana dan pendampingan dari Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yaitu Bapak Sahruri S. Kom  Dari keteragan dan Informasi Kasub Bagian Umum dan Keuangan didapatkan informasi terkait kegiatan Keprotokoleran di pengadilan Negeri Sekayu.  Berdasarkan observasi, Mentee tidak menemukan pengaturan yang khusus mengatur tentang keprotokoleran di Pengadilan Negeri Sekayu kelas II.  Penyelengaraan keprotokolan/Protokoler sifatnya hanya untuk acara acara khusus misalnya pelaksanaan Acara Resmi. Acara resmi yang dimaksud adalah acara-acara yang wajib dilaksanakan di setiap pengadilan sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung. Apabila ada acara resmi maka dibuat kepanitiaan khusus dalam acara tersebut, dan panitia tersebutlah yang mempersiapkan dan mempersiapkan segala sesuatu terkait acara resmi yang akan diadakan. Kepanitiaan dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua 15









 

 

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II. dan bersifat sementara, berlaku hingga acara selesai. Apabila terdapat acara resmi lainnya maka dibentuk kembali kepanitiaan yang baru. Kepanitiaan acara resmi inilah yang menjadi bentuk pelaksanaan pelaksanaan keprotokoleran di Pengadilan Negeri Sekayu. Beberapa Contoh Acara resmi yang dimaksud : o Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus o Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung setiap tanggal 19 Agustus o Upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juli o Upacara Penyambutan Tamu dari Badan Peradilan Umum, Tamu dari Pengadilan Tinggi sumatera Selatan dan lain sebagainya. Proses Pelaksanaan keprotokoleran di Pengadilan Negeri Sekayu kelas II bersifat Isindentil ( hanya kalau ada Acara acara tertentu Misal Upacara Acara Resmi seperti HUT Kemerdekaan Indonedia, HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana dalam hal pelaksanaannya merupakan pelaksanaan dari Pemerintah/ Mahkamah Agung. o Salah satu pelaksanaan ke protokoleran di Pengadilan Negeri sekayu adalah Upacara Bendera Memperingati Hari Lahir Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung No.204/SEK/HM.01.2/5/2017 yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara B-437/M.Sesneg/Set/TU.00.04/ 05/2017 Tentang penyelenggaran Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 2017 Mentee Juga melakukan proses observasi mengenai aturan dan Ketentuan Keprotokoleran yang ditur Dalam Undang- Undang No 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, didalamnya diatur tentang beberaa hal diantaranya: Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau Lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk: memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh 16



 







Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat; memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa. Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi: o Tata Tempat; o Tata Upacara; dan o Tata Penghormatan. Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan/atau instansi pemerintahan. Penyelenggaraan Acara Resmi dilakukan oleh: o lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; o embaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-Undang; o kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; o instansi pemerintah pusat dan daerah; dan o organisasi lain. Penyelenggaraan Acara Resmi diselenggarakan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan/atau dapat di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.

Temuan di Pengadilan Negeri sekayu Kelas II :  Dalam Pengadilan selayaknya ada Petugas Humas dan Keprotokoleran yang salah satu tugasnya adalah melaksanaka fungsi fungsi keprotokoleran sesuai yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Dasar Hukum:  Undang- Undang No 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Implementasi di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II :

Sesuai dengan Ketentuan/Peraturan serta SOP

17

Foto Produk Kegiatan Tanggal 11 Oktober 2018 ( beberpa pentingnya keprotokolan dalam sebuah instansi, salah satunya Pengadilan sesuai dengan arahan mahkamah Agung Republik Indonesia

Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia di Pengadilan Negeri Sekayu

Pada tanggal 22 Mei 2018, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan melakukan pembinaan di PN Sekayu, Sumatra Selatan. Acara ini dihadiri oleh KPT dan WKP Palembang, Hakim Tinggi PT Palembang, Panitera PT Palembang dan KPN se-Sumatera Selatan. Upacara Bendera Memperingati Hari Lahir Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung No.204/SEK/HM.01.2/5/2017 yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara B437/M.Sesneg/Set/TU.00.04/ 05/2017 Tentang penyelenggaran Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 2017 18

Catatan Mentor:

Sekayu, 11 Oktober 2018

Sekayu, 11 Oktober 2018

Mentee

Mentor

PURWO WIDODO,S.H.

TYAS LISTIANI, S.H.M.H.

19