Perda No 10 Th 2006 Ttg Bpd

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GROBOGAN, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu diatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

3.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

4.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.

5.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.

6.

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.

7.

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

8.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui

2

bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 9.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 3 BPD berfungsi : a. menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pasal 4 BPD mempunyai wewenang: a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f.

menyusun tata tertib BPD. Pasal 5

BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat. Pasal 6 Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan rancangan peraturan desa; b. mengajukan pertanyaan;

3

c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. memperoleh tunjangan.

Pasal 7 Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e. memproses pemilihan Kepala Desa; f.

mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan h. menjaga

norma

dan

etika

dalam

hubungan

kerja

dengan

lembaga

kemasyarakatan.

BAB III PEMBENTUKAN, PERSYARATAN, PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD Bagian Pertama Pembentukan Anggota BPD Pasal 8 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

4

(3) Dalam hal Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jumlah anggota BPD yang ditentukan, maka masing-masing unsur melaksanakan musyawarah untuk menentukan keterwakilan wilayahnya.

Pasal 9 Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. Pasal 10 (1) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Luas wilayah sampai dengan 7,51 Km2 diberi bobot nilai 1; b. Luas wilayah 7,52 Km2 sampai dengan 14,44 Km2 diberi bobot nilai 2; c. Luas wilayah 14,45 Km2 sampai dengan 21,37 Km2 diberi bobot nilai 3; d. Luas wilayah lebih dari 21,37 Km2 diberi bobot nilai 4. (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Jumlah penduduk sampai dengan 3.683 jiwa diberi bobot nilai 3; b. Jumlah penduduk 3.684 jiwa sampai dengan 6.524 jiwa diberi bobot nilai 6; c. Jumlah penduduk 6.525 jiwa sampai dengan 9.365 jiwa diberi bobot nilai 9; d. Jumlah penduduk lebih dari 9.365 jiwa diberi bobot nilai 12. (3) Kemampuan

keuangan

Desa

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

9

diperhitungkan berdasarkan hasil lelang tanah kas Desa dengan ketentuan sebagai berikut : a. Hasil lelang sampai dengan Rp. 20.790.000,- diberi bobot nilai 1; b. Hasil lelang Rp. 20.790.001,- sampai dengan Rp. 55.191.000,- diberi bobot nilai 2; c. Hasil lelang Rp. 55.191.001,- sampai dengan Rp. 102.165.000,- diberi bobot nilai 3; d. Hasil lelang lebih dari Rp. 102.165.000,- diberi bobot nilai 4. (4) Berdasarkan penjumlahan dari indikator luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa ditentukan jumlah anggota BPD dengan ketentuan: a. Jumlah bobot nilai sampai dengan 8 jumlah anggota BPD 5 orang;

5

b. Jumlah bobot nilai 9 sampai dengan 12 jumlah anggota BPD 7 orang; c. Jumlah bobot nilai 13 sampai dengan 16, jumlah anggota BPD 9 orang; d. Jumlah bobot nilai lebih dari 16 jumlah anggota BPD 11 orang. Bagian Kedua Persyaratan Anggota BPD Pasal 11 Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.

bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;

b.

setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c.

tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d.

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;

e.

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat musyawarah pembentukan;

f.

sehat jasmani dan rohani;

g.

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

h.

belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan.

i.

bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

j.

berkelakuan baik; dan

k.

penduduk Desa setempat.

Bagian Ketiga Mekanisme Pencalonan Pasal 12 (1)

Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

(2)

Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

(3)

Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah:

6

a.

Kepala Desa mengadakan musyawarah desa untuk menentukan pembagian wilayah dan kuota anggota BPD masing-masing dengan dihadiri oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk;

b.

pembagian wilayah dan kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

c.

masing-masing wilayah mengadakan musyawarah untuk mengusulkan calon anggota BPD;

d.

musyawarah sebagaimana dimaksud huruf c difasilitasi oleh Kepala Desa;

e.

peserta musyawarah adalah ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya di wilayah bersangkutan;

f.

calon anggota BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui Camat. Bagian Keempat Penetapan Anggota BPD Pasal 13

(1) (2)

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3)

Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya

akan

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV PIMPINAN BPD Pasal 14 (1)

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.

7

(2)

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(3)

Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(4)

Hasil rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara. Pasal 15

(1)

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diusulkan oleh pimpinan rapat kepada Camat melalui Kepala Desa.

(2)

Camat atas nama Bupati menetapkan pimpinan BPD.

(3)

Dalam hal pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.

(4)

Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BAB V RAPAT-RAPAT BPD Pasal 16 (1) Rapat BPD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun. (2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD. (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (setengah) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (4) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2

/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan

persetujuan paling sedikit ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VI LARANGAN ANGGOTA BPD Pasal 17

8

(1)

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2)

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : a. sebagai pelaksana proyek desa; b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. menyalahgunakan wewenang; dan e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII HUBUNGAN KERJA Pasal 18 (1) Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan dan koordinasi. (2) Hubungan kerja BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa bersifat kemitraan. BAB VIII KEDUDUKAN KEUANGAN BPD Pasal 19 (1)

Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2)

Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa. Pasal 20

(1)

Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

(2)

Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. Pasal 21

(1)

Pembiayaan untuk tunjangan bagi Pimpinan dan anggota BPD serta operasional BPD paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari pendapatan asli Desa secara

9

riil. (2)

Pendapatan asli Desa secara riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerimaan Desa dari pos tanah kas Desa yang dilelangkan, pasar/kios Desa, pemandian umum, obyek rekreasi/wisata, bangunan milik Desa, pungutan Desa dan hasil usaha Desa.

BAB IX MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN BPD Pasal 22 Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya melalui musyawarah. Pasal 23 Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru; d. melanggar sumpah dan janji ; atau e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keputusan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa. Pasal 24 (1)

Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD.

(2)

Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh pimpinan BPD.

(3)

Usulan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

(4)

Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPD. Pasal 25

10

(1)

Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu.

(2)

Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

(3)

Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(4)

Hasil musyawarah penetapan anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara.

(5)

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 26

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Bupati menerbitkan keputusan.

BAB X TINDAKAN PENYIDIKAN Pasal 27 (1)

Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

(2)

Hal-hal yang dikecualikan adalah : a.

tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

b.

diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28

11

(1)

Anggota Badan Perwakilan

Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan

Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan diresmikannya Anggota BPD yang baru. (2)

BPD harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Seri D Nomor 4) dan semua ketentuan yang mengatur tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi Pada tanggal……… BUPATI GROBOGAN

12

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi pada tanggal ……………….. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

SUTOMO HERU PRIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR

TAHUN 2006

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

13

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2003 perlu diganti dan disesuaikan. Perubahan yang cukup mendasar dalam pengaturan mengenai BPD, terutama dalam mekanisme pembentukan, tugas dan fungsi BPD, walaupun prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berubah. BPD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dibentuk melalui musyawarah mufakat antara Ketua Rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya dalam wilayah yang telah ditentukan berdasar Keputusan Kepala Desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang ditentukan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Adapun jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah didasarkan kuota yang ditentukan dengan Keputusan Kepala Desa berdasar musyawarah Desa. Yang dapat menjadi anggota BPD adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, diantaranya berpendidikan paling rendah SLTP dan/atau sederajat serta berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Keanggotaan BPD diresmikan dengan keputusan Bupati untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun, dan dalam menjalankan tugasnya pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan dan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yaitu setinggi-tingginya 10 % dari pendapatan desa secara riil. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.

14

Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Penetapan jumlah anggota BPD masing-masing Desa dilakukan oleh Camat dengan memperhatikan data luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa pada saat pembentukan BPD. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Persyaratan untuk menjadi anggota BPD diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pembagian wilayah dapat sesuai dengan wilayah dusun atau wilayah yang disepakati dalam musyawarah. Kuota anggota BPD masing-masing wilayah ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk per wilayah. Huruf c Musyawarah dipimpin oleh anggota musyawarah tertua dibantu oleh anggota musyawarah termuda. Huruf d

15

Fasilitasi yang diberikan Kepala Desa berupa penyediaan sarana dan prasarana musyawarah serta dalam penyampaian undangan peserta musyawarah. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Usulan penetapan anggota BPD disertai Berita Acara musyawarah masing-masing wilayah. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pada waktu pengucapan simpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “ Demi Allah” dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “ semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha “ Demi Hyang Adi Budha”, untuk agama Hindu “ Om Atah Paramawisesa”. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas.

16

Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas.

17