Alat Bukti Tertulis

  • Uploaded by: Awan Kuswara
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Alat Bukti Tertulis as PDF for free.

More details

  • Words: 283
  • Pages: 1
Alat Pembuktian Tertulis Pentingnya membangun perjanjian yang efektif adalah untuk memberikan kepastian dan sebagai bukti bila ada perselisihan dalam hubungan hukum yang terjadi dimana tujuan dari pembuktian pada hakikatnya adalah untuk mencapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukum dari hubungan hukum bagi para pihak yang berselisih. Di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik pidana maupun perdata secara umum memiliki bentuk-bentuk pembuktian yang dapat digunakan yaitu bukti tertulis, bukti kesaksian dan persangkaan hakim. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) telah menciptakan sejumlah hubungan perikatan dimana tidak tertutup kemungkinan adanya perselisihan atau masalah yang penanganannya sangat memerlukan proses pembuktian. Melihat kondisi tersebut, maka sebagai pelaku PPK perlu untuk mengetahui dan memahami alat pembuktian apabila ada hal yang sangat memerlukan pembuktian. Sehubungan dengan dengan edisi sebelumnya, maka pada edisi kali ini akan dibahas mengenai alat pembuktian tertulis. Apa saja alat bukti tertulis? Baik hukum pidana maupun perdata, alat bukti tertulis terdiri dari: a.

Akta Otentik, adalah surat yang dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan undang-undang, misalnya akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses verbal pensitaan, surat perkawinan, akta kelahiran dan surat kematian;

b.

Akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat dan ditandatangani pembuat dengan maksud agar surat itu dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian, misalnya surat pernyataan, tanda terima, dan kwitansi yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum (yaitu: Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, dan Pejabat Catatan Sipil) ;

c.

Surat bukan akta, yaitu surat-surat yang sengaja dibuat oleh seseorang yang tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari, contoh: surat korespondensi dan laporan; dan

d.

Salinan, yaitu duplikat, ikhtisar, kutipan atau fotokopi dari sebuah akta.

Informasi selengkapnya, silahkan Download Leaflet

Related Documents


More Documents from "Zidny Navia"

Perbuatan Melawan Hukum
December 2019 41
Rokok Herbal
May 2020 28
Somasi
December 2019 33
Kekuatan Bathin Bawah Sadar
December 2019 44
Alat Bukti Tertulis
December 2019 28
Class Action
December 2019 34