Presentasi Kelompok 3.pptx

  • Uploaded by: Rina Yuli Primadasa
  • 0
  • 0
  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Presentasi Kelompok 3.pptx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,075
  • Pages: 24
BAB 1 dan BAB 6 Pengertian Kecurangan (Fraud) Kelompok 3 Rahmawati S W S431808010 Rina Yuli Ningsih S431808014

PENGERTIAN KECURANGAN (FRAUD)

DEFINISI FRAUD

BATASAN/AKSIOM A KECURANGAN (FRAUD)

PENYEBAB PERILAKU KRIMINAL

PROFIL DAN KARAKTER PELAKU KECURANGAN

FAKTOR PENYEBAB/PENDO RONG FRAUD

KLASIFIKASI FRAUD (KECURANGAN)

BENTUK – BENTUK FRAUD

KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

SEBAB-SEBAB TERJADINYA KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

DAMPAK KORUPSI

MODUS OPERANDI KORUPSI YANG DAPAT TERJADI DI SEKTOR PUBLIK

INDIVIDU

TEORI C=N+K

KECURANGAN DITINJAU DARI SISI KORBAN KECURANGAN

ORGANISASI

TEORI SEGITIGA FRAUD(FRAUD TRIANGLE)

KECURANGAN (FRAUD) DITINJAU DARI SISI AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN

KECURANGAN PENYALAHGUNAA N ASET

BIDANG KEPABEANAN

TEORI GONE (GONE THEORY)

KECURANGAN DITINJAU DARI SISI PELAKU KECURANGAN

KORUPSI

BIDANG PERTANAHAN

KECURANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER

BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

TEORI MONOPOLI (KLINGGARD THEORY)

KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN

BIDANG PERPAJAKAN

BIDAH KEHUTANAN

BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT

AKTIVITAS MEMERANGI FRAUD

DEFINISI FRAUD W. Steve Aldrecht dan Chad D Albrecht dalam buku Fraud Examination

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam Fraud Examiners Manual 2006

Blaks Law Dictionary (kamus hukum di Amerika Serikat)

G. Jack Balogna dan Robert Lindquist dalam Fraud Auditing dan Accounting Forensic The Institute of Internal Auditor (IIA) (organisasi auditor internal di Amerika Serikat

FRAUD : KECURANGAN YANG MENGANDUNG MAKNA SUATU PENYIMPANGAN DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (ILLEGAL ACT) YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA UNTUK TUJUAN TERTENTU.

UNSUR-UNSUR FRAUD ADANYA PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM

DILAKUKAN OLEH ORANG DARI DALAM DAN LUAR ORGANISASI

UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN PRIBADI ATAU KELOMPOK

LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MERUGIKAN PIHAK LAIN

BATASAN/AKSIOMA KECURANGAN (FRAUD) ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINER (ACFE)

TERSEM BUNYI

BUKTI SEBALIK

JENISJENIS FRAUD

- INTERN FRAUD - SYSTEM CONTROL FRAUD

PENYEBAB PERILAKU KRIMINAL INDIVIDU

ORGANISASI

BERTINDAK RASIONAL DAN PENUH PERHITUNGAN UNTUK MENGHINDARI HUKUMAN DAN MENCAPAI KEBERHASILAN

PATOLOGI INDIVIDU

TERSEDIANYA KESEMPATAN, PENGAWASAN YANG LEMAH DAN MOTIVASI PENDORONG

PATOLOGI ORGANISASI

FAKTOR BIOLOGIS DAN BAWAAN SEJAK LAHIR

PATOLOGI SOSIAL BUDAYA

PERKEMBANGAN MORAL, INTELEKTUALITAS, FAKTOR KEGAGALAN DAN FRUSTASI MERUPAKAN FAKTOR PENDORONG

PROSES MENTALKEPRIBADIAN SEJAK MASA KANAK-KANAK

FAKTOR LINGKUNGAN

PENGARUH STRUKTUR SOSIAL

PROFIL DAN KARAKTER PELAKU KECURANGAN SURVEI ERND & YOUNG CONSULTING

BERPENDIDIKAN DAN CERDAS PARA PIMPINAN ATAU MANAJER SUATU ORGANISASI MENDERITA TEKANAN (STRESS) PENANTANG RESIKO PELANGGAR ATURAN ATAU TIDAL MEMPERHITUNGKAN RESIKO SERAKAH

FAKTOR PENYEBAB /PENDORONG FRAUD

TEORI C = N + K

C=KRIMINAL N=NIAT K=KESEMPATAN

TEORI SEGITIGA FRAUD

TEKANAN KESEMPATAN RASIONALISASI

TEORI GONE

GREED (KESERAKAHAN) OPPORTUNITY (KESEMPATAN) NEED (KEBUTUHAN) EXPOSURE (PENGUNGKAPAN)

TEORI MONOPOLI (KLINGGARD THEORY) C= M+D–A C =CORRUPT M = MONOPOLY D = DECRETISM A = ACCOUNTABILITY

KLASIFIKASI FRAUD KECURANGAN DITINJAU DARI SISI KORBAN KECURANGAN • KECURANGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ENTITAS ORGANISASI • KECURANGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PIHAK LAIN

KECURANGAN DITINJAU DARI SISI AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN KECURANGAN DITINJAU DARI PELAKU KECURANGAN • • • •

KECURANGAN MANAJEMEN KECURANGAN KARYAWAN KECURANGAN DARI PIHAK LUAR ORGANISASI KECURANGAN YANG MELIBATKAN ORANG DALAM DAN ORANG LUAR ORGANISASI

BENTUK-BENTUK FRAUD KECURANGAN LAPORAN

PENYALAHGUNAAN ASET

KORUPSI KECURANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER

•KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN •KECURANGAN LAPORAN LAIN

•KECURANGAN KAS •KECURANGAN PERSEDIAAN DAN ASET LAIN

•PERTENTANGAN KEPENTINGAN •PENYUAPAN •HADIAH TIDAK SAH •PEMERASAN EKONOMI

KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

SEBAB SEBAB TERJADINYA KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

ASPEK INDIVIDU PELAKU

ASPEK ORGANISASI

ASPEK MASYARAKAT TEMPAT ORGANISASI DARI INDIVIDU BERADA

ASPEK PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

DAMAPK KORUPSI DAMPAK FINANCIAL MODAL SOSIAL

MODAL FISIK

MODAL MANUSIA

MODUS OPERANDI KORUPSI YANG DAPAT TERJADI DI SEKTOR PUBLIK BIDANG PERPAJAKAN BIDANG KEPABEANAN

BIDANG PERTANAHAN BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG KEHUTANAN

BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT

AKTIVITAS MEMERANGI FRAUD PENCEGAHAN FRAUD (FRAUD PRVENTION)

PENDETEKSIAN FRAUD SECARA DINI (EARLY FRAUD DETECTION)

AUDIT INVESTIGASI

TINDAK LANJUT KE TINDAKAN HUKUM (FOLLOWUP LEGAL ACTION)

W. STEVE ALBRECHT DALAM FRAUD EXAMINATION

BAB 6

FRAUD

Fraud dalam Perundangan

Statistik Kejahatan di Indonesia

Fraud dalam KUHP

Akuntan Forensik dan Jenis Fraud

Fraud Tree

Manfaat Fraud Tree

Fraud Triangle

Pressure Corruption Asset Misappropri ation

Perceived Opportunity

Rationalization

Fraudulent Statements

FRAUD DALAM PERUNDANGAN INDONESIA No

JENIS TINDAK KEJAHATAN

1.

POLITIK

2.

PIDANA DASAR PASAL

HUKUM

NO

JENIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN

DASAR HUKUM PASAL

KUHP 104-129

11.

PENGANIAYAAN, TERMASUK PENGANIAYAAN BERAT

KUHP 351-358

TERHADAP KEPALA NEGARA

KUHP 130-139

12.

KUHP 362-367

3.

TERHADAP KETERTIBAN UMUM

KUHP 154-181

PENCURIAN, TERMASUK PENCURIAN PEMBERATAN DAN KEKERASAN

4.

MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM TERMASUK PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN

KUHP 184-206

13.

PEMERASAN DAN ANCAMAN

KUHP 368-371

14.

PENGGELAPAN

KUHP 372-377

TERHADAP KEKUASAAN UMUM, TERMASUK MEMBERI SUAP

KUHP 207-241

15.

PENIPUAN

KUHP 378=395

16.

MENGHANCURKAN DAN MERUSAK BARANG

KUHP 406-412

6.

MEMALSUKAN MATA UANG, TERMASUK MEMBERI UANG KERTAS NEGARA DAN BANK

KUHP 244-252

17.

DALAM JABATAN, TERMASUK MENERIMA SUAP

KUHP 413-437

7.

MEMALSUKAN METERAI, MEREK, SURAT

KUHP 253-276

18.

PERTOLONGAN JAHAT, TERMASUK PENADAHAN

KUHP 480-485

8.

TERHADAP KESUSILAAN, TERMASUK PERZINAAN,,PERKOSAAN, DAN PERJUDIAN

KUHP 281-303

19.

EKONOMI

UU NO 7 TH 1955

20.

KORUPSI

UU NO 3 TH 1971

TERHADAP KEMERDEKAAN TERMASUK PENCULIKAN

KUHP 324-337

21.

NARKOTIKA

UU NO 9 TH 1976

22.

IMIGRASI

PP NO.45 TH 1954

23.

LAIN-LAIN

PP NO 45 TAHUN 1954

5.

9. 10.

TERHADAP JIWA PEMBUNUHAN

ORANG,

SESEORANG, TERMASUK

KUHP 338-350

DENGAN

STATISTIK KEJAHATAN DI INDONESIA

Sumber: https://www.atmago.com/ posts/statistik-kejahatanindonesia_post_id_df9811f0-f3c54566-91be-07661c267622

Fraud dalam KUHP Beberapa pasal dalam KUHP yang mencakup pengertian Fraud : 1. Pasal 362 tentang pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”); 2. Pasal 368 tentang Pemerasan dan pengancaman (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”); 3. Pasal 372 tentang penggelapan (definisi KUHP: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”); 4. Pasal 378 tentang perbuatan curang (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”); 5. Pasal 396 tentang merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit; 6. Pasal 406 tentang menghancurkan dan Merusak Barang (definisi KUHP: “dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak layak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian barang orang lain”) ; 7. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199).

FRAUD TREE

Manfaat Fraud Tree

• Memetakan fraud dalam lingkungan kerja

• Membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis fraud yang terjadi

Pohon Kerugian Keuangan Negara

FRAUD TRIANGLE

Related Documents


More Documents from "Gita Elviani"