Himpunan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I.

Administrasi dan Tata Pemerintahan

a.

Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); b.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

c.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

d.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

e.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan

f.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

g.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan

h.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Desa

i.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

j.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun

2009 tentang

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa k.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor

7

Tahun

2009 tentang

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan l.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

m.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

II.

Aparatur Pemerintah Desa

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa

b.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

c.

Surat Bupati Grobogan tanggal 7 Desember 2006 Nomor : 141/ 7083 /I. perihal Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa.

d.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

e.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

f.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

g.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

h.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

i.

Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 141/814/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Kegiatan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa se-Kabupaten Grobogan Tahun 2009.

j.

Surat Bupati Grobogan Nomor : 147/8205/I tanggal 26 Desember 2006 perihal SLTP Sederajat dan Legalisir STTB

k.

Surat Bupati Grobogan Nomor : 147/119/I tanggal 15 Januari 2007 perihal Legalisir Ijazah/STTB.

l.

Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/ 2781/ II

tanggal 22 Juni 2009 perihal

Tahap Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Tahun 2009. m.

Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/2864/II tanggal 26 Juni 2009 perihal Petunjuk Teknis Pengisian Perangkat Desa Tahun 2009.

n.

Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/ 3117 /II tanggal 16 Juli 2009 perihal Tambahan Juknis Pengisian Kadus & Upel

o.

Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/ 4002/ II

tanggal

1

Oktober

2009

perihal RevisiTahap Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Tahun 2009.

III.

Kekayaan dan Keuangan Desa

a.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

b.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa

c.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

d.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009

IV.

Badan Perwakilan Desa

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor

10 Tahun 2006 tentang Badan

Permusyawaratan Desa b.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

c.

Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 147/ Wewenang

Penandatanganan Petikan

/2007 tentang Pendelegasian

Keputusan Bupati Grobogan Tentang

Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa d.

Surat Bupati Grobogan tanggal 17 September 2007 Nomor : 147/ 5408 /I perihal Petunjuk Teknis Pembentukan BPD.

V.

Lembaga Desa

a.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

42 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat b.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor

8 Tahun

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan

2009 tentang