Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer.pdf

Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer Dalam Pelaksanaan PIS-PK dan SPM Bambang Wibowo Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Disampaikan pada : Pertemuan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program (RAKORPOP) Bogor, 22 s/d 24 November 2018 1

Standar Pelayanan Minimal Acuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal Berfungsi sebagai instrumen untuk pelaksanaan Performance Based Budgeting

memperkuat

Pencapaian target lebih diarahkan kepada kinerja Pemda (Kepala Daerah) dengan konsekuensi yang diatur pada UU 23 tahun 2014 Sumber : Permenkes No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan standar pelayanan minimal

2

Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal

Pelayanan Dasar pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara

Mutu Pelayanan Dasar

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak 3

Pelaksanaan Pelayanan Dasar A. TAHAPAN

Berkala tiap 3 bulan secara berjenjang menggunakan sistem pencatatan pelaporan yang berlaku pada setiap jenis layanan dasar

C. PENCATATAN DAN PELAPORAN Pelaporan penerapan SPM masuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM, Pelaporan secara berjenjang dari Bupati/ Walikota ke Gubernur dilanjutkan ke Menteri Kesehatan PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sumber : Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rancangan Permenkes tentang revisi PMK 43 tahun 2016

4

Pelaksanaan Pelayanan Dasar

1. Penanggungjawab : Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota 2. Pelaksana: FKTP, FKRTL, diluar fasyankes dibawah pengawasan nakes. 3. Ruang Lingkup : • SPM Prov : 2 jenis pelayanan dasar • SPM Kab/Kota : 12 jenis pelayanan dasar 4. Target : 100% ( untuk setiap sasaran) 5. Bentuk Pelayanan : Peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, rehabilitasi Sumber :

Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Permenkes No. 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PISPK Draft Revisi Permenkes No. 43 tahun 2016 tentang Standar Teknis Penerapan SPM Bid.Kesehatan

1. Penanggungjawab : Dinas Kesehatan Kab/Kota 2. Pelaksana : • Puskesmas, • Intervensi oleh seluruh FKTP, FKRTL dan UKBM 3. Target : Total Coverage 4. Ruang Lingkup : 12 Indikator Keluarga Sehat 5. Bentuk Pelayanan : Intervensi awal, Intervensi lanjut sesuai 5 kebutuhan

Hasil PISPK Mendukung Pencapaian SPM PISPK Teridentifikasi masalah kesehatan dari 12 indikator KS PENDEKATAN KELUARGA

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR Kab/kota melakukan analisis mencari akar masalah dalam upaya perbaikan pelayanan kesehatan PENDEKATAN KELUARGA

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR Kab/kota melakukan upaya perbaikan pelayanan kesehatan. PENDEKATAN KELUARGA

KAB/KOTA MAMPU MEMENUHI PELAYANAN DASAR PADA SPM kabupaten/kota

6

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar / Publik yang berhak diperoleh secara minimal Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

SPM Bidang Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Penderita DM Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Target 100% Kunjungan Aktif (Keluarga, Kelompok, sekolah, dsb)

Tanggung jawab pemerintah Sumber : Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

7

Peran Fasyankes dalam PIS-PK Fasilitas pelayanan kesehatan primer

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

Penanggung jawab kesehatan di wilayah kerja melaksanakan UKM dan UKP, Pelaksana Kunjungan Keluarga

PUSKESMAS

KLINIK UTAMA

PRAKTIK MANDIRI KLINIK PRATAMA

dr, drg, Bidan/Tenaga kesehatan

Menindaklanjuti hasil kunjungan keluarga Memberikan intervensi lanjut Intervensi lanjut dikoordinasikan dengan Puskesmas

RUMAH SAKIT

Pelayanan spesialistik sbg Intervensi lanjut hasil kunjungan keluarga didukung oleh sistem rujukan Pembinaan dalam hal teknis medis dikoordinasikan oleh Dinkes Kab/Kota

Bila diperlukan , RS bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten/Kota mengembangkan 8 telemedicine

Tata Hubungan Antara Dinas Kesehatan - FKTP - FKTL dalam Penerapan SPM

RS/KLINIK UTAMA

KLINIK PRATAMA PEMBINAAN

PRAKTIK MANDIRI Bidan/Tenaga kesehatan

PRAKTIK MANDIRI dr/drg

PUSTU

Pembinaan

UKBM

Pencatatan dan Pelaporan

Rujukan UKP/UKM

Rujukan Balik

9

SDM Pelaksana Pelayanan Dasar Puskesmas sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014

Klinik sesuai dengan Permenkes 9 tahun 2014

Tenaga Kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangan

Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan Permenkes 2052 tahun 2011 Praktik Bidan sesuai dengan Permenkes 28 tahun 2017 Praktik Perawat sesuai dengan UU Keperawatan no 38/2014 10

Sumber Pembiayaan APBD Kab./Kota

APBD Prov.

Sumber dana lainnya

Sumber: Permendagri 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

11

Penguatan Pelayanan Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN

AKSES DAN MUTU

SPM

924 Puskesmas belum mempunyai dokter (data BPJS Agustus 2018)

Kondisi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) di Puskesmas

Sumber data : ASPAK 2015, 2016, 2017 dan Prognosis Kelengkapan SPA DAK 2018

13

Kelengkapan SPA Puskesmas Tahun 2017

Sumber data : ASPAK Tahun 2017

14

Harapan Dinas Kesehatan prov dan kab/Kota menerapkan SPM sesuai dengan tahapan

Dinas Kesehatan memfasilitasi, mengkoordinir dan melakukan pembinaan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar Pemenuhan Pelayanan kesehatan dasar didukung dengan peningkatan kompetensi faskes melalui pemenuhan sarana prasarana SDM, alat kesehatan, farmasi dan sistem rujukan.

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan prov dan kab/Kota melakukan pembinaan secara berjenjang

TERIMA KASIH

16