807-k-pdt-2003-sengketa Warisan, Sengketa Tanah, Perbuatan Melawan Hukum

P U T U S A N

No. 807 K/Pdt/2003 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : 1. POTJOET NASROEMI. 2. POTJOET CHADIJAH. Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pattimura Lorong Cot Jeumpa No. 1, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh 3. TGK. AINAL MARDHIAH, bertempat tinggal Pattimura No. 79C, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. 4. TGK. PUTROU SAFIAHTUDDIN, bertempat tinggal Desa Pineueng, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. 5. TGK. PUTROU SAFAR, bertempat tinggal Kelurahan Sukaramai, Keca-matan Bairurrahman, Kota Banda Aceh. 6. TWK. MUHAMMAD ALAIDIN, bertempat tinggal Jalan Pattimura Lorong Cot Jeumpa No. 1, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. 7. T. SYAIFUL ASRI, bertempat tinggal T. Bintara Pineueng I No. 18 Desa Pineueng, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. dalam hal ini memberi kuasa kepada RASMITA, SH., Advokat, berkantor di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 23-D Banda Aceh. Para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II dahulu para Penggugat/para Terbanding ; melawan: 1. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR

PROPINSI

NANGGROE

ACEH

DARUS-

SALAM, Cq. WALIKOTA BANDA ACEH, alamat Jalan Tgk. Abu Lam U, Banda Aceh. 2. PEMERINTAH R.I, Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

NANGGROE

ACEH

DARUSSALAM,

Cq.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, alamat Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 18 Banda Aceh. Para Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II – Turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II – Turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan

Peng-

adilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa kakek para Penggugat bernama almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan semasa hidupnya sebagai Zellbestuurder/Uleebalang Negeri Keumangan – Beureunun Pidie, yang pada tahun 1935 oleh pemerintah Kolonial Belanda diasingkan ke Ulee-Lheue, Onderafdeeling Koetaradja, atau sekarang Desa Ulee-Lheue, Kecamatan Mauraxa, Kota Banda Aceh, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; Bahwa selama tinggal menetap di Desa Ulee-Lheue, kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang dibelinya dari penduduk setempat : 1. Sebidang tanah kebun/pekarangan seluas ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar) terletak di Dusun Kakap, Desa Ulee-Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ; Tanah dibeli almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan dari Tuan Lyasi seorang Tionghoa dan diatas tanah ini dahulunya didirikan rumah berdinding bambu sebagai tempat tinggal T. Potjoet Oemar Keumangan, rumah ini disebut “ Rumoh Huk “, sehingga tanah ini dikenal dengan sebutan “ Tanah Rumoh Huk “ ; 2. Sebidang tanah kebun/pekarangan seluas ± 3,5 Ha (kurang lebih tiga koma lima hektar) terletak di Dusun Alu-Alu, Desa Ulee-Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dengan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ; Tanah ini dibeli almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan dari Tuan Y. Boen penduduk setempat dan diatas tanah ini dahulunya didirikan rumah papan berlantai dua yang ditempati almarhum Musa beserta keluarganya selaku

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

pembantu almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan. Rumah ini disebut “ Rumah Santeut “, dan dibongkar ketika tentara Jepang masuk ke Aceh, sehingga tanah ini dikenal dengan sebutan “ Tanah Rumoh Santuet “ ; 3. Sebidang tanah neuhen/tambak ikan yang bersebelahan dengan tanah rumoh Santuet seluas ± 3,5 Ha (kurang leih tiga koma lima hektar) terletak di Pantai Cermin, Desa Ulee-Lheue, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh dengan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ; Namun dalam perkara ini para Penggugat hanya menggugat tanah rumoh Huk dan tanah rumoh Santeut, dan untuk selanjutnya disebut tanah-tanah sengketa ; Bahwa pada tahun 1940 kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan memberi kuasa kepada Tuanku Djohan Ali salah seorang anak menantunya untuk mengurus, memelihara dan menjaga keseluruhan tanah sengketa dan tidak lama kemudian T. Potjoet Oemar Keumangan meninggal dunia dengan meninggalkan harta tanah-tanah sengketa disamping juga meninggalkan sejumlah ahli waris, sebahagiannya adalah para Penggugat. Sehingga secara hukum para Penggugat berkompeten dan berkapasitas mengajukan gugatan ini ; Bahwa selanjutnya tanah-tanah sengketa tersebut diberikan pinjam pakai oleh Tuanku Djohan Ali kepada warga masyarakat untuk didirikan rumah tinggal mengingat masyarakat itu warga pendatang yang tidak memiliki tanah untuk didirikan rumah tempat tinggal sedangkan tanah neuhen tetap dikelola oleh almarhum Musa, pembantu almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan di kemudian hari tanah kebun/pekarangan ini berganti-ganti pula masyarakat yang menempatinya, namun secara fisik dan hukum tanah-tanah sengketa tetap milik almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan ; Bahwa sekitar tahun 2000 pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Tergugat I mencanangkan Pembangunan Pelabuhan Ulee Lheue beserta sarana penunjang lainnya di Desa Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dengan biaya Tergugat I yang lokasinya juga meliputi tanah-tanah sengketa milik kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan tersebut ; Bahwa untuk merealisasikan pembangunan proyek pelabuhan Ulee Lheue beserta sarana penunjangnya dimaksud, dimulai dengan kegiatan pengadaan tanah lokasi dan pembebasan bangunan masyarakat ; Bahwa untuk itu ternyata Tergugat I telah secara tanpa hak dan tanpa suatu alas hukum telah mengklaim tanah-tanah sengketa milik kakek para Penggugat

almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan sebagai tanah negara

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

dalam hal ini milik pemerintah Kota Banda Aceh, selanjutnya melaksanakan pembangunan proyek pelabuhan Ulee Lheue beserta sarana penunjangnya diatas tanah-tanah sengketa dengan mengambil, menggarap, mengerjakan dengan merubah bentuk tanah sengketa dari bentuk semula secara tanpa izin dari ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan dan tanpa ganti rugi sama sekali, sehingga secara hukum tindakan ini jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum ; Bahwa tindakan Tergugat I mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai miliknya adalah berdasarkan masukan dan penetapan dari Tergugat II yang secara tanpa hak dan sewenang-wenang telah menetapkan tanah-tanah sengketa milik

kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan

sebagai tanah negara yang dapat dimiliki oleh pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga dengan demikian Tergugat II secara hukum telah pula melakukan perbuatan melawan hukum ; Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TergugatTergugat atas tanah-tanah sengketa milik kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat selaku ahli waris, baik kerugian materil maupun moril : a. Kerugian Materil : Berupa kehilangan hak atas harga tanah yang setiap meternya Rp.375.000,sehingga kerugian materil seharga ± 4,5 Ha tanah berjumlah = ± 4,5 Ha (± 45.000 M2) x Rp.375.000,- = Rp.16.875.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; b. Kerugian Moril : Tercemarnya nama baik keluarga besar almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; Kerugian mana secara hukum harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat-Tergugat selaku pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita para Penggugat selaku ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan ; Bahwa pada prinsipnya para Penggugat dan para ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan lainnya tidak keberatan dan sangat mendukung program pemerintah pembangunan pelabuhan baru beserta sarana penunjangnya di Ulee Lheue yang sebagian lokasinya berada di atas tanah-tanah sengketa milik kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan. Karena hal itu untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintah. Namun

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

para Tergugat tidak boleh mengabaikan begitu saja hak-hak para ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan

atas tanah-tanah sengketa milik

almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan tersebut. Lazimnya para Tergugat mengajak ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan bermusyawarah atas pengembalian tanah-tanah sengketa. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan para Tergugat, sehingga wajar dan sangatlah tepat perkara ini diajukan

ke

Pengadilan untuk diputus dan diselesaikan ; Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai miliknya dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh atas penetapan Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara yang dapat dimiliki Tergugat I telah menghilangkan hak-hak para Penggugat dan ahli waris lainnya atas tanah-tanah sengketa milik almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan, yang pada saat ini diatas tanahtanah sengketa sedang berlangsung pengerjaan pembangunan pelabuhan Ulee Lheue beserta sarana penunjannya milik Tergugat I, maka beralasan hukum Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi tanah-tanah sengketa sebesar Rp.16.875.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tunai dan seketika kepada para Penggugat untuk dikembalikan kedalam boedel warisan peninggalan almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan ; Bahwa bilamana Tergugat I tidak bersedia membayar ganti rugi tersebut, maka beralasan hukum Tergugat-Tergugat dihukum untuk mengembalikan kepada para Penggugat tanah-tanah sengketa milik almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan sesuai bentuk semula dengan segera dan seketika terlepas dari ikatan apapun dengan pihak lain untuk dikembalikan kedalam boedel warisan peninggalan almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan, bila perlu dengan bantuan alat negara ; Bahwa mengingat itikad buruk Tergugat-Tergugat atas tanah-tanah sengketa serta untuk menghindari kesukaran dalam melaksanakan isi putusan perkara ini nantinya, mohon pula diletakkan sita jaminan atas tanah-tanah sengketa ; Bahwa untuk menjamin segera dilaksanakannya putusan dalam perkara ini nantinya mohon pula Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 R.Bg putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada verzet, banding maupun kasasi ; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya ; 2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ; 3. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan dan memiliki kapasitas mengajukan gugatan ini ; 4. Menyatakan tanah-tanah sengketa dengan letak, luas dan batas-batas tersebut dalam point 2.1 dan 22 posita gugatan adalah milik kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan ; 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara dalam hal ini milik pemerintah Kota Banda Aceh dan membangun pelabuhan diatasnya tanpa izin dari para Penggugat selaku ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan melawan hukum ; 6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum ; 7. Menghukum Tergugat I membayar kepada para Penggugat gati rugi tanahtanah sengketa sebesar Rp.16.875.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk dikembalikan kedalam boedel warisan peninggalan almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan, namun bila tidak bersedia, agar menghukum TergugatTergugat mengembalikan kepada para Penggugat tanah-tanah sengketa milik almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan sesuai bentuk semula dengan segera dan seketika terlepas dari ikatan apapun dengan pihak lain untuk dikembalikan ke dalam boedel warisan peninggalan almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan, bila perlu dengan bantuan alat negara ; 8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian moril yang diderita para Penggugat selaku ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika ; 9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalan-

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

kan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan nantinya ; 10. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan serta merta kendatipun ada verzet, banding maupun kasasi ; 11. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum ; Atau: Bilamana Ibu Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa menurut hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini hanya atas dasar dalil-dalil gugatan para Penggugat pada point 8 yang menyebutkan tindakan Tergugat I yang mengklaim tanah obyek perkara sebagai miliknya adalah didasari pada masukkan dan penetapan dari Tergugat II adalah tidak benar, yang benar tanah obyek perkara berdasarkan inventarisasi, Tergugat II dengan instansi terkait lainnya didukung fakta-fakta dilapangan maupun data-data yang ada pada Tergugat II ternyata tanah obyek perkara merupakan tanah negara, sebagai konsekwensi dari pendataan tersebut maka dikeluarkannya/ditetapkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau TUN terhadap obyek perkara sebagai tanah negara, oleh karena itu menurut hemat Tergugat I yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Banda Aceh ; Bahwa subyek gugatan keliru dan salah alamat, karena para Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Walikota Banda Aceh dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah dan Badan Eksekutif Daerah, selaku Tergugat I seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah/ Pembebasan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan pelabuhan Ulee Lheue dan sarana penunjang lainnya karena Badan atau intansi terkait tersebutlah yang paling berwenang terhadap pengadaan/pembebasan tanah obyek perkara, oleh karena itu gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat-Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar Tergugat II telah memberikan masukkan dan penetapan kepada Tergugat I menyangkut tanah obyek perkara adalah milik Tergugat I,

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

tetapi yang benar adalah berdasarkan kenyataan berdasarkan fakta-fakta yang ada baik dilapangan maupun data-data yang ada pada Tergugat II bahwa tanah obyek perkara adalah tanah negara. Dengan didasari fakta-fakta hukum tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh yang oleh UndangUndang telah diberi wewenang untuk meneliti status suatu bidang tanah, secara sah dan meyakinkan menyatakan tanah terperkara adalah tanah negara. Berdasarkan alasan Penggugat-Penggugat pada angka 8 tersebut, Penggugat tidak dapat membantah begitu saja terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa perkara dimaksud, akan tetapi kompetensinya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ; Bahwa Penggugat-Penggugat telah keliru dan salah alamat, karena Penggugat-Penggugat didalam gugatannya antara lain yang digugat adalah Walikota Banda Aceh selaku Tergugat I, berdasarkan peraturan perundangundangan Walikota merupakan Pejabat Negara baik selaku Kepala Wilayah maupun selaku Kepala Daerah. Namun demikian selaku Kepala Daerah tugas dan wewenang Walikota Banda Aceh adalah menyelenggarakan pemerintahan umum di Kota Banda Aceh. Disamping itu ada tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat selaku Kepala Wilayah antara lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI No. 55 tahun 1993 Walikota adalah ditunjuk selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah di wilayahnya. Sedangkan instansi terkait lainnya adalah sebagai anggota. Dengan berpijak kepada ketentuan hukum yang telah Tergugat II kemukakan diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat-Penggugat terhadap Walikota Banda Aceh tersebut adalah lari dari koridor hukum karena tidak jelas kapasitas Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat-Penggugat kabur (obscuur libel), maka Pengadilan Negeri Banda Aceh harus menyatakan gugatan PenggugatPenggugat tidak dapat diterima ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/PDT.G/2001/PN.BNA tanggal 8 April 2002 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi para Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA :

-

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

-

Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan dan memiliki kapasitas mengajukan gugatan ini ;

-

Menyatakan tanah-tanah terperkara dengan letak, luas dan batas-batas tersebut dalam point 2.1 (tanah pertama) dan 2.2 (tanah kedua) dari posita gugatan adalah milik kakek para Penggugat almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan ;

-

Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah terperkara sebagai tanah negara dalam hal ini dikuasai pemerintah Kota Banda Aceh dan membangun pelabuhan diatasnya tanpa izin dari para Penggugat selaku ahli waris almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan melawan hukum ;

-

Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah terperkara sebagai tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum ;

-

Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada para Penggugat ganti rugi tanah perkara (tanah kedua) sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk dikembalikan kedalam boedel warisan peninggalan almarhum T. Potjoet Oemar Keumangan ;

-

Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dijalankan nantinya ;

-

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

-

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini seluruhnya berjumlah Rp.207.750,- (dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergu-

gat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 24/Pdt/2002/PT-Aceh tanggal 26 Oktober 2002 yang amarnya sebagai berikut : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding-Pembanding, dahulu para Tergugat ;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 26/Pdt.G/2001/ PN-BNA tanggal 8 April 2002 yang dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI :

-

Menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding-Pembanding ; DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

-

Menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

-

Menghukum para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat I/Pembanding pada tanggal 6 November 2002 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2000 dan tanggal 30 Juli 2002 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 18 November 2002 dan tanggal 19 November 2002 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 26/Pdt.G/2001/PN-BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 30 November 2002 ; bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dan para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II yang pada tanggal 14 Desember 2002 dan tanggal 20 Desember 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II dan Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2002 dan tanggal 2 Januari 2003 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 26/Pdt.G/2001/PN-BNA, tanggal 8 April 2002 tentang putusan dalam pokok perkara adalah tindakan yang keliru dan salah menerapkan hukum. Karena putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh ter-sebut telah diambil secara tepat dan benar dengan pertimbangan hukum yang sempurna, sehingga telah pula memenuhi rasa keadilan. Oleh karena- nya putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tetap

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

dipertahankan. Sebaliknya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 24/Pdt/2002/ PT-Aceh, tanggal 26 Oktober 2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak beralasan hukum dipertahankan dan harus di-batalkan ; 2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak atau kurang memuat pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang cukup karena tidak atau kurang menguraikan tentang dasar dan alasan hukum didalam pertimbangan putusannya

seperti yang diharuskan

peraturan

perundang-

undangan dan yurisrudensi. Di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak terdapat uraian alasan-alasan hukum yang cukup dijadikan

dasar

untuk tidak membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh seperti itu adalah tidak atau kurang beralasan hukum atau “ onvoeldoende gemotiveerd “. Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (vide : putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/Sip/1961, tanggal 1 Pebruari 1961 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1804 K/Pdt/1984, tanggal 28 September 1985) suatu putusan pengadilan yang tidak berdasar atau “ ongemotiveerd “ atau “ onvoeldoende gemotiveerd “ harus dianggap batal atau harus dibatalkan ; 3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam mengambil putusan dalam perkara ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/ 1974 tanggal 14 April 1976. Judex Factie dalam mengambil putusan dalam perkara ini mendasarkan putusannya pada alat bukti surat T.II.44 yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan dalam pembuktian, karena bukti surat T.II.44 hanya berupa foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara a quo aslinya tidak dapat diajukan ke persidangan. Dengan demikian sesungguhnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah menurut hukum dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dimohonkan kasasi ini harus dibatalkan demi hukum ; 4. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru menerapkan hukum, hal mana Pengadilan Tinggi Banda Aceh salah mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian persidangan ; Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah/keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang gambar/sket pemeriksaan setempat/pemerik-

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

saan lapangan, dimana menurut Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasarkan gambar sket pemeriksaan setempat tersebut, tanah para Pemohon Kasasi I/para Penggugat masih ada dan berada diluar areal pelabuhan. Padahal berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, terbukti bahwa tanah sengketa telah dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I untuk membangunan pelabuhan Ulee Lheue beserta sarana penunjangnaya dan hal tersebut tidak dibantah oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menilai pemeriksaan setempat tersebut secara keseluruhan, akan tetapi hanya berpatokan pada sket/gambar pemeriksaan lapangan dimana disebutkan batas sebelah Timur adalah pelabuhan Fery. Padahal areal pelabuhan tersebut bukan hanya pelabuhan Fery saja, akan tetapi juga ada sarana penunjangnya yang keseluruhannya dibangun diatas tanah terperkara . oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang salah, maka sudah seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut dibatalkan ; 5. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru menyimpulkan tanah terperkara milik para Pemohon Kasasi/para Penggugat masih ada dan belum terkena proyek pelabuhan. Karena disamping hasil pemeriksaan setempat sebagai fakta hukum yang sempurna yang menyimpulkan tanah milik para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah diambil menjadi lokasi pelabuhan Fery Ulee Lheue, juga keterangan para saksi para Pemohon Kasasi/para Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain dengan tegas menyatakan bahwa tanah para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak ada lagi sudah dibangun pemerintah menjadi pelabuhan. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa Judex Factie dalam memutus perkara ini jelas dan nyata telah keliru menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dimana berdasakan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dan juga berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Aceh dalam putusan No. 24/PDT/2002/PT-ACEH halaman 4, baik didalam Peta Situasi Proyek Dermaga Penyeberangan maupun didalam gambar sket pemeriksaan setempat nyata dan jelas tanah sengketa tidak berada dan tidak ter-

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

dapat dalam lokasi Proyek Dermaga Peyeberangan. Tanah sengketa yang didalilkan para Penggugat/para Termohon Kasasi telah tidak ternyata ada dalam lokasi Proyek Dermaga Penyeberangan, maka tidak ada alasan hukum bagi Judex Factie untuk mengabulkan gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi dan berdasarkan hukum gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi seharusnya ditolak ; 2. Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutus perkara ini nyata dan jelas telah keliru menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dimana berdasarkan fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan ternyata Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi Pemohon Kasasi/ Tergugat I yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa “ obyek perkara adalah tanah negara karena tanah tersebut tanah terlantar “ namun keterangan tersebut telah tidak dipertimbangkan dan telah diabaikan dengan begitu saja oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi I/Tergugat I ; 3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Aceh yang memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam putusannya No. 24/PDT/2002/PT-ACEH telah memberikan pertimbangan hukum bahwa para Penggugat/para Termohon Kasasi telah tidak dapat membutikan dalil dan alasan gugatannya. Para Penggugat/para Termohon Kasasi mendalilkan “ tanah Penggugat telah dipakai dalam pembangunan pelabuhan “, akan tetapi para Penggugat/para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Dengan demikian pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Aceh tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I : Mengenai keberatan-keberatan ke 1, 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum ; Mengenai keberatan-keberatan ke 3, 4 dan 5 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, lagi pula Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ; Mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II : Mengenai keberatan-keberatan ke 1, 2 dan 3 : bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I : POTJOET NASROEMI dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II : PEMERINTAH RI Cq.MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. WALIKOTA BANDA ACEH tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. POTJOET NASROEMI, 2. POTJOET CHADIJAH, 3. TGK. AINAL MARDHIAH, 4. TGK. PUTROU SAFIAHTUDDIN, 5. TGK. PUTROU SAFAR, 6. TWK. MUHAMMAD ALAIDIN, 7. T. SYAIFUL ASRI dan Pemohon Kasasi II : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. WALIKOTA BANDA ACEH tersebut ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing setengahnya ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 April 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH. dan H.R. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Majelis beserta H. Abbas Said, SH. dan H.R. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh I Nyoman Dika, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua:

ttd./.

ttd./.

H. Abbas Said, SH.

H. Parman Soeparman, SH.MH.

ttd./. H.R. Imam Haryadi, SH.

Biaya-Biaya: :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i………………… Rp.

6.000,-

ttd./.

2. R e d a k s i………………...Rp.

1.000,-

I Nyoman Dika, SH.

3. Administrasi Kasasi……… Rp.493.000,Jumlah

Rp.500.000,-

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I a.n. Panitera Panitera Muda Perdata

( MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.) NIP : 040030169.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN ( PHP ) : bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ; IRRELEVANT bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ; PERTIMBANGAN NOVUM : bahwa akeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan tidaklah pada tempatnya untuk diajukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, maka keberatan serupa dianggap novum ; PRODEO: bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepada Pemohon Kasasi untuk tidak membayar biaya perkara ;

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003

PT/JUDEX FACTIE TELAH TEPAT : bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi…………./Judex factie tidak salah menerapkan hukum ;

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2003