Sistem Penatausahaan Keuangan Blud.pptx

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD Disampaiakan dalam Bimbingan Teknis Penganggaran, Verifikasi dan Laporan Keuangan

Solo, 27 April 2016

Badan Layanan Umum Daerah • BLUD • Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. • (Permendagri Nomor 61 Tahun 2007)

Badan Layanan Umum Daerah Ada 2 Jenis : 1. BLUD – SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPKBLUD. 2. BLUD – Unit Kerja : Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD. • (Permendagri Nomor 61 Tahun 2007)

Badan Layanan Umum Daerah Tujuan : meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. • (Permendagri Nomor 61 Tahun 2007)

Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Dasar Hukum Pertanyaan ?

Dapatkah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 diimplementasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ?

Pejabat pengelola BLUD Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. (Permendagri Nomor 61 Tahun 2007)

Pejabat pengelola BLUD PEMIMPIN BLUD

KEPALA PUSKESMAS

PEJABAT KEUANGAN BLUD

Bendahara BLUD = Ka Subbag TU

PEJABAT TEKNIS BLUD

PPTK

Pejabat pengelola BLUD

Pejabat Keuangan BLUD

• Bendahara BLUD • Bendahara Penerimaan • Bendahara Pengeluaran • Verifikator SPJ • Pembuat Neraca

Pejabat pengelola BLUD

PPTK

• PPTK UKP • PPTK UKM • PPTK Jejaring

Tugas dan Kewajiban

Pemimpin BLUD

• memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; • menyusun renstra bisnis BLUD; • menyiapkan RBA; • mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; • menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan • menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

Tugas dan Kewajiban

Pejabat Keuangan BLUD = Bendahara BLUD

• mengkoordinasikan penyusunan RBA; • menyiapkan DPA-BLUD; • melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; • menyelenggarakan pengelolaan kas; • melakukan pengelolaan utangpiutang; • menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; • menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan • menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Tugas dan Kewajiban • menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; • melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

PPTK

• mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Kasus : P

Penerimaan dana operasional puskesmas dari Bendahara BLUD ke Bendahara pengeluaran, apakah termasuk pendapatan puskesmas?

Pendapatan BLUD • jasa layanan = imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; • Hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat; • hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD; • APBD; • APBN; dan • lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pertanyaan Termasuk jenis pendapatan apakah kegiatan dibawah ini : 1. Retribusi pasien 2. Kapitasi BPJS 3. Klaim Ranap 4. UKM BOK 5. Gaji PNS 6. Bagi hasil kerjasama pengelolaan parkir 7. Jasa pendidikan 8. Bunga Bank 9. Protesa Gigi 10. Klaim untuk Bidan Praktek Swasta 11. ??????????

lain-lain pendapatan BLUD yang sah • • • • • •

hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan kekayaan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; • hasil investasi.

Biaya BLUD Biaya Operasional

Biaya Non Operasional

• Biaya Pelayanan • Biaya Umum dan Administrasi

• • • • •

biaya bunga; biaya administrasi bank; biaya kerugian penjualan aset tetap; biaya kerugian penurunan nilai; dan biaya non operasional lain-lain.

Biaya BLUD Biaya Pelayanan

• • • • • •

biaya pegawai; biaya bahan; biaya jasa pelayanan; biaya pemeliharaan; biaya barang dan jasa; dan biaya pelayanan lain-lain.

Biaya Umum dan Administrasi

• • • • • •

biaya pegawai; biaya administrasi kantor; biaya pemeliharaan; biaya barang dan jasa; biaya promosi; dan biaya umum dan administrasi lain-lain.

Masuk jenis biaya apakah ini?

DPA-BLUD • pendapatan dan biaya; proyeksi arus kas; jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. • PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. • menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

Pelaksanaan Anggaran • Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. • Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Tugas dan Kewenangan

Bendahara Penerimaan (Pemendagri No 55 Th 2008)

• menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan ; • menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah; • menyimpan seluruh penerimaan; • menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja; • mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

Dokumen yang diperlukan (Pemendagri No 55 Th 2008)

• Surat Tanda Bukti Pembayaran (nota/kwitansi) • Nota Kredit • Bukti Penerimaan Yang Sah, • Surat Tanda Setoran

Pemendagri No 55 Th 2008

Pemendagri No 55 Th 2008

Pemendagri No 55 Th 2008

Pemendagri No 55 Th 2008

Pemendagri No 55 Th 2008

Pemendagri No 55 Th 2008

Pemendagri No 55 Th 2008

• Kasus • Bagaimana penatusahaan pendapatan yang langsung (transfer) ke rekening BLUD?

Tugas dan Kewenangan

Bendahara Pengeluaran (Pemendagri No 55 Th 2008)

• menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang ; • mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan • SPP-LS; • menerima dan menyimpan uang persediaan; • melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; • menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; • meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; • mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Pemendagri No 55 Th 2008 • Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ; dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukanpermintaan pembayaran. • 1. 2. 3. 4.

Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja yaitu : Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU) Tambah Uang (TU) Langsung (LS) a. LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan b. LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

Pemendagri No 55 Th 2008 •

SPP Uang Persediaan (UP) = dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

•

SPP Ganti Uang (GU) = dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

•

SPP Tambah Uang (TU) = dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Pemendagri No 55 Th 2008 •

Langsung (LS)

1. LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan = dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 2. LS untuk pengadaan Barang dan Jasa = dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

Pemendagri No 55 Th 2008 •

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

•

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Proses Penerbitan SP2D PPTK

SPP

SPP

Bendahara Pengeluaran

Bendahara BLUD

Pimpinan BLUD

Bank

Verifikasi

lengkap

SPM

Verifikasi

setuju

SP2D SP2D

Otorisasi Pencairan

Laporan Bulanan 1. BKU BLUD 2. BKU Pengeluaran 3. BKU Penerimaan 4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran BLUD 5. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 6. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 7. Daftar Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pajak 8. Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan 9. Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran 10. Register Penutupan Kas Bendahara BLUD 11. Buku Penerimaan Dan Penyetoran

Laporan Triwulan 1. Laporan Pendapatan BLUD 2. Laporan Realisasi Biaya BLUD 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan 4. Laporan Operasional 5. Laporan Arus Kas 6. Rekonsiliasi

Laporan Semester/Tahunan 1. Laporan Triwulan 2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 1. Neraca 2. Laporan Operasional 3. Laporan Arus Kas 4. CaLK

Studi Kasus • Bagaimana pelaksanaan anggaran untuk contoh DPA BLUD berikut ini • Berapa besar perkiraan SPP LS ? • Berapa besar perkiraan SPP UP ?

Contoh DPA BLUD

Studi Kasus • Bagaimana pelaksanaan anggaran untuk contoh DPA BLUD berikut ini • Berapa besar perkiraan SPP LS ? • Berapa besar perkiraan SPP UP ?

Studi Kasus • Bagaimana membuat Buku Penerimaan Dan Penyetoran dari data BKU penerimaan berikut ini ?

Kesimpulan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 dapat diimplementasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007