Jukniskades Di Grobogan

BUPATI GROBOGAN JL. Gatot Subroto No. 6 Purwodadi

Purwodadi, 7 Desember 2006 Nomor Lampiran Perihal

: : :

141/ 7083 /I. Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa

Kepada Yth. : 1. Camat se-Kabupaten Grobogan.

Dalam rangka menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan ini perlu kami sampaikan pedoman teknis Pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya diminta bantuan Saudara untuk mensosialisasikan kepada Pemerintah Desa dan BPD pedoman teknis pemilihan Kepala Desa sebagai berikut : A. PEMBENTUKAN PANITIA 1. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia dibentuk berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh BPD. 2. Panitia ditetapkan dalam bentuk Keputusan BPD, sebagaimana contoh lampiran I. 3. Panitia berasal dari unsur Perangkat Desa, Pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. 4. Anggota BPD, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tidak dapat menjadi anggota Panitia. 5. Jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan desa dan berjumlah ganjil. 6. Panitia dapat membentuk Pembantu Panitia untuk membantu tugastugas Panitia. 7. Pembentukan pembantu panitia ditetapkan dengan Keputusan Panitia, sebagaimana contoh lampiran II. 8. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia harus bersikap netral terhadap semua Calon. B. PENYUSUNAN RENCANA BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA 1. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Panitia menyusun Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. 2. Rincian Biaya sebagaimana dimaksud angka 1 diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa untuk mendapatkan Keputusan pengesahan, sebagaimana contoh lampiran III. 3. Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa meliputi pos pendapatan dan pembiayaan. 4. Sumber pendapatan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa berasal dari APB Desa, bantuan APBD Kabupaten dan Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. 5. Pembiayaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk : a. Rapat Panitia; b. Biaya pengumuman dan sosialisasi; c. Pencetakan surat pemberitahuan/undangan;

d. Pencetakan surat suara; e. Pembuatan kotak suara; f. Pembuatan bilik suara; g. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS); h. Pengadaan konsumsi; i. Pengadaan alat tulis kantor (ATK); j. Honorarium Panitia dan Pembantu Panitia. 6. Bantuan APBD Kabupaten hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sampai dengan i. 7. Bagi Desa yang tidak memiliki dana untuk membiayai kegiatan pencalonan dan pemilihan Kepala desa, maka bantuan APBD Kabupaten dapat digunakan untuk membiayai semua pembiayaan sebagaimana dimaksud angka 5. C. PENYUSUNAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA 1. Tata tertib kepala desa ditetapkan dalam bentuk keputusan Panitia, sebagaimana contoh lampiran IV 2. Tata tertib Pemilihan Kepala Desa disusun paling lambat 7 hari setelah pembentukan panitia. 3. Tata tertib Pemilihan Kepala Desa disusun dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang ada. D. PENDAFTARAN PEMILIH 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

10.

11.

12.

Panitia melakukan pendaftaran pemilih paling lambat 50 (lima puluh)hari sebelum hari pemungutan suara. Pendaftaran pemilih dilakukan selama 14 (empat belas) hari. Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan memperhatikan Kartu Tanda penduduk pemilih. Hasil pendaftaran pemilih dicatat dalam form Daftar Pemilih sebagaimana contoh lampiran V. Bagi pemilih yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, dapat menggunakan tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang didasarkan pada buku induk penduduk (BIP) desa. Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dengan cara pemilih mendatangi Panitia pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Apabila ada pemilih yang belum mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 6 maka panitia dapat mendatangi pemilih tersebut. Guna memperoleh data pemilih yang akurat, maka Panitia melakukan klarifikasi melalui Ketua RT. Apabila terdapat ketidakjelasan status kependudukannya, karena yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal lebih dari satu desa maka yang bersangkutan harus memilih salah satu dari status kependudukannya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk. Selain hal tersebut angka 9 untuk menghindari keraguan status kependudukan seseorang, Panitia mengacu pada Buku Induk Penduduk Desa yang bersangkutan. Dalam hal terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah surat kenal lahir atau akte kelahiran. Panitia menetapkan Daftar Pemilih Sementara sesuai dengan urutan wilayah Dusun dan abjad nama pemilih, selanjutnya menempelkan pada papan-papan pengumuman atau tempat lain yang mudah dibaca oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

E. PENDAFTARAN CALON 1.

Penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan lamaran yang ditulis tangan sendiri kepada Bupati lewat Panitia sebagaimana contoh lampiran VI sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan Panitia dengan melampirkan : a. Pasfoto berwarna dengan pakaian jas berdasi ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar dan ukuran 3 R (pos card) sebanyak 1 lembar; b. Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana contoh lampiran VII; c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana contoh lampiran VIII; d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagaimana contoh lampiran IX e. Foto copy ijasah/STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. Foto copy akta kenal lahir/akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; g. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, sebagaimana contoh lampiran X; h. Foto copy KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; i. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, sebagaimana contoh lampiran XI; j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana contoh lampiran XII; k. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, sebagaimana contoh lampiran XIII; l. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah, sebagaimana contoh lampiran XIV; m. Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat; n. Surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan atau dicalonkan menjadi Kepala Desa ( sebagaimana contoh lampiran XV), yaitu : 1) Menteri /Pimpinan Lembaga Pemeerintah Non Departemen/Sekretaris Jendral Lembaga tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat. 2) Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi. 3) Bupati/walikota bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota. 4) Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal. o. Surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI dan POLRI yang akan mencalonkan atau dicalonkan menjadi Kepala Desa,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana contoh lampiran XVI.

p.

q.

2.

3.

Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa, sebagaimana contoh lampiran XVII. Bagi Bakal Calon dari Perangkat Desa ditambahkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri atau pensiun dari jabatan Perangkat Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa, sebagaimana contoh lampiran XVIII.

Panitia melakukan penelitian berkas Bakal Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas, sebagaimana contoh lampiran XIX. Bakal Calon yang telah lengkap persyaratan administrasinya ditetapkan menjadi Calon dengan Keputusan Panitia, sebagaimana contoh lampiran XX.

F. KAMPANYE 1. Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam bentuk : a. Pertemuan dengan penduduk desa di rumah tinggal Calon Kepala Desa pada waktu yang telah ditentukan; dan/atau b. Penempelan tanda gambar atau foto Calon serta program kerja Kepala Desa ditempat - tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa. 2. Kampanye dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari, yaitu 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. 3. Panitia mengambil atau menurunkan tanda gambar atau foto Calon yang diduga terkait dengan kampanye sebelum jadwal kegiatan kampanye. 4. Setelah penetapan calon, maka yang bersangkutan hanya diperkenankan memasang tanda gambar pada 1 (satu) tempat dimana calon yang bersangkutan bertempat tinggal. 5. Apabila pada waktu mencalonkan diri, tidak menempati rumah milik sendiri, maka calon yang bersangkutan dalam kampanye harus menunjukkan surat pernyataan setuju dan tidak keberatan dari pernilik rumah, digunakan sebagai tempat tinggal sementara dan untuk tempat kampanye. 6. Segala bentuk kampanye yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud angka 1, dilarang dilaksanakan. 7. Tema kampanye berorientasi pada pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 8. 3 (tiga) hari sebelum kampanye dilaksanakan masing -masing Calon Kepala Desa berkewajiban menyerahkan program kerja kepada Panitia dengan dilampiri surat pemyataan penetapan/penunjukan tempat/rumah sebagai tempat tinggal tetap/sementara yang nantinya akan digunakan untuk kampanye. 9. Dalam kampanye Pemilihan Kepala Desa, dilarang : 9.1 membawa segala macam bentuk senjata, alat atau benda yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. 9.2 berbentuk pawai atau arak - arakan, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum. 9.3 ikut aktif bagi penduduk Desa yang tidak diberi hak memilih dan dipilih dan atau sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 9.4 mengeluarkan pemyataan atau kegiatan yang berupa tindakan, ucapan, tulisan, gambar yang bersifat memfitnah, menghina, menyinggung kehormatan Pemerintah dan Pejabatnya, Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, golongan, organisasi atau antar perorangan, sesama rekan Calon serta perbuatan lain yang bertentangan dengan etika / tata krama maupun perundang - undangan yang berlaku.

9.5 9.6

Menggunakan pengeras suara yang berlebihan. Memberikan atau menjanjikan sesuatu dalam bentuk uang atau barang maupun fasilitas lain kepada pendukungnya. 10. Sanksi atas pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia. 11. Masa tenang berlangsung sejak berakhirnya masa kampanye (pukul 22.00 WIB ) sampai dengan dimulainya rapat pemungutan suara. 12. Selama masa tenang dan pada waktu berlangsungnya pemungutan suara semua pihak dilarang melakukan kegiatan kampanye. G. LOKASI DENAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1. TEMPAT DAN PERSYARATAN. a. Tempat pemungutan suara di Balai Desa / Lapangan atau tempat lain yang layak. b. Diberi perlindungan terhadap panas matahari atau hujan, terutarna bagi tempat untuk Calon, Petugas, Pemilih, bilik suara dan tempat kotak suara. c. Diberi pagar pengaman yang memadai. d. Diusahakan agar ada jarak pandang yang cukup bagi Calon dalam proses kegiatan pemungutan suara. 2. BILIK SUARA a. Sepanjang tempat memungkinkan bilik suara agar ditempatkan di depan samping kiri dan kanan tempat duduk Calon, sehingga Calon dapat turut menyaksikan. b. Ukuran bilik suara Kira - kira panjang 1,50 m dan lebar 1 m, untuk setiap bilik. c. Jumlah bilik suara agar diusahakan sebanding dengan jumlah pemilih dan jumlah petugas yang melakukan penukaran surat pemberitahuan, yaitu 1 : 600 pemilih. d. Biiik suara tidak memakai daun pintu tetapi ditutup dengan kain. e. Di dalam bilik suara disediakan meja untuk menempatkan alas dan alat / paku pencoblosan surat suara. H. SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH 1. Model dan bentuk surat pemberitahuan sebagaimana contoh lampiran XXI. 2. Satu lembar surat pemberitahuan dibagi menjadi 2 bagian : a. Bagian kiri untuk arsip Panitia bahwa undangan telah diterima oleh Pemilih yang bersangkutan. b. Bagian kanan untuk pemilih guna ditukar dengan kartu suara. 3. Surat pemberitahuan yang bukan atas namanya dinyatakan tidak berlaku untuk penukaran surat suara. 4. Bagian kiri surat pemberitahuan dinyatakan tidak berlaku untuk penukaran surat suara. 5. Surat pemberitahuan dalam bentuk foto kopi tidak berlaku untuk penukaran surat suara. I.

SURAT SUARA. 1. Memuat nama, foto Calon dan nomor urut calon yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Panitia. 2. Surat suara berwarna dasar putih 3. Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah calon. 4. Model dan bentuk surat suara sebagaimana contoh lampiran XXII. 5. Penempatan gambar calon agar memperhatikan tata cara pelipatan surat suara, sehingga tidak berakibat ada gambar Calon yang ikut terlipat pada saat pelipatan surat suara.

6. Pencetakan surat suara dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetaapan undian nomor urut calon. 7. Pencetakan kartu suara adalah sejumlah pemilih yang ada dan disediakan cadangan 7 % (tujuh perseratus) dari jumlah pemilih yang ada. 8. Fotokopi surat suara sebagaimana dimaksud angka 1 atau surat suara dipalsukan dinyatakan tidak sah. 9. Tanda Gambar dalam surat suara yang digunakan harus berurutan dari nomor 1 sampai dengan seterusnya. 10. Surat suara pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : a. ditandatangani oleh Ketua Panitia; b. dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan dalam bilik suara; dan c. tanda gambar Calon tidak menjadi rusak karena pencoblosan; 11. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10 surat suara dinyatakan sah apabila : a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat gambar Calon; b. terdapat 2 (dua) atau lebih tanda coblos dalam kartu suara, namun hanya ada 1 (satu) tanda coblos pada tanda gambar Calon, sedangkan tanda coblos lainnya terletak diluar tanda gambar calon; c. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon; dan/atau d. tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon. 12. Suara yang terdapat pada surat suara dinyatakan tidak sah , apabila : a. Cara memberikan suara tidak dengan mencoblos salah satu tanda gambar yang ada pada kartu suara. b. Terdapat lebih dari satu tanda gambar yang dicoblos. c. Tidak jelas tanda gambar mana yang dicoblos. d. Dicoblos tidak dengan memakai alat - alat pencoblos yang disediakan yaitu misaInya : api rokok, bolpoin atau alat - alat jenis lainnya dan/atau melubangi dengan tangan. e. Surat suara selesai dicoblos, tetapi oleh Pemilih masih diberikan tambahan tulisan - tulisan, tanda - .tangan atau catatan - catatan lainnya. J. CARA MELAKUKAN UNDIAN NOMOR URUT CALON DAN TEMPAT DUDUK CALON 1.

2. 3.

4.

5.

Disiapkan potongan kertas dengan ukuran 5 cm x 5 cm dan juga potongan - potongan plastik yang biasanya untuk sedotan minuman dengan panjang 5 cm Kertas undian tersebut selanjutnya digulung / dilinting dan dimasukkan pada potongan plastik yang disediakan sejumlah Calon yang ada. Undian dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pertama untuk menentukan urutan pengambilan undian dan yang kedua untuk menentukan nomor urut Calon/tempat duduk Calon. Undian nomor urut Calon dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon dituangkan dalam berita acara dan Keputusan panitia, sebagaimana lampiran XXIII. Undian untuk tempat duduk Calon dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.

K. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA. 1. Satu jam sebelum pemungutan suara, Panitia dan Pembantu Panitia harus sudah melaksanakan pemeriksaan kesiapan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan rapat pemungutan suara.

2. Ketua Panitia membagi tugas sebagai berikut : a. Petugas yang mengatur para pemilih yang akan masuk ke tempat pemilihan. b. Petugas yang mengatur ketertiban pemilih yang menunggu giliran memberikan suara. c. Petugas yang menerima surat pemberitahuan, kemudian mencocokkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan dan selanjutnya memberi surat suara kepada Pemilih. d. Petugas Keamanan yang ditempatkan di depan pintu bilik tempat pemungutan suara. e. Petugas Keamanan yang ditempatkan di samping kotak tempat memasukkan surat suara. f. Petugas lainnya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan, guna menjamin pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur. 3. Pada jam 07.30 WIB. para Calon harus sudah masuk ditempat pemungutan suara. 4. Ketua Panitia mempersilahkan para Calon Kepala Desa menempati urutan tempat duduk sesuai hasil undian dengan tanda gambar di belakangnya. 5. Ketua Panitia mengumumkan dan mempersilahkan para Pemilih untuk masuk dan menempati tempat yang telah disediakan. 6. Rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia didampingi Panitia Pengawas untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara, dengan acara sebagai berikut: a. Pembukaan; b. Pengumuman / penjelasan tentang : 1) Nama para Calon Kepala Desa, 2) Nomor urut para Calon Kepala Desa; 3) Tata Cara pemungutan suara; 4) Penghitungan surat suara; c. Penutup. 7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

Panitia bersama-sama saksi membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian dikunci dan diletakkan pada tempat yang telah ditentukan. Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara mendatangi Petugas / Panitia dan menyerahkan surat undangan atas namanya sendiri, kemudian setelah diadakan penelitian dan dicocokkan. dengan DPT kepadanya diberikan satu kartu suara. Pemilih yang telah menerima kartu suara sebagaimana dimaksud angka 10 diatas, langsung menuju bilik pemungutan suara untuk memberikan suaranya. Sebelum memberikan suaranya, Pemilih membuka kartu suara lebar lebar sehingga tidak dalam keadaan terlipat dan memeriksa kartu suara tersebut rusak atau tidak rusak, apabila ternyata rusak Pemilih minta ganti kartu suara yang baru kepada Petugas / Panitia. Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada salah satu tanda gambar yang dikehendaki yang tercantum dalam kartu suara. Dalam mencoblos tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam angka 13 diatas, Pemilih meletakkan kartu suara yang telah dibuka lebar lebar diatas alas pencoblosan dan selanjutnya mencoblos tanda gambar yang dikehendaki dengan alat pencoblosan yang telah disediakan dalam bilik pemungutan suara. Pencoblosan tanda gambar yang baik adalah pencoblosan tepat ditengah tanda gambar, masih berada pada ruang persegi empat tanda gambar yang dikehendaki. Setelah salah satu tanda gambar dalam kartu suara dicoblos kemudian dilipat kembali seperti semula dan Pemilih keluar dari bilik pemungutan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. 22.

23. 24.

25.

suara menuju dan memasukkan kartu suara dalarn kotak suara yang telah disediakan. Apabila Pemilih keliru dalarn mencoblos tanda gambar yang dikehendaki dan kartu suara belum terlanjur dirnasukkan dalam kotak suara, maka Pemilh dapat minta kartu suara yang baru dengan mengembalikan kartu suara yang keliru dicoblos kepada Panitia / Petugas. Penggantian kartu suara yang keliru dicoblos hanya dapat dilakukan satu kali dan Panitia / Petugas memberikan tanda bahwa kartu suara yang keliru dicoblos tidak terpakai lagi. Pada waktu mencoblos kartu suara dalam bilik pemungutan suara, pemilih dilarang membubuhkan nama sendiri / nama orang lain, tulisan / catatan, tanda - tanda lainnya pada kartu suara atau mencoblos kartu suara menggunakan alat lainnya selain alat yang telah disediakan, karena hal tersebut akan mengakibatkan suara yang diberikan menjadi tidak sah. Pemilih karena sakit, cacat badan, lanjut usia / jompo dan sebab sebab lainnya yang telah hadir namun tidak mampu menggunakan hak pilihnya, Ketua Panitia dapat menunjuk 2 ( dua ) orang Panitia / Petugas untuk membantu Pemilih yang bersangkutan untuk memberikan suara yang dikehendakinya. Dengan memperhatikan waktu pemungutan suara dan jumlah Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, Ketua Panitia memberikan kesempatan kepada para Pemilih yang telah hadir untuk menunggu gilirannya memberikan suara, demikian juga kepada Panitia / Petugas yang tercatat sebagai penduduk dusun yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, dan atau mengumumkan kepada para Pemilih yang belum hadir agar segera datang ketempat pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya. Acara pemungutan suara ditutup apabila waktu telah menunjukkan batas akhir yang ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa. Setelah diberi kesempatan dan ditunggu selang beberapa waktu serta dipertimbangkan bahwa pemungutan suara diperkirakan dapat ditutup, maka Ketua Panitia mengumumkan penutupan pemungutan suara. Penutupan sebagai tanda telah berakhimya pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dibuatkan Berita Acara jalannya Pemungutan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris dan Saksi, sebagaimana contoh pada lampiran XXIV. Seusai pembuatan Berita Acara jalannya pemungutan suara, segera diadakan rapat penghitungan suara. Sebelum pelaksanaan rapat penghitungan suara, Ketua Panitia dibantu Petugasmelakukan kegiatan persiapan sebagai berikut : a. Mengatur susunan dan jumlah tempat penghitungan suara dengan memperhatikan jumlah Pemilih, yaitu 1 tempat penghitungan suara berbanding 1.000 pemilih serta memperhatikan jumlah petugas yang tersedia, termasuk menentukan penempatan papan pencatatan penghitungan suara dan tempat duduk masing - masing Saksi, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat mudah diikuti dan disaksikan oleh semua yang hadir. b. Mengatur dan menyiapkan alat-alat administrasi antara lain : Ø Berita Acara Penghitungan Suara. Sebagaimana contoh pada lampiran XXV. Ø Catatan penghitungan suara, sebagaimana contoh pada lampiran XXVI. Ø Kertas dan alat tulis lainnya. Ø Papan penghitungan suara. Menempatkan kotak suara didekat meja Ketua Panitia serta menyiapkan anak kuncinya.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32. 33.

34. 35. 36.

37.

Mengadakan penelitian dan penghitungan untuk saling dicocokkan, yaitu : a. Jumlah kartu suara yang digunakan dengan sisa kartu suara yang ada; b. Daftar Pemilih Tetap dengan surat undangan yang diserahkan Pemilih dalam menggunakan hak suaranya; c. Undangan yang diterima dengan kartu suara yang dikeluarkan; d. Kartu suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos oleh Pemilih. e. Menetapkan jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya dan mengumumkan kepada hadirin; f. Menyimpan dan mengamankan sisa kartu suara, surat undangan Daftar Pemilih Tetap dan catatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara.. Kegiatan - kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 28 diatas, dicatat dan dimuat dalam Berita Acara yang harus dibuat setelah pelaksanaan penghitungan suara berakhir. Sebelum penghitungan suara dimulai, Ketua Panitia melakukan pembagian tugas, yaitu : a. Petugas yang membantu dan menyiapkan kartu suara yang diambil dari kotak suara untuk dibuka lebar - lebar dari lipatannya; b. Petugas yang membaca / menetapkan dan mengumumkan sah atau tidaknya kartu suara dimaksud, dengan menunjukkan kepada para Saksi dan Pemilih yang hadir; c. Petugas yang mencatat pada papan penghitungan suara; d. Petugas yang mencatat pada catatan penghitungan suara; e. Petugas yang mengumpulkan kartu suara yang sah dengan mengelompokkan hasil masing - masing tanda gambar Calon; f. Petugas yang mengumpulkan kartu suara yang tidak sah. Banyaknya anggota yang melakukan masing-masing pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 30 diatur dan disesuaikan menurut jumlah Panitia / Petugas yang ada. Panitia memberikan kesempatan kepada Pemilih yang telah memberikan suara untuk hadir menyaksikan penghitungan suara dengan catatan tidak akan berakibat mengganggu kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan penghitungan suara. Setelah semua kegiatan dan persiapan selesai dilakukan, Ketua Panitia memberitahukan kepada yang hadir bahwa pelaksanaan penghitungan suara akan dimulai. Ketua Panitia membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir. Membuka kartu suara selembar demi selembar untuk diteliti serta menentukan sah atau tidaknya kartu suara disaksikan oleh Calon bersama para Saksi. Apabila terdapat kartu suara yang tidak sah perlu dijelaskan alasannya. Penetapan ini diikuti kegiatan pencatatan oleh Petugas yang telah ditunjuk. Dalam menentukan sah atau tidaknya kartu suara, berpedoman huruf G angka 9 dan 10. Setelah penelitian kartu suara selesai semua anggota sebagaimana dimaksud angka 30 diatas, masing - masing mengadakan penghitungan dan saling mencocokkan dengan membuat catatan dan rekapitulasi hasil pemberian suara atas tanda gambar Calon Kepala Desa. Ketua Panitia rnengumumkan kepada hadirin atas hasil penghitungan suara dan menetaplcan urutan suara yang diperoleh masing - masing tanda gambar Calon Kepala Desa secara berurutan dari suara terbanyak kemudian dibawahnya dan seterusnya sampai suara yang terkecil / sedikit.

38.

41.

42.

43.

44. 45.

46.

Panitia menyusun dan membuat Berita Acara Penghitungan Suara yang dilampiri dengan catatan penghitungan suara serta ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris dan Saksi. Menyusun, menyimpan dan mengamankan kartu suara yang telah digunakan dalam pemungutan suara dengan membubuhkan keterangan / catatan atau hasiinya pada masing-masing tanda gambar Calon Kepala Desa. Memasukkan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara besertalampiran dan sisa kartu suara yang tidak dipergunakan kedalam satu kotak suara tersendiri dan kemudian menguncinya serta membubuhkan label diatasnya dengan tulisan " PEMUNGUTAN SUARA ". Memasukkan Berita Acara Penghitungan Suara beserta lampiran dan kartu suara yang telah dipergunakan dalam pemberian suara yang tersusun masing - masing Calon dengan tanda gambarnya, kartu suara sah atau tidak sah kedalam satu kotak tersendiri kemudian menguncinya serta membubuhkan label diatasnya dengan tulisan " PENGHITUNGAN SUARA ". Dua kotak tersebut angka 42 dan 43 hari itu juga langsung disimpan ditempat yang aman. Panitia pada hari itu juga melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara, sebagaimana contoh pada lampiran XXVI. Berdasarkan Laporan Panitia sebagaimana dimaksud angka 45, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD serta mengirimkan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih, sebagaimana contoh pada lampiran XXVII.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan / pedoman.

BUPATI GROBOGAN,

H. BAMBANG PUDJIONO, SH. TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kab. Grobogan; 2. Ka. BAWASDA Kab. Grobogan; 3. Ka. Badan Pemb. Masy, Kesbang dan Linmas Kab. Grobogan; 4. Ka. Sub. Bag. TU Umum Setda Kab. Grobogan; 5. Arsip. <Jukniskadeskoe-doc>