Pp.docx

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PEMBAHASAN

1.1 Pengertian Hukum Kesehatan Hukum Kesehatan ialah rangkaian peraturan perundang-undangam dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Perumusan Hukum kesehatan tersebut mengandung pokok-pokok pengertian : a. Kesehatan ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Adapun istilah kesehatan menurut Undang-undang pokok kesehatan tahun 1960, mengandung arti keadaan sejahtera (well-being). b. Pelayanan medik ialah upaya pelayanan kesehatan yang melembaga, berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan perorangan bagi individu dan keluarga. Fungsi sosial adalah upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan tidak mengambil keuntungan secara komersial, tetapi lebih dititikberatkan pada kemanusian. c. Sarana medik meliputi rumah sakit umum khusus, klinik spesialis, rumah bersalin, klinik bersalin, rumah sakit bersalin, praktek berkelompok, balai pengobatan / poliklinik (pusat kesehatan masyarakat) dan sarana lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. d. Tenaga Kesehatan meliputi tenaga kesehatan sarjana, sarjana muda, menengah dan rendah (UU Tenaga Kesehatan tahun 1983). e. Apotek ialah suatu tempat tertentu disana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian. f. Pekerja kefarmasian adalah pembuatan, bentuk, pencampuran, penyimpanan, dan penyerahan obat atau bahan obat. g. Dokter ialah mereka yang menjalankan praktek-praktek pengobatan dan yang memegang wewenang menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

h. Apoteker ialah mereka yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek peracikan obat di Indonesia sambil memimpin apotek.

1.2 Sistematika Hukum Kesehatan Indonesia Untuk mempermudah mempelajari Hukum Kesehatan Indonesia secara sistematis dan menyeluruh, maka materi Hukum Kesehatan Indonesia dibagi dalam 9 bagian sebagai berikut : 1. Pengertian Hukum Kesehatan Meliputi : a. Sistematika hukum kesehatan b. Undang-undang pokok kesehatan tahun 1960 c. Hygine untuk usaha bagi umum d. Undang-undang hygine tahun 1966 e. Kesehatan Jiwa f. Transfusi darah g. Bedah mayat dan transplantasi 2. Hukum Ketenaga Kesehatan Tenaga kesehatan sarjana, sarjana muda, menengah dan rendah 3. Hukum Kedokteran a. Wajib kerja sarjana (kedokteran) b. Penilaian pendidikan kedokteran swasta c. Lafal sumpah dokter dan dokter gigi d. Wajib daftar ijazah dokter dan dokter gigi e. Pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan pekerjaan dalam/ dokter gigi/ apoteker. f. Wajib simpan rahasia kedokteran g. Panitia pertimbangan dan pembinaan etik kedokteran h. Pemberian izin menjalankan pekerjaan dan izin praktek bagi dokter umum i. Pemberian izin menjalankan pekerjaan dan izin praktek bagi dokter spesialis j. Penyesuaian pengetahuan tenaga kesehatan sarjana warganegara Indonesia didikan Luar Negeri untuk melakukan pekerjaan di Indonesia k. Larangan warganegara asing dan Stateles menjalankan praktek Dokter / Apoteker.

4. Hukum Ketenagaan Apoteker Meliputi : a. Lafal sumpah / janji dokter b. Penertiban, peraturan dan pengawasan tenaga apoteker c. Surat izin pengelola apotek d. Bentuk surat izin kerja 5. Hukum Ketenagaan Kesehatan Para Medis Meliputi : a. Wajib kerja para medis b. Peraturan pendidikan dan ujian asisten apoteker c. Wewenang bidang 6. Hukum Kefarmasian a. Undang-undang farmasi tahun 1963 b. Kode etik kefarmasian Indonesia c. Status badan hukum pabrik farmasi d. Produksi dan peredaran tablet e. Produksi obat, kelengkapan dan perlengkapan pabrik farmasi f. Produksi obat penicilin g. Pemeriksaan dan pengawasan produksi dan distribusi obat-obat h. Persyaratan kelengkapan dan perlengkapan pabrik farmasi i. Pedagang besar farmasi j. Pedagang Eceran obat k. Penyaluran obat produksi farmasi asing di Indonesia. l. Perwakilan pabrik farmasi asing di Luar Negeri. 7. Hukum Apotek Meliputi : a. Pembukaan apotek b. Apotek darurat c. Kedudukan hukum apotek darurat d. Penetapan UU Darurat No. 5 tahun 1958 e. Peraturan pemerintah tentang Apotek tahun 1965 f. Perubahan atas peraturan apotek tahun 1965 g. Pengeolaan dan Perizinan Apotek. h. Persyaratan apotek

i. Ketentuan dan tatacara perizinan apotek j. Ketentuan dan tatacara pengelolaan apotek k. Peraturan penyimpanan resep l. Resep-resep dokter gigi m. Peracikan obat n. Tidak diizinkan pembukaan apotek dokter 8. Hukum Perobatan Meliputi : a. Peraturan-peraturan perobatan b. Obat bius dan narkotika c. Undang-undang Narkotika Tahun 1976 d. Obat jadi e. Undang-undang obat keras tahun 1949 9. Hukum Pelayanan Medik Swasta Meliputi : a. Upaya Pelayanan Medik Swasta b. Rumah sakit swasta (partikelir) c. Penunjukan rumah-rumah sakit swasta yang merawat orang-orang miskin dan kurang mampu. 10. Ketentuan-ketentuan Pidana dan Perdata dalam Hukum Kesehatan Indonesia Meliputi : a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)