BAB 1 dan BAB 6 Pengertian Kecurangan (Fraud) Kelompok 3 Rahmawati S W S431808010 Rina Yuli Ningsih S431808014
PENGERTIAN KECURANGAN (FRAUD)
DEFINISI FRAUD
BATASAN/AKSIOM A KECURANGAN (FRAUD)
PENYEBAB PERILAKU KRIMINAL
PROFIL DAN KARAKTER PELAKU KECURANGAN
FAKTOR PENYEBAB/PENDO RONG FRAUD
KLASIFIKASI FRAUD (KECURANGAN)
BENTUK – BENTUK FRAUD
KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK
SEBAB-SEBAB TERJADINYA KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK
DAMPAK KORUPSI
MODUS OPERANDI KORUPSI YANG DAPAT TERJADI DI SEKTOR PUBLIK
INDIVIDU
TEORI C=N+K
KECURANGAN DITINJAU DARI SISI KORBAN KECURANGAN
ORGANISASI
TEORI SEGITIGA FRAUD(FRAUD TRIANGLE)
KECURANGAN (FRAUD) DITINJAU DARI SISI AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN
KECURANGAN PENYALAHGUNAA N ASET
BIDANG KEPABEANAN
TEORI GONE (GONE THEORY)
KECURANGAN DITINJAU DARI SISI PELAKU KECURANGAN
KORUPSI
BIDANG PERTANAHAN
KECURANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER
BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
TEORI MONOPOLI (KLINGGARD THEORY)
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
BIDANG PERPAJAKAN
BIDAH KEHUTANAN
BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT
AKTIVITAS MEMERANGI FRAUD
DEFINISI FRAUD W. Steve Aldrecht dan Chad D Albrecht dalam buku Fraud Examination
Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam Fraud Examiners Manual 2006
Blaks Law Dictionary (kamus hukum di Amerika Serikat)
G. Jack Balogna dan Robert Lindquist dalam Fraud Auditing dan Accounting Forensic The Institute of Internal Auditor (IIA) (organisasi auditor internal di Amerika Serikat
FRAUD : KECURANGAN YANG MENGANDUNG MAKNA SUATU PENYIMPANGAN DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (ILLEGAL ACT) YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA UNTUK TUJUAN TERTENTU.
UNSUR-UNSUR FRAUD ADANYA PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM
DILAKUKAN OLEH ORANG DARI DALAM DAN LUAR ORGANISASI
UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN PRIBADI ATAU KELOMPOK
LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MERUGIKAN PIHAK LAIN
BATASAN/AKSIOMA KECURANGAN (FRAUD) ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINER (ACFE)
TERSEM BUNYI
BUKTI SEBALIK
JENISJENIS FRAUD
- INTERN FRAUD - SYSTEM CONTROL FRAUD
PENYEBAB PERILAKU KRIMINAL INDIVIDU
ORGANISASI
BERTINDAK RASIONAL DAN PENUH PERHITUNGAN UNTUK MENGHINDARI HUKUMAN DAN MENCAPAI KEBERHASILAN
PATOLOGI INDIVIDU
TERSEDIANYA KESEMPATAN, PENGAWASAN YANG LEMAH DAN MOTIVASI PENDORONG
PATOLOGI ORGANISASI
FAKTOR BIOLOGIS DAN BAWAAN SEJAK LAHIR
PATOLOGI SOSIAL BUDAYA
PERKEMBANGAN MORAL, INTELEKTUALITAS, FAKTOR KEGAGALAN DAN FRUSTASI MERUPAKAN FAKTOR PENDORONG
PROSES MENTALKEPRIBADIAN SEJAK MASA KANAK-KANAK
FAKTOR LINGKUNGAN
PENGARUH STRUKTUR SOSIAL
PROFIL DAN KARAKTER PELAKU KECURANGAN SURVEI ERND & YOUNG CONSULTING
BERPENDIDIKAN DAN CERDAS PARA PIMPINAN ATAU MANAJER SUATU ORGANISASI MENDERITA TEKANAN (STRESS) PENANTANG RESIKO PELANGGAR ATURAN ATAU TIDAL MEMPERHITUNGKAN RESIKO SERAKAH
FAKTOR PENYEBAB /PENDORONG FRAUD
TEORI C = N + K
C=KRIMINAL N=NIAT K=KESEMPATAN
TEORI SEGITIGA FRAUD
TEKANAN KESEMPATAN RASIONALISASI
TEORI GONE
GREED (KESERAKAHAN) OPPORTUNITY (KESEMPATAN) NEED (KEBUTUHAN) EXPOSURE (PENGUNGKAPAN)
TEORI MONOPOLI (KLINGGARD THEORY) C= M+D–A C =CORRUPT M = MONOPOLY D = DECRETISM A = ACCOUNTABILITY
KLASIFIKASI FRAUD KECURANGAN DITINJAU DARI SISI KORBAN KECURANGAN • KECURANGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ENTITAS ORGANISASI • KECURANGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PIHAK LAIN
KECURANGAN DITINJAU DARI SISI AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN KECURANGAN DITINJAU DARI PELAKU KECURANGAN • • • •
KECURANGAN MANAJEMEN KECURANGAN KARYAWAN KECURANGAN DARI PIHAK LUAR ORGANISASI KECURANGAN YANG MELIBATKAN ORANG DALAM DAN ORANG LUAR ORGANISASI
BENTUK-BENTUK FRAUD KECURANGAN LAPORAN
PENYALAHGUNAAN ASET
KORUPSI KECURANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER
•KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN •KECURANGAN LAPORAN LAIN
•KECURANGAN KAS •KECURANGAN PERSEDIAAN DAN ASET LAIN
•PERTENTANGAN KEPENTINGAN •PENYUAPAN •HADIAH TIDAK SAH •PEMERASAN EKONOMI
KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK
SEBAB SEBAB TERJADINYA KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK
ASPEK INDIVIDU PELAKU
ASPEK ORGANISASI
ASPEK MASYARAKAT TEMPAT ORGANISASI DARI INDIVIDU BERADA
ASPEK PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
DAMAPK KORUPSI DAMPAK FINANCIAL MODAL SOSIAL
MODAL FISIK
MODAL MANUSIA
MODUS OPERANDI KORUPSI YANG DAPAT TERJADI DI SEKTOR PUBLIK BIDANG PERPAJAKAN BIDANG KEPABEANAN
BIDANG PERTANAHAN BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG KEHUTANAN
BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT
AKTIVITAS MEMERANGI FRAUD PENCEGAHAN FRAUD (FRAUD PRVENTION)
PENDETEKSIAN FRAUD SECARA DINI (EARLY FRAUD DETECTION)
AUDIT INVESTIGASI
TINDAK LANJUT KE TINDAKAN HUKUM (FOLLOWUP LEGAL ACTION)
W. STEVE ALBRECHT DALAM FRAUD EXAMINATION
BAB 6
FRAUD
Fraud dalam Perundangan
Statistik Kejahatan di Indonesia
Fraud dalam KUHP
Akuntan Forensik dan Jenis Fraud
Fraud Tree
Manfaat Fraud Tree
Fraud Triangle
Pressure Corruption Asset Misappropri ation
Perceived Opportunity
Rationalization
Fraudulent Statements
FRAUD DALAM PERUNDANGAN INDONESIA No
JENIS TINDAK KEJAHATAN
1.
POLITIK
2.
PIDANA DASAR PASAL
HUKUM
NO
JENIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN
DASAR HUKUM PASAL
KUHP 104-129
11.
PENGANIAYAAN, TERMASUK PENGANIAYAAN BERAT
KUHP 351-358
TERHADAP KEPALA NEGARA
KUHP 130-139
12.
KUHP 362-367
3.
TERHADAP KETERTIBAN UMUM
KUHP 154-181
PENCURIAN, TERMASUK PENCURIAN PEMBERATAN DAN KEKERASAN
4.
MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM TERMASUK PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN
KUHP 184-206
13.
PEMERASAN DAN ANCAMAN
KUHP 368-371
14.
PENGGELAPAN
KUHP 372-377
TERHADAP KEKUASAAN UMUM, TERMASUK MEMBERI SUAP
KUHP 207-241
15.
PENIPUAN
KUHP 378=395
16.
MENGHANCURKAN DAN MERUSAK BARANG
KUHP 406-412
6.
MEMALSUKAN MATA UANG, TERMASUK MEMBERI UANG KERTAS NEGARA DAN BANK
KUHP 244-252
17.
DALAM JABATAN, TERMASUK MENERIMA SUAP
KUHP 413-437
7.
MEMALSUKAN METERAI, MEREK, SURAT
KUHP 253-276
18.
PERTOLONGAN JAHAT, TERMASUK PENADAHAN
KUHP 480-485
8.
TERHADAP KESUSILAAN, TERMASUK PERZINAAN,,PERKOSAAN, DAN PERJUDIAN
KUHP 281-303
19.
EKONOMI
UU NO 7 TH 1955
20.
KORUPSI
UU NO 3 TH 1971
TERHADAP KEMERDEKAAN TERMASUK PENCULIKAN
KUHP 324-337
21.
NARKOTIKA
UU NO 9 TH 1976
22.
IMIGRASI
PP NO.45 TH 1954
23.
LAIN-LAIN
PP NO 45 TAHUN 1954
5.
9. 10.
TERHADAP JIWA PEMBUNUHAN
ORANG,
SESEORANG, TERMASUK
KUHP 338-350
DENGAN
STATISTIK KEJAHATAN DI INDONESIA
Sumber: https://www.atmago.com/ posts/statistik-kejahatanindonesia_post_id_df9811f0-f3c54566-91be-07661c267622
Fraud dalam KUHP Beberapa pasal dalam KUHP yang mencakup pengertian Fraud : 1. Pasal 362 tentang pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”); 2. Pasal 368 tentang Pemerasan dan pengancaman (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”); 3. Pasal 372 tentang penggelapan (definisi KUHP: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”); 4. Pasal 378 tentang perbuatan curang (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”); 5. Pasal 396 tentang merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit; 6. Pasal 406 tentang menghancurkan dan Merusak Barang (definisi KUHP: “dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak layak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian barang orang lain”) ; 7. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199).
FRAUD TREE
Manfaat Fraud Tree
• Memetakan fraud dalam lingkungan kerja
• Membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis fraud yang terjadi
Pohon Kerugian Keuangan Negara
FRAUD TRIANGLE