Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Yang Diakibatkan Karena Kesalahan Perbuatan Hukum Pengurus.docx

Pertanggungjawaban Hukum Yayasan yang Diakibatkan karena Kesalahan Perbuatan Hukum Pengurus Yayasan PendidikanTinggi Ditulis oleh: Noviyanti Sebagai Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Kenotariatan (MKN) Universitas Pancasila

A. Pendahuluan Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang tidak mempunyai anggota. (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan), sedangkan pengertian Badan hukum sendiri adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi subyek hukum, dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya manusia. Menurut R. Subekti, Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan/perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat/menggugat di depan hakim (Subekti, 2005: 19). Pasca lahirnya Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan di Indonesia, peran dan tanggung jawab pengurus sebagai salah satu organ yayasan yang mempengaruhi eksistensi sebuah yayasan sangatlah vital dikarenakan sebagai sebuah “badan hukum” Yayasan dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, Yayasan memiliki

1

kewajiban untuk menyelenggarakan dokumen-dokumen kegiatannya yang semuanya dilaksanakan oleh pengurus yayasan sebagai pengemban fiduciary duty bagi kepentingan Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan (Halaman 5

Kopendium

Hukum

Yayasan,

Badan

Pembinaan

Hukum

Nasional

Kemenkumham Tahun 2012). Lalu

bagaimana

jika

dalam

kegiatannya

Yayasan

menghadapi

permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum pengurus yayasan? dan sejauh mana undang-undang mengatur bentuk pertanggungjawaban Pengurus Yayasan itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya? C. Pembahasan Dilandasi dengan latar belakang permasalahan yang tersebut dalam Bagian Pendahuluan di atas, maka penulis mencoba untuk menganalisisnya melalui kajian atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jucnto UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). Tinjauan Pustaka Yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Sumber dana yayasan dapat berasal dari sumbangan atau donasi pihak ketiga maupun dari kegiatan usaha yang dilakukan Yayasan. Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Namun, dalam melaksanakan kegiatan operasional yayasan tetap memerlukan pendanaan.

2

Yayasan khususnya dalam pembahasan makalah ini adalah Yayasan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Yayasan Pendidikan Tinggi) adalah Badan Hukum yang merupakan subyek hukum (mempunyai hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum). UndangUndang Yayasan mensyaratkan pendirian yayasan sebagai subjek hukum adalah sebagai berikut: 1. Didirikan oleh satu orang atau lebih; 2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya; 3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; 4. Harus memperoleh pengesahan Menteri; 5. Diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia; 6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; 7. Nama yayasan harus didahului dengan kata Yayasan. Dengan demikian Yayasan Pendidikan Tinggi bisa didirikan oleh subyek hukum orang atau manusia dan subyek hukum badan hukum. Yayasan Pendidikan Tinggi yang memenuhi unsur-unsur di atas secara sempurna dinyatakan sebagai yayasan yang telah mendapatkan status badan hukum yang sah. Yayasan Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Yayasan merupakan badan hukum yang tidak mempunyai anggota dan bersifat nirlaba. Tidak mempunyai anggota artinya baik pembina, pengurus dan pengawas yang bekerja di dalam yayasan bukanlah anggota. Pendiri yayasan yang melimpahkan kekayaan untuk mendirikan yayasan bukan sebagai anggota dan atau pemilik

3

yayasan tersebut, melainkan kekayaan yang terpisah tadi menjadi kekayaan milik yayasan. Oleh karena tidak mempunyai anggota, konsekuensinya adalah tidak ada keuntungan yang diperoleh yayasan. Yayasan dalam menjalankan kegiatan guna mencapai tujuan dari pendiriannya, memerlukan organ. Organ-organ dalam yayasan terdiri dari: 1. Pengurus adalah organ yang melakukan kepengurusan yayasan baik untuk urusan ke dalam maupun keluar, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas, karena untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Pengurus diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan yang pertama berakhir sesuai dengan pengaturan Anggaran Dasar. Apabila pengurus dinilai melakukan tindakan yang merugikan yayasan, maka pengurus dapat diberhentikan oleh pembina sebelum masa jabatan berakhir. Pekerjaan pengurus yayasan sesuai ketentuan UU Yayasan Pasal 35 meliputi: a. Bertanggungjawab

penuh

atas

kepengurusan

yayasan

untuk

kepentingan dan tujuan yayasan;serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. b. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

4

c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan; d. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksanaan kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. e. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau Pihak Ketiga. Kepengurusan terhadap yayasan diharapkan bersifat terbuka dan profesional, hal ini sejalan dengan UU Yayasan. Yayasan memiliki sifat terbuka dalam hal sebagai berikut: a. Terbuka dalam mencari dana dengan mendirikan badan usaha, atau ikut serta dalam suatu badan usaha; b. Terbuka dalam mengelola kekayaan, bahwa kekayaan yayasan berasal dari kegiatan usaha maupun sumbangan pihak ketiga, dan merupakan milik yayasan tidak boleh dibagi atau dialihkan kepada pembina, pengurus maupun pengawas; c. Terbuka dalam pengumuman akta pendirian, hal ini sudah disampaikan di awal bahwa proses pendirian akan menjadi sempurna, ketika akta pendirian yayasan yang dibuat secara notariil diumumkan dalam berita tambahan negara; d. Terbuka dalam pengisian personel organ yayasan, bahwa konsep organ yayasan harus terpenuhi adanya susunan pembina, pengurus,

5

pengawas, dimana diperbolehkan untuk memiliki anggota dari dalam maupun dari luar yayasan; e. Mengumumkan laporan tahunan; f. Pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga melalui penetapan pengadilan atau permintaan kejaksaan apabila yayasan diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai yang dilakukan oleh organ yayasan. Adapun susunan pengurus Yayasan sekurang kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 2. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan supaya tidak terjadi kerugian. Pengawas diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina selama 5 tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Anggaran Dasar. 3. Pembina adalah organ yayasan yang tertinggi, memiliki hak veto. Pengangkatan anggota pembina berdasarkan rapat pembina atau pendiri yayasan. Anggota pembina dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus, pengawas, dan sebagai anggota direksi, komisaris (di PT tempat yayasan mendirikan atau menanamkan sahamnya). Pembina terdiri atas pendiri yayasan selaku pribadi, orang yang bukan pendiri yayasan. Pembina adalah orang perseorangan selaku pendiri atau orang yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan yayasan. Berapa jumlah pembina

6

tidak diatur dalam undang-undang. Dengan demikian dimungkinkan hanya satu orang pembina dalam suatu yayasan. Kewenangan pembina yaitu: a. Membuat keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; b. Mengangkat dan memberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas; c. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan; d. Mengesahkan program kerja dan rancangan tahunan yayasan; dan e. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. f. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak, dan kewajiban yayasan selama satu tahun buku. g. Menunjuk likuidator jika yayasan bubar Analisa Permasalahan Terkait kegiatan operasional yayasan, pengurus dapat menunjuk penyelenggara kegiatan operasional yayasan. Dalam konteks ini, pengurus memberikan amanah kepada orang lain untuk menjalankannya secara profesional. Dalam hal timbul permasalahan hokum yang dihadapi Yayasan maka perlu untuk diketahui sejauh mana keterlibatan Pengurus Yayasan. Permasalahan hukum dapat terjadi karena salah pengelolaan dan/atau pelanggaran, selain itu dapat juga terjadi karena hal-hal di luar kendali dari yayasan (force majeur). Apabila diketahui timbulnya permasalahan hokum dikarenakan akibat perbuatan pengurus yang di luar kewenangannya (ultra vires), maka seberapapun tingkat kesalahannya, pengurus

7

Yayasan tersebut tetap harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Namun di sisi lain, pengurus tidak dapat diminta bertanggungjawab atas akibat permasalahan hukum jika ternyata dia tidak melakukan tindakan ultra vires tersebut. Walau demikian, apabila terdapat kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum yang salah dari Pengurus Yayasan maka tetap menjadi tanggung jawab yayasan. Apalagi sampai menimbulkan kerugian terhadap orang ketiga. Maksudnya, secara internal, yayasan dapat meminta pertangggung jawaban kepada penyelenggara yayasan jika kerugian tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kelalaiannya. Jadi, jika menemui kasus demikian maka hal tersebut harus disampaikan kepada Dewan Pembina sebagai dewan tertinggi yayasan. Salah satu contoh permasalahan hukum yang dihadapi oleh Yayasan Perguruan Tinggi adalah kasus hukum yang menimpa Yayasan Universitas 17 Agustus (Untag). Ketua Yayasan Untag Rudyono Dharsono dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan Polres Jakarta Utara sekaligus oleh Masyarakat Peduli Untag. Tak tanggung-tanggung, Rudyono dilaporkan atas dugaan penggelapan, pemalsuan hingga pencucian uang atas tuduhan penggelapan aset yayasan senilai Rp 35 miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0fa1e68d93/ahli-sarankan-kasusuntag-gunakan-uu-yayasan, dimuat hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014). Untag sendiri merupakan Perguruan Tinggi dengan bentuk badan hukum Yayasan berdasarkan Akte Notaris, R. Kardiman, Nomor 38, beberapa tokoh nasional mendirikan “Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945” dengan Fakultas Ilmu Politik dan Kemasyarakatan sebagai fakultas pertamanya.

8

Dalam kasus ini, jika terbukti hanya Ketua Yayasan saja yang terbukti bersalah maka Ketua Yayasan Untag hanya akan bertanggung jawab seorang diri. Namun dikarenakan Yayasan Untag adalah sebuah badan hukum Yayasan, maka perlu dilakukan kajian apakah tindakan dari Ketua Yayasan telah melebihi kewenangannya (ultra vires) atau tidak? Sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 UU Yayasan yang membatasi tugas dan tanggung jawab pengurus yayasan menjadi sebagai berikut: a. Tidak boleh menjaminkan hutang kepada yayasan; b. Tidak boleh mengalihkan kekayaan yayasan dengan persetujuan Pembina; c. Tidak boleh memanfatkan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; d. Tidak boleh mewakili yayasan di pengadilan dalam perkara antara yayasan dengan pengurus menghindari adanya conflict of interest antara pengurus dengan yayasan. Pengurus yayasan dalam melakukan tugasnya harus memilik itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan (Pasal 35 ayat 2 UU Yayasan). Jadi, dalam hal ini para pengurus yayasan harus memiliki prinsip sebagai berikut: a. Pengurus yayasan dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ke 3, tanpa izin atau sepengetahuan yayasan sebagai suatu badan hukum;

9

b. Pengurus

tidak

boleh

menyalahgunakan

kedudukannya

untuk

kepentingan dirinya sendiri atau pihak ke 3, tanpa izin atau sepengetahuan yayasan (the profile rule); c. Pengurus tidak boleh menyalahgunakan milik yayasan bagi kepentingan dirinya sendiri maupun pihak ketiga. Selanjutnya apakah Ketua Yayasan Untag tersebut memang berwenang melakukan tindakan hukum mengatasnamakan yayasan dalam perbuatan hukum yang dipermasalahkan tersebut? Jika terdapat aturan dalam AD dan ART Yayasan bahwa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu maka harus memperoleh izin dari Dewan Pembina, apakah prosedur permintaan izin dan pemberian izin sudah sesuai AD/ART yayasan? dan apabila Dewan Pembina berjumlah tunggal atau satu orang, maka izin itu akan mudah diberikan. Namun, bila Dewan Pembina terdiri dari banyak orang, maka izin itu harus memenuhi kuorum yang ditetapkan UU yaitu minimal 2/3 dari mereka setuju. Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan berbunyi “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan UU ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas.” Jadi, untuk mencegah para ketua atau pengurus yayasan bertindak diluar batas kewenangannya maka harus dibuat sebuah sistem aturan misalnya Dewan Pembina jumlahnya minimal 3 orang sehingga terdapat proses musyawarah sebelum diberikannya persetujuan.

10

Apabila Ketua Yayasan Untag tersebut terbukti bersalah, maka hukuman atas pelanggaran ini tidak tanggung-tanggung, yakni berupa pidana penjara maksimal lima tahun serta kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Dalam Pasal 31 ayat (3) UU Yayasan disebutkan bahwa dalam hal pengurus dinilai merugikan yayasan maka dapat diberhentikan sebelum berakhir masa kepengurusannya. Mengenai sanksi terhadap pengurus yang melakukan kesalahan, Pasal 70 UU Yayasan mencantumkan bahwa: (1) Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan dan untuk menutup kerugian yang timbul dipergunakan harta kekayaan yayasan. (3) Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan dimanapun.

11

Kesimpulan dan Saran 1. Agar terhindar dari permasalahan hokum yang dapat menimbulkan kerugian pihak ketiga, maka yayasan pendidikan tinggi wajib memperhatikan tujuan filosofinya yaitu social oriented dan bersifat nirlaba. Walaupun UndangUndang Yayasan tidak menyebutkan secara khusus batasan dari social oriented dan nirlaba, namun dikarenakan tujuan pembentukan Yayasan adalah sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka dalam hal ini sudah menjadi jelas bahwa Yayasan adalah badan hukum nirlaba. Kedepannya, Undang-Undang Yayasan perlu memberikan rumusan dan batasan yang lebih “jelas” dan “spesifik” atas pengertian social oriented atau nirlaba terutama bagi Yayasan yang berkecimpung di dunia pendidikan karena dunia pendidikan melibatkan banyak tenaga profesional dan membutuhkan pendanaan yang besar untuk operasional kegiatannya. Dana yang diperoleh yayasan perguruan tinggi, selain yang bersumber dari dana hibah, investasi, dan bisnis, sebagian besar berasal dari uang kuliah yang mahasiswa bayarkan. Meski tidak ada aturan yang melarang yayasan melakukan kegiatan bisnis diluar kegiatan sosialnya untuk menambah dana, tetapi kegiatan bisnis tersebut tetap harus mengikuti hakikat dan tujuan dari pembentukan yayasan yaitu social oriented, bukan profit oriented. 2. Tindakan preventif yang dapat diberikan untuk mencegah terjadinya perbuatan hukum pengurus yayasan yang dapat menimbulkan permasalahan hokum adalah dengan meningkatkan pemahaman para pengurus khususnya dan seluruh organ yayasan lainnya mengenai Anggaran Dasar (AD) dan

12

Anggaran Rumah Tangga (ART) yayasan serta berbagai aspek hukum lainnya yang relevan untuk meyakinkan bahwa segala tindakan dan keputusan yayasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku karena dalam melakukan pekerjaan sehari-hari pengurus yayasan berpedoman pada AD dan ART yayasan. 3. Harus terdapat pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan dengan tujuan agar terhindar dari kemungkinan konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan. Oleh karenanya pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus yang diawasi oleh pengawas dan pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan sehingga tercipta check and balance. 4. Apabila terdapat pengurus yayasan yang terlibat permasalahan hukum, maka segala aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum pengurus yang terbukti bersalah harus dilaksanakan dan ditegakkan sesuai UU Yayasan sebagai efek jera dan pembelajaran bagi para pengurus yayasan agar dapat bekerja dengan ikhlas dan bukan money oriented.

13