Bab-iv

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : A.

Pelaksanaan pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang telah ada di Kabupaten ataupun Kecamatan belum dilaksanakan di Kabupaten Grobogan

dengan

berbagai

pertimbangan.

Sedangkan

untuk

proses

pengangkatan terhadap 165 (seratus enam puluh lima) Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil telah berjalan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. B.

Dampak positif : 1.

Peningkatan tertib Administrasi Pemerintahan Desa;

2.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

3.

Peningkatan kesejahteraan Sekretaris Desa;

4.

Peningkatan Pendapatan Asli Desa;

5.

Peningkatan profesionalitas Sekretaris Desa; dan

6.

Peningkatan Koordinasi Vertikal

Dampak negatif : 1.

Kecemburuan dari Perangkat Desa lainnya;

98

C.

2.

Tuntutan pengangkatan menjadi PNS dari Perangkat Desa lainnya;

3.

Rasa tidak puas bagi Sekretaris Desa;

4.

Ketimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

5.

Perubahan kultur birokrasi Desa;

6.

Pembebanan terhadap keuangan negara dan daerah;

7.

Pergeseran makna otonomi Desa;

8.

Alat mempertahankan kekuasaan penguasa; dan

9.

Tidak efektifnya pelayanan di Desa-Desa tertentu.

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya : 1.

Adanya rasa tidak puas dan penolakan dari para Sekretaris Desa

2.

Untuk pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil belum bisa dilaksanakan karena sulitnya memilih PNS yang memenuhi syarat, bersedia dan mampu, adanya ketentuan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan,

kebijakan

Pemerintah

Kabupaten Grobogan untuk

menunda pelaksanaannya. 3.

Perbedaan data Sekretaris Desa.

Guna mengatasi berbagai kendala dan hambatan yang muncul tersebut telah diambil berbagai langkah, diantaranya adalah : 1.

Memberikan pengertian-pengertian melalui pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada para Sekretaris Desa.

99

2.

Menunjuk pelaksana tugas/penjabat sementara Sekretaris Desa.

3.

Menentukan terlebih dahulu berkas/data yang dianggap paling kuat kemudian berkas yang lain disesuaikan.

4.

Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil dalam Tahun Anggaran 2008.

5.

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Penulis merekomendasikan beberapa langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut : 1.

Sosialisasi kebijakan kepada Aparat Desa;

2.

Menaikkan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lain;

3.

Memberikan penghargaan kepada Sekretaris Desa yang diberhentikan;

4.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa;

5.

Pengunduran waktu implementasi kebijakan;

6.

Memilih PNS yang tepat untuk jabatan Sekretaris Desa;

7.

Mengutamakan PNS berdomisili di Desa yang bersangkutan;

8.

Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Sekretaris Desa; dan

9.

Pengisian Sekretaris Desa agar dikoordinasikan dengan Kepala Desa dan lembaga desa.

100

4.2. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengemukakan saran yang dianggap penting dan semoga berguna pada pihak-pihak yang terkait dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai berikut: A.

Hendaknya Pemerintah Kabupaten Grobogan segera menyusun/mengubah produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Selain itu perlu lebih mencermati,

memahami

dan

mengantisipasi

kemungkinan

munculnya

hambatan, kendala dan penolakan terhadap kebijakan tersebut secara bijaksana. B.

Apabila dalam pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kecamatan

dan

Kabupaten

sulit

untuk

dilaksanakan

maka

dapat

dipertimbangkan untuk mengusulkan ke Pemerintah melalui dibukanya pendaftaran PNS formasi Sekretaris Desa dan hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan karakteristik dan kondisi sosial wilayah. C.

Berbagai langkah yang penulis tawarkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut.