Policy Brief Sistem Informasi.docx

Policy Brief November 2018

Oleh: Bella Putri Ayuni, Ferawati Aini, Isma Ardayani

Percepatan Kebijakan Satu Peta Provinsi Riau I. Membuat pola collaborative governance dalam penerapan Smart City secara terpadu (Government,

NGO, provate company, society, OPD) II. Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat atau sasaran dari aplikasi III. Perlunya monitoring dan evaluasi dari sistem informasi IV. Melakukan bimbingan teknis atau pelatihan terhadap sasaran dari program tersebut

Latar Belakang Di dunia internasional, e-Governance berkembang cukup pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menimbulkan peningkatan tuntutan publik atas perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah. Berbagai negara telah melakukan serangkaian upaya untuk menerapkan prinsip – prinsip Good Governance serta memanfaatkan peningkatan teknologi komunikasi dan informasi untuk menyelenggarakan e-Governance. Wacana mengenai Good Governance sektor publik di Indonesia sudah mulai dikembangkan oleh beberapa pihak walaupun belum adanya kebijakan pemerintah yang secara formal mengharuskan penerapan prinsip – prinsip e-Governance dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia masih jarang sekali membahas tentang e-Governance, akan tetapi pemerintah telah memperkenalkan e-Government melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Adanya keterkaitan penerapan eGovernance dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dalam studi manajemen dan kebijakan publik teknologi dipandang sebagai instrument untuk membantu dan

mengelola keterbatasan rasional atau dikenal dengan sebutan ‘bounded rationality’ dengan menawarkan fasilitas dan alat bantu dalam proses pembuatan keputusan (Simon. 1976,p.286). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Dalam pelayanan publik diperlukan adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Adapun penyelenggara layanan publik ini merupakan peran pemerintah setempat. Kebijakan yang mengarah pada layanan publik yang berbasis pada teknologi yakni e-government yang biasanya mengacu pada penggunaan teknologi informasi meliputi teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi komunikasi berbasis web lain untuk meningkatkan dan mengembangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di sektor publik (Harris, 2000 dalam Sharma dkk, 2012).

Tinjauan Smart Collaborative Governance Dalam konsep governance paling dasar, terdapat tiga aktor penting yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Fungsi pemerintah menciptakan hukum-hukum yang bersifat kondusif dan menciptakan lingkungan politik yang sesuai dengan ketentuan negara, fungsi swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, dan fungsi masyarakat adalah berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik serta mengajak masyarakat lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam aktifitas sosial, ekonomi dan politik. Dalam konsep good governance, pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari sekian banyak stakeholder dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa. Stakeholder yang lain dapat disebut yang pertama, BPD (Badan Pemerintahan Daerah) sebagai resprentasi masyarakat politik, kedua, elemen masyarakat sipil (desa adat, LSM, NGO dan kelompokkelompok sosial). Pembahasan Sistem Informasi Sistem informasi ini akan membuat masyarakat semakin mudah ketika adanya sikronisasi dalam pola collaborative governance antar mitra, kesesuaian implementasi program akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program dengan dilaksanakan secara terpadu . sosialisasi yang kurang mengenai suatu program dapat menyebakan program tidak berjalan optimal maupun efektif dan efisien. Namun pada masing-masing daerah terkendala dengan pola collaborative governance yang

penerapannya belum terpadu sehingga keberjalanan dari progam sistem informasi tersebut belum maksimal. Ketika semua program-program yang dijalankan sudah menggunakan pemanfaatan ITE dan IOT. Maka, diharapkan dalam penerapan smart public service sistem informasi dibentuk BIMTEK kepada obyek dari program tersebut. Inisiasi dari adanya BIMTEK ini berguna secara umum untuk menyukseskan program dengan output obyek program dapat menggunakan sistem informasi dengan benar serta berjalan secara optimal. Penutup Sistem informasi yang di tawarkan di beberapa daerah lewat kebijakan yang dibuat membuktikan bahwa dalam kebijakan tersebut belum efisien dan efektif dalam penerapannya. Kemudian hal tersebut berpengaruh terhadap pola collaborative governance yang juga belum tercapai dengan baik di setiap daerahnya. Rekomendasi  Membuat pola collaborative governance dalam penerapan Smart City secara terpadu (Government, NGO, provate company, society, OPD) 

Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat atau sasaran dari aplikasi



Perlunya monitoring dan evaluasi dari sistem informasi



Melakukan bimbingan teknis atau pelatihan terhadap sasaran dari program tersebut

(CYB), I. A. (2008). Electronic Government for Developing

Countries.

Geneva:

International Telecommunication Union. Hardjaloka,

L.

(2014).

Studi

Penerapan

E-

Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi

Di

Sektor

Publik.

Jurnal

Recgtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3 No.3 435-452. Keta, M. (n.d.). Smart City, Smart Administration And Sustainible Development . Romanian Economic and Business Review, Vol. 10 No. 3 hal. 43-56. http://www.dosenpendidikan.com/stakeh older-pengertian-menurut-paraahli-contoh-hubungan-macam/

http://www.gurupendidikan.co.id/pengertia n-dan-4-ciri-inovasi-menurut-paraahli-terlengkap/ Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1-11. Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal Of Public Administration Research & Theory, 550. T Rahmawati, S. (2015). Smart City. Makasar: STIMIK HANDAYANI MAKASAR. Rukayat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi. Saputro, H. E. (2017). Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Profesional FIS UNIVED Vol. 2 No.1. Simatupang, P. (2017). ANALISIS KEBIJAKAN; KONSEP

DASAR

PELAKSANAAN. Pertanian, 1-21..

DAN Analisis

PROSEDUR Kebijakan