News / Nasional
Komnas HAM Temukan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Peristiwa Tolikara Senin, 10 Agustus 2015 | 11:45 WIB
Terkait
Koalisi Masyarakat Sipil Sayangkan Isu Tolikara Bergeser ke Isu Agama Fahri Hamzah: Kesepakatan Damai Tak Bisa Hentikan Proses Hukum di Tolikara Meski Hati-hati, Polisi Tidak Hentikan Kasus Tolikara Umat Islam dan Umat Kristen Tolikara Sepakat Saling Memaafkan
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan sejumlah dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa kerusuhan di Tolikara. Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, ada empat temuan pelanggaran, antara lain intoleransi dan hak untuk hidup. "Dari hasil pemantauan kita, ada permintaan keterangan, kita lihat obyeknya, maka Komnas HAM menemukan empat dugaan pelanggaran HAM," ujar Maneger di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (10/8/2015).
Maneger mengatakan, Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hak atas kebebasan beragama. Saat tim turun ke lokasi, Bupati Tolikara Usman Wanimbo membenarkan adanya peraturan daerah tentang pembatasan agama dan pengamalan agama tertentu di Tolikara. "Bupati Tolikara Usman Wanimbo mengakui sudah menandatangani perda bersama dua fraksi DPRD Tolikara tahun 2013. Perda itu dalam perspektif HAM dinilai diskriminatif," kata Maneger. Namun, saat itu Usman tidak memegang surat perda tersebut dan hingga kini Komnas HAM belum menerima salinannya. Maneger mengatakan, Usman berjanji akan segera menyerahkannya ke Komnas HAM. Selain itu, Komnas HAM juga menemukan dugaan pelanggaran hak untuk hidup. Peristiwa Tolikara yang terjadi pada 17 Juli 2015 itu mengakibatkan tewasnya satu warga dan 11 orang lainnya mengalami luka tembak. "Faktanya, kami temukan adanya 12 warga Tolikara yang tertembak, satu di antaranya meninggal. Tim Komnas HAM ke enam rumah sakit," kata Maneger. Ketiga, pelanggaran terhadap hak atas rasa aman warga Tolikara. Maneger mengatakan, peristiwa tersebut meninggalkan rasa takut yang mendalam bagi warga sekitar. "Ada sekitar 400 pengungsi, ada ibu-ibu lebih dari 100 yang mengalami rasa takut luar biasa. Ada juga anak-anak. Ini satu fakta," kata dia. Terakhir, kata Maneger, adanya dugaan pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan. Pembakaran sejumlah ruko pada peristiwa tersebut, kata dia, telah melumpuhkan sentra ekonomi di Tolikara. Belum lagi terbakarnya sejumlah rumah yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal. "Ada pembakaran yang menyebabkan terbakarnya puluhan kios, ada rumah penduduk dan juga rumah ibadah. Itu adalah pelanggaran terhadap hak kepemilikan," ujar Maneger. Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait kasus Tolikara ini. Komnas HAM berharap agar kejadian serupa tidak lagi terjadi, baik di Tolikara maupun di daerah lainnya.
Sila dalam pancasila Sila pertama , Ketuhanan Yang Maha Esa, karen tidak ada nya keadilan bagi umat beragama muslim yang ingin melaksanakan ibadah pada hari raya idul fitri
UUD 1945 Yang terkait Pasal 28 E ayat 1 hak untuk memeluk agama dan beribadah
Penyebab Kerusuhan Tolikara papua surat edaran gidi larang idul fitri? Kerusuhan berbau SARA terjadi di tolikara papua. Umat muslim di seluruh indonesia panas sepanas panasnya karena saudara muslim di papua di larang sholat idul fitri dan ketika sholat berlangsung dilempari dan masjid atau mushala dibakar. Sebenarnya info masih simpang siur. Entah masjid atau mushola. lalu belakangan beredar sebuah surat edaran dari GIDI yang melarang umat islam sholat idul fitri di tolikara. Meski kemudian terjadi kontroversi tentang kebenaran surat ini. Ada yang mengatakan hoax ada yang mengatakan benar benar. Bingung. Sementara Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa insiden kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015), dipicu oleh kesalahpahaman. Polisi tengah menelusuri sebab-sebab kesalahpahaman tersebut. Badrodin menuturkan, pada 13 Juli 2015, Kepala Polres Tolikara Ajun Komisaris Besar Polisi Suroso mendapat surat edaran yang mengatasnamakan Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Isi surat itu menyatakan bahwa umat Islam di kabupaten itu tidak boleh melaksanakan aktivitas keagamaan di wilayah tersebut lantaran GIDI tengah mengadakan Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Pemuda GIDI tingkat internasional. "Kapolres kemudian berkoordinasi dengan Presiden GIDI. Ternyata, Presiden GIDI menyatakan surat itu tidak resmi karena tidak disetujui," ujar Badrodin di kantornya, Senin (20/7/2015). Suroso kemudian berkoordinasi dengan Bupati Tolikara Usman Wanimbow. Ia memberitahukan bahwa surat itu tak berlaku. Usman pun bertanya kepada panitia acara GIDI perihal surat itu. Kepada Bupati, panitia mengaku telah mendapatkan pemberitahuan pembatalan surat tersebut. Mengetahui surat tersebut dibatalkan, Usman dan Suroso menganggap persoalan itu sudah beres. Namun, nyatanya, kerusuhan justru terjadi ketika umat Islam di Kaburaga melakukan shalat Id pada Jumat pagi. Sekelompok orang mendatangi tempat shalat Id. Polisi berupaya menenangkan massa dan memberikan tembakan peringatan. Namun, massa tak menggubris hingga pembakaran terjadi pada rumah dan kios yang merembet ke mushala.
CONTOH KASUS PELANGGARAN HAM DI DUNIA INTERNASIONAL 1. Contoh kasus pelanggaran HAM ( Hak Asai Manusia ) Dunia Internasional : Pelangaran israel dan palestina Israel merupakan wilayah yang terbentuk dari perkumpulan orang-orang Yahudi yang mengungsi ke wilayah Palestina. Orang-orang yahudi diterima baik oleh banga Palestina, namun kemudian membentuk sebuah negara bernama Israel. Israel sedikit demi sekidt mulai memperluas wilayahnya dengan mengusir penduduk asli. Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel kini dapat menguasai sebagian besar dari wilayah Palestina, sedangkan palestina kini hanya wilayah kecil yang terletak ditengah negara Israel. Israel selalu melakukan penyerangan langsung terhadap Palestina. Terdapat ribuan warga Palestina menjadi korban. Bahkan relawan yang membantu ikut menjadi korban. Palestina kini berjuang untuk mendapatkan pengakuan PBB sebagai suatu negara, namun diakuinya palestina tidak menghentingkan peperangan tersebut, sampai-sampai banyak hukum internasional yang dilanggaran oleh Israel. namun tidak ada ketegasan PBB.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM meliputi : 1. Kejahatan genosida; 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan Pelanggaran HAM
Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
v Menurut pasal 28 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Hak untuk diakui sebagi pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” v Sedangkan secara yuridis, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang attau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”
v Dalam konteks Negara Indonesia, Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi Negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia.
Bentuk - Bentuk pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:
Ø Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.
Ø Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.
Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusi aseperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya.
b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapidapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang di sengaja dan sebagainya.
Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
a. Kejahatan Genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
- Membunuh anggota kelompok
- Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok.
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
- Pembunuhan - Perampasan
- Pengusiran - Perbudakan
Sila yang terkait dalam pancasila :
Sila ke 2, kemanusiaan yang adil dan beradab : tidak ada keadilan sama sekali dan tidak ada adab kemanusian karena bayak sekali penyiksaan yang ada di sana
Instrumen HAM
¨ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES(KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)
¨ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
¨ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
¨ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
¨ UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
¨ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
¨ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998
¨ KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1993 TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
¨ UNDANG UNDANG DASAR 1945
¨ KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVII/MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM
Faktor – faktor penyebabnya antara lain:
masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme); adanya pandangan HAM bersifat individulistik yang akan mengancam kepentingan umum (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme); kurang berfungsinya lembaga – lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan); dan pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer.
Disamping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, menurut Effendy salah seorang pakar hukum, ada faktor lain yang esensial yaitu “kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab”.
Kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab ini melanda dalam berbagai lapisan masyarakat, nasional maupun internasional untuk mengikuti “hati sendiri”, enak sendiri, malah juga kaya sendiri, dan lain – lain.
Akibatnya orang dengan begitu mudah menyalahgunakan kekuasaannya, meremehkan tugas, dan tidak mau memperhatikan hak orang lain. Sedangkan faktor Eksternal dan Internalnya adalah Internal : Keadaan psikologis para pelaku, sifat egois, tidak toleran pada orang lain, dan tingkat kesadaran para pelaku pelanggaran HAM. Eksternal : -Perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum -Struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM -Struktur ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran hukum dan HAM -Teknologi yang digunakan secara salah dapat menimbulkan kejahatan kerah putih Upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia
1. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhirakhir ini contoh; Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak.
2. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan 3. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan hak asasi manusia. Sumber :
http://www.komnasham.go.id/informasi/images-portfolio-6/2013-03-18-05-4420/nasional/257-undang-undang-republik-indonesia-nomor-40-tahun-2008tentang-penghapusan-diskriminasi-ras-dan-etnis PENYEBAB KONFLIK PERANG ISRAEL VS PALESTINA
Bagi sebagian orang mungkin masih bertany-tanya mengapa Israel dan Palestina selalu bermusuhan hingga baku hantam senjata. Kita akan memahami jika kita tahu sejarah Kaum Yahudi dan sejarah berdirinya. konflik ini adalah konflik berkepanjangan yg telah berlangsung selam 60 tahun lebih. ditilik dari awal mula penyebab konflik, intinya adalah perebutan wilayah Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Israel adalah negara yg didirikan untuk kaum Yahudi. Kaum Yahudi adalah kaum yang tidak memiliki tanah air dan tersebar d seluruh penjuru dunia.Karena kasus Holocoust yg dialami kaum yahudi oleh Nazi Jerman, d putuskan memberikan tempat bagi kaum yahudi untuk bertempat tinggal.
Setelah melalui proses yang amat panjang akhirnya pada 1948, kaum Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel. Dengan kemerdekaan ini, cita-cita orang orang Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk mendirikan negara sendiri, tercapai. Oleh Inggris mereka ditawarkan untuk memilih kawasan Argentina, Uganda, atau Palestina untuk ditempati, tapi mrk lebih memilih Palestina. Sejak awal Israel sudah tidak diterima kehadirannya di Palestina, bahkan di daerah mana pun mereka berada. Karena merasa memiliki keterikatan historis dengan Palestina , akhirnya mereka berbondong2 datang ke Palestina. mengapa Palestina? sebenarnya konflik ini sangat berkaitan dg unsur Agama, para Yahudi, sangat ingin mengambil atao menempati Bukit Zion dan sekitarnya (daerah palestin, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerussalem timur) yg dikeramatkan dan d percaya oleh mereka bahwa tempat itu tempat suci tuhan mereka. Dg datangannya bangsa Yahudi ke Palestina scr besar2an, Mulailah terjadi perampasan tanah milik penduduk Palestina oleh pendatang Yahudi. Pada masa inilah, perlawanan sporadis bangsa Palestina mulai merebak. Berdasarkan perjanjian Sykes Picot tahun 1915 yang secara rahasia dan sepihak telah menempatkan Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris. Dengan berlakunya sistem mandat atas Palestina, Inggris membuka pintu lebar-lebar untuk para imigran Yahudi dan hal ini memancing protes keras bangsa Palestina. Aksi Inggris selanjutnya memberikan persetujuannya melalui Deklarasi Balfour pada tahun 1917 agar Yahudi mempunyai tempat tinggal di Palestina. Pada tahun 1947 mandat Inggris atas Palestina berakhir dan PBB mengambil alih kekuasaan. Resolusi DK PBB No. 181 (II) tanggal 29 November 1947 membagi Palestina menjadi tiga bagian. Hal ini mendapat protes keras dari penduduk Palestina. Mereka menggelar demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan PBB ini. Lain halnya yang dilakukan dengan bangsa Yahudi. Dengan suka cita mereka mengadakan perayaan atas kemenangan besar ini. Bantuan dari beberapa negara Arab dalam bentuk persenjataan perang mengalir
ke Palestina. Apa yang dilakukan Yahudi dalam merebut Palestina tidaklah terlepas dari dukungan Inggris dan Amerika. Berkat dua negara besar inilah akhirnya Yahudi dapat menduduki Palestina secara paksa walaupun proses yang harus dilalui begitu panjang dan sulit. Sejak 1918 hingga 1948, sekitar 600.000 orang Yahudi diperbolehkan menempati wilayah Palestina. Tahun 1956, Gurun Sinai dan Jalur Gaza dikuasai Israel, setelah gerakan Islam di kawasan Arab dipukul dan Abdul Qadir Audah, Muhammad Firgholi, dan Yusuf Thol’at yang terlibat langsung dalam peperangan dengan Yahudi di Palestina dihukum mati oleh rezim Mesir. Dan pada tahun 1967, semua kawasan Palestina jatuh ke tangan Israel. Peristiwa itu terjadi setelah penggempuran terhadap Gerakan Islam dan hukuman gantung terhadap Sayyid Qutb yang amat ditakuti kaum Yahudi. Tahun 1977, terjadi serangan terhadap Libanon dan perjanjian Camp David yang disponsori oleh mendiang Anwar Sadat dari Mesir. Akhirnya, terbentuklah HAMAS sebagai bentuk organisasi dari rakyat palestina yang ingin melepaskan wilayahnya dari kependudukan Israel dengan garis keras (mata d balas mata). Jadi, pendek kata, Israel menyerang palestina untuk memperluas wilayahnya dan mendapatkan wilayah2 yg d inginkannya, termasuk Jalur Gaza. dg alasan rohani (mengambil kembali daerah2 suci mrk) mereka menghalalkan segala cara biarpun harus membunuh orang2 tdk bersalah. padahal, Yerussalem pun adalah kota suci bagi 3 agama, yakni Islam, Kristen dan Yahudi. oleh para elite yahudi israel, kota suci ini d jadikan bagian dari negaranya. Padahal menurut PBB kota ini adalah Kota International karena memiliki kepentingan thdp beberapa agama. Saat ini, bila kita ingin mengunjungi Yerusalem, sangat sulit karena d jaga ketat oleh israel yang merasa memilikinya
Proses perdamaian dalam konflik Israel-Palestina Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Usaha untuk proses perdamaian konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama bertahuntahun. Namun, kekerasan terus berlanjut di Timur Tengah dan sikap "semua atau tidak sama sekali" terhadap perdamaian, "berlangsung pada hampir seluruh abad ke-20".[1]
Semenjak tahun 1970-an, usaha paralel telah dilakukan untuk menemukan solusi konflik Arab-Israel dan konflik Israel-Palestina. Negara seperti Mesir dan Yordania telah menandatangani perdamaian dengan Israel, sementara beberapa negara lain masih belum melakukannya.