Daftar Isi Pengertian Etika Profesi.............................................................................2
I.
1.1
Pengertian Etika dan Etika Profesi........................................................2
1.2
Etika dan Estetika.................................................................................2
1.3
Etika dan Etiket....................................................................................2
II. Peranan Etika dalam Dunia Modern...........................................................4 III.
Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi...................................................5
I.
Pengertian Etika Profesi
I.1 Pengertian Etika dan Etika Profesi Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Martin [1993], etika didefinisikan sebagai “the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial(profesi) itu sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan keahlian (Wignjosoebroto, 1999). Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.
I.2 Etika dan Estetika Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praxis (tindakan) manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang- undangan, norma agama berasal dari agama sedangkan norma moral berasal dari suara batin. Norma
sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari sedangkan norma moral berasal dari etika.
I.3 Etika dan Etiket Etika (ethics) berarti moral sedangkan etiket (etiquette) berarti sopan santun. Persamaan antara etika dengan etiket yaitu: •
Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia tidak mengenai binatang karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket.
•
Kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yag harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Justru karena sifatnya normatif maka kedua istilah tersebut sering dicampuradukkan.
Perbedaan antara etika dengan etiket 1. Etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu.Etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. 2. Etiket hanya berlaku untuk pergaulan.Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa. 3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain.Etika jauh lebih absolut. Perintah seperti “jangan berbohong”, “jangan mencuri” merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar. 4. Etiket hanya memadang manusia dari segi lahiriah saja sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Penipu misalnya tutur katanya lembut, memegang etiket namun menipu. Orang dapat memegang etiket namun munafik sebaliknya seseorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik karena seandainya dia munafik maka dia tidak bersikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguhsungguh baik.
II.
Peranan Etika dalam Dunia Modern Peranan etika dalam dunia modern menyababkan adanya pluralism moral. Timbulnya masalah-masalah etis batu, seperti seorang pengusaha saos yang lebih mementingkan uang dibanding dengan memikirkan nasib para konsumen saos yang akan merasakan akibat saos yang dibuat secara ‘curang’. Masalah seperti ini muncul karena tidak adanya etika yang baik dari seorang pengusaha saos uang menyalahgunakan pengembangan teknologi. Masalah – masalah seperti ini menjadi tantangan bagi agamawan, karena masalah – masalah tersebut berkaitan dengan moral dan ajaran agama. Etika perlu dibedakan dari moral. Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran moral mengajarkan bagaimana orang harus hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematik terhadap anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban manusia. Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai dan ajaran moral. Etika merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai 5 ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif (tidak sekadar melaporkan pandangan moral melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya). Pluralisme moral diperlukan karena: 1. pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku,daerah budaya dan agama yang hidup berdampingan; 2. modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional; 3. berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup. Etika sosial dibagi menjadi: • Sikap terhadap sesama; • Etika keluarga; • Etika profesi, informasi;
misalnya etika untuk dokumentalis, pialang
• Etika politik; • Etika lingkungan hidup; serta • Kritik ideologi. Moralitas Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat di antara sekelompok manusia. Adapun nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Norma moral adalah tentang bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia. Ada perbedaan antara kebaikan moral dan kebaikan pada umumnya. Kebaikan moral merupakan kebaikan manusia sebagai manusia sedangkan kebaikan pada umumnya merupakan kebaikan manusia dilihat dari satu segi saja, misalnya sebagai suami atau isteri. Moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau sopan santun. Moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, agama atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber. Pluralisme moral Etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang mereflesikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai lima ciri khas yaitu rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif. Rasional berarti mendasarkan diri pada rasio atau nalar, pada argumentasi yang bersedia untuk dipersoalkan tanpa perkecualian. Kritis berarti filsafat ingin mengerti sebuah masalah sampai ke akarakarnya, tidak puas dengan pengertian dangkal. Sistematis artinya membahas langkah demi langkah. Normatif menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya.
III.
Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi
Menjalani profesi dibidang IT, banyak orang yang melakukannya. Tapi bagaimana menjadi seorang profesional IT sendiri, masih banyak yang belum menjalaninya.
IT adalah ladang kerja yang saat ini mulai dilirik oleh pencari kerja. Maraknya lembaga pelatihan dan pendidikan formal maupun non-formal yang mendidik dan menghasilkan lulusan di bidang IT, adalah salah satu contoh makin digemarinya lahan kerja yang satu ini. Meski boleh dibilang tidak murah namun banyak lulusan SMU/sederajat yang akhirnya memilih pendidikan lanjutan di bidang IT. Berikut adalah dampak pemanfaatan teknologi informasi yang kurang tepat sebagai berikut (I Made Wiryana): •
Rasa takut;
•
Keterasingan;
•
Golongan miskin informasi dan minoritas;
•
Pentingnya individu;
•
Tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani;
•
Makin rentannya organisasi;
•
Dilanggarnya privasi;
•
Pengangguran dan pemindahan kerja;
•
Kurangnya tanggung jawab profesi;
•
Kaburnya citra manusia.
Adapun beberapa langkah untuk menghadapi dampak pemanfaatan Teknologi Informasi (menurut I Made Wiryana), yaitu : a) Desain yang berpusat pada manusia;
b) c) d) e) f) g) h)
Dukungan organisasi; Perencanaan pekerjaan; Pendidikan; Umpan balik dan imbalan; Meningkatkan kesadaran publik; Perangkat hukum; Riset yang maju.
Hak Sosial dan Komputer (Deborah Johnson) : 1. Hak atas akses komputer, yaitu setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya. Sebagai
contoh belajar tentang komputer dengan memanfaatkan software yang ada; 2. Hak atas keahlian komputer, pada awal komputer dibuat, terdapat kekawatiran yang luas terhadap masyarakat akan terjadinya pengangguran karena beberapa peran digantikan oleh komputer. Tetapi pada kenyataannya dengan keahlian di bidang komputer dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak; 3. Hak atas spesialis komputer, pemakai komputer tidak semua menguasai akan ilmu yang terdapat pada komputer yang begitu banyak dan luas. Untuk bidang tertentu diperlukan spesialis bidang komputer, seperti kita membutuhkan dokter atau pengacara; 4. Hak atas pengambilan keputusan komputer, meskipun masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, namun masyarakat memiliki hak tersebut. Hak atas Informasi (Richard O. Masson) : 1. Hak atas privasi, sebuah informasi yang sifatnya pribadi baik secara individu maupu dalam suatu organisasi mendapatkan perlindungan atas hukum tentang kerahasiannya; 2. Hak atas Akurasi. Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa dicapai oleh sistem nonkomputer, potensi ini selalu ada meskipun tidak selalu tercapai; 3. Hak atas kepemilikan. Ini berhubungan dengan hak milik intelektual, umumnya dalam bentuk program-program komputer yang dengan mudahnya dilakukan penggandaan atau disalin secara ilegal. Ini bisa dituntut di pengadilan; 4. Hak atas akses. Informasi memiliki nilai, dimana setiap kali kita akan mengaksesnya harus melakukan account atau izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Sebagai contoh kita dapat membaca datadata penelitian atau buku-buku online di Internet yang harus bayar untuk dapat mengaksesnya. Kontrak Sosial Jasa Informasi ? Komputer tidak akan digunakan dengan sengaja untuk menggangu privasi orang; ? Setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemroses data; ? Hak milik intelektual akan dilindungi.
IV.
Etika Profesi Dibidang Teknologi Informasi
Secara umum pekerjaan dibidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 4 kelompok : 1. Kelompok Pertama, adalah mereka yang bergelut didunia perangkat lunak (Software), database maupun system aplikasi. 2. Kelompok Kedua, adalah mereka yang bergelut dengan perangkat keras (Hardware) 3. Kelompok Ketiga, adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional system informasi. 4. Kelompok Keempat, adalah mereka pengembangan bisnis teknologi informasi.
yang
berkecimpung
di
Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa maka pemerintah pun merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan dibidang teknologi informasi bagi pegawainya. Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi sejak 1992, bagaimanapun juga klasifikasi pekerjaan ini mungkin masih belum dapat mengakomodasi klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi secara umum. Terlebih lagi, deskrepsi tentang pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih kurang jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaan. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dibidang teknologi informasi, disebut juga sebagai pranata komputer. Pranata komputer adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab serta hak membuat, merawat, dan mengembangkan system, dan atau sebagai pengolahan data dengan komputer. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pranata computer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nondepartemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan pranata computer harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut : • Bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara dan mengembangkan system dan atau program pengolahan data dengan computer. • Berijasah serendah-rendahnya Sarjana Muda (S1) atau Diploma Tiga (D3). • Memiliki pendidikan atau mempunyai pengalaman melakukan kegiatan dibidang computer.
• Memilioki pengetahuan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang computer. • Setiap unsur penilaian kurangnya bernilai baik.
pelaksanaan
pekerjaan
sekurang-
Sesuai tugas, tanggung jawab serta nilai-nilai profesionalisme yang harus dimiliki terdapat jenjang dan pangkat pranata computer. Untuk tetap berada pada jalur profesionalitas, pemerintah juga menetapkan bahwa pranata computer harus dapat mengumpulkan angka kredit minimal. Pembebasan dari jabatan pranata computer ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat pranata computer atau pejabat lain yang ditunjuknya. Pejabat pranata computer diberhentikan dari jabatannya, apabila pejabat pranata computer yang telah dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksudkan dalam angka IX angka 2 huruf a. surat edaran bersama ini tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang diprsyaratkan dalam waktu 3 tahun setelah pembebasan sementara. Selain itu, pejabat pranata computer juga dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan pemerintah No.30 Tahun 1980 dengan tingkat hukumandisiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap. Profesionalisme harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Dalam proses ini pendidikan prajabatan termasuk dalam penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas pekerja, imbalan, dan sebagainya, secara bersamasama menentukan pengembangan profesionalisme pekerja di bidang teknologi informasi. Bidang teknologi informasi tergolong bidang baru dibandingkan dengan bidang-bidang pekerjaan lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya manusia dan tenaga kerja dibidang ini. Untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja tersebut perlu dilakukan langkahlangkah terpadu untuk mempersiapkan sumber daya manusia dibidang tersebut sejak dini. Apalagi Indonesia yang dikenal sebagai pengirim tenaga kerja ke luar negeri, memiliki potensi untuk mengirimkan tenaga kerja terlatih. Beberapa hal yang dilakukan di Indonesia antara lain adalah membuka berbagai program pendidikan di bidang teknologi informasi, selain tingkat pendidikan formal, diperlukan juga kegiatan-kegiatan pendidikan
nonformal seperti missal kursus-kursus bidang TI, sampai pada sertifikasi. Tetapi, pendidikan dalam bentuk training umumnya biayanya cukup mahal. Oleh karena itu dikembangkan paket-paket pelatihan yang terjangkau. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diperlukan dalam rangka membantu proses pendidikan tersebut dari sisi pengurangan biaya pendidikan maupun penambahan fasilitas yang lebih memadai. Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Atau paling tidak, sertifikasi merupakan lambang dari sebuah profesionalisme. Standarisasi dan sertifikasi dapatdilakukan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk pemerintah atau dilakukan juga oleh industri secara langsung atau yang disebut vendor certification, memang industrilah yang lebih mengetahui kebutuhan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang sesuai untuk mereka. Tujuan umum sebuah profesi adalah memnuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dengan orientasi kepada kepentingan public. Untuk mencapai tujuan tersebut kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi yaitu Kredibilitas, Profesionalisme, Kualitas jasa, dan Kepercayaan. Di Indonesia sudah berdiri sebuah orgsanisasi profesi dibidang computer sejak tahun 1974 yang bernama IPKIN. Pada awal berdirinya IPKIN memang bukan merupakan organisasi profesi. IPKIN saat itu merupakan singkatan dari Ikatan Pengguna Komputer Indonesia, yang beranggotakan para praktisi pengguna computer di Indonesia. Namun seiring perkembangannya, IPKIN berganti nama menjadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia (Indonesian Computer Sosiety - ICS).