Juknis Bpd

BUPATI GROBOGAN JL. GATOT SUBROTO NO. 6 PURWODADI-GROBOGAN KODE POS ( 58111 ) JAWA TENGAH, No. Telp. (0292) 421040, Fax. (0292) 421060 Purwodadi, 17 September 2007 Nomor Lampiran Perihal

: : :

147/ 5408 /I 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Pembentukan BPD.

Kepada : Yth. CAMAT SE-KABUPATEN GROBOGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dalam rangka kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pembentukan BPD di Kabupaten Grobogan, dengan ini perlu kami sampaikan pedoman teknis pembentukan BPD. Selanjutnya diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada Desa-desa diwilayah Saudara. Adapun pedoman teknis dimaksud adalah sebagai berikut : A.

Penentuan Jumlah Anggota BPD. 1. Penentuan jumlah anggota BPD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat sebagaimana contoh lampiran I. 2. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 3. Indikator dan penilaian untuk menentukan jumlah anggota BPD masing-masing Desa adalah sesuai dengan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Contoh : -

Luas wilayah Desa X = 15 Km2, akan diberi bobot nilai 3.

-

Jumlah penduduk Desa X = 2.500 jiwa, akan diberi bobot nilai 3.

-

Hasil lelang tanah kas desa X = Rp. 5.400.000,- , akan diberi bobot nilai 1.

-

Jumlah bobot nilai Desa X = 3+3+1 = 7. Oleh karena jumlah bobot nilai kurang dari 8 maka jumlah anggota BPD ditetapkan 5 orang.

4. Dalam hal laporan data terakhir mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa tidak terdapat di Kecamatan,

maka Camat meminta laporan data dimaksud kepada Kepala Desa guna dijadikan dasar dalam penentuan jumlah anggota BPD.

B.

Pembagian Wilayah dan Kuota. 1. Pembagian wilayah dan kuota anggota BPD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Camat tentang Penentuan Jumlah Anggota BPD. 2. Pembagian wilayah dan kuota didasarkan pada musyawarah desa yang diikuti Kepala Desa, pengurus Lembaga-lembaga Desa dan tokoh masyarakat desa setempat. 3. Camat atau pejabat yang ditunjuk hadir dalam rangka memberikan pengarahan. 4. Pembagian wilayah dapat ditentukan pada wilayah Dusun atau RW dan/atau pada penggabungan dan/atau pemecahan Dusun atau RW.

5. Setelah pembagian wilayah, maka ditentukan kuota anggota BPD masing-masing wilayah. 6. Penentuan kuota anggota BPD masing-masing wilayah didasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing secara proporsional. 7. Dalam hal jumlah wilayah yang ditentukan berjumlah sama dengan jumlah anggota BPD, maka kuota ditentukan secara merata, yaitu masing-masing wilayah akan diwakili oleh 1 (satu) anggota BPD. 8. Hasil musyawarah penentuan wilayah dan kuota anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana contoh lampiran II.

C.

Musyawarah Pembentukan BPD. 1. Musyawarah

pembentukan

BPD

dilaksanakan

dimasing-masing

wilayah untuk menentukan anggota BPD yang mewakili wilayah sesuai kuota yang sudah ditentukan. 2. Musyawarah pembentukkan BPD sebagaimana dimaksud angka 1 diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya pembagian wilayah dan kuota anggota BPD. 3. Dalam hal penentuan wilayah didasarkan pada wilayah Dusun, maka pelaksanaan musyawarah dilakukan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama serta difasilitasi oleh Kepala Dusun masing-masing. 4. Dalam hal penentuan wilayah didasarkan pada wilayah RW, namun tetap dalam satu Dusun maka pelaksanaan musyawarah dapat

dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak sama serta difasilitasi oleh Kepala Dusun masing-masing. 5. Dalam hal penentuan wilayah didasarkan pada wilayah RW, namun tidak dalam satu Dusun maka pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak sama serta difasilitasi oleh Kepala Dusun masing-masing. 6. Dalam hal penentuan wilayah didasarkan pada penggabungan dan/atau pemecahan wilayah Dusun, maka pelaksanaan musyawarah dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak sama serta difasilitasi oleh Kepala Desa. 7. Peserta yang diundang dalam musyawarah pembentukan BPD adalah para Ketua RW dan 2 (dua) orang perwakilan RT dari masing-masing wilayah selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota BPD. 8. Perwakilan RT sebagaimana dimaksud angka 7 merupakan hasil musyawarah di tingkat RT guna menentukan perwakilan dari unsur pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan/atau pemuka masyarakat lainnya. 9. Musyawarah RT diikuti oleh Kepala Keluarga atau yang mewakili. 10. Musyawarah RT sebagaimana dimaksud angka 8 dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya pembagian wilayah dan kuota anggota BPD serta setelah adanya pemberitahuan dari Kepala Desa mengenai pelaksanaan musyawarah ditingkat RT. 11. Hasil musyawarah ditingkat RT dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua RT, sebagaimana contoh lampiran III. 12. Berita Acara musyawarah RT sebagaimana dimaksud angka

11

dikirimkan kepada Kepala Desa dengan tembusan Kepala Dusun masing-masing. 13. Musyawarah pembentukan anggota BPD dipimpin oleh peserta tertua dibantu oleh peserta termuda. 14. Pengambilan keputusan dalam musyawarah pembentukan BPD secara mufakat atau dengan perhitungan suara terbanyak. 15. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang hadir dalam musyawarah tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan. 16. Hasil musyawarah pembentukan BPD dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pimpinan musyawarah, sebagaimana contoh lampiran IV.

17. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD, pimpinan musyawarah mengirimkan Berita Acara sebagaimana dimaksud angka 16 kepada Kepala Desa.

D.

Persyaratan Anggota BPD. 1. Calon anggota BPD yang

telah terpilih

dalam musyawarah

pembentukan BPD mengirimkan berkas persyaratan sebagai anggota BPD kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah musyawarah dilaksanakan. 2. Kelengkapan persyaratan Calon anggota BPD adalah : a. Pasfoto berwarna dengan ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar ; b. Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana contoh lampiran V; c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana contoh lampiran VI; d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagaimana contoh lampiran VII; e. Foto copy ijasah/STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. Foto copy akta kenal lahir/akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; g. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, sebagaimana contoh lampiran VIII; h. Foto copy KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang; i.

Surat Pernyataan yang menyatakankan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, sebagaimana contoh lampiran IX;

j.

Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan, sebagaimana contoh lampiran X;

k. Surat

Pernyataan

Berkelakuan

Baik,

sebagaimana

contoh

lampiran XI.

E.

Penetapan Anggota BPD. 1. Kepala Desa mengusulkan penetapan anggota BPD kepada Bupati lewat Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya semua

Berita Acara musyawarah pembentukan BPD dari masing-masing wilayah. 2. Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud angka 1 dengan dilampiri Berita Acara musyawarah dan berkas persyaratan Calon anggota BPD.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar digunakan sebagai pedoman.

BUPATI GROBOGAN,

H. BAMBANG PUDJIONO, SH.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. : 1. Ketua DPRD Kab. Grobogan; 2. Ka. Bawasda Kab. Grobogan; 3. Ka. Dispermas, Kesbang dan Linmas Kab. Grobogan; 4. Ka. Sub Bag. TU Umum Setda Kab. Grobogan; 5. Arsip.