Prinsip Prinsip Pemerintahan Yang Berbasis.docx

Prinsip prinsip pemerintahan yang berbasis “good government” yang meliputi : a)

Asas kepastian hukum

b)

Asas keseimbangan dan kesamaan

c)

Asas larangan pengalagunaan wewenang

d)

Asas bertindak cermat dan motivasi

e)

Asas perlakuan yang jujur dan wajar

f)

Asas kebijakan

g)

Asas penyelenggaran kepentingan umum.

Pengertian keterbukaan dan keadilan : 1. Keterbukaan adalah sikap mental yang mendukung system pelaksanaan pemerintahan yang transparan yang ciri cirinya adalah kesediaan untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain. 2. Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenangwenang. Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti : * Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak. * Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. * Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang berlaku. * Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.

Macam-macam keadilan dari sudut pandang politik : 1. Keadilan utilitaris , artinya sesuatu dikatakan adil apabila berguna , berfaedah , dan menguntungkan. 2. Keadilan intusionis , artinya sesuatu dikatakan adil berdasarkan bisikan hati nurani , bukan berdasarkan rasionalisme. 3. Keadilan fairnes, artinya keadilan ini dibangun berdasarkan keadilan yang dirumuskan masyarakat secara demokratis.

Pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan : Keterbukaan dan jaminan keadilan penting sebagai komitmen pemerintahan dalam menjalankan menjalankan dan mengelola pemerintahan Negara (sebagai acuan ) dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan

Bentuk bentuk penyelenggaraan pemerintah yang baik tidak transparan : 1. Monarki absolut

Merupakan bentuk pemerintahan oleh seorang raja (ratu,kaisar,atau sultan ) yang memegang kekuasaan yang tidak terbatas. 2. Tirani Merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang demi kepentingan pribadi (bentuk pemerintahan yang buruk ) 3. Oligarki Menurut aritoteles, bentuk pemerintahan ologarki adalah bentuk pemerintahan yg dipegang oleh sekelompok para cendikiawan demi kepentingan kelompoknya. 4. Otokrasi (autokrasi) Otokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin pleh satu orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Bentuk otokrasi terbagi atas 2 : * Otokrasi kuno adalah bentuk pemerintahan yang tidak mempunyai alat kelengkapan Negara sehingga kekuasaan pemerintahan berada pada satu penguasa. * Otokrasi modern adalah bentuk pemerintahan yang mempunyai alat kelengkapan Negara , tetapi tidak berfungsi, seperti pada masa pemerintahan Adolf Hilter di Jerman. 5. Anarki Adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, tetapi tujuan kekuasaan untuk golongan masing”. 6. Timokrasi Merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang” yg ingin mencapai kemashuran dan kehormatan.

7. Plutokrasi Adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh para pedagang, pengusaha , atau orang” kaya.

Ciri-ciri pemerintahan yang tertutup : a) Tidak terdapat keikutsertaaan rakyat secara langsung dalam pemerintahan b) Tidak ada penanggungjawab pemerintah kepada rakyat. c) Tidak adanya control atau pengawasan langsung rakyat terhadap pemerintahan d) e)

Menganut ideology yang doktriner Tidak terdapat pembagian kekuasaan.

Akibat yang ditimbulkan dari sebuah pemerintahan yg tdk transparan : a) Timbulnya berbagai penyimpangan diberbagai kehidupan b)

Dapat menimbulkan disintegrasi bangsa

c)

Kehidupan Negara yang tidak demokratis

d) e)

Kehidupan pers yang tidak bebas Terjadinya berbagai pelanggaran HAM

f) Tidak mendapat dukungan politik dari rakyat.

Syarat-syarat pemerintahan yang transparan : 1. Didalam konstitusi atau peraturan perundang”an Negara tercantum secara eksplisit tentang HAM

2. Ideology Negara yg dianut harus bersifat terbuka dalam berbagai system politik, ekonomi, dan social budaya. 3. Secara konstituonal menetapkan system politik demokratis. 4. Menganut system multipartai 5. Melaksanakan pemilu secara periode 6. Terdapat pers yang bebas dan bertanggung jawab 7. Diakuinya kemedekaan menyampaikan pendapat