Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sadar atau tidak kegiatan PPK merupakan aktivitas hubungan hukum yang terjadi dalam lingkup kecamatan. Banyak yang melihat hubungan tersebut adalah hubungan perikatan (perjanjian). Sesungguhnya kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bukanlah sekedar hubungan hukum yang bersifat perjanjian semata namun juga memberikan konsekuensi perbuatan hukum dari pelaku-pelaku PPK. Dengan kata lain bahwa para pelaku PPK telah melakukan perbuatan hukum selama melakukan kegiatan PPK. Hal ini dapat kita lihat bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang diemban oleh seluruh pelaku PPK merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral dan hukum. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbuatan yang melawan hukum sewaktu menjalankan kegiatan PPK sehingga muncul pertanyaan di benak kita apakah sesungguhnya perbuatan melawan hukum (PMH) itu? Untuk lebih jelas mengenai apa dan bagaimana PMH itu, mari kita kupas bersamasama. Pengertian PMH? Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam ps. 1365 sampai dengan ps. 1380 KUHPer.

Apa saja kriteria PMH? Informasi selengkapnya, silahkan Download Leaflet