Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERAN SERTA APIP DALAM PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA APBD (HIBAH) YANG DITERIMA OLEH PANWASLU Sangatta, 4 September 2015

PERAN APIP

TUGAS DAN FUNGSI APIP APIP melakukan pengawasan intern melalui: 1. Audit, terdiri atas: a. Audit Kinerja b. Audit dengan Tujuan Tertentu 2. Reviu 3. Evaluasi 4. Pemantauan 5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;  Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD;  Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 ttg Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Kutai Timur No. 46 Thn. 2011 ttg Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Bersumber dari APBD

 Belum ada aturan yang jelas dan tegas atas belanja hibah di daerah  Belum seluruhnya daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Hibah  Adanya permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan hibah  Hasil kajian dan rekomendasi KPK

Pengertian Hibah (Permendagri 39/2012) Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemda kepada : - pemerintah atau - pemerintah daerah lainnya, - perusahaan daerah, - masyarakat dan -organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

(ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat)

Pengertian Hibah (Permendagri 51/2015) Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kpd penerima hibah yg secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, yaitu belanja yg dianggarkan dlm APBD utk diberikan kpd KPU dan Panwaslu dlm rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yg dituangkan dlm NPHD.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu naskah perjanjian hibah yg bersumber dari APBD antara Pemda dgn Penerima Hibah

P E M B E R I A N H I B A H

o Hibah kpd Pemerintah diberikan kpd satker dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yg wilayah kerjanya berada dalam daerah yg bersangkutan.

o Hibah kpd pemda lainnya diberikan kpd daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan. o Hibah kpd perusahaan daerah diberikan kpd BUMD dlm rangka penerusan hibah yg diterima pemda dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. o Hibah kpd masyarakat diberikan kpd kelompok orang yg memiliki kegiatan tertentu dlm bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. o Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

K R I T E R I A

PEMBERIAN HIBAH

Sekurang-kurangnya harus berdasar atas: 1. Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan; 2. Tidak wajib dan tidak mengikat; 3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; 4. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Dukungan Peraturan Perundang-undangan Untuk Organisasi Kemasyarakatan & Masyarakat Yang Dapat Menerima Hibah Secara Terus Menerus Pengertian dikecualikan dari Peraturan Menteri ini adanya ketentuan perundang-undangan dalam bentuk UU, PP, Perpres, Inpres dan Keppres yang menegaskan pengalokasian APBD untuk organisasi atau lembaga tersebut.

PMI

• UU 36/2009 tentang Kesehatan. • Pasal 46 PP7/2012ttg Pelyn Darah.

PRAMUKA

Pasal 36 UU 12/2010 ttg Ger. Pramuka

KORPRI

Pasal 63 Kepres 24/2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI

KONI

Pasal 69 UU 3/2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional

PEMILUKADA

FKDM

FKUB FPK

Pasal 112 UU 32/2004 ttg Pemda SK Bupati Kutim No.200/K.204/2014 Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) SK Bupati Kutim No.200/K.202/2014 Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB)

SK Bupati Kutim No.200/K.177/2014 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Permendagri 32 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (2) point a. berbunyi : “ telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurangkurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;

PROSES PEMBERIAN HIBAH CALON PENERIMA HIBAH

USULAN TERTULIS

KDH SKPD TERKAIT

EVALUASI

REKOMENDASI PERTIMBANGAN

DPRD

TAPD DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA

PERKDH APBD

KUA/PPAS RAPBD

DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA

PERDA APBD

LAMPIRAN III KEP KDH (NAMA2 PENERIMA)

DOKUMEN PENCAIRAN HIBAH

NPHD

TRANSFER

Pelaksanaan dan Penatausahaan (Permendagri 39/2012)

H I B A H

 Hibah berupa uang ditetapkan dalam DPA-PPKD, hibah berupa barang atau jasa ditetapkan dalam DPA-SKPD.  KDH menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan KDH berdasarkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. Yg menjadi dasar penyaluran/penyerhan Hibah  Hibah dituangkan dalam NPHD yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: 1. Pemberi dan penerima hibah; 2. Tujuan pemberian hibah; 3. Besaran/jenis hibah; 4. Hak dan kewajiban; 5. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; 6. Tata cara pelaporan hibah;  KDH dapat menunjuk pejabat yang menandatangani NPHD  Penyaluran/penyerahaan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;  Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan LS.

Pelaksanaan dan Penatausahaan (Permendagri 51/2015)  

H I B A H

Kepala SKPKD menyusun DPA-PPKD setelah Perda ttg APBD dan Perbup ttg Penjabaran APBD ditetapkan sesuai peraturan perUUan. PPKD selaku BUD mengesahkan DPA-PPKD setelah mendpt persetujuan Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

 DPA PPKD utk pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas belanja hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kpd KPU dan Panwaslu.  Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kpd Panwaslu dituangkan dlm NPHD dan ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Panwaslu.  NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. Pemberi dan penerima hibah; b. Tujuan pemberian hibah; c. Besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan; d. Hak dan kewajiban; e. Tata cara penyaluran hibah.  NPHD dilampiri dgn pakta integritas dari penerima hibah yg menyatakan bahwa hibah yg diterima akan digunakan sesuai dgn NPHD  PPKD menerbitkan SPD sbg dasar pelaksanaan belanja hibah kegiatan pemilihan kpd Panwaslu.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN (Permendagri 39/2012)

 Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan kpd KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait  Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya  Penerima hibah berupa barang/jasa menyampaikan Laporan kpd KDH melalui SKPD terkait.  Hibah berupa barang yg belum diserahkan kpd penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca daerah

PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA a. usulan calon b. daftar penerima hibah c. NPHD d. pakta integritas penerima hibah e. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa PENERIMA a. Laporan penggunaan hibah b. Surat peryataan tanggungjawab penggunaan hibah c. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah catatan :  a dan b disampaikan kepada KDH  sedangkan c disimpan oleh penerima sebagai objek pemeriksaan.

PELAPORAN Laporan penggunaan hibah berupa uang paling sedikit memuat :  Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;  Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;  Hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;  Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan NPHD;  Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;  Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga;  Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA :

PENERIMA HIBAH :

 usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;  keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;  NPHD;  pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan  bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

 laporan penggunaan hibah;  surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan  bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa.

.....................DISAMPAIKAN KEPADA KDH PALING LAMBAT TGL 10 BLN JANUARI TAHUN BERIKUTNYA

PELAPORAN dan PERTANGGUNGJAWABAN (Permendagri 51/2015)

 Panwaslu menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kpd Bupati;  Penyampaian laporan tsb dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan;  Panwaslu bertanggungjawab secara formal dan material thp penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yg dikelolanya sesuai peraturan perUUan;  Dalam hal s.d berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, maka Panwaslu harus mengembalikan sisa dana tsb paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan sesuai dgn ketentuan peraturan perUUan;  Pengawasan atas pengelolaan dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pd peraturan perUUan.

1.

SKPD terkait melakukan monev atas pemberian hibah.

2.

Hasil monev disampaikan kepada Kepala Daerah dgn tembusan kpd SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi

pengawasan. 3.

Dalam hal hasil monev terdapat penggunaan hibah yg tdk sesuai dgn usulan yg telah disetujui, penerima hibah yg bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dgn peraturan perundang-undangan.

LAIN-LAIN Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala

daerah.

Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial

apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah tentang hibah dan bansos.

Peraturan kepala daerah tentang hibah dan bansos harus menyesuaikan Peraturan Menteri ini paling lambat sebelum ditetapkan persetujuan bersama antara Pemda dengan DPRD terhadap raperda APBD. Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

KERUGIAN NEGARA/ DAERAH DALAM RANAH HUKUM PIDANA DAN ADMINISTRASI NEGARA PIDANA

ADMINISTRASI NEGARA

PUTUSAN PIDANA TIDAK MEMBEBASKAN DARI TUNTUTAN GANTI RUGI. (Pasal 64 ayat (2) UU 1/2004)

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN DIPIDANANYA PELAKU TINDAK PIDANA (Pasal 4 UU 31/1999)

MASING-MASING RANAH HUKUM TIDAK DAPAT SALING MENIADAKAN/ MENGINTERVENSI PENYELESAIAN KERUGIAN:  PENCATATAN  PENILAIAN PENETAPAN  PEMBAYARAN KERUGIAN  PENGHAPUSAN  HUKUMAN ADMINISTRATIF

EFEK JERA MELALUI:  HUKUMAN PENJARA  HUKUMAN DENDA  HUKUMAN TAMBAHAN

HUBUNGAN HUKUM 1. Putusan hakim terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara. 2. Dalam hal nilai kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan SK pembebanan, kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai dalam SK pembebanan. 3. Apabila eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian negara telah disetorkan ke kas negara/daerah, pelaksanaan SK pembebanan diperhitungkan yang sudah disetorkan ke kas negara/daerah.

TITIK BERAT PENYELESAIAN KERUGIAN PIDANA

 TITIK BERAT PEMINDANAAN MENIMBULKAN EFEK JERA MELALUI DIJATUHINYA HUKUMAN, BAIK HUKUMAN PENJARA, HUKUMAN DENDA, DAN HUKUMAN TAMBAHAN;  PEMBUKTIAN ATAS PENGGANTIAN KERUGIAN BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG TERUNGKAP DAN SECARA NYATA TERBUKTI DIGUNAKAN ATAU DIUNTUNGKAN MELALUI TERDAKWA (DAPAT MENIMBULKAN PERBEDAAN DENGAN NILAI KERUGIAN MENURUT PEMBUKUAN).

VONIS PERADILAN

ADMINISTRASI NEGARA

 TITIK BERAT TUNTUTAN GANTI RUGI ADALAH UNTUK PENGEMBALIAN ATAU PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH:  TUNTUTAN DIDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI FORMAL YANG DISAMPAIKAN KEPADA TPKN/D ATAU MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR PENCATATAN;  TERKAIT DENGAN PENCATATAN DI DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH ATAU LAPORAN KEUANGAN ;  DAPAT MENJADI DASAR PENJATUHAN HUKUM ADMINISTRATIF LAINNYA.  DASAR HUKUM PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

SKTJM/KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Terima Kasih