Somasi Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) telah menciptakan sejumlah hubungan perikatan yang berkaitan erat satu dengan yang lain sehingga apabila terjadi wanprestasi dalam salah satu perikatan yang ada, maka akan berpengaruh pada perikatan yang lain. Melihat kondisi tersebut, maka adalah penting perikatan yang dilakukan terjamin pelaksanaannya dan salah satu caranya adalah dengan melakukan somasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikannya secara hukum. Untuk lebih jelas mengenai apa dan bagaimana somasi, mari kita bahas bersamasama. Apa yang dimaksud dengan Somasi? Somasi bersifat memberikan peringatan. Hal ini dilakukan terhitung sejak saat jatuh tempo atau saat dimana si pihak yang menerima seharusnya telah melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian atau menurut undang-undang. Karena bersifat peringatan, maka somasi harus melalui surat tertulis. Waktu yang diberikan kepada pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hutangnya itu, haruslah waktu yang sepantasnya menurut keadaan tertentu. Yaitu, dengan melihat kepentingan pihak yang mempunyai kewajiban dengan kepentingan pihak yang mempunyai hak secara seimbang. Oleh karena itu, fungsi utama dari suatu somasi bagi yang mempunyai hak adalah untuk menyatakan lalainya pihak yang mempunyai kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa somasi merupakan upaya dari seseorang yang terikat perjanjian untuk mengingatkan pihak lainnya agar memenuhi kewajiban yang telah disepakati karena terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang berkewajiban untuk bersikap tindak sesuai perjanjian yang telah dibuat.
Somasi sering disebut juga sebagai peringatan tertulis, karena kedua pihak setuju untuk melakukan sesuatu namun salah satu pihak lalai dalam pelaksanaannya sehingga merugikan pihak lainnya.
Informasi selengkapnya, silahkan Download Leaflet