Posisi Indonesia Di Era Globalisasi.docx

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “Posisi Indonesia di Era Globalisasi” tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas sekolah. Dalam penyusunan makalah ini, kami banyak mengalami kesulitan, terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Saya telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Namun sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi tekhnik penulisan maupun tata bahasa. Tetapi walaupun demikian saya berusaha sebisa mungkin menyelesaikan karya ilmiah ini meskipun tersusun sangat sederhana. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Bapak/Ibu guru, yang tidak lelah dan bosan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada saya setiap saat.

2.

Orang Tua dan keluarga kami tercinta yang banyak memberikan motivasi dan dorongan serta bantuan, baik secara moral maupun spiritual. Demikian semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi saya dan para pembaca pada

umumnya. Sebagai seorang pelajar yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan makalah ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun, guna penulisan makalah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................ DAFTAR ISI ................................................................................................................

i ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................................ B. Rumusan Masalah ............................................................................................ C. Tujuan ..............................................................................................................

1 2 2

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian dan Ruang Lingkup Globalisasi

3

................................................

B. Pandangan Umum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), permasalahannya pada Era Globalisasi

........................................................

C. Krisis Multi Dimensi dan Program Reformasi yang Dijalankan

4

................

5

D. Agenda Ekonomi .............................................................................................

6

E. Trend Reformasi Struktur di Bidang Ekonomi, Politik, dan Sosial

..........

7

............................................

7

F. Repositioning Indonesia pada Era Globalisasi

G. Globalisasi dalam Kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Ekonomi H. WTO dan Pembangunan Berkelanjutan

................................................

7

......................................................

8

I. Konsep Ekonomi Pembangunan Konvensional Menuju Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

....................

8

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................................................ 10 B. Saran .................................................................................................................. 10

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 11

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Karena letaknya yang strategis sejak dulu Indonesia telah menjadi arena perebutan pengaruh oleh pihak asing. Negara ini telah melalui beberapa periodisasi penguasaan dan perebutan pengaruh, mulai dari Portugal, Belanda, hingga Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika Perang Dingin. Di masa mendatang tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kembali menjadi wilayah perebutan pengaruh oleh negara-negara besar. Hal ini bisa dilihat dengan kemunculan China sebagai hegemon baru di kawasan yang telah menggeser perimbangan kekuasaan sekaligus mengikis pengaruh Amerika di kawasan. Selain itu, Indonesia dan sekitarnya dapat menjadi daerah rawan sengketa mengingat Indonesia masih belum menyelesaikan masalah-masalah semisal batas laut dengan negara-negara seperti, Australia, Filipina, Palau, Papua Nugini dan Timor Leste. Proses perundingan perbatasan membutuhkan waktu yang lama, sementara itu hal ini akan menjadikan Indonesia rentan terhadap pengaruh asing akibat kontrol di perbatasan yang lemah. Mulai dari kejahatan transnasional hingga terorisme sangat mungkin dilakukan di Indonesia yang sangat luas dengan kondisi geografisnya dan pengawasan yang terbatas. Secara ringkas, hubungan antara posisi geografis yang strategis dan keberadaan negara Indonesia di masa mendatang akan ditentukan oleh dua hal. Pertama, seberapa baik negara ini menyelesaikan proses perundingan perbatasan. Hasil dari perundingan perbatasan dengan negara lain akan menentukan strategi pengelolaan perbatasan dan pertahanan. Kedua, strategi yang akan dilakukan Indonesia dalam mengantisipasi pengaruh China dan negara besar lainnya di kawasan Asia Timur. Letak dan kondisi geografis negara ini sangat mempengaruhi keberadaanya di masa depan. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk mengatasi dan menginisiasi tantangan di masa depan seorang diri. Sehingga menyandarkan pemerintah seorang diri untuk mengahadapi tantangan atas fakta geografis dari negara ini adalah hal yang keliru. Rakyat juga perlu mendukung pemerintah karena masa depan masyarakat Indonesia dipertaruhkan di sini.

1

B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi ? 2. Bagaimana posisi Indonesia di era globalisasi ? 3. Apa peranan Indonesia dimata dunia pada era globalisasi ?

C. Tujuan 1. Agar para pembaca dapat memahami yang dimaksud dengan globalisasi ? 2. Pembaca diharapkan dapat mengetahui bagaimana posisi Indonesia di era globalisasi ?

2

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian dan Ruang Lingkup Globalisasi Perkembangan pasar global yang momentumnya bersamaan dengan proses reformasi di Indonesia harus dihadapi dengan sikap profesional yang hanya dapat dicapai dengan spesialisasi dan sikap proaktif untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya transformasi dari aspek profesionalitas kepada semua pihak, terutama kalangan pemerintah, swasta, dan generasi muda sebagai pewaris perjuangan bangsa dan negara dalam menyongsong era globalisasi guna mewujudkan masyarakat madani. Aspek-aspek transformasi tersebut antara lain : 1.

Transformasi dari Orientasi lokal menuju orientasi global

2.

Sendiri menuju aliansi dan jaringan

3.

Orientasi teknis menuju orientasi pasar

4.

Fokus pada hasil menuju fokus pada nilai tambah

5.

Sikap reaktif dan pasif menuju sikap proaktif dan inovatif

6.

Orientasi jumlah dan kebutuhan menuju orientasi etika dan profesionalisme Ditandatanginanya

GATT

(General

Agreement

on

Trade

and

Tariff/GATT)

mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar pola perdagangan antarnegara. Sebagaimana diketahui prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam GATT meliputi prinsip dalam bidang perdagangan barang dan jasa, serta bidang investasi dan hak cipta. Dalam bidang perdagangan barang (goods) disepakati bahwa pada akhirnya tarif bea masuk akan menuju ke arah nol persen untuk seluruh komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Sedangkan di bidang perdagangan jasa (services) disepakati beberapa yang saling terkait antara satu prinsip dengan prinsip yang lain yang dtuangkan dalam suatu perjanjian perdagangan jasa (General Agreement on trade of services/GATS) yang terdiri dari prinsip utama (Prinsip MFNs dan prinsip national treatment) dan prinsip dasar (modalities dan presence of natural person). Sedangkan di bidang investasi disepakati prinsip Trade related Investment Measures (TRIMs) atau perdagangan terkait investasi yang berisi setiap kegiatan investasi yang menghasilkan output yang diperdagangakan secara internasional tidak boleh dihambat. Selanjutnya disepakati pula kegiatan perdagangan terkait hak cipta (Trade Related Intellectual Rights/TRIPs) yaitu setiap ciptaan yang diperdagangkan secara internasional mensyaratkan ciptaan tersebut harus dilindungi dari peniruan (pembajakan). Oleh karena itu setiap negara harus memiliki undang-undang hak cipta. Kemajuan pesat Iptek telah mengubah pola kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat digambarkan dengan pendekatan yang digunakan oleh Richard Crawford dalam bukunya yang cukup terkenal yaitu In The Era of Human Capital.Tahap-tahap kegiatan masyarakat seiring dengan perkembangan iptek terdiri dari tahap ekonomi pertanian (Agriculture economy), tahap ekonomi industri (Industrial economy) dan tahap ekonomi iptek (Knowledge economy).

3

B. Pandangan Umum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), permasalahannya pada Era Globalisasi Menurut para Funding fathers ketika Indonesia memasuki masa-masa persiapan proklamasi kemerdekaannya tidak terlepas dari pilihan bentuk negara Indonesia yang merdeka. Untuk menentukan pilihan tersebut tidaklah mudah bagi para pendiri karena pilihan tersebut merupakan pilihan yang bijaksana, visioner dan memiliki perspektif yang dalam. Pada masa awal kemerdekaan isu persatuan dan kesatuan bangsa menjadi isu terpenting bagi proklamator RI Soekarno dan Mohammad Hatta. Tema yang ditekankan pada masa itu adalah penanaman kesadaran berbangsa, cinta tanah air dan sosialisme Bhenika Tunggal Ika. Akan tetapi, disanasini terdapat gangguan berupa pemberontakan daerah atas pusat. Pemberontakan ini menjadi sebuah keharusan sejarah demi tercapainya kematangan negara kesatuan. Hanya saja pada masa orde baru, penanaman kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa lebih dilakukan dengan cara represif, sehingga kesadaran sebagai bangsa yang bersatu dalam wadah NKRI menjadi artikulatif. Yang berdampak pada longgarnya rasa nasionalisme, hal ini terbukti ketika orde reformasi lahir tahun 1998. Pada masa itu, terdapat tuntutan di segala bidang kehidupan yang menjadi agenda terpenting, yang menghasilkan tuntutan kebablasan dengan munculnya beberapa daerah untuk merdeka.Ketidakpuasan daerah pada masa orde baru menjadi peletup tuntutan tersebut. Perasaan bahawa pusat menjarah, menindas, dan menjajah daerah kaya sumber daya alam melahirkan rasa ketidakadilan daerah pusat. Ikatan kedaerahan yang terus menguat makin memperlemah rasa kesatuan berbangsa dan bertanah air.Tanpa mesti memakai media kekerasan, sementara waktu memang dapat dipahami tuntutan sebagian daerah karena ketidakpuasan mereka terhadap pusat. Ekpose atas ketidakpuasan tersebut memang diperlukan semata-mata untuk menyadaradarkan pusat bahwa rasa ketidakadilan daerah bukan lagi menjadi rahasia umum dan di atas kertas. Program otonomi daerah,pusat benar-benar menyadari akan pentingnya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial terhadap seluruh daerah. Terbukti dengan perlakuan pusat terhadap daerah Aceh dan Irian Jaya yang memberikan otonomi khusus kepada mereka ( 2 daerah yang berpotensi membentuk negara sendiri). Contoh lain lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan keputusan Mahkamah internasional harus dijadikan pelajaran berharga, karena hal ini bisa terjadi juga pada daerahdaerah lain. Lepasnya Timtim, pulau Sipadan dan Ligitan hanya diputuskan oleh seorang presiden dan secara administratif oleh pemerintah. Padahal masalah yang menyangkut hajad hidup orang banyak harus melibatkan DPR. Akan tetapi setelah kejadian DPR baru ribut dan menggunakan hak interpelasinya untuk menanyai presiden padahal semuanya sudah diputuskan mahkamah internasional. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, otonomi daerah akan memeperkokoh NKRI. Sehingga struktur geografis yang terhampar luas dengan kemajemukan masyarakat perlu diakomodasi melalui desentralisasi untuk menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan, 4

serta menjamin integrasi bangsa. Kekhawatiran penerapan otonomi daerah yang lausa akan menciptakan disintegritas bangsa sangat mengada-ada karena dalam sejarah di sejumlah negara di dunia belum pernah ada local goverment yang memberontak karena diberi otonomi. Sebaliknya, pemerintah daerah yang tidak memberi otonomi cenderung ingin berusaha lepas dari induknya. Dengan memberikan otonomi daerah kepada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah masing-masing lokal dapat terakomodasikan. Dengan demikian akan terwujud within diversity dan diversity in unity. Akan tetapi urgensi otonomi, dimana gelombang demokratisasi makin menyebar pada seluruh pemerintahan di dunia. Untuk menciptakan demokratisasi dalam pemerintahan, salah satu aspek yang ahrus dipenuhi adalah desentralisasi pemerintahan. Politik desentralisasi tersebut penting karena efisiensi dan inovasi

serta memberikan kesan adanya demokratisasi dalam

pemerintahan. Konflik-konflik karena krisis politik tersebut, termasuk pula krisis ekonomi yang sudah melanda Indonesia sejak tahun 1997, diyakini dapat diatasi melalui rekonsiliasi nasional dengan melakukan program reformasi. Akan tetapi rekonsilisasi ini hanya berlangsung di pusat saja. Sehingga perlu adanya upaya untuk menyelesaikan konflik di daerah. Oleh karena itu lahirlah gagasan negara federal sebagai solusi untuk konflik-konflik yang terjadi di daerah. Negara federal hanya cocok dilaksanakan di negara-negara dengan karakteristik tertentu, dan nampaknya Indonesia belum memenuhi karakteristik tersebut. Dengan demikian untuk sementara NKRI adalah pilihan final yang membuat perhatian kita sebagai bangsa hanya tertuju untuk kemakmuran negara ini, mengurangi kemiskinan, dan menekan habis rasa ketidakadilan. Kedepannya konsep negara federal mungkin dapat dipertimbangkan kerena memang lebih menjamin keadilan, namun saat ini tidak ada pilihan lain kecuali mempertahankan NKRI.

C. Krisis Multi Dimensi dan Program Reformasi yang Dijalankan Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 disebabkan oleh fundamental ekonomi Indonesia yang rapuh. Kerapuhan tersebut disebabkan oleh 3 faktor, pertama, rapuhnya struktur fundamental perekonomian (seperti struktur ekonomi nasional yang didominasi oleh kondisi pasar yang sarat dengan monopoli, oligopoli dan kartel, lemahnya para pelaku ekonomi dalam organisasi/birokrasi, manajemen dinosaurus, inefisiensi, distorsi tabungan dan investasi, serta kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, tidak konsisten, diskriminatif dan tidak transparan. Kedua, Kerapuhan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi selama ini adalah semua semu karena bertumpu pada pijaman jangka pendek, bukan pada peningkatan kemampuan teknologi dan inovasi. Oleh karena itu, kejatuhan rupiah menyebabkan meningkatnya beban utang berjangka pendek dalam mata uang asing (dolar AS). Ketiga, adanya neraca transaksi berjalan yang defisit. Antara lain permasalahan perbankan, kredit macet dan lain-lain, semuanya membawa dampak kepada peningkatan beban keuangan 5

yang menyebabkan distorsi pasar dan macetnya distribusi keuangan yang merupakan darah bagi kehidupan roda ekonomi nasional. Di sisi lain, krisis ekonomi disebabkan oleh rapuhnya fundamental politik nasional yang dicirikan oleh keamanan dan kesejahteraan (security and properity) yang pelaksanaan pemerintahan berakibat kekuasaan presiden yang powerfull dan melembaga dalam waktu lama, dan konsep good governance pemerintahan yang tenggelam oleh banyaknya manipulasi, KKN, sert penyimpangan kekuasaan (abused of power), Serta pendekatan kepada masyarakat yang semakin melemah dalam praktek pemerintahan dan pembangunan sehingga sebagian besar rakyat meras dirinya sebagai kaum tertindas. Krisis ekonomi dan politik tersebut terus terakumulasi yang akhirnya berimbas kepada krisis sosial. Adapun krisis sosial yang muncul di tengah masyarakat dapat diidentifikasi menjadi beberapa bentuk : 1. Krisis kepercayaan kepada kepastian hukum 2. Krisis identitas dan persaudaraan berbangsa dan bernegara 3. Krisis budaya dan etika

D. Agenda Ekonomi Secara garis besar ada beberapa agenda ekonomi penting dalam rangka mengingatkan kembali tugas pemerintah dan kalangan swasta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agenda ekonomi itu bisa dikelompokkan dalam beberapa aspek, yaitu: 1.

Aspek Pengelolaan Perekonomian Nasional, meliputi :

a.

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat maupun penegakan hukum di setiap bidang ekonomi

b. Transparansi dan kejujuran yang menciptakan suatu good governance dalam pengelolaan ekonomi nasional. c.

Pengembangan institusi dan kelembagaan yang credible dan capable menjawab tugas, tanggung jawab dan tantangan masa depan ekonomi bangsa.

d. Koordinasi dan sinergi kerja yang berbasis kepada kesamaan visi, misi dan tujuan serta tanggung jawab berbangsa dan bernegara antar berbagai komponen bangsa yang terlibat 2.

Aspek Pemulihan Sektor Riil, meliputi :

a. Prinsip pemberdayaan dalam berbagai hal yang meliputi peningkatan kapabilitas dan daya saing pelaku ekonomi, kebijakan ekonomi yang kondusif untuk pemulihan, dan pemulihan kepercayaan dunia internasional akan iklim ekonomi indonesia yang baik. b. Pemerataan dalam pemanfaatan aset-aset produktif bangsa dalam perspektif pemberdayaan dan optimalisasi harta kekayaaan negara (HKN) yang berlimpah namun belum sepenuhnya terkelolah dengan baik. 3.

Aspek Penyehatan Kondisi Keuangan

6

a. Pemberdayaan kapabilitas keuangan negara dengan upaya penurunan defisit, peningkatan pendapatan, dan optimalisasi pemanfaatan keunagan negara. b. Pengembangan prinsip transparansi dan tanggung jawab setiap penggunaan dan pemanfaatan dana publik. c.

Penyehatan perbankan nasional dalam rangka mendukung pemulihan sektor riil maupun mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan nasional.

d.

Pemberdayaan institusi atau lembaga pengelola keuangan negara, mulai dari departemen, lembaga negara, BUMN/BUMD, badan-badan serta institusi lainnya.

E. Trend Reformasi Struktur di Bidang Ekonomi, Politik, dan Sosial Krisis yang melanda bangsa dan negara Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial, telah menimbulkan tren baru bahkan paradigma baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tren reformasi struktural yang sedang terjadi dan akan membawa bangsa dna negara menuju Indonesia baru yang lebih baik dan cerah serta berdaya saing tinggi di tengah persaingan global dan pengaruh perubahan dunia yang mondial.

F. Repositioning Indonesia pada Era Globalisasi Indonesia perlu melakukan repositioning dalam kancah perpolitikan dan ekonomi internasional dengan melakukan berbagai sikap dan tindakan sebagai berikut: a.

Tanamkan jiwa dan sikap kemandirian sebagai bangsa dalam bidang politik dan ekonomi

b. Mendudukkan posisi Indonesia sebagai stabilisator kawasan ASEAN dan Asia c.

Memandang Globalisasi secara Proporsional

G. Globalisasi dalam Kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Ekonomi Globalisasi dan pembangunan berkelanjutan bukan berhubungan erat, melainkan memiliki hubungan sebab-akibat. Sulit diletakkan bahwa degradasi lingkungan yang terjadi di negara-negara berkembang sebagian besar merupakan tanggung jawab dari negara maju. Investasi oleh negara maju di negara berkembang telah menguras sumber daya alam yang melebihi kemampuan daya dukung dari sumber daya alam tersebut. Hal ini terjadi karena teknologi yang digunakan bukanlah teknologi yang akrab dengan lingkungan, tetapi teknologi yang telah ketinggalan zaman, teknologi yang tidak peduli terhadap dampak lingkungan. Sementara teknologi yang akrab lingkungan telah dilindungi oleh negara maju dengan Trade Related Aspects on Intellectual Property (TRIPs), sehingga bila diterapkan biayanya tidak terjangkau oleh negara-negara berkembang.

7

H. WTO dan Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan bertumpu pada 3 pilar atau dimensi yaitu ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dimana ketiga pilar tersebut secara simultan diterapkan pada pengelolaan aset berupa sumber daya alam, infrastruktur dan sumber daya manusia. Akan tetapi pada praktiknya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam WTO hanyalah pernyataan di atas kertas. Negara maju berupaya mendorong percepatan liberalisasi perdagangan yang kurang adil dan seimbang kerana berbagai persyaratan perdagangan produk, khususnya bidang lingkungan hidup, diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi penguasaan teknologi, akses pada teknologi akrab lingkungan, dan pendanaan bagi penguasaan teknologi akrab lingkungan.

I.

Konsep

Ekonomi

Pembangunan

Konvensional

Menuju

Konsep

Ekonomi

Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Dalam konsep ekonomi konvensional dikenal adanya kebebasan pasar (Laissez faire). Dalam hal ini tidak memperbolehkan intervensi pemerintah dalam operasi pasar. Kekuatan pasarlah yang akan menciptakan tatanan dan keharmonisan secara otomatis. Hal ini diperkuat oleh adam smith bahwa terdapat simetri antara kepentingan publik dan swasta. Konsep laisses faire kemudian dikoreksi oleh Keynes yang menyatakan bahwa setiap ekuilibrium pasar tidak selalu konsisten dengan kesempatan kerja penuh karena adanya ketidaksempurnaan pasar dan berbagai kekuatan. Untu itu diperlukan peran pemerintah lewat kebijakan fiskal dan moneter untuk menciptakan kesempatan kerja penuh. Akan tetapi, teori ini memiliki kelemahan yang sama dengan laissez faire, yaitu kalau laissez faire meletakkan tanggung jawab penciptaan kesempatan kerja penuh pada kebebasan pasar, lalu keynes meletakkan tanggung jawab itu sepenuhnya pada pundak pemerintah. Setelah teori keynes dianggap tidak mampu memecahkan permasalahan, terutama masalah pengangguran, maka muncul paham neoliberal yang berpendapat bahwa regulator yang penting dalam kehidupan ekonomi adalah pasar bukan pemerintah. Kebebasan individu merupakan keharusan mutlak dan pembukaan pasar seluas mungkin, dimana mekanisme pasar akan diatur oleh persepsi individu. Paham ini yakin bahwa pengetahuan para individu akan dapat memecahkan kompleksitas ketidakpastian ekonomi. Paham neoliberal ini menyebabkan dunia didominasi oleh perusahaan transnational campanies (TNCs), dimana perusahaan trans/multinasional umumnya berbasis di negara-negara maju. Yang ternyata 1/3 perdgangan dunia didominasi oleh TNCs yang melakukan perdagangan antar mereka sendiri. Akibatnya TNCs telah berubah wujud menjadi kontrol tidak langsung dari dominasi yang dilakukan sebelum perang Dunia II oleh kekuatan kolonial. Dengan demikian globalisasi yang sebenarnya dengan jargon persaingan bebas belum sepenuhnya

terjadi,

karena

perusahaan-perusahaan

TNCs

telah

diperburuk

dengan

ketidakbersihan operasional meraka, karena mereka telah menyogok negara-negara tempat mereka beroperasi termasuk negara-negara berkembang.Sehingga jika mereka ingin berinvestasi, 8

maka akhir-akhir ini harus dilihat secara obyektif, apakah praktik-praktik kotor mereka masih berlanjut atau tidak. Pertanyaan krusialnya adalah bagaimana tujuan-tujuan sosial dapat direalisasikan jika konsep laissez faire dan intervensi pemerintah telah gagal dan terbukti tidak efektif. Ilmu ekonomi tidak mempunyai jawaban atas pertanyaan krusial tersebut. Sehingga Reformasi sosial tidak dapat dilakukan dalam ilmu ekonomi positif karena adanya anathema terhadap penilaian dan komitmen yang dituntut pada kebebasan individu yang tidak terkekang. Oleh karena itu, hanya ada kalimat cateris paribus (suatu asumsi dalam ilmu ekonomi bahwa hal-hal lain dianggap tetap/tidak berubah) yang secara luas dipakai.

9

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Globalisasi dapat memiliki dampak positif maupun negatif bagi suatu negara. Hal ini tergantung seberapa besar kekuatan atau daya saing suatu negara dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Indonesia telah ikut ambil bagian dalam proses globalisasi ekonomi. Sehingga Indonesia telah memiliki upaya-upaya dalam menyonsong era globalisasi ekonomi tersebut. Indonesia sendiri telah diprediksi oleh beberapa ahli akan memiliki posisi penting dalam tatanan ekonomi global bersama sebagian negara-negara kawasan Asia lainnya yang diperhitungkan dalam pergeseran peta kekuatan global. Peran Indonesia dalam globalisasi adalah dengan ikut berperan aktif dalam berbagai lembaga ekonomi internasional.Diantaranya adalah ASEAN,Bank Dunia,APEC,dan WTO. Indonesia juga anggota organisasi Negara-negara pengekspor minyak yang disebuat OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). Namun karena Indonesia saat ini merupakan pengimpor minyak,maka keanggotaanya sedang dikaji lagi. Indonesia sangat berperan penting dalam ekonomi internasional, Kawasan Asia Tenggara yang secara geoekonomi mempunyai nilai strategis, menjadi incaran bahkan pertentangan kepentingan negara-negara besar di dunia.

B. Saran Dengan masuknya globalisasi

yang membawa berbagai dampak bagi Indonesia,

diharapkan pemerintah dapat mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia, antara lain seperti melalui: a. Perlunya pemerintahan yang pro-Rakyat. b. Pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri. c. Harus mengembangkan lokal ekonomi. d. Perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat, pasar domestik, dan fasilitas publik. e. Perluasan pengembangan usaha bersama. f. Membuat pasar kebutuhan dan permintaan nasional. g. Penguasaan industry pengelolaan barang mentah hasil SDA Indonesia.

10

DAFTAR PUSTAKA http://kedudukanstrategisindonesia.blogspot.com/ http://wahyuancol.wordpress.com/kepulauan-indonesia/ http://ceptt094.blogspot.co.id/2014/03/peran-dan-posisi-indonesia-pada-era.html#axzz48QGADMic

Halwani,Hendra.2002.Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi.Jakarta:Ghalia Indonesia Winarno,Budi.2010.Melawan Gurita Neoliberalisme.Pringwulung:Erlangga http://carapedia.com/pengaruh_globalisasi_pada_perkembangan_ekonomi_indonesia_info 2530.html (5 Maret 2013)

11