Poskesdes.doc

POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Keperawatan Komunitas Dosen Pengajar : Ns. Yeria Allen, S.Kep, M.Kep

Disusun Oleh : KELOMPOK I Adi Hartono Aditya Wirayudha Ahmat Rafiqi Aisyah Andra Eger

PO.62.20.1.16.001 PO.62.20.1.16.002 PO.62.20.1.16.003 PO.62.20.1.16.004 PO.62.20.1.16.006

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALANGKARAYA PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN REGULER XIX A 2019 KONSEP DASAR POSKESDES

A. Pengertian Pos Kesehatan Desa, selanjutnya disingkat dengan Poskesdes, adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dibentuk sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar setiap hari bagi masyarakat di desa serta sebagai sarana untuk mempertemukan upaya masyarakat dan dukungan Pemerintah. Pelayanan Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader kesehatan. Pengertian “Desa” atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Tujuan 1. Tujuan Umum Terwujudnya masyarakat sehat yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi. 2. Tujuan Khusus a. Terselenggaranya upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya di bidang kesehatan. b. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan) dan kader kesehatan. c. Terselenggaranya pengamatan, pencatatan, dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) serta faktor-faktor risikonya (termasuk status gizi dan ibu hamil yang berisiko). C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Poskesdes meliputi upaya kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader kesehatan. Kegiatan Poskesdes, utamanya adalah pelayanan kesehatan dasar yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, kesehatan anak dan pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans penyakit, surveilans gizi, surveilans perilaku berisiko, surveilans lingkungan, dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka kegiatan di Poskesdes didukung dengan pencatatan dan pelaporan. Poskesdes merupakan pendorong dalam menumbuhkembangkan terbentuknya UKBM lain di masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Kegiatan dilakukan berdasarkan pendekatan edukatif atau kemasyarakatan yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh forum desa siaga aktif atau forum kesehatan lainnya yang sudah ada, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat. D. Fungsi POSKESDES

3.

1. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan guna lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. 2. Sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. E. Prioritas Pengembangan Mengingat Poskesdes merupakan salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar yang sekaligus menjadi wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan maka prioritas pengembangannya adalah: 1. Desa yang tidak terdapat atau yang sulit mengakses fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Rumah Sakit). 2. Desa di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. F. Manfaat 1. Bagi Masyarakat Desa

c.

a. Permasalahan kesehatan di desa dapat dideteksi secara dini, sehingga bisa ditangani dengan cepat dan diselesaikan, sesuai kondisi, potensi dan kemampuan yang ada. b. Masyarakat desa dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar (KIA/KB, peningkatan gizi masyarakat khususnya balita dan maternal, imunisasi termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, upaya mewujudkan lingkungan sehat, dan pengobatan sederhana termasuk trauma, didukung dengan penyediaan obat-obat esensial) serta pengetahuan dan keterampilan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kesiapsiagaan serta penanggulangan masalah kesehatan. c. Masyarakat dapat mengaktualisasikan diri dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 2. Bagi Tenaga Kesehatan (Bidan) a. Tenaga kesehatan (bidan) dapat mengaktualisasikan dirinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. b. Tenaga kesehatan (bidan) dapat lebih mudah memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. c. Tenaga kesehatan (bidan) mendapatkan informasi secara cepat tentang permasalahan kesehatan di masyarakat dan upaya kesehatan bagi masyarakat. 3. Bagi Kader kesehatan a. Kader kesehatan mendapatkan informasi lebih awal di bidang kesehatan. b. Kader kesehatan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Kader dapat menjadi teladan bagi masyarakat desanya. 4. Bagi Puskesmas a. Memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. b. Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama, yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. c. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat. 5. Bagi Sektor lain

Dapat memadukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan secara efektif dan efisien. G. Pengorganisasian Prinsip pengorganisasian Poskesdes adalah dikelola oleh masyarakat yang dalam hal ini kader kesehatan dengan bimbingan tenaga kesehatan. 1. Tenaga Poskesdes Agar Poskesdes dapat terselenggara, maka perlu didukung dengan tenaga sebagai berikut. a. Kader Kesehatan Kader kesehatan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang telah mendapatkan pelatihan/orientasi. b. Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan di Poskesdes minimal 1 (satu) orang bidan. Pemenuhan tenaga kesehatan Poskesdes awalnya dapat dilakukan atas bantuan Pemerintah daerah setempat, dan selanjutnya dilakukan secara bertahap oleh masyarakat sendiri. Diharapkan tenaga kesehatan yang akan membantu Poskesdes berdomisili di desa setempat. 2. Kepengurusan Poskesdes Kepengurusan Poskesdes dipilih melalui musyawarah dan mufakat masyarakat desa atau forum desa siaga aktif setempat, serta ditetapkan oleh Kepala Desa. Struktur pengurus minimal terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Susunan pengurus Poskesdes bersifat fleksibel sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan permasalahan setempat.

PENGEMBANGAN POSKESDES Poskesdes merupakan penggerak dalam pengembangan Desa Siaga Aktif sehingga pengembangan Poskesdes terintegrasi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah pengembangan Poskesdes sebagai berikut. A. Pendekatan Internal Langkah ini merupakan awal kegiatan, tujuan pendekatan internal adalah mempersiapkan petugas kesehatan dan aparat desa setempat, sehingga bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Poskesdes, dalam upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Persiapan ini bisa berbentuk sosialisasi, pertemuan dan pelatihan/orientasi yang bersifat konsolidasi yang tentunya disesuaikan dengan kondisi setempat. B. Pendekatan Eksternal Tujuan pendekatan eksternal adalah mempersiapkan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat sehingga bersedia mendukung penyelenggaraan Poskesdes. Untuk ini, perlu dilakukan berbagai pendekatan dengan tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah setempat. Jika di daerah tersebut telah terbentuk Forum Desa Siaga Aktif atau Forum Peduli Kesehatan lainnya, pendekatan eksternal ini juga dilakukan bersama dan atau mengikutsertakan forum-forum tersebut. Dukungan yang diharapkan adalah dukungan moril, finansial dan material, seperti kesepakatan dan persetujuan masyarakat, bantuan dana, tempat penyelenggaraan serta peralatan Poskesdes. C. Survei Mawas Diri (SMD) Tujuan SMD adalah menimbulkan rasa memiliki masyarakat (sense of belonging) melalui penemuan sendiri masalah kesehatan di wilayahnya serta memecahkan masalahnya sesuai dengan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki. SMD dilakukan oleh kader Poskesdes yang merupakan masyarakat setempat bersama tokoh masyarakat serta anggota Forum Desa dan Kelurahan

Siaga Aktif yang terlatih dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disepakati dengan bimbingan dari tenaga kesehatan setempat. Hasil SMD dicatat untuk menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan orientasi anggota masyarakat yang dinilai mampu melakukan SMD, seperti guru, anggota Pramuka, kelompok dasawisma, PKK, anggota karang taruna, murid sekolah, atau kelompok potensial lainnya yang ada di desa. Hasil dari SMD adalah data tentang masalah kesehatan serta potensi masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada di desa. D. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Tujuan penyelenggaraan MMD ini adalah untuk mencari alternatif pemecahan masalah kesehatan yang ditemukan pada saat SMD dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki desa. MMD diselenggarakan oleh semua pengurus Forum Desa Siaga Aktif bersama seluruh masyarakat. Data serta temuan lain yang diperoleh pada saat SMD disajikan, terutama adalah daftar masalah kesehatan, data sumber daya, serta skala prioritas kebutuhan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat. Hasil pendataan tersebut dimusyawarahkan untuk penentuan prioritas masalah yang akan ditindak lanjuti, dukungan dan kontribusi apa yang dapat disumbangkan oleh masingmasing individu/organisasi kemasyarakatan (ormas)/sektor yang diwakilinya, serta langkah-langkah pemecahan masalah untuk pengembangan Poskesdes. E. Pembentukan POSKESDES Secara operasional pembentukan Poskesdes dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Pemilihan Pengurus dan Kader kesehatan Poskesdes. Pemilihan pengurus dan kader kesehatan Poskesdes dilakukan melalui pertemuan khusus para pimpinan, pengelola, dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang disepakati, dengan fasilitasi Puskesmas. Jumlah kader kesehatan untuk setiap Poskesdes minimal 2 (dua) orang atau disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan dan kemampuan serta potensi desa setempat.

2. Pelatihan/Orientasi Kader Kesehatan. Pengelola dan kader kesehatan terpilih sebelum melaksanakan tugasnya, perlu diberikan pelatihan atau orientasi tentang pengelolaan Poskesdes. Pelatihan/orientasi dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai dengan pedoman pelatihan/orientasi yang berlaku. Pada waktu menyelenggarakan pelatihan/orientasi, sekaligus disusun rencana kerja (Plan of Action) Poskesdes yang akan dibentuk, lengkap dengan waktu dan tempat penyelenggaraan, para pelaksana dan pembagian tugas serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Materi pelatihan/orientasi antara lain mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan di Poskesdes, meliputi: a. Pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensinya, yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan kesehatan anak. b. Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko.\ c. Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, penyakit tidak menular serta faktor-faktor risikonya (termasuk kurang gizi). d. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawat-daruratan kesehatan melalui metode simulasi. 3. Pemenuhan/Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. a. Pemenuhan/penempatan tenaga kesehatan, terutama Bidan sebagai penyelenggara Poskesdes awalnya dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan untuk pengembangan selanjutnya, pemenuhan dapat dilakukan oleh masyarakat. b. Pelatihan tenaga kesehatan Sebelum melaksanakan tugasnya, tenaga kesehatan diberi pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang harus dimiliki serta tugas yang menjadi tanggung jawabnya oleh institusi yang berwenang di wilayahnya.

F. Pengembangan Jejaring Kerjasama Mengingat permasalahan kesehatan sangat kompleks, maka pemecahannya perlu melibatkan berbagai pihak baik yang ada di wilayah desa maupun dukungan dari mitra yang ada di luar desa, seperti individu/organisasi kemasyarakatan/institusi/sektor. Untuk memajukan Poskesdes, perlu adanya pembentukan dan pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna terlaksananya aktivitas Poskesdes yang optimal. Aktualisasi dari pengembangan jejaring Poskesdes, dapat dilakukan melalui temu jejaring UKBM secara internal di dalam desa sendiri dan atau temu jejaring antar-Poskesdes, serta temu jejaring antar-tenaga kesehatan. Untuk memantapkan kerjasama, juga diharapkan dapat dijadikan wahana untuk saling bertukar pengalaman dan memecahkan masalahmasalah yang ada di wilayah setempat dan dihadapi bersama. Selain jejaring program untuk proses pemberdayaan dibutuhkan juga dukungan kemitraan dari pihak lain. Untuk mendapatkan dukungan yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/ CSR) serta dukungan media massa untuk publikasi yang kelak mempercepat penyampaian informasi yang diharapkan desa sekitar terpapar informasi dan terpacu untuk mengembangkan upaya bidang kesehatan di wilayahnya.

PENYELENGGARAAN POSKESDES Penyelenggaraan Kegiatan Poskesdes secara rutin dilaksanakan oleh kader kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut dengan bimbingan Puskesmas setempat dan sektor terkait. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif (pengobatan) sesuai dengan kompetensi petugas kesehatan yang ada di Poskesdes. A. Kegiatan Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa yang dilaksanakan di Poskesdes adalah: 1. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas. a. Pemeriksaan kehamilan, meliputi pemeriksaan tinggi fundus uteri, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah serta pendeteksian dini tandatanda bahaya pada kehamilan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K). b. Pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT) untuk mencegah tetanus pada saat proses persalinan. c. Pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk mencegah timbulnya anemia/kurang darah. d. Penyuluhan atau konseling tentang gizi dan kehamilan serta KB setelah persalinan. e. Penyelenggaraan kelas ibu hamil. f. Penanganan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). g. Pertolongan persalinan aman, termasuk pencegahan infeksi. h. Kunjungan ibu nifas. i. Rujukan ke Puskemas/rumah sakit untuk kasus kehamilan/ persalinan/nifas yang tidak dapat ditangani di Poskesdes. 2. Pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui a. Penyuluhan tentang cara menyusui dan perawatan bayi yang benar. b. Penyuluhan tentang gizi bagi ibu menyusui dan KB setelah persalinan. c. Penyuluhan tentang penanganan permasalahan kesehatan bayi dan anak balita.

3. Pelayanan kesehatan untuk anak a. Perawatan bayi baru lahir. b. Pemeriksaan kesehatan anak. c. Pemantauan tumbuh kembangbayi dan anak balita. d. Pemberian lima imunisasi dasar lengkap. e. Penyuluhan gizi pada anak. f. Penanganan permasalahan kesehatan pada anak. 4. Penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), serta penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko. b. Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, penyakit tidak menular serta faktor-faktor risikonya (termasuk kurang gizi). c. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan melalui metode simulasi. B. Waktu Penyelenggaraan Sesuai dengan fungsi Poskesdes sebagai fasilitas pelayanan kesehatan guna lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat maka pelayanan dilaksanakan setiap hari. C. Tempat Penyelenggaraan Poskesdes perlu memiliki tempat pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kegiatan Poskesdes dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan: 1. Gedung Polindes yang ada, yang dikembangkan menjadi Poskesdes. Sarana gedung yang tersedia, seperti Balai Desa, Balai Pertemuan Desa, dan lain-lain. Selain memanfaatkan gedung tersebut, pengadaan tempat dan pembangunan Poskesdes dapat diupayakan dengan alternatif

pembiayaan melalui swadaya masyarakat, donatur/ dunia usaha/swasta, dan fasilitasi Pemerintah (Pusat atau Daerah). Pembangunan Poskesdes dengan fasilitasi pemerintah diperuntukkan bagi desa yang belum memiliki bangunan poskesdes, dengan persyaratan sebagai berikut. Kriteria Umum Masyarakatnya tidak mampu membangun secara swadaya a. Tersedia tanah/lahan yang tidak bermasalah atau bukan lahan sengketa b. Beberapa pertimbangan lokasi, antara lain: 1) Ketersediaan lahan di tengah pemukiman warga 2) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi) 3) Keamanan petugas kesehatan terjamin 4) Tidak berdekatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya c. Adanya kesepakatan dalam pembangunan poskesdes yang didasari oleh musyawarah masyarakat desa Kriteria Teknis a. Luas bangunan Luas ruangan/bangunan disesuaikan ketersediaan lahan sambil memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan/ kegiatan dan hal-hal yang berkaitan pemenuhan kebutuhan, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk ibu hamil, usia lanjut, dan penyandang cacat. 1) Jumlah ruangan dan kebutuhan sarana disesuaikan dengan jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan. 2) Pembangunan Poskesdes yang baru diprioritaskan menggunakan bahan bangunan yang berasal dari daerah setempat. 3) Bentuk luar dari Poskesdes dapat disesuaikan dengan model rumah adat setempat. b. Denah tata ruang Rancangan tata ruang/bangunan Poskesdes disesuaikan dengan fungsi sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk ibu hamil, usia lanjut, dan penyandang cacat. Pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di dalam Poskesdes, ruangan atau tempat yang ada dapat berfungsi sebagai: Tempat pendaftaran 1) Tempat tunggu 2) Ruang pemeriksaan

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Ruang tindakan (persalinan) Ruang rawat inap persalinan Ruang petugas Tempat konsultasi (gizi, sanitasi, dll) Tempat obat Ruang Laktasi Kamar mandi dan toilet

D. Peralatan POSKESDES Poskesdes perlu dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut. 1. Peralatan a. Peralatan Medis disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan. b. Peralatan non medis disesuaikan kebutuhan, seperti meubelair, sarana pencatatan, sarana komunikasi, sarana transportasi, media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), dan lain-lain. c. Membuat surat pernyataan untuk tidak mengalihfungsikan peralatan yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh Bupati/Walikota. Pemenuhan peralatan Poskesdes dapat dilaksanakan melalui: a. Pemanfaatan alat yang telah ada di Polindes. b. Swadaya masyarakat di bawah pengawasan dan pembinaan Puskesmas. c. Bantuan donatur/dunia usaha/swasta di bawah koordinasi Dinas Kesehatan setempat. d. Pengadaan alat Poskesdes dengan fasilitasi Pemerintah (Pusat atau Daerah).

2. Obat-obatan Jenis dan jumlah obat-obatan yang perlu disediakan Poskesdes sesuai dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan, yang penetapannya berkoordinasi dengan Puskesmas setempat. Penyediaan obat Poskesdes dapat dilaksanakan dengan:

a. Swadaya masyarakat di bawah pengawasan dan pembinaan Puskesmas. b. Bantuan donatur/dunia usaha/swasta dengan pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan setempat. c. Fasilitasi pemerintah (Pusat atau Daerah) melalui Puskesmas.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Para Pelaksana Terselenggaranya pelayanan Poskesdes melibatkan banyak pihak. Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam menyelenggarakan Poskesdes sebagai berikut. 1. Tenaga Poskesdes a. Tugas masing-masing pelaksana sesuai dengan kompetensi, kemampuan dan kewenangannya. 1) Bidan: • Memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat • Melakukan pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko. • Melakukan penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, serta penyakit tidak menular dan faktor-faktor risikonya (termasuk kurang gizi). • Melaksanakan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana serta kegawatdaruratan kesehatan melalui metode simulasi. • Melakukan pencatatan pelaporan terkait pelayanan kesehatan dasar yang diberikan. 2) Kader Kesehatan: • Membantu Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

•

• •

Melakukan pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), penyakit tidak menular dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Poskesdes. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan.

b. Tenaga pelaksana Poskesdes, baik tenaga kesehatan maupun kader kesehatan, terlebih dahulu mendapatkan pelatihan/orientasi tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dari institusi yang berwenang. 2. Petugas Puskesmas Kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Poskesdes minimum satu kali dalam sebulan. Peran petugas Puskesmas sebagai berikut. a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kader kesehatan dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan Poskesdes. b. Menyelenggarakan pelatihan atau penyegaran atau orientasi bagi kader kesehatan dan tenaga kesehatan Poskesdes. c. Melakukan analisis hasil kegiatan Poskesdes, menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Poskesdes bekerja sama dengan Forum Desa. d. Menerima konsultasi/rujukan dalam menangani berbagai kasus kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi oleh pelaksana Poskesdes. e. Mendukung pemenuhan/pengadaan alat dan obat-obatan yang dibutuhkan Poskesdes (jika diperlukan). f.

Melakukan konsultasi kepada Dinas Kesehatan setempat mengenai permasalahan yang dihadapi di Poskesdes baik dari segi tenaga, peralatan dan sarana lain serta dana.

F. Pembiayaan 1. Sumber Biaya Pembiayaan Poskesdes berasal dari berbagai sumber, antara lain: a. Masyarakat 1) luran pengguna/pengunjung Poskesdes. 2) luran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat. 3) Sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat. 4) Mobilisasi dana sosial lainnya. b. Swasta/dunia usaha peran aktif swasta/dunia usaha juga diharapkan dapat menunjang pembiayaan Poskesdes. Bantuan yang diberikan dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau tenaga, yakni sebagai sukarelawan Poskesdes. c. Hasil Usaha Pengelola dan kader kesehatan Poskesdes dapat melakukan usaha mandiri, yang hasilnya disumbangkan untuk biaya pengelolaan Poskesdes. d. Pemerintah Bantuan dari pemerintah terutama diharapkan pada tahap awal pembentukan, yakni berupa dana stimulan atau bantuan lainnya dalam bentuk sarana dan prasarana Poskesdes. 2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana a. Pemanfaatan Dana Dana yang diperoleh Poskesdes, digunakan untuk membiayai kegiatan Poskesdes, antara lain untuk: 1) Biaya operasional Poskesdes. 2) Bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan. 3) Modal usaha. b. Pengelolaan Dana Pengelolaan dana dilakukan oleh pengelola dan kader kesehatan Poskesdes. Dana harus disimpan di tempat yang aman dan jika mungkin mendatangkan hasil. Untuk keperluan biaya rutin disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader kesehatan yang ditunjuk. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dan dikelola secara bertanggung jawab.

3. Pola Tarif Penetapan tarif pelayanan di Poskesdes dilakukan melalui musyawarah masyarakat desa dengan fasilitasi Puskesmas, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala Desa. Prinsip yang perlu dipegang adalah bahwa besaran tarif tidak membebani masyarakat dan dapat digunakan untuk operasional Poskesdes. G. Pencatatan dan Pelaporan 1. Pencatatan Pencatatan dilakukan oleh kader kesehatan dan tenaga kesehatan segera setelah kegiatan dilaksanakan. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan format yang ada, antara lain: a. Buku catatan sasaran Poskesdes, yang mencatat jumlah seluruh warga dan masyarakat sekitarnya. b. Buku catatan rekapitulasi kegiatan pelayanan Poskesdes. c. Buku catatan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh Poskesdes. d. Buku catatan kegiatan usaha, apabila Poskesdes menyelenggarakan kegiatan usaha. e. Buku pengelolaan keuangan. f. Dan lain-lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan dan kebutuhan Poskesdes yang bersangkutan. 2. Pelaporan Kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Poskesdes, tetap harus dilaporkan oleh tenaga Poskesdes dengan mengacu format pelaporan Puskesmas disesuaikan dengan kegiatan di Poskesdes. Pelaporan dilakukan minimal satu bulan sekali pada saat diselenggarakannya Lokakarya Mini Puskesmas. Setiap Puskesmas harus menunjuk petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan pencatatan dan pelaporan terkait dengan pelayanan kesehatan dasar di Poskesdes. Berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan, Poskedes melaporkan kepada Pengurus Poskesdes dan Kepala Desa.