Pihak Pemohon.docx

Kabupaten Tangerang, 20 Februari 2017 Perihal : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat Dengan Hormat, Perkenankan Kami ; 1. Nama

: Wahyudin

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil

Alamat

: Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang

2. Nama

: Dimas Mochtar

Pekerjaa

: Pegawai Negeri Sipil

Alamat

: Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten T a n g e r a n g Nomor Urut 2; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1).Argha Bayu Setiawan,SH.; 2). F a h m i S.H.; Yang berkantor di Gedung Graha Wisata Flat I Lt.2 Nomor 2 Jalan Surya Kencana Raya Nomor 1 Pamulang 102240, Telepon 021-3149316, berdasarkan surat kuasa Februari 2017,

khusus bertanggal

21

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------

Pemohon;

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan

Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316,selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008; 3) Bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (legal standing) PEMOHON 1) bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; 2) bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 44.2 Tahun 2009 tentang Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tangerang Tahun 2017 (selanjutnya disebut Berita Acara KPU Tangerang Selatan 44.2/2017), Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2017 dengan Nomor Urut 2 (dua); 3) Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 1) bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; demikian pula Termohon dalam jawabannya bertanggal 23 Februari 2017 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) PMK15/2008; 2) Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2017 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 18 F e b r u a r i

2017 berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 58.2 Tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tangerang Tahun 2017 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Tana Tidung 58.2/2017) tanggal 18 Februari 2017 (Bukti P-13), sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada tanggal 21 Februari 2017, yaitu tiga hari kerja setelah tanggal penetapan 18 Februari 2017; 3) bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 17.15 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 299/PAN.MK/2009; 4) bahwa Termohon dalam jawabannya bertanggal 29 Februari 2017 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; 5) bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah ternyata penetapan dimaksud adalah bertanggal 18 Februari 2017. Dalam persidangan tanggal 29 Februari 2017, bukti tertulis tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon maupun Termohon; 6) bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”, serta Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 yang berbunyi, “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”. Dengan demikian, antara pengajuan permohonan keberatan dan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Pemilukada telah terlampaui. Selain itu, dalam persidangan tidak terbukti adanya halhal yang menghalangi Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam tenggang waktu yang ditentukan; 7) bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), akan tetapi permohonan diajukan telah melewati tenggat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 8) bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; 1) Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tahun 2017 pada Pemilukada Kabupaten Tangerang dengan nomor urut 2 (dua) berpasangan dengan Dimas Mochtar sebagai calon wakil bupati Kabupaten Tangerang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2027 (Bukti P-1) dan Pemohon juga akan menghadirkan saksi dua (dua) orang calon bupati yaitu: a. Nama

: Fajar Mustaqim ,S.Sos

Status

: Calon Bupati Kabupaten Tangerang nomor urut 1;

Alamat

: Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Identitas : terlampir. b. Nama

: H.M. Giantri Ramadhan

Status

: Calon Bupati Kabupaten Tangerang nomor urut 3;

Alamat

: Kota Tangerang;

Pekerjaan: Swasta; Identitas : terlampir. Serta akan menghadirkan pihak Terkait dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang juga ahli dari Lembaga Survey Indonesia B a n t e n ; 2) Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 17 Februari 2017 dan

telah ditetapkan hasil

penghitungan suara oleh Termohon sesuai Berita Acara Nomor 57.2 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Surat Keputusan yang dibuat Termohon Nomor 58.2/2017 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017. a. Bahwa pada lampiran 1 Model DB1-KWK yang ditandatangani Termohon, pada poin 1 jumlah pemilih perempuan dari 3 kecamatan tertulis Kecamatan Setu 1.941+ Kecamatan Pondok Aren 1.141+ Kecamatan Ciputat 5.80 = 2.662

(suara),

seharusnya jumlah pemilih perempuan yang benar 3.662 (suara). Jadi selisih penjumlahan dalam rekapitulasi jumlah pemilih adalah 1.000 (suara). Bukti P-9; b. Bahwa pada lampiran 1 Model DB1-KWK yang ditandatangani Termohon, pada poin 6 jumlah surat suara yang terpakai tertulis Kecamatan Setu 4.349 + Kecamatan Pondok Aren 2.568 + Kecamatan Ciputat 1.246= 8.163 surat suara, sementara menurut lampiran 2 Model DB1-KWK jumlah surat suara sah yang terpakai adalah 8.203 surat suara. Jadi seharusnya surat suara sah terpakai lebih sedikit atau sama dengan surat suara terpakai, bukan sebaliknya sebagaimana yang terjadi dan tertuang dalam lampiran 1 dan lampiran 2 model DB1-KWK (Bukti P-9). Hal ini menunjukkan inkonsistensi, kelalaian dan/atau kesengajaan Termohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilukada yang akibatnya menjadikan kekacauan dalam proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilukada di Kabupaten Tangerang tahun 2009; c. Bahwa Pemohon tidak menandatangani hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tangerang,

karena

Termohon

telah

melakukan

kekeliruan sehingga

terdapat selisih

penghitungan suara di Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang. Bahwa di Kabupaten Tangerang terdiri dari 3 kecamatan, bahwa selanjutnya 3 kecamatan yang melaksanakan Pemilukada dengan jumlah keseluruhan sebanyak 43 TPS, dengan perincian: a) Kecamatan Setu 21 TPS; b) Kecamatan Pondok Aren 14 TPS; c) Kecamatan Ciputat 8 TPS; 3) Bahwa perolehan suara Pemohon se-Kabupaten Tangerang versi Termohon berjumlah 1.539 suara (Bukti P-9), sedangkan menurut versi Lembaga Survey Indonesia Provinsi Banten berjumlah 1.552 Suara (Bukti P-14), sehingga ada selisih 13 suara; A.

Urutan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Tangerang versi Termohon, (Bukti P-13); a. Pasangan Fajar Mustaqim, S.Sos dan Andreas sebanyak 2.348 Suara atau memperoleh sekitar 28,62 persen (Partai Pengusung PKS); b. Pasangan H. M. Giantri Ramadhan dan Dewi Sebanyak 1.631 Suara atau memperoleh sekitar 19,88 Persen (Partai Pengusung Golkar) dan Hanura); c. Pasangan Wahyudin dan Dimas Mochtar sebanyak 1.539 atau memperoleh sekitar 18,76 Persen (Partai Pengusung Demokrat, PAN); B. Perolehan suara Rill Count Pemilukada Kabupaten Tangerang versi ahli dari LSI Banten. (Bukti P-14)

No

KABUPATEN TANGERANG

1 Fajar Mustaqim-Andreas 2 Wahyudin-Dimas Mochtar 3 Giantri Ramadhan-Dewi

619 9 163

Fajar Mustaqim-Andreas Wahyudin-Dimas Mochtar Giantri Ramadhan-Dewi

1.598

45,00% 20,00% 35,00% 100,00%

4) Bahwa jumlah pemilih pada Pemilukada Kabupaten Tangerang versi Termohon berjumlah

10.109

pemilih

(Bukti

P-10)

dan

hasil

rekap

detil perpemilih 3

Kecamatan (Bukti P-3), sedangkan menurut versi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang berjumlah 11.324 pemilih (Bukti P-11), dengan demikian terdapat selisih jumlah pemilih sebesar 1.215 pemilih; 5) Pada tahun 2009 seharusnya tidak ada Pemilukada karena pada tahun 2009 ada Pemilu legislatif dan pemilu presiden, bahwa tahapan Pemilu Presiden belum selesai yaitu dimana presiden dan wakil presiden belum dilantik oleh MPR tapi Pemilukada di Kabupaten Tangerang sudah dilaksanakan. Sedangkan banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang ingin dan seharusnya melakukan Pemilukada pada tahun 2017 tetapi tidak bisa dilaksanakan, yaitu harus dimajukan pada tahun 2016 atau harus dimundurkan pada tahun 2017. Kenapa

suatu kabupaten boleh mengadakan Pemilukada tahun

2017 sedangkan begitu banyak kota dan kabupaten lain di Indonesia tidak boleh dan Pemilukada tahun 2017. Patut dipertanyakan adanya surat keputusan persetujuan atau izin menyelenggarakan Pemilukada 2017 di Kabupaten Tangerang baik dari KPU Provinsi, KPU Pusat dan Menteri Dalam Negeri, apa yang menjadi pertimbangannya,

dasar

karenanya mohon dihadirkan dalam persidangan ini saksi-saksi

dari KPU Provinsi Banten, KPU Pusat dan Mendagri; 6) Bahwa mengingat persidangan ini adalah mengenai selisih hasil penghitungan suara dimana Pemohon wajib menguraikan penjelasan rinci mengenai: a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon pada Pemilukada Tangerang 2017 dan menyatakan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon pada Pemilukada Tangerang 2017 dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; c. Bahwa dengan adanya bukti selisih penghitungan suara sebagaimana Bukti P-9 dan Bukti P-14, dan juga dengan adanya bukti selisih jumlah pemilih sebagaimana Bukti P-10 dan Bukti P-3 yang bertentangan dengan Bukti P-11. Maka Berita Acara Nomor 57.2 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 58.2 Tahun 2009 harus dibatalkan; 7) Bahwa kemudian harus dinyatakan oleh Pemohon berapakah dan bagaimanakah hasil penghitungan suara yang benar? Maka penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon adalah apabila ada Pemilukada ulang di Kabupaten Tangerang dengan tahapan yang sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12/2008 atas Perubahan 32/2004 yaitu tahapannya selama 6 bulan yang tidak terputus-putus yang tahapannya dimulai pada bulan Januari tahun 2016. Pemohon merasa kesulitan untuk melakukan penghitungan yang benar terhadap hasil Pemilukada Tangerang tahun 2017, yaitu bagaimana harus menghitungnya karena telah terdapat selisih DPT sejumlah 1.215 pemilih; 8) Legal Standing Pemohon adalah (Bukti P-13). Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tangerang pada Pemilukada Kabupaten Tangerang tahun 2017; 9) Bahwa

dalam

proses

melaksanakan

tahapan

jadwalnya,

Termohon

tidak

mencantumkan dan tidak melaporkan atau mengumumkan kepada masyarakat umum melalui surat edaran atau media lokal harta kekayaan pribadi dua kandidat nomor urut 6 dan nomor urut 8, sesuai dengan tahapan jadwal yang diatur dalam Peraturan Teknis KPU Nomor 15 Tahun 2008 (Bukti P-16). Serta Surat Keputusan penetapan tahapan Pemilukada yang dikeluarkan KPU Kabupaten T a n g e r a n g (Bukti P-2); 10)Kerugian hak konstitusi Pemohon adalah: a. Adanya kekeliruan dan selisih penghitungan suara di Kecamatan Setu; b. Adanya Selisih jumlah Pemilih di Kabupaten Tangerang sebanyak 1.215 pemilih; c. Tahapan Pemilukada Kabupaten Tangerang tahun 2017 yang dibuat oleh Termohon tahapannya tidak berturut-turut selama 6 bulan dimana harusnya tahapan itu adalah 6 bulan sesuai dengan UU 12/2008 atas perubahan UU 32/2004. d. Pada tahun 2017 ditiadakan Pemilukada oleh KPU dan Mendagri karena pada tahun 2017 ada pemilu legislatif dan pemilu presiden, semua Pemilukada tahun 2017. 11)Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 58.2 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 tertanggal 18 Februari 2017 adalah hari Minggu, dimana surat keputusan tersebut baru sampai ketangan Pemohon pada hari senin tanggal 19 Februari 2017, dengan demikian Pemohon masih dalam tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan ini; 12)Sehubungan dengan butir 1 sampai dengan butir 13 di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk membatalkan berita acara yang dibuat Termohon Nomor 57.2 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dan Surat Keputusan yang dibuat Termohon Nomor 58.2 Tahun 2017 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kaerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 tertanggal 18 Februari 2017 (hari Kamis); Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan membatalkan Berita Acara Termohon Nomor 57.2 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota; 3. Menyatakan membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 58.2 tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 tertanggal 18 Februari 2017; 4. Menyatakan diadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Ulang Kabupaten Tangerang dengan tahapan selama 6 bulan berturut-turut dan tidak terputus-putus yang tahapannya dimulai pada bulan Januari tahun 2016. 5. Dan atau keputusan lain yang dianggap adil oleh Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI.

PEMOHON/KUASA HUKUM ARGHA BAYU SETIAWAN.,SH

FAHMI.,SH