Petunjuk Teknis Pengisianpd

BUPATI GROBOGAN Jln. Gatot Subroto No. 6 Telp. (0292) 421040 (Hunting) PURWODADI 58111

Purwodadi, 26 Juni 2009 Nomor Lampiran Perihal

: 141.3/2864/II :: Petunjuk Teknis Pengisian Perangkat Desa Th. 2009.

Kepada : Yth. Camat se-Kab. Grobogan di Tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Bupati Grobogan 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan ini perlu kami sampaikan petunjuk teknis Pengisian Kekosongan Perangkat Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, petunjuk teknis dimaksud agar Saudara sosialisasikan kepada Pemerintahan Desa untuk ditindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut : A. PEMBENTUKAN PANITIA 1. Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati perihal Ijin Pengisian Perangkat Desa. 2. Panitia dimaksud berjumlah ganjil yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat. 3. Anggota BPD tidak dapat menjadi Panitia. 4. Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sebagaimana contoh lampiran I. 5. Panitia dapat membentuk pembantu panitia untuk membantu tugas panitia yang bersifat teknis. 6. Pembentukan pembantu panitia ditetapkan dengan Keputusan Panitia, sebagaimana contoh lampiran II. B. PENYUSUNAN RENCANA BIAYA PENGISIAN KEKOSONGAN PERANGKAT DESA. 1. Untuk kelancaran pelaksanaan pengisian perangkat desa Panitia menyusun rencana biaya pengisian perangkat desa dengan mengacu azas efisiensi, efektivitas, tranparansi akuntabilitas dan kewajaran. -1-

2. Rincian biaya dipergunakan untuk biaya administrasi (pengumuman, formulir pendaftaran, soal ujian penyaringan, pembuatan Surat Keputusan, pelaporan), penelitian syaratsyarat calon, honorarium panitia/petugas, pelantikan, konsumsi dan rapat-rapat. 3. Rincian biaya tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan Keputusan Pengesahan, sebagaimana contoh lampiran III. 4. Keputusan Kepala Desa tentang pengesahan biaya Pengisian Perangkat Desa wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan. 5. Sumber biaya untuk pengisian kekosongan perangkat desa berasal dari APBDesa, Bantuan APBD Kabupaten Grobogan dan Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. 6. Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat tidak dapat berasal dari Calon dan paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan biaya. C. PENYUSUNAN TATA TERTIB PENGISIAN KEKOSONGAN PERANGKAT DESA. 1. Untuk menjamin pengisian kekosongan perangkat desa berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Panitia menetapkan Keputusan tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa. 2. Tata tertib disusun secara obyektif dengan berpedoman pada ketentuan yang ada. D. PENDAFTARAN CALON. 1. Penduduk yang memenuhi syarat dapat mengajukan lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri yang ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia sebagaimana contoh lampiran IV, dengan melampirkan : a. Pasfoto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 4 (empat) lembar; b. Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana contoh lampiran V; c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana contoh lampiran VI; d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagaimana contoh lampiran VII; e. Foto copy ijasah/STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

-2-

f. Foto copy akta kenal lahir/akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; g. Surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, sebagaimana contoh lampiran VIII; h. Surat pernyataan yang menyatakan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana contoh lampiran IX; i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah, sebagaimana contoh lampiran X; j. Surat Pernyataan Berkelakuan Baik, sebagaimana contoh lampiran XI; k. Foto copy KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. l. Surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang bagi PNS yang akan mencalonkan menjadi Perangkat Desa lainnya (sebagaimana contoh lampiran XII), yaitu : 1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jendral Lembaga tertinggi/ Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat; 2. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi; 3. Bupati/walikota bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota; atau 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal. m. Surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI dan POLRI yang akan mencalonkan menjadi Perangkat Desa lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (sebagaimana contoh lampiran XIII). 2. Panitia melakukan penelitian berkas Bakal Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (sebagaimana contoh lampiran XIV); 3. Berdasarkan Berita Acara dimaksud, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa dan dikirimkan kepada Panitia dengan tembusan Bupati melalui Camat, sebagaimana contoh lampiran XV; 4. Calon yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, terkait dengan keabsahan dan kebenaran persyaratan calon. -3-

E. UJIAN PENYARINGAN. 1. Calon diseleksi melalui ujian tertulis oleh Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengumuman Calon Perangkat Desa lainnya; 2. Materi ujian tertulis disusun dan dibuat oleh Panitia secara jujur dan rahasia; 3. Materi ujian dengan standar tamatan SLTP dan dibuat dalam bentuk pilihan berganda, dengan materi yang meliputi : a. Pancasila dan UUD 1945, sebanyak 25 soal; b. Bahasa Indonesia, sebanyak 25 soal; c. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, sebanyak 25 soal; d. Pengetahuan Umum, sebanyak 25 soal. 4. Bagi Calon Modin atau Perangkat Desa Lainnya yang menjalankan tugas pokok fungsi seperti Modin, selain mengikuti ujian tertulis juga mengikuti ujian praktek dan lisan di bidang agama/pengetahuan yang terkait dengan tugas Modin. 5. Hasil ujian praktek dan lisan dituangkan dalam Berita Acara. 6. Ujian penyaringan dengan alokasi waktu 120 menit dilaksanakan di Kantor Desa atau tempat netral lain, pada hari dan tanggal yang sudah yang ditentukan oleh Panitia. 7. Peserta ujian dan Ketua Panitia menandatangani Berita Acara pelaksanaan ujian setelah ujian selesai dilaksanakan. 8. Ujian penyaringan, koreksi hasil ujian dan pengumuman dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari. F. PEMBATALAN UJIAN PENYARINGAN. 1. Dalam hal terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lain sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian, Kepala Desa membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan; 2. Pembatalan sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa : a. Peserta tertangkap tangan menerima bocoran soal ujian; b. Panitia tertangkap tangan membocorkan, memberikan jawaban soal ujian atau mengganti lembar jawaban; c. Terdapat barang bukti yang sah; d. Keterangan ahli dan/atau; e. Adanya dokumen, surat dan petunjuk lainnya yang menunjukkan telah terjadi kebocoran soal ujian penyaringan;

-4-

3. Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan pembatalan meski telah terdapat bukti permulaan yang cukup dan sah, maka Bupati membatalkan pelaksanaan dan/hasil ujian; 4. Pembatalan pelaksanaan dan/atau hasil ujian oleh Kepala Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang disampaikan kepada Panitia dengan tembusan Bupati dan Camat; 5. Ujian penyaringan ulang dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pembatalan ujian dan/atau hasil ujian, yang diikuti semua peserta ujian, kecuali peserta yang melakukan kecurangan. G. KOREKSI HASIL UJIAN. 1. Panitia melakukan koreksi hasil ujian setelah pelaksanaan ujian selesai. 2. Koreksi hasil ujian dilaksanakan oleh Petugas Koreksi yang ditunjuk oleh Panitia. 3. Panitia menuangkan hasil koreksi ujian dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Petugas Koreksi. 4. Petugas Koreksi menyerahkan hasil koreksi beserta dengan Berita Acara Hasil Koreksi kepada Ketua Panitia. 5. Ketua Panitia mengumumkan hasil koreksi ujian dan menempelkan fotokopy lembar jawaban peserta beserta nilainya di papan pengumuman yang ada. H. PENETAPAN PERANGKAT DESA LAINNYA. 1. Panitia menyampaikan hasil ujian kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Berita Acara Hasil Koreksi guna mendapatkan penetapan sebagai perangkat desa lainnya; 2. Calon yang ditetapkan adalah Calon yang mendapatkan nilai lulus tertinggi dalam ujian penyaringan; 3. Apabila tidak ada peserta ujian yang memperoleh nilai lulus, maka ujian penyaringan dilaksanakan ulang; 4. Apabila lebih dari 1 (satu) calon yang mendapat nilai lulus tertinggi yang sama, maka Kepala Desa meminta Panitia untuk melaksanakan ujian ulang hanya bagi calon yang mendapat nilai lulus tertinggi yang sama. 5. Ujian ulang tersebut dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan ujian. 6. Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Perangkat Desa Lainnya paling lama 15 (lima belas) hari setelah Panitia menyampaikan hasil ujian.

-5-

I.

PENETAPAN PERANGKAT DESA LAINNYA. 1. Perangkat desa lainnya sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Kepala Desa. 2. Dalam upacara pengucapan Sumpah/janji dan Pelantikan Perangkat Desa lainnya, perangkat desa yang dilantik memakai pakaian jas berdasi lengkap didampingi oleh istri/suami. Demikian untuk dipedomani dan menjadikan perhatian.

BUPATI GROBOGAN,

H. BAMBANG PUDJIONO, SH Tembusan disampaikan Kepada :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Yth. Ketua DPRD Kab. Grobogan; Yth. Wakil Bupati Grobogan (sebagai laporan); Yth. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan; Yth. Kepala Inspektorat Kab. Grobogan; Yth. Kabag. Hukum dan HAM Setda Kab. Grobogan; Yth. Kasubag Kesekretariatan dan Santel Setda Grobogan; Arsip.

-6-