Potensi Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kotabaru Kalsel

POTENSI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN KOTABARU, KALIMANTAN SELATAN

Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Geografi Pengembangan Wilayah Yang Dibimbing oleh Ibu Sumarmi

Disusun Oleh: Wahyu Wardani 106351400649

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN GEOGRAFI

Maret 2008 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komperhensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya (Misra R.P, Regional Development ,1982). Pada dasarnya pendekatan pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisiensikan pembangunan dan konsepsi ini tersus berkembang disesuaikan dengan tuntutan waktu, teknologi dan kondisi wilayahnya. Banyak cara untuk mengembangkan wilayah mulai dari penggunaan konsep (alat) pembangunan sektoral, bassic need approach , development poles (poles de croissance) yang digagas oleh F. Perroux (1955), growth center yang digagas oleh Friedman (1969) sampai kepada pengaturan ruang secara terpadu melalui proses

pemanfaatan

Sumber

Daya

Alam (SDA)

secara

sinergi

dengan

pengembangan sumberdaya manusia dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Yang terkahir inilah yang disebut dengan penataan ruang dan sesuai Undang Undang (UU) No.24/1992 tentang penataan ruang. Di Indonesia, dengan keluarnya undang undang ini maka pengembangan wilayah dilaksanakan melalui alat penataan ruang. Ruang adalah wadah berbagai kegiatan sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan, dan mencakup ruang daratan, lautan, dam udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta mahluk hidup lainnya. Sedangkan Penataan Ruang (UU No. 24/92, pasal 1) mencakup proses : (1) Penyusunan rencana tata ruang, (2) pemanfaatan ruang yaitu kegiatan pelaksanaan pembangunan melalui serangkaian penyusunan program pembangunan, dan (3) pengendalian pemanfaatan ruang yaitu kegiatan pengawasan dan penertiban pelaksanaan pembangunan (termasuk didalamnya pemberian ijin lokasi dan investasi) agar sesuai dengan rencana tata ruang. Rencana Tata Ruang sendiri adalah produk pengaturan Struktur dan Pola pemanfatan ruang. Struktur mengatur sistem pusat-pusat kegiatan beserta jaringan prasarana secara hirarkhis, dan pola pemanfaatan ruang adalah mengatur wilayah dengan satuan-satuan (deliniasi ruang)

yang fungsional sesuai dengan tujuan rencana dan sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung sumber dayanya. Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi alam yang sangat tinggi baik dari segi tambang, pariwisata, hutan, maupun kekayaan alam lainnya. Oleh karena itu perlu sekali dilakukan pengelolan yang maksimal agar hasil dari sumber daya yang ada pun dapat dimaksimal. Agar pengelolaan sumber daya yang ada di Kabupaten Kotabaru dapat maksimal, maka perlu sekali dilakukan penataaan ruang yang baik berdasarkan potensi wilayahnya. Dengan adanya penataan ruang baik maka diharapkan hasil dari potensi wilayah yang adapun dapat maksimal yang sangat berperan penting dalam pengembangan wilayah. Walaupun Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah memiliki sistem penataan ruang sendiri namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal sehingga perlu sekali didakan evaluasi terhadap penataan ruang yang merupkan aspek penting dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Kotabaru. Oleh karena itu dengan adanya makalah ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait khusunya Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah letak dan kondisi geografis Kabupaten Kotabaru? 2. Bagaimanakan potensi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Kotabaru? 3. Apa saja masalah yang terdapat dalam pengembangan wilayah Kabupaten Kotabaru dan bagaimana solusinya? C. Tujuan 1. Mengetahui letak dan kondisi geografis Kabupaten Kotabaru. 2. Mengetahui potensi dan pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Kotabaru. 3. Mampu mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam pengembangan wilayah Kabupaten Kotabaru dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut.

BAB II PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah 1. Letak Geografis Kabupaten Kotabaru adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Kotabaru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 13.044,5 km² dan berpenduduk sebanyak 256.302 jiwa (BPS 2004) dengan nelayan laut sebanyak 15.961 jiwa. Motto: "Saijaan" (bahasa Banjar).Letak Kotabaru pada 01°21'49" sampai dengan 04°10'14" Lintang Selatan dan 114°19'13" sampai dengan 116°33'28" Bujur Timur, terletak tepat pada posisi tengah/poros (Barat-Timur dan Utara-Selatan) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks regional, Nasional dan Internasional. Kotabaru memiliki keunggulan kompetitif karena posisi yang strategis yaitu berada pada pusat persilangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan potensial menjadi alternatif gerbang transit paling efesien dalam lalu lintas pelayaran internasional di Asia Fasifik. Posisi strategis ini juga didukung pada bagian selatan Kabupaten Kotabaru terdapat Laut Jawa yang merupakan lalu lintas perairan antara Barat dan Timur Indonesia dan pada bagian Timur terdapat Selat Makasar yang merupakan jalur ke wilayah Utara menuju ke Negara tetangga antara lain Malaysia, Brunai, Filipina maupun Korea dan Jepang. Iklim Kabupaten Kotabaru dipengaruhi oleh dua musim, yakni musim kemarau dengan suhu udara maksimum rata-rata 30,5-32,9 derajat Celcius dan intensitas penyinaran matahari rata-rata 33 - 84 % dan musim hujan dengan suhu udara minimum rata-rata 22,7-24,7 derajat Celcius dan kelembaban nisbi 78 88 %. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, rata-rata curah hujan berkisar 0,913,5 mm dengan jumlah hari hujan berkisar 5

28 hari.

2. Luas Wilayah Luas Kabupaten Kotabaru adalah 9.422,46 km2 terletak di sebelah tenggara Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan, dan merupakan wilayah kabupaten yang memiliki lahan terluas dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Propinsi

Kalimantan Selatan (25,21 % Kalimantan Selatan). Sebagian wilayahnya terdiri dari beberapa pulau dan sebagian lagi wilayah daratan yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibukota Kabupaten Kotabaru terletak di Pulau Laut dengan Ibukota Kotabaru. Secara administratif, Kabupaten Kotabaru mempunyai 18 Kecamatan dan tahun 2006 dimekarkan menjadi 20 Kecamatan yang tersebar dalam bentuk pulaupulau (Lihat gambar 1) dan 195 kelurahan/desa. dengan batas-batas administrasi sebagai berikut: Utara

: Kabupaten Pasir (Tanah Grogot), Kalimantan Timur

Selatan

: Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa

Barat

: Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan Banjar dan Tanah Laut

Timur

: Selat Makassar Wilayah Kabupaten Kotabaru terdiri dari 45 pulau besar dan kecil, yang

terbesar adalah Pulau Laut, dan diantaranya ada beberapa pulau yang dapat dikategorikan sebagai pulau besar yaitu Pulau Sebuku, Pulau Kunyit, Pulau Sewangi.

Gambar 1. Peta Persebaran Wilayah Administratif Kab. Kotabaru Keterangan Nama-Nama Kecamatan : 1. Kecamatan Pamukan Selatan

11. Kecamatan Kelumpang Selatan

2. Kecamatan Pamukan Utara

12. Kecamatan Kelumpang Hilir

3. Kecamatan Pamukan Barat

13. Kecamatan Pulau Laut Utara

4. Kecamatan Sungai Durian

14. Kecamatan Pulau Laut Tengah

5. Kecamatan Kelumpang Barat

15. Kecamatan Pulau Laut Timur

6. Kecamatan Sampanahan

16. Kecamatan Pulau Sebuku

7. Kecamatan Kelumpang Utara

17. Kecamatan Pulau Laut Barat

8. Kecamatan Kelumpang Tengah

18. Kecamatan Pulau Laut Selatan

9. Kecamatan Kelumpang Hulu

19. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

10. Kecamatan Hampang

20. Kecamatan Pulau Sembilan

Topografi wilayah Kabupaten Kotabaru beragam, mulai dari datar, bergelombang sampai berbukit. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, 92,38% wilayah terletak pada ketinggian antara 0

125 m yang digunakan untuk kegiatan

budidaya (perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan) dan 7,62 % sebagai kawasan lindung. Berdasarkan kelerengannya, 76,38 % wilayah terletak pada kelerengan 0

15 %, 17,66 % wilayah pada kelerengan 15

40 % dan 5,96% pada

kelerengan lebih dari 40 %. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kotabaru ( Perda nomor 2 tahun 2002 ) dari luasan

wilayah

942.246

Ha,

penggunaan

lahan

di

Kabupaten

Kotabaru

dikelompokkan untuk kampung/pemukiman (9.679 Ha),Industri dan pertambangan (15.859 Ha),pertanian (10.583 Ha),Kebun/perkebunan (165.228 Ha), semak, alangalang, rumput (318.956 Ha). Hutan (409.689 Ha), perairan darat dan lain-lain (12.250 Ha).

3. Keadaan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten kotabaru pada tahun 2004 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru berjumlah 256.302 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 2,4 % pertahun, sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara berjumlah 71.077 jiwa dan sebaran terkecil di wilayah kecamatan Kelumpang Barat berjumlah 4.461 jiwa. Keadaan penduduk di Kabupaten Kotabaru selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Keadaan penduduk di Kabupaten Kotabaru Banyaknya No.

Kecamatan

Luas (Km2)

Desa/ Kelurahan 1. Pulau Sembilan 4,76 5 2. Pulau Laut Barat 398,82 21 3. Pulau Laut Selatan 485,19 15 4. Pulau Laut Timur 642,81 14 5. Pulau Sebuku 225,50 8 6. Pulau Laut Utara 159,30 21 7. Pulau Laut Tengah 337,64 7 8. Kelp. Selatan 279,66 9 9. Kelp. Hilir 281,20 8 10. Kelp. Hulu 553,44 10 11. Kelp. Barat 589,15 6 12. Hampang 1.684,64 7 13. Sungai Durian 1.042,38 7 14. Kelp. Selatan 349,29 12 15. Kelp. Selatan 279,45 7 16. Pamukan Selatan 391,87 11 17. Sampanahan 488,89 10 18. Pamukan Utara 1.228,47 17 9.422,46 195 KOTABARU Sumber : Kotabaru dalam Angka, BPS 2004

Rumah Tangga 1.161 4.071 3.748 3.138 1.536 16.237 1.950 2.399 3.985 3.185 1.111 1.980 2.001 2.971 1.401 3.290 2.254 5.976 62.394

Penduduk 5.570 17.722 17.282 13.065 6.288 71.077 8.123 8.818 15.055 12.050 4.461 8.560 7.436 11.634 5.825 13.042 9.049 21.245 256.302

4. Potensi Kabupaten Kotabaru Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru mengalami peningkatan yang berarti, dilihat dari PDRB dari tahun 2000

2004 yang mencapai 9,13 % per tahun.

Keadaan ini diprediksikan makin terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah investasi yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kotabaru. Struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru pada akhir tahun 2004 berdasarkan harga berlaku dari PDRB sejumlah Rp. 3.765.772 juta adalah pertanian (38,42 %), pertambangan dan penggalian (15,37%), industri pengolahan (9,01%), listrik,gas dan air minum (0,23%),

bangunan

(4,31%),

perdagangan,restoran

dan

hotel

(15,30%),

pengangkutan dan komunikasi (11,59%), keuangan (1,07%) dan jasa (4,71%). Membaiknya ekonomi kabupaten Kotabaru terlihat dari makin tumbuhnya jasa perdagangan, khususnya perdagangan luar negeri (ekspor). Nilai devisa dari ekspor komoditi (udang beku, ikan beku,hasil hutan kayu, batubara,clinker dan lainlain) mencapai US $ 480.019.517,86 (tahun 2003). Nilai ekspor ini akan terus

meningkat sejalan dengan meningkatnya komoditi ekspor di kabupaten Kotabaru, baik yang telah ada maupun pengembangan komoditi olahan lainnya di sektor kelautan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Namun sejak beberapa kecamatan, yaitu 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Satui, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Sungai Loban dan Batu Licin di Kabupaten Kotabaru berdiri sendiri sebagai Kabupaten Tanah Bumbu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru pada tahun 2005 turun sebesar 5.09% dengan nilai PDRB Kabupaten Kotabaru berdasarkan atas harga yang berlaku pada tahun 2005 mencapai 3.846,04 Milyar Rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 2.848,76 Milyar Rupiah. Sedangkan ratarata pertumbuhan ekonomi tahun 2001-2005 jika dengan pertambangan adalah sebesar 5,69% per tahun dan sebesar 5,09% per tahun tanpa pertambangan. Tetapi PDRB Kabupaten Kotabaru masih menempati urutan ke dua terbesar setelah Kota Banjarmasin dengan menyumbang 17,75% terhadap total PDRB Propinsi Kalimantan Selatan. 4.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 tercatat sebanyak 256.302 orang. Dengan pertumbuhan sekitar 2,4 % pertahun, maka prediksi jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru pada tahun 2007 sekitar 275.00 orang dan pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 295.000 orang. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kotabaru kendatipun relative masih rendah, namun Pemerintah Kabupaten kotabaru terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain dengan meningkatkan berbagai fasilitas pendidikan yakni melakukan rehabilitasi gedung-gedung sekolah dasar dan sekolah menengah dan untuk pemerataan kesempatan belajar dibangun gedung-gedung baru dibeberapa tempat. Saat ini telah dilakukan pembebasan pungutan SPP terhadap murid SD dan SLTP yang secara bertahap akan dilakukan sampai dengan tingkat SLTA. Perkembangan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kotabaru cukup baik, hal ini ditunjang dengan banyaknya sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan bidang agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh dalam rangka membangun SDM yang religius. Dalam bentuk fisik, pembangunan bidang agama mengacu pada tersedianya bantuan untuk pembangunan atau rehabilitasi tempat

peribadatan, penyediaan kitab suci, rehabilitasi balai siding pengadilan agama, rehabilitasi kantor-kantor agama, dan lain sebagainya. Kabupaten Kotabaru memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam yakni 95,72 %, Protestan 2,44 %, Katolik 0,82 %, Hindu 0,68 % dan Budha 0,53 %. Dengan jumlah tempat ibadah 429 mesjid, 683 mushola, 6 gereja katolik, 24 gereja protestan, 41 pura dan 1 vihara. 4.2. Sumber Daya Alam a. Sumber Daya Hutan dan Perkebunan Total luas tata guna hutan Kabupaten Kotabaru adalah 450.679.952 Hektar, sebagian besar yaitu 250.577.716 Hektar digunakan sebagai lahan Hutan Produksi Tetap (HPT) yang digunakan untuk pengusahaan hutan alam dan hutan tanaman terealisir 119.451,18 Hektar. Di bidang perkebunan lahan untuk 20 investor telah dicadangkan seluas 132.886,75 Hektar, dan baru 17 investor yang telah merealisir perkebunannya dengan luas 102.206 Hektar. Produksi kayu bulat terbesar adalah jenis akasia yaitu sebesar 143 ribu Meter Kubik dan kayu sengon sebesar 93 ribu Meter Kubik. Total produksi kayu olahan adalah sekitar 86 ribu Meter Kubik dengan produksi terbesar olahan kayu gergaji sebesar 52 ribu Meter Kubik. tanaman perkebunan terutam,a kelapa sawit dan karet dikelola oleh perusahaan besar maupun perkebunan rakyat dan PTP. Luas tanaman perkebunan tanaman kelapa sawit yang dikelola oleh perkebunan rakyat adalah sebesar 10 ribu Hektar dengan hasil produksi sekitar 11 ribu Ton buah kelapa sawit. sedangkan hasil produksi buah kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan adalah 794 ribu Ton. b. Sumber Daya Pertanian dan Peternakan Beberapa sentra pengembangan tanaman pangan (padi dan palawija) dan pisang terdapat di beberapa kecamatan dengan potensi lahan yang relative luas yang saat ini baru dimanfaatkan 10.592 Ha. Saat ini sedang dipersiapkan lahan seluas 10.000 Ha untuk mendukung program ketahanan pangan. Demikian pula potensi peternakan cukup besar, baik untuk peternakan sapi/kerbau maupun unggas dengan ketersediaan lahan yang relatif luas. Luas areal panen padi di Kabupaten Kotabaru tahun 2005 adalah 17.105 hektar dengan produktivitas sebesar 3,65 Ton per Hektar, yang dikembangkan di kecamatan Pulau Laut Timur dan Kecamatan Kelumpang Utara. Disamping hasil pertanian berupa padi, tanaman pangan lain yang banyak dihasilkan adalah ketela pohon dengan produksi sebesar 37.369 Ton. Luas tanaman sayur-sayuran adalah sekitar 1.300 Hektar dengan hesilproduksi 4.380 Ton dan produktivitassebesar 3,37

Ton per Hektar. Sektor peternakan di Kabupaten Kotabaru memiliki populasi ternak sapi sebesar lebih kurang 7.000 ekor, kerbau 15.000 ekor Kambing 1.4000 ekor, ayam ras dan itik lebih kurang 2,2 juta ekor. c. Sumber Daya Kelautan atau Perikanan Di bidang kelautan atau perikanan, luas laut 38.490 km², pantai sepanjang 825 km yang digunakan untuk perikanan laut,umum, kolam dan budidaya air payau (tambak), termasuk juga budidaya rumput laut. Beberapa komoditi ekspor yang dihasilkan adalah udang, ikan tuna, ikan tongkol, ikan cakalang dan lainnya sebesar 66.340 ton/tahun. Disamping itu potensi kelautan diperkaya dengan pulau-pulau kecil atau sedang berjumlah 94 pulau yang kaya akan potensi laut (terumbu karang, kerang mutiara dan lain-lain). Potensi lestari ikan di Kabupaten Kotabaru mencapai 98 Ton/Tahun, selain itu potensi ikan kerapu mencapai 10,2 Ton/Tahun, udang 15 Ton/Tahun, kepiting dan rajungan 220 Ton/Tahun, ikan bawal 93 Ton/Tahun, ikan asin 220,5 Ton/Tahun, lobster 96 Ton/Tahun, dan rumput laut 447 Ton/Tahun serta terdapat juga potensi karang laut. Rumah tangga perikanan laut tercatat sbanyak 4.149 rumah tangga dengan perahu motor berjumlah 3.341 unit. Sedangkan jumlah rumah tangga perikanan darat, tambak dan kolam sebanyak 1.411 rumah tangga dengan perahu jenis jukung sebanyak 251 buah. d. Sumber Daya Mineral Kabupaten Kotabaru memiliki potensi pertambangan yang besar yaitu Batubara 2.820,5 juta ton, Nikel 42.534 juta ton, Migas 179,89 juta barel (terindikasi), Emas 8.785.118,84 gram, Biji besi 86.120.700 ton, Batu gamping 855 juta ton, Marmer 23.930.000 ton, Kalsidon 3.112.600 m3, Fosfat 4.125 ton, Pasir kuarsa 112.500 ton, Peridotite 7.993.000 ton, Batu andesit 316.500.000 ton, Batu lempung 577 juta ton, Kaolin 200.000 m3, lain-lain seperti Chorimite, Tanah laterir, Tanah liat dan Tanah uruk. Sebagian potensi tambang yang terdapat di Kabupaten Kotabaru sudah dieksploitasi, seperti Batubara, Kapur, Emas dan biji besi sehingga menghasilkan devisa yang cukup besar. Investasi besar di sektor pertambangan yang telah ada adalah PT. Arutmin Indonesia, PT. Bahari Cakrawala Sebuku, PT. Sebuku Iron Lateric Ores, PT. Indocement Prakasa di Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir. Disektor industri agraris berdiri pula perusahaan pembuat veneer beserta pembibitan albasia yaitu PT. Induk

Albasia Makmur di Kecamatan Pulau Laut Barat, perkebunan kelapasawit dan industri pembuatan CPO oleh perusahaan besar seperti Minamas Group, Smart Group dan PT. SKIP. Dalam bidang industri perkebunan luas lahan yang sangat besar di Kabupaten Kotabaru sebesar 642 ribu Hektar, sebagai pendukung produksi perusahaan-perusahaan yang akan beroperasi telah merealisasikan usahanya yang akan mencapai 120 ribu Hektar lahan perkebunan dan pabrik. e. Sumberdaya Air · Air Hujan Curah hujan tertinggi adalah Nopember- April, sedangkan bulan-bulan dengan curah hujan rendah adalah Mei antara 78

Oktober. Kelem-baban udara berkisar

88 %. Kelembaban terendah terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi

pada bulan Januari. Temperatur rata-rata tertingg 32,9 ° C dan terendah 22,7°C. · Air Permukaan Di Kabupaten Kotabaru banyak mengalir sungai-sungai besar dan kecil yang dimanfaatkan sebagai sarana pengairan dan sumber air baku untuk air minum bagi penduduk di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungaisungai tersebut antara lain Sungai Mandin, Sungai Jupi, Sungai Serongga, Sungai Sampanahan, Sungai Manunggul, Sungai Cengal, Sungai Cantung, Sungai Bandilan Besar, dan Sungai Bangkalaan. · Air Bawah Tanah Kedalaman air tanah bervariasi, yaitu antara 50 meter sampai 500 meter di bawah permukaan bumi. Potensi air tanah yang tinggi terletak di Kecamatan Kelumpang Hulu, Sungai Durian, dan Pamukan Selatan. Sedangkan potensi air tanah yang rendah pada umumnya berada di daerah-daerah di Pegunungan Meratus, Pulau Laut, Pulau Sebuku, dan pulau-pulau lainnya. f. Sumber Daya Wisata Di bidang pariwisata, Kabupaten Kotabaru mempunyai potensi yang besar, berupa potensi wisata pantai, sumber air panas, goa, wisata bahari, dan gunung. Dari potensi wisata tersebut, yang sangat prospektif dikembangkan adalah jenis objek wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam dapat berupa pantai (Sarang Tiung, Tamiang dan Pulau Cinta), Terumbu Karang (Teluk Tamiang Kec. P. Laut Barat), Sumber Air Panas dan Air Terjun, Penyu bertelur (di pulau Birah-birahan, Samber Gelap), Pulau Manti (memiliki pasir putih dan air yang jernih) dan Goa (Sugung, Tamuluang, Batu Batulis dan Tangkinang). Wisata budaya yang ada di Kabupaten ini

adalah lomba perahu katir (Pulau Laut Selatan) dan acara adat Babalian Dewa (Hampang). 4.3. Sumber Daya Buatan Beberapa potensi sumber daya buatan di Kabupaten Kotabaru yan bernilai strategis dan mendukung peningkatan pembangunan, antara lain : a. Jalan Lingkar Pulau Laut dan Jalan Poros Serongga - Sengayam Dengan berfungsinya sebagian jalan lingkar Pulau Laut makadaerah-daerah yang tadinya terpencil kini sudah dapat dihubungkan dan dapat mendukung kelancaran arus orang dan barang ke penjuru kota diPulau Laut, demikian pula jalan poros Serongga-Sengayam memperlancar perhubungan dari Kota Kotabaru kewilayah perbatasan kabupaten Kotabaru dan sebaliknya. b. Pelabuhan Batubara Mekar Putih Pelabuhan ini terletak di selatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru. Pelabuhan ini mampu disandari kapal berbobot mati s/d 200.000 DWT. Kapasitas muat batubara ke kapal mencapai 4.000 ton/jam. Pelabuhan ini mempunyai panjang dermaga 300 meter, berada sejauh 1,7 km dari pantai, dengan kedalaman air rata-rata 18 meter. c. Pelabuhan Batubara Tanjung Pemancingan Pelabuhan ini terletak di ujung utara Pulau Laut yaitu di Tanjung Pemancingan. Pelabuhan ini dapat disandari kapal berbobot mati s/d 50.000 DWT. Pelabuhan ini telah dipergunakan sebagai pelabuhan ekspor batubaru keberbagai negara seperti Jepang, Australia, Amerika, dan lain sebagainya. d. Pelabuhan Laut Stagen Pelabuhan ini akan berfungsi sebagai pelabuhan laut alternatif untuk menggantikan fungsi Pelabuhan Kotabaru dalam memberikan pelayanan jasa pelabuhan. Dimasa mendatang Pelabuhan Stagen akan dikembangkan menjadi Pelabuhan Samudera karena posisinya yang strategis (terlindung dari laut) dan memiliki kedalaman alur yang memungkinkan bersandarnya kapalkapal

dengan

tonase yang besar. e. Pelabuhan Laut Tarjun Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat semenperusahan Indocement Tunggal Prakasa (ITP) dan letaknya sangat strageis karena berada di lokasi kawasan industri Tarjun. f. Pelabuhan Khusus Lain dan Penyeberangan Pelabuhan khusus lain yang ada di Kabupaten Kotabaru adala pelabuhan

untuk aktivitas pertambangan, Kehutanan dan perkebunan, letaknya tersebar baik yang ada di Pulau Kalimantan maupun di Pulau Laut dan Pulau Sebuku. Untuk pelabuhan penyeberangan ada dua, yaitu menghubungkan Tanjung Serdang (P.Laut) - Batulicin dan Stagen Tarjun. g. Bandar Udara Bandar udara stagen mampu didarati pesawat Kalstar (Fokker 27) dengan penumpang kurang lebih 45 orang untuk melayani penerbangan antara Banjarmasin dan Kotabaru dan sedang dikembangkan agar dapat didarati pesawat dengan badan yang lebih besar. Lapangan terbang juga ini digunakan untuk kegiatan yang melayani penerbangan khusus dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kotabaru. Selain bandara stagen, di Kabupaten Kotabaru terdapat bandara lain, yaitu di Mekarputih dan Pulau Sebuku. h. Kawasan Industri Atau Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih. Dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru kawasan Mekar putih berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri, bahkan sebagai kawasan ekonomi khusus untuk wilayah Kalimantan Selatan.

B. Peraturan Pemerintah Kabupaten

Kotabaru Mengenai Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru 1. Visi Dan Misi Pengembangan Wilayah Pembangunan Kabupaten Kotabaru mempunyai visi sebagai berikut terwujudnya pembangunan Kabupaten Kotabaru yang demokratis, efisien dan berkeadilan melalui paradigma baru . Misi pengembangan Kabupaten Kotabaru adalah: 1. Melanjutkan, meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan sarana dan prasarana yang sudah ada. 2. Menyelenggarakan dan meningkatkan usaha di berbagai sektor pembangunan guna mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan dalam rangka otonomi dan memenuhi hajat hidup orang banyak. 3. Mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat. 4. Memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan formal dan informal, serta sosial keagamaan. 6. Menciptakan demokrasi yang sehat dan dinamis serta penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

2. Strategi Pengembangan Wilayah a. Strategi Pengembangan Kabupaten Pasal 14: Pembangunan Kabupaten Kotabaru pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan keterbatasan dana dan aparat, pemerintah lebih berperan sebagai pengarah agar kegiatan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat umum, melalui menyusun strategi dalam pengembangan Kabupaten Kotabaru yang lebih menekankan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. b. Strategi Pengembangan Sektoral Pasal 15: Strategi pengembangan sektoral meliputi: 1. Sektor pertanian, kehutanan dan kelautan dan pertambangan merupakan sektor unggulan perekonomian Kabupaten Kotabaru. 2. Sektor perdagangan, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi serta restoran dan perhotelan merupakan sektor penunjang gerakan pembangunan dan perekonomian. 3. Sektor bangunan serta listrik dan air minum dikembangkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kotabaru. 4. Pengembangan sektor sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 s/d 3 harus diikuti

oleh

kajian

lingkungan

yang

sesuai

dengan

Peraturan

dan

Perundangundagan yang berlaku. c. Strategi Pengembangan Prasarana Pasal 16: Strategi pengadaan prasarana untuk pemanfaatan sumber air dengan tingkat prioritas dan metode sebagai berikut:

1. Pengadaan air untuk tanaman pangan adalah dengan mengembangkan saluran irigasi terutama untuk lahan-lahan produktif. 2. Pengadaan air untuk industri skala besar terutama diarahkan untuk memanfaatkan sumber air permukaan dan sumber air bawah tanah dengan pengadaan dan pengelolaan mandiri. 3. Pengadaan air untuk sektor perdagangan, perhubungan, perkantoran dan rumah tangga dilakukan terutama oleh pemerintah melalui PDAM. 4. Pengembangan sumber daya air untuk pembangkit tenaga listrik. Strategi pengembangan sumber daya energi listrik melalui pengembangan: a.

Pusat-pusat pembangkit berdasarkan SatuanWilayah Pembangunan.

b.

Pembangkit listrik berskala kecil dengan basis energi tersedia setempat seperti tenaga air, angin, matahari, batubara dan energi lainnya.

Pasal 17: Pengembangan sistem prasarana utama yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesbilitas antara kota-kota dengan lokasilokasi potensial dan membuka isolasi daerah-daerah terpencil, serta memperlancar hubungan dengan luar propinsi. Pasal 18: 1. Keseluruhan jaringan perhubungan darat yang direncanakan untuk dibangun beserta jalan yang telah ada sebagai berikut: a. Jalan arteri primer yang menghubungkan Banjarmasin (KalimantanSelatan) ke Tanah Grogot (Kalimantan Timur) melalui Sungai Danau, Pagatan, Batu licin, Sungai Kupang, Magalau, Buluh Kuning dan Sengayam. b. Jalan arteri primer yang menghubungkan Kandangan ke Batulicin melalui Kecamatan Batulicin dan Kusan Hulu. c. Jalan arteri primer yang menghubungkan Pamukan Utara ke Amuntai (Hulu Sungai Utara) melalui Sengayam ke Halong. d. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Pagatan ke Magalau melalui Sei. Loban, Lasung dan Hampang. e. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Kotabaru ke Berangas melalui Tanjung Serdang, Mekar Putih, Tanjung Seloka (Jalan Lingkar Pulau Laut). f. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Magalau ke Tanjung Samalantakan melalui Gunung Batu Besar, Sampanahan dan Sepapah dan

yang menghubungkan lintas ke Batulicin-Kaltim dengan Pudi serta Tanjung Samalantakan dengan Tanjung Batu. g. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Magalau ke Bakau melalui Sungai Durian. h. Jalan lingkar Batulicin yang menghubungkan Tanah Merah-Sarigadung-Jalan Kodeco. i. Jalan lintas tengah dari Pelabuhan Samudera Batulicin ke Sarigadung. j. Jalan arteri primer yang menghubungkan Batulicin dengan Pengaron Kabupaten Banjar melalui Kecamatan Kusan Hulu. k. Dalam jangka panjang rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Kalimantan dan Pulau Laut dengan Pulau Sebuku. 2. Rencana-rencana yang akan ditetapkan dalam sistem transportasi laut sebagai berikut: a. Pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang Pelabuhan Samudra di Stagen, Batulicin, Terminal Batubara dan peti kemas di Mekar Putih, Pelabuhan Batubara di Tanjung Pemancingan, dan Pelabuhan IKC di Tarjun. b. Pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan samudera baik yang khusus maupun yang umum. c. Pengembangan penyebrangan Berangas-Pulau Sebuku. d. Dalam jangka panjang perlu pengembangan pelabuhan rakyat untuk mendukung kegiatan pelayaran rakyat khususnya di kota-kota yang terletak di tepi pantai sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi khususnya pemasaran ikan dan hasil bumi lainnya. 3. Sistem Transportasi Udara: a. Pengembangan pelabuhan udara Stagen agar dapat didarati pesawat jenis Fokker. b. Pengembangan pelabuhan udara Lontardi dekat pelabuhan Terminal Batubara Mekar Putih. c. Rencana Pembangunan Pelabuhan Udara berskala internasional di Kabupaten Kotabaru untuk mendukung fungsi Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu pusat pengembangan di Kalimantan Selatan. Pasal 19: Pemenuhan kebutuhan prasarana telekomunikasi untuk Kabupaten Kotabaru disesuaikan dengan Satuan Wilayah Pengembangan, Peningkatan prasarana

telekomunikasi untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, rekreasi dan hiburan serta sekolah. Pasal 20: Pengembangan pemukiman diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota serta peningkatan kemampuan manajerial pemerintah dalam pembangunan perkotaan guna mengefektifkan operasional produk rencana tata ruang kota yang telah disusun. d. Strategi Pengembangan Sumber Daya Alam Pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam harus secara berkeadilan dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang sejalan dengan makin meluasnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang makin baik. e. Strategi Pengembangan Kegiatan Ekonomi 1. Strategi pengembangan industri terutama dikembangkan berbagai jenis industri sebagai berikut: a. Jenis industri yang menunjang pemanfaatan sumber daya alam yang potensial seperti

perkebunan

tanaman

pangan,

perikanan,

kehutanan

dan

pertambangan. b. Industri yang mengolah hasil dari pemanfaatan sumber daya alam sehingga mempunyai nilai tambah. c. Industri yang menggunakan bahan baku melimpah di daerah. d. Industri yang menggunakan teknologi sederhana dan keahlian tenaga kerja yang tidak tinggi untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi usaha masyarakat. 2. Strategi pengembangan sektor perdagangan yang terutama menunjang hasil produksi daerah dan mendorong perkembangan sektor lainnya. f. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategi pengembangan penduduk dalam hal ini pada dasarnya menekankan untuk mengarahkan penduduk pada pengembangan sektor-sektor potensial dari sumber daya alam Kabupaten Kotabaru. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk pengembangan wilayah, dilakukan dengan peningkatan pendidikan kejuruan sesuai dengan potensi wilayah baik melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

3. Konsep Pengembangan Tata Ruang a. Konsepsi Pengembangan Kawasan Lindung dan Budidaya Pasal 24: Konsep pengembangan kawasan lindung diarahkan pada: 1. Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing baik untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, kawasan yang memberi perlindungan terhadap flora-fauna dan ekosistemnya dan kawasan yang rawan terhadap bencana. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya secara terbatas pada kawasan lindung agar tidak mengganggu dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan. Pasal 25: Konsep pengembangan kegiatan budidaya baik produksi maupun permukiman adalah: 1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan budidaya baik produksi maupun pemukiman secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak terjadi konflik penggunaan ruang antar kegiatan/sektor. 3. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya diutamakan yang berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Konsepsi Pengembangan Ruang Berdasarkan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Pasal 26: Terdapat 4 Satuan Wilayah Pembangunan untuk Kabupaten Kotabaru, yaitu: 1. SWP Pamukan, meliputi Kecamatan Pamukan Selatan, Pamukan Utara, Sampanahan, dan Sungai Durian, berdasarkan potensi utama di bidang produk kehutanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan galian dengan pusat SWP di Kota Manggalau. 2. SWP Kelumpang, meliputi Kecamatan Kelumpang Tengah, Kelumpang Hulu, Kelumpang Selatan, Kelumpang Utara, dan Hampang berdasarkan potensi utama yaitu di bidang pengembangan pertambangan, galian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dengan pusat SWP di Kota Sungai Kupang. 3. SWP Kusan, meliputi Kecamatan Batulicin, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Satui dan Sei. Loban berdasarkan potensi utama meliputi bidang pengembangan pertanian

tanaman pangan, perkebunan, peternakan, pertambangan, pariwisata, aneka industri dan industri kecil yang menunjang pertanian tanaman pangan dengan pusat SWP di Kota Batulicin. 4. SWP Pulau Laut, meliputi semua kecamatan di Pulau Laut dan Pulau Sebuku serta Pulau Sembilan, berdasarkan potensi pengembangan di bidang produksi perikanan, perkebunan, pertambangan, peternakan dan kehutanan dengan pusat SWP di Kotabaru. c. Konsepsi Pengembangan Permukiman Pasal 27: Konsepsi pengembangan permukiman dimaksudkan untuk lebih memudahkan pelayanan fasilitas, pengadaan prasarana kota, kemudahan aliran barang dan orang. Berdasarkan arahan dari Revis RTRW Kabupaten Kotabaru maka hirarki pusat pemukiman adalah sebagai berikut: 1. Hirarki Pusat Pemukiman I adalah Kota Kotabaru dan Batulicin. 2. Hirarki Pusat Permukiman II adalah Kota Pagatan, Sungai Danau, Mekar Putih/Lontar, Sungai Kupang, Magalau, Gunung Batu Besar dan Tanjung Batu. 3. Hirarki Pusat Pemukiman III adalah Salino, Tanjung Seloka , sungai Bali, Pulau Sembilan dan Bakau. 4. Hirarki Pusat Pemukiman IV adalah Ibukota Kecamatan lainnya dan desa-desa potensial. Pusat pemukiman selanjutnya adalah desa-desa pusat pertanian dan pusat kegiatan ekonomi lainnya. d. Konsepsi Struktur Tata Ruang Pasal 28: Konsepsi dan struktur tata ruang Kabupaten Kotabaru, berdasaran kendala dan potensial setiap lahannya, adalah sebagai berikut: 1. Pola pemanfaatan ruang kawasan lindung sebagai wilayah yang merupakan limitasi bagi perkembangan fisik ataupun kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya air. 2. Pola pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya secara terbatas di kawasan lindung dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus berdasarkan pengkajian yang mendalam dan dengan pengendalian yang sangat ketat agar tidak mengganggu fungsi lindung yang telah ditetapkan.

3. Pola pemanfaatan kawasan budidaya, terdiri dari budidaya pertanian dan non pertanian. Wilayah belakang yang mempunyai karakteristik basah diarahkan untuk budidaya pertanian lahan basah serta perikanan. Sedangkan wilayah belakang yang mempunyai karakteristik pegunungan/dataran tinggi diarahkan untuk pertanian lahan kering, yaitu perkebunan. Sedangkan kegiatan budidaya non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa, pemukiman dan prasarana sosial. 4. Pola jaringan transportasi utama wilayah, yaitu peningkatan ruas dan kualitas jaringan jalan utama regional dan jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat dengan wilayah belakang. e. Konsepsi Jaringan Jalan dan Prasarana Lain Pasal 29: Konsepsi pengembangan jaringan jalan dikembangkan untuk memperlancar hubungan antar Kabupaten, menghubungkan pusat-pusat pemukiman dan pusat kegiatan seperti industri, pertambangan, perkebunan, perikanan, perdagangan: 1. Pola jaringan jalan dari utara ke selatan yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dengan wilayah Kalimantan Timur dan Banjarmasin melalui Tanah Laut. 2. Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung baru dari Sengayam ke Halong Kabupaten Hulu Sungai Utara, dari Sungai Kupang ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari Batulicin ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Batulicin ke Kabupaten Banjar. 3. Pola jalan lingkar Pulau Laut dari Kotabaru melalui Lontar, Tanjung Seloka dan Berangas. 4. Pola lingkar barat yang menghubungkan Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Hampang dan Kelumpang Hulu. 5. Pola jaringan jalan wilayah utara yang ditarik dari Kecamatan Hampang ke Tanjung Batu dan dari Magalau ke Gunung Batu Besar. Pasal 30: Konsepsi pengembangan pelabuhan laut: 1. Pengembangan Pelabuhan Laut Stagen untuk mendukung kegiatan perdagangan berskala nasional dan internasional. 2. Pengembangan

Pelabuhan

Laut

Batulicin

untuk

perdagangan berskala regional, lokal dan antar pulau.

mendukung

kegiatan

3. Pengembangan Pelabuhan Mekar Putih, Tanjung Pemancingan dan IKC untuk mendukung ekspor batubara, semen dan peti kemas. 4. Pengembangan pelabuhan laut lainnya untuk mendukung perdagangan skala lokal (pelabuhan rakyat) dan pelabuhan khusus untuk mendukung kegiatan pengangkutan batubara. Pasal 31: Konsepsi pengembangan Pelabuhan Udara: 1. Pengembangan Pelabuhan Udara Internasional untuk mendukung kegiatan perdagangan Kalimantan Selatan wilayah timur. 2. Pengembangan Pelabuhan Udara Stagen untuk mendukung pengurusan administrasi serta kegiatan ekonomi. 3. Peningkatan Pelabuhan Udara di Mekar Putih untuk mendukung kegiatan ekspor batubara dan peti kemas. Pasal 32: Konsepsi pengembangan energi listrik adalah: 1. Sumber-sumber pembangkit energi listrik di wilayah Kabupaten Kotabaru dikembangkan berdasarkan SWP. 2. Sistem penyediaan energi listrik di daerah Kabupaten Kotabaru didasarkan pada asumsi energi listrik menurut tipe rumah. 3. Pengembangan pembangkit energi listrik berskala besar PLTA maupun PLTU untuk menambah kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai mendukung Kabupaten Kotabaru sebagai pusat pengembangan Kalimantan Selatan. 4. Pengembangan pembangkit listrik skala kecil berbasis energi setempat untuk wilayah terpencil dan terisolir. Pasal 33: Konsepsi pengembangan BBM adalah: 1. Pusat utama di Kota Kotabaru. 2. Pusat kedua masing-masing bertempat di Sungai Danau untuk Satuan Wilayah Kusan, Tanjung Batu untuk Satuan Wilayah Kelumpang, Gunung Batu Besar untuk Satuan Wilayah Pamukan dan Mekar Putih untuk Satuan Wilayah Pulau Laut.

Pasal 34: Konsepsi pengembangan Prasarana Kebutuhan Air: 1. Kebutuhan air untuk irigasi yaitu dengan memanfaatkan daerah aliran sungai masing-masing kawasan pertanian. 2. Pemenuhan kebutuhan air untuk industri skala besar diarahkan untuk memanfaatkan sumber air permukaan terdekat dan air bawah tanah. 3. Pemenuhan kebutuhan air untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitasumum dan permukiman diarahkan menggunakan jasa PDAM dan PSAB pedesaan. 4. Pengembangan kebutuhan air pada angka (1) sampai (3) diatas dikelola dengan baik dan pengaturannya.

4. Strategi Pengembangan Kawasan Prioritas Pasal 35: Kawasan-kawasan prioritas yaitu: 1. Daerah yang dapat dikatakan terisolir maupun terpencil yaitu: a. Kawasan Pantai Timur Kabupaten Kotabaru yang terletak di Pulau Kalimantan sepanjang pesisir Selat Makasar, dimana kota-kota yang berada di tepi pantai merupakan kota hirarki IV. b. Pulau Sembilan c. Pulau Sebuku d. Wilayah

perbatasan

dengan

Kalimantan

Timur

khususnya

wilayah

Kecamatan Pamukan Utara. 1. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategi/unggulan. 2. Kawasan yang pertumbuhannya cepat. 3. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya, untuk menghindarkan kerusakan lingkungan. Pasal 36: Strategi pembangunan kawasan prioritas yaitu: 1. Meningkatkan hirarki kota. 2. Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai pusat pelayanan. 3. Meningkatkan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi yang dimilikinya. 4. Membangun akses jalan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

5. Meningkatkan interkoneksi dengan kota lain dengan diiringi peningkatan sarana perhubungan. 6. Khusus untuk kawasan kritis perlu adanya penerapan sanksi dan rehabilitasi lahan kritis.

5. Alokasi Pemanfaatan Ruang a. Kawasan Lindung Kawasan Lindung di Kotabaru terdiri dari: 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yang mencakup Kawasan Lindung yang terletak di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Hampang, Pamukan Utara, Sungai Durian, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan dan Pulau Laut Barat. 2. Kawasan perlindungan setempat, yang terdiri dari: a. Kawasan sempadan pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kirikanan sungai besar. c. Kawasan sekitar danau atau waduk di Kecamatan Pulau Laut Utara ditetapkan 50 meter dari tepi waduk. d. Kawasan sekitar mata air di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pamukan Utara, Kelumpang Utara, Sampanahan dan sebagainya, meliputi kawasan sekurangkurangnya radius 200 meter disekitar mata air. 3. Kawasan pantai berhutan bakau terletak di Kecamatan Batulicin, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Sampanahan, Sungai Durian, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Pamukan Selatan dan Pulau Sebuku. 4. Pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan budidaya dapat dilakukan secara sangat terbatas dan berdasarkan pengkajian yang mendalam serta tidak berpengaruh terhadap fungsi lindung yang telah ditetapkan. b. Kawasan Budidaya Pasal 38: Kawasan Budidaya dapat dikelompokkan dalam: (1). Kawasan Hutan Produksi (2). Kawasan Pertanian

(3). Kawasan Pariwisata (4). Kawasan Pertambangan (5). Kawasan Perindustrian (6). Kawasan Pemukiman (7). Kawasan Laut dan pesisir. Pasal 39: Kawasan Hutan Produksi terdiri dari: 1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Hampang, Sungai Durian dan Pamukan Utara. 2. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Kelumpang Hulu, Hampang, Sungai Durian, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Sampanahan, Pulau Sebuku dan Pamukan Utara. Pasal 40: Kawasan Pertanian terdiri dari: 1. Kawasan Pertanian Lahan Basah, terletak di Kecamatan Batulicin, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan, Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Satui dan Pulau Laut Utara. 2. Kawasan Pertanian Tanaman Lahan Kering diarahkan pada Kecamatan Satui, Sungai Loban, Kusan Hulu, Hampang, Kelumpang Tengah, Sampanahan, Sungai Durian, Pamukan Utara dan Pamukan Selatan. 3. Kawasan Tanaman Keras (Tahunan/Perkebunan), diarahkan pada lokasi-lokasi pertanian tanaman keras tersebar di seluruh kecamatan. 4. Kawasan Perikanan, dikembangkan di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Barat, Kusan Hilir, Sungai Loban, Pamukan Selatan, Sampanahan, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Kelumpang Selatan, Pulau Sebuku dan Pulau Sembilan. 5. Kawasan Peternakan, dikembangkan di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Batulicin, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Kusan Hilir, Satui dan Sungai Loban. Pasal 41: Kawasan Pariwisata terdapat di beberapa kecamatan, yaitu: 1. Kawasan wisata pantai terletak di Kecamatan Kusan Hilir, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Barat, Pulau Sebuku, dan Pulau Sembilan.

2. Kawasan wisata alam terletak di Kecamatan Kelumpang Hulu, Batulicin, Hampang, Pulau Laut Utara dan Kelumpang Selatan. 3. Kawasan wisata sejarah/makam raja-raja dan ulama terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pamukan Utara, Kelumpang Tengah, Sampanahan, Kusan Hilir, Sungai Durian dan Kelumpang Hulu. Pasal 42: Pengembangan kegiatan industri di wilayah Kabupaten Kotabaru diarahkan pada Kecamatan Pulau Laut Barat, Pulau Laut Utara, Batulicin, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Pamukan Utara, Pulau Laut Timur dan Kelumpang Tengah. Pasal 43: Kawasan Pertambangan dialokasikan pada: 1. Pertambangan Batugamping/semen terletak di Kecamatan Kelumpang Selatan dan Kelumpang Hulu. 2. Pertambangan lainnya yang terletak di bawah permukaan bumi tidak dialokasikan secara khusus dalam eksploitasinya dapat dialihfungsikan sementara (pinjam pakai). Pasal 44: Kawasan pemukiman yang diperuntukan pengelompokan perumahan penduduk termasuk di dalamnya sarana/prasarana sosial ekonomi, bagi penduduk dengan dominasi kegiatan non pertanian. Kriteria yang digunakan adalah: 1. Dominasi penggunaan lahan adalah pemukiman perkotaan. 2. Memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan pemukiman 3. Memperhitungkan

daya

tampung

perkembangan

penduduk

dan

fasilitas/prasarana yang dibutuhkan. 4. Mempertimbangkan usaha-usaha/kebijaksanaan yang ada. 5. Mengalihkan penggunaan pertanian lahan kering yang berada terjepit di sekitar pemukiman perkotaan yang ada menjadi pemukiman perkotaan. 6. Mempertimbangkan sentral pemerintahan, perdagangan dan ekonomi. Pasal 45: Kawasan laut dan pesisir: 1. Kawasan laut adalah batas 4 mil dari pantai yang pemanfaatannya untuk berbagai budidaya pantai dan kegiatan perikanan lainnya. 2. Untuk menjaga kelestarian sumber daya laut maka daerah terumbu karang dan kawasan hutan bakau dilindungi dari kegiatan eksploitasi.

6. Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 46: Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan lindung, yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Peraturan Daerah ini. Pasal 47: Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan skala 1:100.000 serta Buku RTRW Kabupaten Kotabaru (Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru) dengan sistematika tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 48: RTRW Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pasal 49: Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRW Kabupaten secara cepat, tepat dan mudah.

7. Pengendalian dan Pengawasan Pasal 50: 1. Pengendalian

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten

Kotabaru

diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. 2. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. 3. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Keterpaduan pelaksanaan RTRW Kabupaten Kotabaru dikoordinasikan oleh Bupati Kotabaru. Pasal 51: 1. Pengendalian pembangunan fisik di Kawasan Budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah.

2. Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan RTRW Kabupaten. 3. Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Bupati Kotabaru.

C. Masalah Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kotabaru Serta Solusinya 1. Jalur dan Sarana Transportasi Kabupaten Kotabaru memiliki wilayah administratif yang menyebar, maka agar dalam aksesibilitas dan hubungan antar daerah di Kabupaten Kotabaru dapat maksimal dan berlangsung dengan baik maka harus dibuat jalur dan sarana transportasi yang memadai. Saat ini untuk jalur perhubungan antar daerah baik skala kecamatan maupun kota di Kabupaten Kotabaru sangat minim sekali. Sehingga untuk keperluan yang berkaitan dengan perhubungan memerlukan waktu yang lama. Walaupun sekarang ini sudah dibuat jalur lingkar pulau laut dan jalan poros serongga sengayam yang bisa mempersingkat waktu perjalanan. Karena sebelum jalan ini dibuat hubungan antar daerah dilakukan melalui jalur laut yang dalam waktu tertentu resiko gelombang besar sering terjadi dan membutuhkan waktu yang lama. Namun jalur perhubungan ini tidak memadai karena jalannya yang bergelombang, karena sering dilalui alat-alat berat milik perusahaan batubara maupun sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotabaru sehingga jalannya rusak. Selain itu jembatanjembatan yang berada di jalur ini juga umumnya sudah tidak layak karena banyak jembatan yang sudah berlubang dan lapuk sehingga bahayanya sangat tinggi. Selain masalah tersebut untuk perhubungan antar wilayah di Kabupaten Kotabaru juga kadang harus lewat daerah tetangga, seperti jalur perhubungan sengayam (Pamukan Barat) dan Pamukan Utara harus melalui wilayah Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, karena Kabupaten Kotabaru tidak memiliki jalur yang menghubungkan wilayah tersebut. Selain itu walaupun Kabupaten Kotabaru memiliki jalur penyeberangan Stagen-Tarjun yang menghubungkan antar wilayah pulau laut dengan wilayah yang berada di pulau besar Kalimantan, namun masih banyak masyarakat yang melewati jalur Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, karena sedikitnya kapal penyeberangan yang beroperasi di jalur Stagen-Tarjun sehingga waktu tunggunya sangat lama, selain itu juga untuk masuk pelabuhan penyeberangan Tarjun harus melalui jalan berbatu selama ± tiga puluh menit. Solusi untuk masalah ini sebaiknya dilakukan rehabilitasi ulang lagi terhadap

jalur transportasi yang ada di Kabupaten Kotabaru, dengan melakukan pengaspalan kembali yang lebih permanen, karena pengaspalan yang dilakuan sebelumnya lebih bersifat pengerasan tanah. Selain itu juga jembatan yang berada di jalur lingkar Pulau Laut dan jalan poros Serongga-Sengayam di perbaiki ulang dengan membuat jembatan dari beton, karena umumnya jembatan yang ada di jalur ini terbuat dari kayu dan besi tua. Agar jalan yang berada di lingkar pulau laut dan poros SeronggaSengayam tidak cepat rusak maka untuk angkutan alat berat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotabaru harus membuat jalur transportasi sendiri atau jalur khusus untuk alat berat yang bisa disediakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan bekerjasama dengan perusahaan yang bersangkutan seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasir dengan membuat jalur alat berat yang berada didaerah Petangis dan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasir Utara. Untuk jalur penyeberangan Stagen-Tarjun dilakukan penambahan kapal penyeberangan yang berkapasitas lebih besar, agar tidak terjadi pengantrian penumpang dan melakukan perbaikan jalan yang berada di jalur Serongga-Tarjun. Dan agar wilayah Kecamatan Pamukan Utara dengan Kecamatan Pamukan Barat dan Kecamatan Sungai Durian dapat ditempuh dengan cepat maka dibuat Jalan Poros yang menghubungkan ketiga kecamatan tersebut dan kecamatan lain dengan membuka jalur barat-timur Pamukan Barat dan Pamukan Utara yang dihubungkankan dengan jalur jalan Poros Serongga-Sengayam, dan mambuat jembatan layang yang dapat menghubungkan antara Pamukan Utara dan Sungai Durian karena kedua wilayah ini dipisahkan oleh sungai sehingga untuk transportasi antar daerah harus menempuh jalan memutar melewati Pamukan Barat. Selain itu untuk jalur laut yang meng hubungkan antar daerah khusunya antar Pulau Laut dengan Pulau Sembilan dibuat alat transportasi kapal yang melayani khusus jalur tersebut seperti Surabaya-Madura, karena selama ini belum ada jalur transportasi khusus untuk kedua pulau ini sehingga apabila ada keperluluan maka sarana transportasinya adalah kapal barang yang tidak memiliki jadwal pelayaran tertentu.

2. Jaringan Listrik dan Telekomunikasi Jaringan listrik dan telekomunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pembangunan suatu daerah, karena dengan adanya jaringan listrik dan telekominikasi yang baik maka informasi antar daerahpun akan lebih mudah didapat. Namun untuk beberapa wilayah di Kabupaten Kotabaru kebutuhan ini masih belum

sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Kotabaru, karena masih banyak wilayah yang belum dialiri listrik dan jalur telekomunikasi atau telepon. Sampai saat ini pembangunan sarana listrik dan telekomunikasi di Kabupaten Kotabaru masih terpusat di pusat pemerintahan saja. Sehingga untuk daerah-daerah terpencil di Kabupaten Kotabaru untuk mendapatkan fasilitas listrik masyarakatnya membuat jaringan listrik sendiri dengan cara swadaya yang dayanya sangat kecil karena hanya menggunakan mesin diesel kecil. Selain itu untuk telekomunikasi di Kabupaten Kotabaru juga demikian karena masih banyak wilayah yang tidak mendapatkan sinyal telepon, bahkan hal ini tidak hanya terjadi di wilayah terpencil saja namun juga di wilayah yang dekat dengan pusat kota seperti daerah Gunung Sari (Stagen) juga sulit untuk mendapatkan sinyal telepon atau hp padahal daerah ini jarak dengan pusat kota sangat dekat sekitar ± 18 km. Solusinya adalah pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru harus berupaya membangun sarana dan prasarana listrik yang ada di wilayah Kabupaten Kotabaru dengan bekerjasama dengan pihak PLN dan Telkom. Agar nantinya semua Masyarakat daerah Kabupaten Kotabaru bisa merasakan jaringan listrik dan telekomunikasi dengan baik. Sehingga dalam perkembangan informasi masyarakat daerah Kabupaten Kotabaru khususnya di daerah terpencil dapat memperoleh dan menyampaikan informasi dengan cepat. Untuk mengurangi keterbatasan kebutuhan jaringan listrik mungkin pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat membuat pembangkit listrik dengan tenaga air (PLTA). Dengan menggunakan bendungan yang terdapat di daerah Pulau Laut dan bekerjasama dengan pihak PLN. Karena suplai air di bendungan ini sangat besar yang kemudian listriknya bisa dialirkan kedaerah Pulau Laut maupun daerah lainnya yang menjangkau. Selain dapat menambah pasokan listrik juga dapat menghemat pengeluaran BBM. Sedangkan untuk kebutuhan jaringan telekomunikasi pemerintah Kabupaten Kotabaru bisa bekerjasama dengan pihak telkom ataupun swasta seperti telkomsel, indosat, maupun yang lainnya untuk memberikan kemudahan dalam membuka atau memperluas jaringan telekomunikasinya. Sehingga dengan adanya kerjasama yang baik maka diharapkan dapat memberikan keuntungan baik bagi pemerintah maupun bagi perusahaan terkait. Karena selama ini untuk menyampaikan informasi yang penting dari pusat kedaerah ataupun sebaliknya membutuhkan waktu yang sangat lama, karena harus menempuh jarak yang jauh. Dengan adanya jaringan listrik dan telekomunikasi yang baik maka diharapkan informasi yang ada lebih cepat diterima

dan dikembangkan baik melalui fax, email, maupun dengan jaringan telpon dan lainlain yang bisa mempercepat proses penyampaian informasi.

3. Kebutuhan Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah yaitu dengan cara menyediakan sarana pendidikan yang layak dan memadai. Dalam suatu pembangunan tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur perkembangan masyarakat suatu wilayah apakah sudah maju atau tidak. Dengan adanya pendidikan yang baik di suatu wilayah maka diharapkan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut juga menjadi lebih berkualitas. Dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka diharapkan pula pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada diwilayah tersebut. Di Kabupaten Kotabaru khususnya didaerah terpencil sarana pendidikan seperti guru, alat tulis, dan bahan ajar menjadi salah satu faktor yang sangat terbatas. Sehingga kegiatan belajar mengajar dibeberapa daerah di Kabupaten Kotabaru tidak dapat berlangsung dengan maksimal. Banyak sekolahan yang masih kekurangan guru karena pada umumnya guru-guru yang ada di Kabupaten Kotabaru adalah guru yang berasal dari luar daerah seperti Jawa yang pada umumnya tujuan mereka mengajar di Kalimantan adalah untuk mendapatkan gelar PNS, yang kemudian setelah mengajar beberapa tahun pindah lagi ke daerah asalnya sehingga kebutuhan guru tetap tidak terpenuhi. Disamping itu juga masih ada sekolahan yang belum memiliki guru tetap, karena sebagian besar gurunya merupakan tenaga kerja honorer dari sekolahan negeri lainnya. Selain itu masalah lainnya adalah sulitnya mendapatkan bahan ajar seperti buku pedoman, bahkan karena keterbatasan buku tersebut buku-buku lama dari kurikulum yang lama pun masih banyak yang dipakai sebagai bahan acuan belajar mengajar. Mungkin untuk daerah perkotaan atau kecamatan sarana ini sudah mulai terpenuhi namun untuk mendapatkan bahan ajar lain sangat sulit karena buku yang ada terbatas. Solusi untuk masalah ini adalah, untuk mengurangi kekurangan guru diharapkan pemerintah Kabupaten Kotabaru memberikan beasiswa pendidikan untuk melanjutkan kuliah sebagai tenaga pengajar kepada putra daerahnya dan setelah selesai langsung diangkat sebagai tenaga pengajar di wilayah tersebut. Selain itu

dalam melakukan pengangkatan pegawai negeri sipil diutamakan dari putra daerah Kabupaten Kotabaru sendiri. Sekarang ini cara ini sudah di tempuh namun masih kurang sosialisasi kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, sehigga masih perlu diadakan sosialisasi yang lebih baik lagi mungkin cara yang sudah ditempuk pihak pemerintah Kabupaten Kotabaru samapi saat ini adalah dengan cara membebaskan biaya pendidikan dari SD-SMA. Selain itu kepada guru yang mengajar di daerah atau desa terpencil juga diberikan insentif yang lebih tinggi dibandingkan denga daerah perkotaan atau kecamatan. Untuk masalah keterbatasan buku pelajaran pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat bekerjasama dengan salah satu atau beberapa pihak penerbit untuk menyediakan kebutuhan buku dan menyalurkannya secara merata ke daerah-daerah di Kabupaten Kotabaru yang digunakan sebagai acuan belajar mengajar.

4. Kawasan Lindung dan Budidaya Dalam perencanaan pola pemanfaatan ruang perlu diidentifikasi dan deliniasi kawasan lindung dan kawasan budidaya agar kelestarian yang ada di suatu daerah tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak negatif lainnya. Di kawasan Kabupaten Kotabaru khususnya untuk pengelompokan kawasan ini masih belum maksimal dan bahkan masih ada yang belum dilakasanakan. Kawasan penting yang ada di Kabupaten Kotabaru yang perlu dilindungi adalah kawasan Pulau Laut. Karena Pulau Laut secara langsung adalah sebagai penyangga daratan bagian pesisir timur-sealatan pulau besar Kalimantan yang secara geografis berfungsi sebagai penyangga abrasi pantai teritorial daratan sisi pesisir sebelah tenggara pulau besar Kalimantan yang memberikan kontribusi terhadap garis pantai diwilayah Kalimantan. Selain itu Pulau Laut juga memiliki kakayaan hasil tambang yang melimpah karena hampir sebagian besar wilayah Pulau Laut berpotensi sebagai area pertambangan batubara. Pulau Laut juga memiliki keanekaragaman hayati yang beragam yang merupakan miniatur hutan tropis, karena sebagian besar hutan tropis terdapat di Pulau Laut. Namun semua kekayaan alam yang ada di Pulau Laut tersebut kini semakin berkurang akibat aktivitas penambangan dan penebangan hutan yang merusak tatanan ekosistem di Pulau Laut. Kekayaan alam khususnya hutan dan tambang di wilayah Pulau Laut harusnya dilindungi agar tidak menimbulkan kerusakan ekologi, karena hutan di wilayah Pulau Laut merupakan area yang sangat vital bagi ketersedian air, khusunya

untuk ketersediaan air bersih bagi separuh penduduk Kabupaten Kotabaru yang mendiami

wilayah

Pulau

Laut.

Oleh

karenanya

menjadi

penting

untuk

mempertahankan ekosistem Pulau Laut dari aktivitas pertambangan dan penebangan hutan, karena sudah banyak lubang-lubang besar akibat penambangan dan penebangan hutan yang ada di wilayah Pulau Laut yang tidak direklamasikan dengan baik, yang dikhawatirkan selain merusak lingkungan juga dapat mengakibatkan Pulau Laut hilang tenggelam dihantam oleh gelombang laut. Karena untuk proses reklamasi atau memulihkan hutan-hutan yang rusak membutuhkan waktu sedikitnya lima belas tahun untuk rehabilitasi. Solusi untuk masalah ini adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru harus membuat aturan dan hukuman yang tegas untuk melarang kegiatan penambangan dan penebangan hutan diwilayah pulau laut dan menetapkan pulau laut sebagai kawasan lindung dan budidaya yang bukan hanya sebuah peraturan tertulis yang berada diatas kertas putih dan terus diabaikan dalam pelaksanaanya, karena umumnya kegiatan illegal Mining dan Illegal Loging yang ada di wilayah Kabupaten Kotabaru juga melibatkan oknum-oknum tertentu. Dan walaupun pemerintah kabupaten ingin membuka investasi janganlah disektor-sektor ekstraktif ini, karena pengembangan wilayah Pulau Laut masih bisa melalui sektor-sektor lain seperti kelautan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, pendidikan dan pusat pemerintahan, atau bahkan sebagai tempat penelitian. Selain itu pemerintah juga harus mendorong masyarakat Kabupaten Kotabaru khususnya yang berada di wilayah Pulau Laut untuk menjaga lingkungan hidup dan kelestarian hutan seperti yang di tumbuhkan pada masyarakat Bali untuk menjaga lingkungannya serta reboisasi kawasan hutan kritis sedini mungkin karena rusaknya lingkungan hidup juga dapat merusak tatanan sosial kemasyarakatan. Untuk kawasan budidaya di Kabupaten Kotabaru juga perlu dibangun karena juga berfungsi sebagai faktor pendukung pembangunan di Kabupaten Kotabaru. Kawasan ini berfungsi sebagai kegiatan yang berpotensi ekonomiyang tidak memberikan dampak kerusakan lingkungan. Untuk Pulau Sembilan, Kecamatan Pamukan Selatan, dan Pulau Laut bagian selatan maupun utara dapat di tetapkan sebagai kawan budidaya kelautan karena wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar dibidang kelautan, hal ini mungkin dapat didukung dengan membuat pabrik penolahan ikan, karena sampai saat ini Kabupaten Kotabaru yang memiliki sumber daya laut yang melimpah masih belum mempunyai pabrik pengolahan ikan. Untuk

wilayah yang berada di utara pulau besar Kalimantan seperti wilayah Kecamatan Pamukan Barat, Sungai Durian, Pamukan Utara dan sekitarnya dapat ditetapkan sebagai kawasan budidaya perkebunan dan kehutanan, seperti sawit, karet dan lainlain yang mamiliki komoditi ekspor yang tinggi. Bahkan mungkin untuk wilayah ini perlu dibuat pabrik industri pengembangan biofuel yang mendukung kebijakan nasional dalam rangka mengurangi impor minyak dan penghematan devisa negara, karena ketersediaan bahan baku utama berupa minyak sawit dan potensi pengembangan jarak pagar diwilayah ini relatif besar.

BAB III PENUTUP Kesimpulan

DAFTAR RUJUKAN Djakapermana, Ruchyat Deni.2003.Penataan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan Sebagai Konsepsi Pengembangan Wilayah dengan Mengoptimalisasikan Pemanfaatn SDA dan Lingkungan. Bogor:ITB http://id.kotabarukab.go.id/potensi_daerah.html http://id.kotabarukab.go.id/peta_administrasi.html http://id.kotabarukab.go.id/wilayah_geografis.html http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotabaru Proposal BPPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2006