Penyempurnaan Proses Penatausahaan

Permendagri 13 Tidak diatur sebelumnya

(1) (2)

Permendagri 59 Pasal 123 A Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD

DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD; (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung: a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. (4) Format DPA-PPKD tercantum dalam Lampiran B.I.b peraturan menteri ini.

 Permendagri

13/2006 memungkinkan dilaksanakannya kegiatan lanjutan dengan menggunakan SILPA (yang belum dialokasikan) sebagai sumber pendanaan.  Harus dipastikan bahwa kegiatan yang di-DPAL-kan benar-benar kegiatan yang memenuhi syarat, baik formil maupun materiil

 Maka,

proses verifikasi menjadi penting dalam penetapan DPAL  Revisi pasal 138 mempertegas beberapa persyaratan tentang kegiatan lanjutan

(1)

(2)

Permendagri 13 Pasal 138 Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Permendagri 59 Pasal 138 Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

(1)

(2)

Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(3)

Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD (3) setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut: a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD a. dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan b.

c. SP2D yang belum diuangkan. (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. Tidak diatur sebelumnya

c. (4)

(4a) a. b.

(5)

Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.III peraturan menteri ini.

(5)

Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau SP2D yang belum diuangkan. DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria: pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major. Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.III peraturan menteri ini.

 Permendagri

13/2006 memberikan desentralisasi kepada SKPD untuk mengelola penatausahaan pendapatan  Perlu penyederhanaan dalam proses pertanggungjawaban fungsional ke BUD, sehingga tercipta proses yang lebih efisien

Permendagri 13 Pasal 189 (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan (3) penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); a. b. surat ketetapan retribusi (SKR); b. c. Surat tanda setoran (STS); c.

Permendagri 59 Pasal 189 Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); surat ketetapan retribusi (SKR); Surat tanda setoran (STS);

d. surat tanda bukti pembayaran; dan d. e. bukti penerimaan lainnya yang sah. e. (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib (4) mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

surat tanda bukti pembayaran; dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5)

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib (5) mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(6)

Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan: buku kas umum; buku pembantu per rincian objek penerimaan; buku rekapitulasi penerimaan harian; dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan: buku kas umum; dihapus; buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

a. b. c. d.

(6)

a. b. c. d.

 SPD

berfungsi sebagai alat BUD untuk memberitahukan ketersediaan dana kepada SKPD  Maka, penerbitan SPD sangat tergantung kondisi keuangan yang dikelola BUD

(1)

(2)

Permendagri 13 Pasal 197 Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Tidak Diatur Sebelumnya

Permendagri 59 Pasal 197 (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. (1a) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana. Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.VI peraturan menteri ini. tercantum dalam Lampiran D.VI.a peraturan menteri ini.

 Uang

persediaan diberikan kepada setiap bendahara SKPD sebagai uang muka kerja  Uang persediaan diberikan sekali di awal tahun anggaran sebesar jumlah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah  Pada tingkat Pemda, penyerahan uang persediaan merupakan reklasifikasi rekening dari rekening BUD menjadi rekening bendahara pengeluaran

Uang persediaan dapat digunakan untuk belanja-belanja beberapa kegiatan  Ketika UP mencapai batas minimal tertentu, dapat dilakukan penggantian UP  Bukti-bukti belanja disampaikan pada saat pengajuan GU  SPM yang diterbitkan sekaligus merupakan pengesahan atas bukti-bukti belanja tersebut 

 Dilakukan

kapan saja pada saat uang persediaan mencapai batas minimal tertentu  Tidak perlu dilampiri oleh SPJ bulanan (administratif/fungsional)

(1)

(2) a. b. c. d.

e. f.

g. (3)

Permendagri 13 Permendagri 59 Pasal 200 Pasal 200 Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKanggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka ganti uang persediaan. SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: ayat (1) terdiri dari: surat pengantar SPP-GU; a. surat pengantar SPP-GU; ringkasan SPP-GU; b. ringkasan SPP-GU; rincian SPP-GU; c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu; surat pengesahan laporan pertanggungjawaban d. bukti transaksi yang sah dan lengkap; bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPPUP/GU/TU sebelumnya; salinan SPD; e. salinan SPD; draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan BUD; dan lampiran lain yang diperlukan. g. lampiran lain yang diperlukan. Format surat pengesahan laporan (3) Dihapus. pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran D.VII peraturan menteri ini.

(1)

(2)

(3) a. b. c.

d. (4)

(5) a. b.

Permendagri 13 Pasal 216 Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM (1) yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan (2) SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Permendagri 59 Pasal 216 Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: SP2D mencakup: surat pernyataan tanggung jawab pengguna a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara b. dihapus; pengeluaran periode sebelumnya; ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan bukti atas penyetoran PPN/PPh. d. dihapus. Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup: SP2D mencakup: surat pernyataan tanggungjawab pengguna a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. dalam peraturan perundang-undangan.

 TU

digunakan pada kasus-kasus khusus yang terjadi sedemikian rupa sehingga akan lebih efisien jika suatu kegiatan dilaksanakan & dipertanggungjawabkan terpisah

(1)

(2) a. b. c. d. e.

f.

Permendagri 13 Permendagri 59 Pasal 202 Pasal 202 Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKanggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka tambahan uang persediaan. SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan. Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: (1) terdiri dari: surat pengantar SPP-TU; a. surat pengantar SPP-TU; ringkasan SPP-TU; b. ringkasan SPP-TU; rincian SPP-TU; c. rincian rencana penggunaan TU; salinan SPD; d. salinan SPD; draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; BUD; surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan pengisian tambahan uang persediaan; dan

g. lampiran lainnya. g. (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat (3) persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. (4) Dalam hal Jana tambahan uang tidak habis (4) digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. Tidak Diatur Sebelumnya

lampiran lainnya. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.

(4a) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk: a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;