Perda Grobogan No. 8 Th. 2006

BUPATI GROBOGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 4522 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BUPATI GROBOGAN, Menimbang

:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587). 5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabuaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E)

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. 2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di daerah. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa y.ng berada di daerah. 8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di daerah. 9. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 10. Penduduk Desa adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa setempat serta memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan. 11. Panitia adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk di tingkat Desa. 12. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai Calon Kepala Desa. 13. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa. 14. Saksi adalah penduduk desa yang ditunjuk oleh Calon dengan surat kuasa guna menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara. 15. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon. BAB II PANITIA DAN PENCALONAN KEPALA DESA Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pasal 2

(1) (2) (3) (4) (5)

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Anggota BPD, Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat menjadi Panitia. Jumlah anggota Panitia berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan Desa. Susunan Panitia adalah : a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; d. bendahara; dan e. anggota. Pasal 3

(1)

(2)

Dalam hal anggota Panitia dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan diberhentikan dari kepanitiaan. BPD mengangkat pengganti terhadap anggota panitia yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 4

(1)

(2) (3)

Panitia dapat membentuk pembantu panitia dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Pembantu Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia. Pembantu Panitia mempunyai tugas membantu Panitia di bidang : a. pendaftaran pemilih; b. keamanan dan ketertiban pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara; c. penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara; dan/atau d. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panitia. Pasal 5

Dalam rangka menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka Panitia menetapkan Keputusan tentang tata tertib pemilihan Kepala Desa Bagian Kedua Biaya Pemilihan Kepala Desa Pasal 6 (1) (2)

(3)

Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibentuk menyusun Rencana biaya pemilihan Kepala Desa. Rencana rincian biaya pemilihan disusun dalam rapat Panitia dengan memperhatikan azas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. Rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa guna mendapatkan keputusan pengesahan.

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Keputusan Kepala Desa tentang pengesahan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal ditetapkan. Biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam APB Desa/ Perubahan APB Desa. Pasal 7 Sumber biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Bantuan APBD Kabupaten, dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. Sumber biaya pemilihan dari bantuan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi berupa pembuatan tata tertib Pemilihan Kepala Desa, pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara, surat suara, pembuatan tanda gambar calon, pendaftaran pemilih, pembuatan bilik suara dan penelitian syarat-syarat Calon. Besaran bantuan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Panitia mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan biaya pemilihan Pemerintah Desa. Pasal 8

(1)

(2)

(3)

Sumber biaya pemilihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berasal dari Pendapatan Asli Desa. Seluruh sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat berasal dari Calon dan paling tinggi 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan biaya pemilihan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa. Bantuan APBD Kabupaten dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disalurkan melalui kas desa.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pemilih Pasal 9 (1) (2) (3)

(4)

(5)

Panitia melakukan pendaftaran pemilih paling lambat 50 (lima puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Kartu Tanda Penduduk pemilih. Dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, dapat menggunakan tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemilih mendatangi Panitia pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Panitia mendatangi pemilih yang belum mendaftarkan diri pada tempat yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6)

Panitia melakukan klarifikasi keakuratan data pemilih melalui Ketua RT.

Bagian Keempat Pendaftaran Calon Pasal 10 (1)

(2)

Bakal Calon mengajukan surat permohonan/lamaran ditujukan kepada Bupati melalui Panitia dengan ditulis tangan sendiri di atas kertas bermeterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah). Surat permohonan/lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan dilampiri : a. Pasfoto berwarna dengan pakaian jas berdasi ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar dan ukuran 3R (post card) 1 lembar; b. Daftar Riwayat Hidup; c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; e. Foto copy ijasah/STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. Foto copy akta kenal lahir/akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; g. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; h. Foto copy KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; i. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; k. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan. l. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; m. Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat; n. Surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan atau dicalonkan menjadi Kepala Desa, yaitu : 1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jendral Lembaga tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat; 2. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi; 3. Bupati/walikota bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota; atau 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal. o. Surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI dan POLRI yang akan mencalonkan atau dicalonkan menjadi Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

p. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa; dan q. Bagi Bakal Calon dari Perangkat Desa ditambahkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri atau pensiun dari jabatan Perangkat Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa. Pasal 11 (1) (2)

(3)

Ijasah sekolah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang sah dan diakui oleh negara. Bagi Bakal Calon yang tidak dapat melampirkan Foto copy ijasah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang karena ijasah/STTB asli hilang, sebagai pengganti dapat melampirkan surat keterangan di atas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan dilengkapi surat keterangan dari Kepolisian Bagi Bakal Calon yang tidak dapat melampirkan Foto copy ijasah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang karena ijasah/STTB asli rusak, sebagai pengganti dapat melampirkan surat keterangan di atas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang Bagian Kelima Penyaringan Bakal Calon Pasal 12

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

Panitia melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon setelah diterimanya berkas permohonan/lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keragu-raguan terhadap berkas persyaratan bakal calon atau terdapat berkas persyaratan yang tidak lengkap, Panitia memberi kesempatan Bakal Calon untuk segera menjelaskan dan atau melengkapi berkas persyaratan dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan Panitia. Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak memberikan penjelasan dan atau melengkapi berkas dalam batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur dalam proses pencalonan Kepala Desa oleh Panitia dan dituangkan dalam berita acara. Bakal Calon yang telah lengkap persyaratan administrasinya ditetapkan oleh Panitia sebagai Calon dilengkapi Berita Acara hasil pemeriksaan berkas. Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia tidak dapat mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala Desa. Calon yang mengundurkan diri dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan sebagai pendapatan Desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) pada saat menyampaikan surat pengunduran diri. Calon yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), namun tidak menyetorkan denda, dilaporkan kepada pihak Kepolisian guna kepentingan proses hukum. Dalam hal pengunduran Calon berakibat jumlah Calon hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan proses ulang pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 13 Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikirimkan kepada Bupati melalui Camat disertai berkas persyaratan Calon paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan. Pasal 14 (1)

(2) (3)

Tanggapan dan keberatan terhadap persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat disampaikan oleh masyarakat dengan disertai bukti-bukti yang kuat selama masa pengumuman Calon. Panitia melakukan klarifikasi terhadap tanggapan dan keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tanggapan dan keberatan dari masyarakat yang melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan lagi oleh Panitia.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Pertama Tahap Persiapan Pasal 15 (1)

(2)

(3)

Panitia melakukan pengundian nomor urut Calon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4). Calon yang tidak hadir dalam undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mengikuti kesepakatan dalam undian. Hasil pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara. Pasal 16

(1)

(2) (3) (4)

Panitia mencetak kartu suara yang berisi nama, foto Calon dan nomor urut calon berdasarkan hasil undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah undian nomor urut Calon. Foto Calon dalam kartu suara mengunakan pakaian jas berdasi. Panitia wajib menjaga faktor kerahasiaan dan keamanan pencetakan kartu suara. Kartu suara ditandatangani Ketua Panitia dan dibubuhi stempel Panitia.

Pasal 17 (1)

(2)

Panitia menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa kepada pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara. Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda bukti penerimaan dari yang bersangkutan, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan undangan dapat diserahkan melalui pihak keluarga pemilih.

(3)

Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara. Pasal 18

(1) (2)

(3)

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditetapkan oleh Panitia. Dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) disediakan alat kelengkapan yang terdiri dari bilik suara, kotak suara, alat pencoblos dan/atau kelengkapan lainnya. Jumlah, bahan, dan ukuran bilik suara, kotak suara, alat pencoblos dan kelengkapan lainnya diusahakan sebanding dengan jumlah pemilih dan petugas yang ada. Bagian Kedua Kampanye Pasal 19

(1)

(2)

(3)

Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dengan cara : a. Pemasangan atau penempelan tanda gambar diwilayah Desa setempat dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan; dan/atau b. Melakukan pidato dan atau dialog di depan massa dilingkungan rumah Calon dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa. Panitia dapat mengambil dan/atau menurunkan tanda gambar yang telah dipasang oleh para Calon di luar ketentuan waktu kampanye. Bagian ketiga Pemungutan Suara Pasal 20

(1)

(2) (3)

Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB dan/atau setelah semua pemilih yang hadir di ruang tunggu menggunakan hak pilihnya. Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia melakukan Undian tempat duduk masing-masing Calon. Panitia memberikan penjelasan kepada para pemilih dan Calon sebelum pemungutan suara dimulai mengenai : a. nama-nama dan nomor urut masing-masing Calon; dan b. tata cara pemilihan. Pasal 21

(1)

(2)

Panitia bersama dengan para saksi dari Calon meneliti bilik suara beserta kelengkapan yang akan dipergunakan untuk pemungutan suara. Ketua Panitia membuka serta menunjukkan kotak suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara kepada para Calon dan pemilih

(3)

yang hadir, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan selanjutnya mengunci kotak suara tersebut. Setelah melakukan penelitian terhadap bilik dan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua Panitia membuka rapat pemungutan suara. Pasal 22

(1) (2) (3)

(4)

Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Setiap pemilih mendapat satu kartu suara yang sudah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Panitia. Dalam hal pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, dan Panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, dan Panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali. Pasal 23

(1) (2)

(3)

Pemilih memberikan suaranya kepada Calon dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar yang tercantum dalam surat suara. Dalam hal terdapat Pemilih yang cacat jasmani, sakit dan/atau jompo, maka pada saat pemungutan suara dapat dibantu oleh 2 (dua) orang panitia. Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, memasukkan surat suaranya pada kotak suara yang telah disediakan. Pasal 24

(1)

(2)

Pemilih yang tidak hadir setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan gugur dan kehilangan haknya. Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Ketua, Sekretaris Panitia dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara. Bagian Keempat Penghitungan Suara Pasal 25

(1) (2)

Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir sampai dengan selesai. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menghitung : a. jumlah pemilih yang memberikan suara; b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Pasal 26

(1) (2)

Penghitungan suara dapat dihadiri oleh saksi dari Calon. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa surat kuasa dari Calon dan diserahkan kepada Ketua Panitia.

(3)

(4)

(5)

(6)

Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi, panitia pengawas dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, Panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan. Setelah penghitungan suara selesai, Ketua, Sekretaris Panitia dan Saksi yang hadir menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara. Pasal 27

(1)

(2)

Surat suara pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : a. ditandatangani oleh Ketua Panitia; b. dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan dalam bilik suara; dan c. tanda gambar Calon tidak menjadi rusak karena pencoblosan; Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat suara dinyatakan sah apabila : a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat gambar Calon; b. terdapat 2 (dua) atau lebih tanda coblos dalam kartu suara, namun hanya ada 1 (satu) tanda coblos pada tanda gambar Calon, sedangkan tanda coblos lainnya terletak diluar tanda gambar calon; c. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon; dan/atau d. tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon. Bagian Kelima Penetapan Calon terpilih Pasal 28

(1) (2)

(3)

(4)

Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon terpilih. Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati lewat Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan. Pengesahan pengangkatan Calon terpilih dilakukan oleh Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3). BAB IV PELANTIKAN Pasal 29

(1)

Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7)

Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di pusat pemerintahan Desa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu. Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan ketentuan Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk tetap melaksanakan tugas. Pada upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan dapat didampingi oleh isteri/suami. Isteri Kepala Desa yang dilantik menggunakan Pakaian Nasional. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai pakaian jas berdasi. Penjabat Kepala Desa memakai Pakaian Sipil Lengkap.

BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Pertama Pemberhentian Sementara Pasal 30 (1)

(2) (3)

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya dan/ atau tidak disiplin serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan sehingga merugikan Negara, Daerah, Desa dan masyarakat sebelum diberi sanksi pemberhentian sementara terlebih dulu dikenakan sanksi administrasi berupa tegoran tertulis dengan mekanisme : a. tahap pertama dengan tegoran tertulis dari BPD; b. tahap kedua tegoran tertulis dari BPD dengan tembusan Camat dan Bupati; dan c. tahap ketiga teguran tertulis dari Bupati setelah menerima usul dari BPD. Tenggang waktu masing-masing tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal tegoran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan, namun Kepala Desa yang bersangkutan tidak memperbaiki sikap dan perbuatannya, akan dilanjutkan dengan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah. Pasal 31

(1)

(2)

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

(3)

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dengan jangka waktu sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bagian kedua Pemberhentian Kepala Desa Pasal 32

(1)

(2)

(3)

Pemberhentian Kepala Desa terdiri dari 2(dua) kategori, yaitu : a. Pemberhentian dengan hormat; dan b. Pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila : a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. Berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik pejabat yang baru; atau d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila : a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; b. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; c. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; d. melanggar larangan bagi Kepala Desa; e. tidak menunjukkan perbaikan setelah perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah; dan/atau f. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 33

(1)

(2)

(3)

Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat dalam hal : a. Kepala Desa meninggal dunia; b. Permintaan Kepala Desa; c. Kepala Desa berakhir jabatannya dan/atau telah dilantik pejabat yang baru; dan/atau d. Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. Usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan keputusan musyawarah pimpinan BPD dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat dalam hal : a. Kepala Desa tidak lagi memenuhi persyaratan; b. Kepala Desa dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; c. Kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya; d. Kepala Desa melanggar larangan; dan/atau e. tidak menunjukkan perbaikan setelah perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah.

(4)

(5)

Usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 anggota BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD. Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD dalam hal Kepala Desa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. BAB V PENJABAT KEPALA DESA Pasal 34

(1)

(2)

(3)

Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari sehingga tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sehari-hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali yang berkaitan dengan kebijakan kepegawaian dan keuangan. Kepala Desa berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan Kepala Desa sakit, cuti, atau tidak berada di Desa dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Sekretaris Desa kosong atau berhalangan untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dijalankan oleh salah seorang perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Camat. Pasal 35

(1) (2)

(3) (4)

(5)

Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara atau tetap, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten atau Perangkat Desa yang bersangkutan. Dalam mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. ketentuan umum : 1. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP. 2. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin berkenaan dengan tugas pokok dan/atau tuntutan pidana berkenaan dengan penyalahgunaan keuangan. 3. tidak akan mencalonkan dan dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa. b. ketentuan khusus : 1. Penjabat Kepala Desa dari Perangkat Desa diprioritas pertama Sekretaris Desa 2. Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil : a) diprioritaskan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan yang bukan berasal dari Pejabat Fungsional.

(6) (7)

b) memperoleh rekomendasi dari atasan langsung; dan c) berpangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a). Tugas, wewenang, dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa definitif. Dalam melaksanakan tugasnya penjabat Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36

Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakukanya Peraturan Bupati ini melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bupati ini sampai masa jabatannya berakhir. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 38 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi Pada tanggal Desember 2006

BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

SUTOMO HERU PRIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2006 NOMOR......... C3D:Yas_ta\2.KADES\juklak kds.doc